![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2026/01/kepala-eksekutif-pengawas-perasuransian-penjaminan-dan-dana-pensiun-ojk-ogi-prastomiyono-saat-konfer.png; charset="utf-8")
Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadirkan kabar menarik mengenai perkembangan sektor asuransi di Indonesia, di mana 115 dari total 144 perusahaan telah memenuhi ketentuan modal yang ditetapkan untuk tahun 2026. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya memperkuat permodalan industri asuransi, meskipun masih terdapat 29 perusahaan yang perlu berbenah agar memenuhi persyaratan yang ada.
Kepala Eksekutif Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan harapannya agar lebih banyak perusahaan asuransi yang dapat memenuhi kebijakan modal ini di masa mendatang. Melalui kebijakan ini, direncanakan dapat meningkatkan stabilitas dan kepercayaan terhadap sektor asuransi di Indonesia.
Regulasi yang diterbitkan membagi penyesuaian permodalan menjadi dua tahap, yang bertujuan untuk memberikan waktu bagi perusahaan-perusahaan untuk beradaptasi. Kebijakan ini diatur dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023, yang telah mengatur dengan rinci setiap langkah yang harus diambil oleh masing-masing perusahaan asuransi.
Pemahaman Mendalam Mengenai Kebijakan Modal Perusahaan Asuransi
Dalam POJK tersebut, tahap pertama akan dilaksanakan pada 31 Desember 2026, di mana seluruh perusahaan asuransi harus memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Untuk perusahaan asuransi konvensional, jumlah modal yang disyaratkan adalah minimal Rp250 miliar, sedangkan untuk perusahaan reasuransi konvensional adalah Rp500 miliar.
Dengan adanya ketentuan ini, perusahaan asuransi syariah juga diwajibkan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu minimal Rp100 miliar untuk perusahaan asuransi syariah dan Rp200 miliar untuk perusahaan reasuransi syariah. Hal ini menandakan bahwa seluruh segmen industri asuransi harus bersiap untuk memenuhi standar permodalan yang telah ditentukan.
Pada tahap kedua, yang akan dilaksanakan pada 31 Desember 2028, OJK berencana untuk memberlakukan persyaratan modal yang lebih tinggi. Ini akan tergantung pada klasifikasi skala usaha perusahaan atau KPPE, yang dibagi menjadi dua kategori: KPPE 1 untuk skala usaha lebih kecil dan KPPE 2 untuk skala usaha lebih besar.
Klasifikasi Modal Berdasarkan Skala Usaha
Untuk perusahaan yang termasuk dalam KPPE 1, perusahaan asuransi diharuskan memiliki modal minimal sebesar Rp500 miliar, sedangkan untuk perusahaan reasuransi, nilai minimalnya menjadi Rp1 triliun. Begitu juga untuk perusahaan-perusahaan syariah, di mana modal minimum yang disyaratkan adalah Rp200 miliar untuk asuransi dan Rp400 miliar untuk reasuransi.
Di sisi lainnya, untuk perusahaan pada KPPE 2, kewajiban modal semakin tinggi. Di sini, perusahaan asuransi harus menyisihkan minimal Rp1 triliun, sedangkan perusahaan reasuransi harus mencapai Rp2 triliun. Kewajiban ini bertujuan untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko dan memberikan perlindungan kepada para pemegang polis.
Ketentuan ini diharapkan dapat mendorong perusahaan asuransi untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan mereka, sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dengan persyaratan yang lebih ketat, industri diharapkan mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Strategi Perusahaan Asuransi Dalam Memenuhi Kewajiban Modal
Menghadapi tantangan kenaikan modal tersebut, perusahaan asuransi memiliki beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertumbuhan organik menjadi salah satu langkah penting, di mana perusahaan dapat meningkatkan laba bersih mereka secara bertahap. Ini tentu memerlukan effort ekstra dalam hal manajemen pemasaran dan pengelolaan risiko yang efisien.
Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan menunda pembagian dividen. Dengan menyimpan laba yang diperoleh, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk memenuhi ketentuan modal yang berlaku. Ini merupakan strategi konservatif yang sering diambil oleh banyak perusahaan dalam periode ketidakpastian ekonomi.
Di samping itu, perusahaan juga bisa mempertimbangkan alternatif lain seperti melakukan private placement atau rights issue. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan jumlah ekuitas tanpa harus mengorbankan potensi pertumbuhan masa depan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk menciptakan cadangan yang cukup untuk menghadapi berbagai kemungkinan ke depan.