![](https://delihealjob.com/wp-content/uploads/2026/02/pantauan-kondisi-kawasan-tekstil-cipadu-tangerang-yang-semakin-sepi-ditinggal-pelanggan-176975931088.jpeg; charset="utf-8")
Rencana pemerintah untuk membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil dengan investasi yang signifikan telah memicu perhatian besar dari anggota DPR RI. Beberapa anggota Komisi VI mengingatkan pentingnya tidak terburu-buru dalam mengucurkan dana tanpa adanya reformasi yang mendasar, terutama terkait regulasi dan perlindungan bagi industri tekstil domestik.
Dalam rapat kerja, anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menyoroti masuknya produk tekstil impor, khususnya dari China, yang dianggap menekan industri lokal. Saat ini, ia mengungkapkan bahwa hampir semua produk pakaian di pasar domestik didominasi oleh barang impor, dengan kontribusi dari China mencapai 90%.
“Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi industri tekstil lokal. Produk-produk dari China, yang memiliki kualitas layak dan harga murah, mendominasi pasar,” ungkap Senantara, menekankan dampak serius dari ketergantungan pada produk asing ini.
Analisis Dampak Serbuan Produk Impor Terhadap Industri Dalam Negeri
Banjir produk tekstil impor menjadi salah satu penyebab utama penurunan daya saing industri tekstil nasional. Praktik ini tidak hanya memengaruhi pelaku usaha lokal, tetapi juga memicu pemutusan hubungan kerja bagi banyak pekerja dalam sektor ini.
Senantara berpendapat bahwa ketidaksinkronan regulasi antar kementerian merupakan langkah besar yang menghambat pertumbuhan industri ini. “Regulasi yang tidak terintegrasi antara satu kementerian dengan lainnya membuat upaya untuk mendorong produksi lokal menjadi tantangan tersendiri,” lanjutnya.
Selain itu, rencana investasi yang hampir mencapai Rp100 triliun di sektor ini harus diiringi dengan kebijakan yang bijak. “Ini adalah uang rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan,” sambungnya dengan tegas.
Ia pun mempertanyakan kemampuan industri tekstil baru dalam bersaing jika tidak ada perlindungan regulasi yang kuat. “Bagaimana bisa kita berharap industri baru bisa bersaing jika tidak ada langkah konkret yang diambil untuk melindungi mereka dari serbuan barang impor?” katanya.
Senantara mencontohkan bahwa kaos impor dari China kini bisa didapatkan dengan harga sangat murah, membuat pelaku usaha lokal sulit bersaing. “Sebelum membentuk usaha baru, regulasi harus diperkuat dan disinkronkan agar tidak membunuh produk lokal,” tambahnya.
Peringatan Serius Mengenai Keberlanjutan Industri Tekstil
Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel juga berbicara tentang risiko dari rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, mendirikan pabrik tekstil baru bukanlah masalah, tetapi mengeksekusinya dengan baik jauh lebih sulit. Dia mengaitkan hal ini dengan pengalaman buruk BUMN sebagaimana yang dialami PT Krakatau Steel Tbk.
Rachmat menyatakan bahwa meski perusahaan seperti Krakatau Steel telah menerima banyak perlindungan, mereka tetap menghadapi banyak kesulitan. “Jika industri baja yang mendapat banyak perlindungan saja kesusahan, apalagi industri tekstil yang bersaing di pasar global,” ujarnya dengan nada khawatir.
Jika visi untuk membangun industri tekstil baru tidak jelas, Gobel menyarankan pemerintah untuk lebih mendukung industri tekstil yang sudah ada. Ia merekomendasikan agar pemerintah mengumpulkan pelaku industri yang sudah aktif dan bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka.
“Dukungan seperti pinjaman dengan bunga rendah bisa membantu pengusaha lokal untuk tetap berdaya saing di pasar internasional,” tambahnya. Menurutnya, proyek baru tidak harus menjadi fokus utama jika masih banyak hal yang bisa diperbaiki pada industri yang sudah ada.
Informasi lebih lanjut mengindikasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk membangun pabrik tekstil demi memperkuat industri lokal ini. Menko Perekonomian menjadi jembatan dalam rencana tersebut, menunjukkan adanya studi dan penekanan pada penguatan industri ini.
Tantangan Melawan Pakaian Bekas Impor dan Regulasi yang Mengikat
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menekankan betapa pentingnya menjaga pasar sandang nasional dari produk impor ilegal. Pasar Indonesia dengan populasi sekitar 281,6 juta jiwa memiliki daya beli yang kuat, tetapi juga rentan terhadap serbuan produk ilegal.
Menurut Faisol, pelarangan impor pakaian bekas telah diatur dalam regulasi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. “Data menunjukkan bahwa impor pakaian bekas justru melonjak pada tahun 2024, menyentuh angka 3.865 ton, yang sangat merugikan industri domestik,” jelasnya.
Ia juga mengungkap bahwa rata-rata impor pakaian bekas mencapai 48% dari total pakaian jadi yang masuk ke dalam negeri, mengancam keberlangsungan produksi lokal. “Hal ini menambah beban bagi industri lokal dan membuat harga produk kita tidak kompetitif,” ujar Faisol.
Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menegaskan pentingnya larangan terhadap pakaian bekas impor. Menurutnya, tindakan ini bukan hanya untuk melindungi industri lokal tetapi juga untuk menjaga kesehatan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh produk bekas.
“Langkah-langkah pengawasan dan penindakan akan terus dilakukan, termasuk penutupan lokasi dan pemusnahan barang ilegal,” ungkapnya. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mencegah Indonesia menjadi tujuan pembuangan limbah tekstil dari negara lain.
