Tag Tantiem

Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya etika dan integritas di kalangan pemimpin perusahaan, khususnya dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pandangannya, pemimpin yang tidak berperilaku baik akan berdampak negatif terhadap moral dan semangat kerja karyawan.

Dalam sebuah acara peresmian infrastruktur energi terintegrasi, Presiden menegaskan bahwa kinerja direksi BUMN sering kali tidak memadai. Di mata publik, kualitas kepemimpinan yang buruk dapat mengakibatkan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan negara.

Presiden menekankan bahwa pemimpin yang berperilaku korup mungkin dapat menutupi tindakannya dari pihak luar seperti BPK dan KPK, namun tidak demikian halnya dengan anak buahnya. Karyawan di lapangan akan segera mengetahui jika pemimpin mereka tidak jujur.

Dalam analogi dari pengalaman militernya, Presiden menyebutkan bahwa seorang pemimpin yang tidak dapat dipercaya akan selalu dikenal dengan julukan buruk. Kualitas kepemimpinan, menurutnya, sangat berpengaruh pada semangat dan kinerja tim.

Pentingnya Kepemimpinan yang Berintegritas dalam BUMN

Presiden menekankan bahwa setelah periode kemerdekaan, ada tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan tersebut dengan baik. Manajemen yang efektif dari sumber daya negara menjadi krusial agar visi dan misi pembangunan dapat tercapai.

Dirinya juga menyoroti bahwa setiap unsur yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan negara harus menunjukkan rasa cinta tanah air dan komitmen yang kuat. Tanpa adanya komitmen ini, tujuan pembangunan nasional sulit untuk dicapai.

Sebagai pemimpin, sudah seharusnya mereka menjadi teladan bagi bawahannya. Terlebih lagi, setiap tindakan mereka dapat berpengaruh pada persepsi publik terhadap BUMN secara keseluruhan. Pimpinan yang buruk akan menciptakan rantai negatif di dalam organisasi.

“Direksi BUMN saya katakan saja, tidak baik,” adalah pernyataan tegas dari Presiden yang menunjukkan kekecewaannya terhadap performa saat ini. Ke depan, penting untuk memastikan bahwa hanya pemimpin yang berkualitas yang memimpin BUMN.

Challenge dan Reformasi di BUMN

Dengan banyaknya BUMN yang mengalami kerugian, Presiden menggarisbawahi perlunya reformasi. Ia menuturkan bahwa beberapa perusahaan bahkan meminta insentif meskipun mereka sudah merugi, sebuah perilaku yang dianggap tidak pantas.

Dalam pandangannya, para pemimpin harus bersedia menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Jika tidak ada kesanggupan untuk memenuhi tanggung jawab, lebih baik memberikan kesempatan kepada orang lain yang lebih mampu dan siap.

Presiden juga mencermati bahwa seringkali manajemen menipu atasan dan presiden demi keuntungan pribadi, sebuah praktik yang harus dihentikan. Perubahan yang diperlukan bisa dimulai dari kepemimpinan dan komitmen terhadap etika.

Dia mengingatkan bahwa ada banyak individu yang siap untuk menggantikan posisi tersebut. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemimpin yang tidak berkompeten untuk tetap bertahan di posisi mereka.

Membangun Budaya Integritas dan Tanggung Jawab

Budaya organisasi yang baik dimulai dari bagaimana seorang pemimpin bertindak. Dengan memberikan contoh yang baik, seorang pemimpin bisa mendorong bawahannya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan.

Presiden mengajak semua pihak untuk bahu-membahu dalam mengubah cara pandang terhadap pengelolaan BUMN. Komitmen terhadap tanggung jawab dan integritas harus diperkuat agar semua pihak merasa terlibat dalam pembangunan.

Melalui integritas dan rasa kepemilikan, diharapkan BUMN dapat lebih berdaya saing dan memberikan sumbangsih positif bagi masyarakat. Ini bukan hanya tugas pemimpin, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dalam organisasi.

Oleh karena itu, budaya integritas harus ditanamkan dalam setiap aspek pekerjaan. Kerja sama yang baik antar individu di dalam organisasi bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara keseluruhan.

Jakarta, salah satu pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu kebijakan terbaru yang diusulkan oleh Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Pandu Sjahrir, adalah penyesuaian kompensasi bagi komisaris BUMN yang dianggap tidak sesuai dengan standar global.

Pandu mengungkapkan bahwa besaran tantiem yang diterima oleh komisaris BUMN saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan praktik di luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam acara yang diadakan di Hotel JS Luwansa, Pandu menekankan pentingnya reformasi dalam struktur penggajian komisaris. Ia percaya bahwa dengan menghapus tantiem yang terlalu tinggi, akan ada penghematan signifikan yang bisa dialokasikan untuk investasi yang lebih produktif.

“Dengan mengubah struktur kompensasi, kita bisa menghemat sekitar Rp 8,2 triliun,” kata Pandu. Ini merupakan langkah yang berani dan menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan yang berarti dalam pengelolaan BUMN.

Transformasi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Pemotongan tantiem hanya berlaku bagi posisi komisaris, sedangkan untuk direksi tetap mendapatkan kompensasi berbasis kinerja. Pandu menegaskan bahwa direksi adalah elemen penting yang secara langsung bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan.

Keputusan untuk membatasi tunjangan komisaris termasuk dalam upaya besar untuk merombak budaya di Danantara agar dapat bersaing lebih baik di tingkat global. “Kami ingin semua perusahaan BUMN memiliki visi untuk bersaing di level atas,” tambahnya.

Sebelum ini, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, juga mengungkapkan bahwa penghapusan tantiem komisaris sejalan dengan praktik terbaik global. Ini menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan transformasi dari dalam, sehingga BUMN dapat lebih diandalkan dan transparan.

Raung Tiga Barisan untuk Membangun Keberlanjutan

Kebijakan baru ini dituangkan dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025, dimulai pada tahun buku 2025. Penyesuaian ini diharapkan mampu menciptakan transparansi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.

Panduan dan Roeslani yakin bahwa langkah-langkah yang diambil ini tidak hanya berdampak positif bagi keuangan perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat, yang adalah pemilik sah dari BUMN. Dengan perbaikan ini, diharapkan BUMN bisa menjadi lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Transformasi ini juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, serta meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan BUMN. Dengan demikian, pengelolaan dana publik dapat dilakukan secara lebih baik dan bertanggung jawab.

Menuju Pengelolaan yang Lebih Akuntabel dan Efisien

Melalui langkah-langkah reformasi ini, diharapkan BUMN akan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di pasar global. Ini sangat penting, mengingat persaingan yang semakin ketat di sektor bisnis.

Langkah-langkah yang diambil oleh Danantara tidak hanya akan bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Dengan menerapkan standar global dalam pengelolaan, kepercayaan masyarakat terhadap BUMN bisa semakin meningkat.

Reformasi ini tidak sekadar datang dari atas, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas bisnis dan masyarakat luas. Dengan melibatkan semua pihak, konsep pengelolaan BUMN yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan transparansi akan menjadi lebih nyata.