Tag Terjaga

Pertumbuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) di tahun 2026 terlihat sangat menjanjikan. Dengan modal yang kuat dan likuiditas yang memadai, BNI siap untuk memperluas kinerja kreditnya pada tahun mendatang.

Pengelolaan neraca BNI dalam satu tahun terakhir telah menunjukkan perhatian besar terhadap keseimbangan antara efisiensi biaya dana dan permodalan yang solid. Fokus utama mereka adalah memperkuat pendanaan berbasis Current Account Saving Account (CASA).

Peran CASA dalam bank sangat penting karena dana murah dari giro dan tabungan dapat menekan biaya dana. Hal ini tentunya berdampak positif bagi margin bunga bersih atau Net Interest Margin (NIM) bank.

Tinggi Pertumbuhan CASA Menjadi Kunci Utama

Dalam satu tahun terakhir, BNI mencatat pertumbuhan CASA mencapai angka 28,9%, dengan kontribusi signifikan dari pertumbuhan giro sebesar 43,8%. Ini adalah pencapaian penting yang menunjukkan kekuatan struktur pendanaan BNI.

Di sisi lain, pertumbuhan tabungan yang mencapai 11,2% juga berkontribusi terhadap pengelolaan likuiditas perusahaan. Struktur keuangan yang sehat sangat penting untuk mendorong pengembangan kredit di tahun 2026.

“Diversifikasi strategi pertumbuhan kredit adalah kunci untuk menjaga kualitas portofolio di tengah tantangan ekonomi global,” terang Direktur Finance and Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena.

Strategi Transformasi Digital BNI yang Mendorong Pertumbuhan

BNI juga aktif dalam kerangka strategi transformasi digital, dengan mengembangkan platform wondr by BNI. Hingga akhir 2025, mereka mengharapkan jumlah pengguna platform ini melampaui 12 juta dengan tingkat keaktifan transaksi yang meningkat signifikan.

Peningkatan engagement nasabah ini memberikan kontribusi yang penting bagi pertumbuhan tabungan ritel dan penguatan CASA. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam strategi BNI.

Selain platform tersebut, BNI juga memperbarui platform BNIdirect untuk segmen korporasi dan bisnis. Layanan ini mencakup Cash Management, Trade Finance, Bank Guarantee, dan Supply Chain Financing, yang semuanya mendukung pertumbuhan bisnis dalam segmen tersebut.

Pertumbuhan Kredit yang Memuaskan di Tahun 2025

Sejauh ini, pertumbuhan kredit BNI mencapai angka 15,9% pada akhir tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa BNI dapat mempertahankan momentum pertumbuhan meski ada tantangan di pasar yang lebih luas.

Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) BNI juga berada di level yang sangat baik, yakni 20,7%. Ini jauh di atas ketentuan regulator, memberikan ruang yang cukup luas bagi BNI untuk mengembangkan bisnisnya dan mengantisipasi berbagai risiko.

Dengan berbagai langkah strategis dan komitmen untuk meningkatkan kinerja kredit, BNI memiliki fondasi yang kuat untuk menembus tantangan di masa mendatang. Keberhasilan ini tentunya menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia tetap terjaga. Hal ini didorong oleh kekuatan permodalan dan likuiditas yang mencukupi, menunjukkan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ke depan.

Perkembangan sektor keuangan nasional tercermin dalam pertumbuhan kredit bank yang mencapai 9,6% secara tahunan per Desember 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh kredit investasi yang meningkat sebesar 20%, sementara kredit konsumsi dan modal kerja turut memberi kontribusi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,5% dan 4,2%.

Selain itu, Mahendra juga menekankan pentingnya menjaga kualitas kredit. Dengan NPL net yang tercatat di angka 0,79% dan loan-at-risk yang mencapai 8,77%, hal ini menandakan bahwa sektor perbankan cukup stabil dalam menghadapi tantangan yang ada.

Sebagai bagian dari penjelasan, beliau mengungkapkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 13%, sehingga total DPK menjadi Rp 10.059 triliun. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang masih kuat.

Kinerja Positif dan Penguatan Sektor Perbankan dalam Ekonomi

Kualitas kredit yang terjaga adalah salah satu indikator kesehatan sektor perbankan. Dengan LDR yang berada di level 85,35%, menunjukkan bank-bank memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kredit. Hal ini penting dalam memastikan kontinuitas dalam pembiayaan perekonomian.

Pasar saham Indonesia juga mencatatkan kinerja yang positif di kuartal keempat 2025. Penguatan ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian serta membaiknya sentimen global, yang memberikan optimisme di kalangan investor.

Mahendra mengungkapkan bahwa IHS ditutup naik sebesar 7,27% dibandingkan kuartal sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan pergerakan transaksi yang meningkat, termasuk dari investor asing yang kembali berpartisipasi aktif di pasar modal Indonesia.

Selain itu, data menunjukkan bahwa penghimpunan dana dari pasar modal sepanjang 2025 mencapai angka yang signifikan. Total penawaran umum tercatat meningkat mencapai Rp 274,28 triliun dari tahun sebelumnya, memberikan gambaran optimis tentang minat investor di dalam negeri.

Tantangan dan Peluang di Sektor Jasa Keuangan

Walaupun kinerja positif ini mencerminkan kondisi yang stabil, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Sektor perbankan dan jasa keuangan harus tetap memperhatikan aspek pengelolaan risiko, terutama terkait potensi perubahan kondisi ekonomi yang cepat.

Perbankan juga perlu frutiskan inovasi digital yang berkembang pesat. Dengan kemajuan teknologi, layanan keuangan kini dapat diakses lebih mudah, sehingga bank dituntut untuk menghadirkan produk yang lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penting untuk menciptakan strategi yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan ini. Sektor jasa keuangan harus siap beradaptasi dengan berbagai perubahan, baik dalam regulasi maupun preferensi pasar, agar bisa terus tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Kemampuan bank dalam menyajikan layanan berkualitas dan inovatif akan menjadi kunci. Ini termasuk pengembangan produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kredit mikro dan layanan perbankan digital, yang semakin diminati oleh generasi muda.

Strategi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan

Salah satu kunci kesuksesan dalam sektor jasa keuangan adalah penguatan manajemen risiko. Bank harus dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap risiko kredit dan pasar, untuk memastikan bahwa mereka dapat bertahan dalam ketidakpastian ekonomi.

Penerapan teknologi juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan digitalisasi, bank dapat memangkas biaya dan mempercepat waktu pelayanan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan nasabah.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri sangat penting. Melalui dialog yang konstruktif, dapat dibentuk kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus menjaga stabilitas sektor keuangan.

Strategi-strategi ini akan menjadi bagian dari agenda pembangunan sektor keuangan yang lebih luas. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Pada bulan November 2025, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa defisit anggaran mencapai 560,3 triliun rupiah, atau setara dengan 2,35% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini menunjukkan tekanan yang dialami oleh keuangan negara, terutama dalam menghadapi berbagai kebutuhan pembiayaan. Dalam konteks perekonomian yang terus berkembang, pengelolaan anggaran menjadi semakin krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan kondisi ini, penting untuk memahami lebih dalam pengaruh defisit anggaran terhadap perekonomian dan masyarakat. Setiap keputusan terkait anggaran dapat memiliki dampak yang luas dan berjangka panjang.

Penyebab Defisit Anggaran yang Meningkat di Tahun 2025

Defisit anggaran yang tercatat pada bulan November tidak terlepas dari beberapa faktor kunci. Pertama, penurunan pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi ekspor dan investasi. Kedua, meningkatnya belanja pemerintah untuk program sosial dan infrastruktur demi mendukung pemulihan ekonomi.

Kendala-kendala ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih baik dalam merencanakan anggaran. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan dengan efisien dan tepat sasaran.

Selain itu, utang publik yang meningkat juga turut berkontribusi terhadap defisit. Sementara utang diperlukan untuk pembiayaan proyek, pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani perekonomian di masa depan.

Dampak Defisit Anggaran terhadap Masyarakat dan Ekonomi

Defisit anggaran yang signifikan tentu memiliki dampak luas bagi masyarakat. Salah satu dampak paling langsung adalah kemungkinan penundaan atau pengurangan dalam program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan rakyat.

Dalam jangka panjang, defisit yang berkepanjangan dapat memperbesar risiko inflasi. Ketika pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menutupi defisit, seperti mencetak uang, ini bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.

Di sisi lain, jika defisit digunakan untuk investasi produktif, hasilnya bisa positif bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang lebih baik, pendidikan yang lebih berkualitas, dan kesehatan yang lebih baik akan berdampak positif pada produktivitas dan daya saing nasional.

Solusi untuk Mengurangi Defisit Anggaran di Masa Depan

Untuk mengatasi defisit anggaran, pemerintah harus mencari cara inovatif dalam meningkatkan pendapatan. Diversifikasi sumber pendapatan, termasuk pajak yang lebih efektif dan pemanfaatan aset negara, bisa menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, meningkatkan kepatuhan pajak juga sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara.

Pemerintah juga perlu mengoptimalkan belanja negara agar lebih efisien. Pengendalian anggaran yang ketat dan prioritas yang jelas dalam proyek-proyek besar bisa mengurangi pemborosan. Dengan demikian, dana yang ada dapat digunakan untuk hal-hal yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kerjasama dengan sektor swasta untuk mendanai proyek infrastruktur juga dapat menjadi strategi efektif. Melalui skema Public-Private Partnerships (PPP), beban anggaran bisa dibagi antara pemerintah dan investor swasta.