Tag Tolak

Pihak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan penjelasan terkait efisiensi pegawai di PT Indofarma Tbk (INAF). Langkah ini diambil sebagai bagian dari usaha penyelamatan dan restrukturisasi perusahaan farmasi BUMN tersebut.

Chief Operating Officer, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa inisiatif ini bukan sekadar pemutusan hubungan kerja, tetapi lebih pada penawaran untuk penyelamatan. Dia menekankan perlunya perhitungan matang dalam setiap keputusan yang diambil terkait pegawai.

Dony juga menjelaskan bahwa dalam proses ini, Indofarma akan melakukan konsolidasi dengan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Dengan pendekatan baru ini, perusahaan berharap dapat beroperasi lebih efisien dan berkelanjutan.

Proses Restrukturisasi dan Dampaknya Terhadap Karyawan

Berdasarkan informasi yang diberikan, Indofarma telah mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 413 karyawan pada kuartal III 2025. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan.

Dalam pengumuman yang disampaikan kepada OJK pada 17 September 2025, perusahaan menyatakan telah mendapatkan dukungan dana untuk melaksanakan efisiensi biaya yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kelangsungan usaha.

Manajemen menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap jumlah karyawan telah dilakukan dan per 15 September 2025, jumlah karyawan hanya tersisa tiga orang. Penurunan ini menunjukkan tingkat perubahan yang signifikan di perusahaan selama sembilan bulan terakhir.

Penyesuaian Jumlah Karyawan di Indofarma

Meski terjadi pemangkasan karyawan yang cukup besar, Indofarma mulai merekrut kembali tenaga kerja baru. Pada akhir September 2025, perusahaan menambah 18 karyawan untuk mendukung operasional yang telah disetujui dalam keputusan homologasi.

Dengan penambahan ini, jumlah karyawan Indofarma menjadi 21 orang. Perusahaan akan terus melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, agar operasional dapat berjalan dengan baik.

Melihat catatan sebelumnya, pada akhir Desember 2024, Indofarma masih memiliki 788 karyawan. Ini berarti bahwa dalam waktu singkat, jumlah pegawai berkurang drastis, menandakan bahwa proses efisiensi adalah langkah yang sangat cepat dan mendasar.

Strategi Keberlanjutan dan Harapan ke Depan

Langkah agresif untuk merestrukturisasi Indofarma dimaksudkan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan dana dan pengurangan biaya operasional, diharapkan perusahaan dapat bangkit kembali dari kondisi sulit.

Strategi ini mencerminkan upaya untuk tidak hanya menjaga kelangsungan Indofarma, tetapi juga untuk memperbaiki posisi finansial jangka panjang. Manajemen menyadari bahwa tanpa adaptasi, perusahaan berisiko menghadapi kesulitan yang lebih besar di masa depan.

Indofarma berkomitmen untuk menciptakan model bisnis yang efisien, yang berfokus pada kualitas layanan dan produk. Dengan demikian, mereka berharap dapat membangun kepercayaan kembali dari pemangku kepentingan dan pelanggan.

Jakarta, Indonesia – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan tegas melarang bank himbara yang menerima dana sebesar Rp 200 triliun dari pemerintah untuk digunakan sebagai pinjaman kepada konglomerat atau untuk membeli dolar. Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut harus disalurkan ke masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

“Kami meminta kepada perbankan yang menerima dana ini agar tidak memberikan kepada konglomerat dan tidak boleh membeli dolar, karena akan menyebabkan pelemahan nilai rupiah,” ucap Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, ia tidak ingin terlalu campur tangan dalam mekanisme penyaluran yang dilakukan oleh perbankan, selama uang milik pemerintah tersebut diterima dengan baik oleh himpunan bank negara. Dia yakin bahwa para ahli perbankan akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit, yang pada gilirannya akan menciptakan efek domino untuk menggerakkan perekonomian nasional.

“Dengan adanya dana segar yang masuk ke sistem perbankan, tidak ada alasan bagi bank untuk menempatkannya di bank sentral. Saya juga sudah memberi tahu bank agar tidak menyerap uang tersebut lagi ke dalam bank sentral,” jelas Purbaya.

Jika dana Rp 200 triliun tersebut hanya disimpan di brangkas, Purbaya khawatir bank-bank penerima akan mengalami kerugian. Ini dikarenakan bank harus membayar kepada Kementerian Keuangan bunga hampir 4% per tahun.

“Pihak bank tentunya akan mencari cara untuk menyalurkan uang tersebut, mungkin melalui interbank, atau bentuk kredit lainnya. Saya yakin pada akhirnya dana tersebut akan dialokasikan untuk kredit,” tambahnya.

Purbaya juga melihat bahwa jika ada cukup banyak uang yang dapat disalurkan kepada peminjam yang memiliki proyek berkualitas, maka akan muncul persaingan di antara bank untuk memperebutkan portofolio kredit yang terbatas. Hal ini diharapkan akan menurunkan bunga pinjaman secara alami.

“Saya ingin menciptakan suasana kompetisi di kalangan bank supaya bunga pinjaman turun. Saat ini sudah terlihat penurunan yang signifikan. Bunga deposit juga mulai menurun, sehingga masyarakat yang memiliki uang tidak ragu untuk mengambil uangnya dari bank untuk digunakan,” tambah Purbaya.

Mengoptimalkan Penyaluran Dana untuk Masyarakat

Purbaya menekankan bahwa penyaluran dana ini seharusnya difokuskan untuk masyarakat umum dan bukan untuk kalangan elit. Langkah ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak positif pada perekonomian. Dengan investasi yang terfokus, ekonomi diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dan merata.

Ia percaya bahwa apabila dana digunakan secara bijaksana, maka hasilnya akan terlihat dalam peningkatan kegiatan ekonomi. Program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi prioritas dalam penyaluran dana ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa kriteria dalam pemilihan proyek yang akan menerima kredit haruslah ketat. Proyek-proyek yang memiliki potensi dampak ekonomi yang besar dan berkelanjutan akan menjadi prioritas utama. Dengan demikian, tujuan penyaluran dana bisa tercapai dengan maksimal.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah untuk mengawasi penggunaan dana tersebut,” ucapnya.

Menjaga Stabilitas Ekonomi dalam Penyaluran Dana

Purbaya menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi selama proses penyaluran dana. Ia menyatakan bahwa kestabilan mata uang merupakan salah satu prioritas utama. Oleh karena itu, ia mengimbau agar semua pihak bekerjasama dalam menjaga dan mengawasi proses ini.

Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan dana yang disalurkan tidak disalahgunakan. Purbaya mengingatkan bahwa penting bagi bank untuk memiliki kejelasan dalam penempatan dan penggunaan dana agar target ekonomi bisa tercapai.

Penurunan bunga pinjaman yang diharapkan juga akan membantu masyarakat untuk mendapatkan akses ke kredit yang lebih mudah dan terjangkau. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan sektor usaha kecil yang sering kali terabaikan.

“Jika kita berhasil menyalurkan dana ini dengan baik, maka kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutup Purbaya.

Harapan terhadap Pengembangan Ekonomi di Indonesia

Melihat potensi yang ada, Purbaya optimis bahwa penyaluran dana Rp 200 triliun ini dapat menjadi momentum untuk mengangkat ekonomi Indonesia ke level yang lebih baik. Dengan adanya aliran dana yang tepat, diharapkan akan muncul banyak inovasi dan peluang baru bagi masyarakat.

Sumber daya manusia yang berkualitas dan proyek-proyek inovatif akan menjadi kunci dalam mencapai target-target ekonomi jangka panjang. Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi.

Dalam pernyataannya, Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, bank, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan solusi optimal untuk setiap permasalahan yang ada.

“Kita harus bersatu untuk menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Dengan saling mendukung, saya yakin Indonesia bisa lebih maju,” tutup Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menyampaikan rincian mengenai utang kereta cepat Woosh yang menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang tersebut bukan di tangan pemerintah melainkan pihak Danantara.

Dia menjelaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas untuk menyelesaikan utang yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun per tahun. Keterangan tersebut diungkapkan setelah pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Purbaya menegaskan bahwa Danantara memiliki sumber daya yang cukup dari dividen yang mereka terima dari BUMN, yang mencapai hampir Rp90 triliun. Menurutnya, angka ini lebih dari cukup untuk menutupi pembayaran utang kereta cepat yang terhutang setiap tahunnya.

Analisis Mendalam tentang Tanggung Jawab Utang Kereta Cepat

Purbaya juga mengkritisi keputusan Danantara yang menempatkan sebagian besar dividen BUMN dalam obligasi pemerintah. Ia mempertanyakan efektivitas strategi ini dan menyarankan agar uang tersebut lebih banyak dialokasikan untuk proyek yang langsung mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Saya mengkritik, jika alat investasi utama Anda hanya obligasi pemerintah, keahlian apa yang sebenarnya Anda tawarkan?” ujarnya. Kritikan ini menunjukkan rendahnya kepuasan Purbaya terhadap pengelolaan dana yang seharusnya lebih produktif.

Selanjutnya, Purbaya meminta agar klausul pembayaran utang antara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan kreditor dari China ditinjau kembali. Ia menekankan pentingnya kejelasan dalam kontrak, terutama mengenai siapa yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran.

Kepastian Hukum dalam Pembayaran Utang

Menurut Purbaya, jika dalam klausul pembayaran tidak disebutkan bahwa pemerintah harus menjadi pihak yang membayar, maka Danantara seharusnya dapat menyelesaikan utangnya tanpa kendala. Ia pernah berkomunikasi dengan pihak China Development Bank (CDB), dan CDB lebih menekankan pada kejelasan struktur pembayaran.

Kepada media, Purbaya menyatakan, “Jika struktur pembayarannya jelas, tidak ada masalah jika Danantara yang membayar utang tersebut.” Ini mencerminkan pendekatan pragmatis Menteri Keuangan dalam menangani isu utang ini.

Selain itu, menunggu instruksi dari Presiden mengenai langkah selanjutnya juga menjadi bagian dari strategi Purbaya. Ia berharap keputusan pemerintah akan memberikan pencerahan lebih jauh mengenai masalah utang kereta cepat Woosh.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Utang

Pengelolaan utang yang transparan dan akuntabel adalah kunci untuk memastikan kepercayaan publik. Dalam hal ini, Purbaya mengingatkan para pihak terkait agar lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait pengelolaan dan pembayaran utang tersebut.

Menteri Keuangan juga menekankan agar semua elemen yang terlibat dalam proyek kereta cepat mampu memberikan informasi yang tepat waktu kepada publik. Kejelasan informasi akan mencegah terjadinya spekulasi yang dapat merugikan semua pihak.

Melihat potensi dari proyek kereta cepat ini, Purbaya berharap agar pemerintah dan Danantara dapat bekerja sama untuk mencapai outcome yang positif bagi negara. Pembayaran utang yang jelas dan tepat waktu akan berkontribusi pada kesehatan ekonomi jangka panjang.