Tag Tanggalnya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan segera mengumumkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk periode yang akan datang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut direncanakan akan diumumkan sekitar tanggal 20 Januari 2026.

Pengumuman ini penting bagi banyak pihak, terutama bagi nasabah yang mengandalkan bunga simpanan sebagai bagian dari perencanaan keuangan mereka. LPS berfungsi sebagai lembaga yang memastikan keamanan simpanan masyarakat di perbankan, dan keputusan mereka mengenai TBP tentu akan berpengaruh pada suku bunga yang ditawarkan oleh bank.

Menurut Anggito, saat ini sekitar 30% dari industri perbankan masih ramai menawarkan bunga simpanan yang lebih tinggi dari TBP bank umum rupiah, yang kini berada di level 3,5%. Ada kekhawatiran bahwa bunga yang lebih tinggi ini tidak akan mendapatkan jaminan dari LPS jika melebihi TBP yang telah ditetapkan.

Proses Penetapan dan Pengumuman TBP oleh LPS

Proses penetapan TBP ini melibatkan analisis data yang komprehensif, termasuk data hingga bulan Desember. Anggito menegaskan bahwa LPS akan mempublikasikan tidak hanya TBP, tetapi juga performa keseluruhan lembaga dan kontribusinya terhadap negara, baik dalam bentuk pajak maupun pembelian surat berharga.

Penting untuk memahami bahwa penetapan TBP tidak semata-mata mengikuti pola suku bunga dari Bank Indonesia (BI). Tujuan utama TBP adalah untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas ekonomi. LPS berkomitmen untuk menganalisis kondisi pasar sebelum membuat keputusan final.

Dalam konteks ini, penurunan suku bunga acuan oleh BI bisa menjadi faktor pendukung dalam penyesuaian TBP. Anggito menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan kondisi pasar agar tetap relevan dan adil bagi nasabah.

Pengaruh TBP terhadap Bunga Simpanan dan Kredit

Bunga penjaminan yang diputuskan oleh LPS akan berpengaruh langsung terhadap bunga simpanan yang ditawarkan bank kepada nasabah. Dengan adanya jaminan dari LPS, bank akan lebih cenderung untuk menetapkan suku bunga yang kompetitif dan sesuai dengan TBP yang ditetapkan.

Suku bunga yang lebih tinggi dari TBP akan menjadi risiko bagi bank, karena tidak ada jaminan dari LPS. Hal ini bisa mengakibatkan bank lebih berhati-hati dalam menawarkan produk simpanan kepada nasabah.

Lebih lanjut, penurunan TBP dapat berdampak pada suku bunga kredit yang dikenakan oleh bank. Jika TBP diturunkan, diharapkan bank juga menyesuaikan suku bunga kreditnya agar tetap kompetitif di pasar.

Analisis Perkembangan Suku Bunga dalam Industri Perbankan

Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan perubahan signifikan dalam kebijakan suku bunga di Indonesia. Penurunan BI Rate yang telah terjadi sebanyak lima kali sepanjang tahun lalu menunjukkan tren perbaikan dalam perekonomian.

Namun, meskipun BI Rate mengalami penurunan, dampaknya terhadap bunga kredit cukup lambat. Sepanjang tahun 2025, suku bunga kredit hanya turun 24 basis poin menjadi 8,96%, yang menunjukkan bahwa bank masih berhati-hati dalam menyesuaikan produk pinjamannya.

Hal ini menegaskan perlunya sinergi antara kebijakan yang diterapkan oleh LPS dan BI agar perekonomian dapat bergerak lebih efektif. Salah satu harapan adalah agar penurunan suku bunga ini dapat mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat dan merata di berbagai sektor.

Peran LPS dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan Nasional

LPS memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas sektor perbankan di Indonesia. Dengan adanya jaminan simpanan, LPS mendorong kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, yang sangat penting dalam menjaga likuiditas bank dan mencegah krisis keuangan.

Kontribusi LPS dalam pembelian surat berharga dan penyetoran pajak juga menjadi indikator kinerja yang baik. Ini menunjukkan bahwa LPS tidak hanya berfokus pada penjaminan simpanan, tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.

Kepemimpinan dan kebijakan yang diambil oleh Anggito Abimanyu dan timnya menjadi sorotan dalam konteks ini, mengingat tantangan yang ada di pasar memiliki tingkat kompleksitas tersendiri. Sikap proaktif LPS dalam beradaptasi dengan perubahan pasar menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan sistem keuangan.

Bank Indonesia baru-baru ini mengumumkan jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan untuk tahun 2026. Penetapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan moneter negara.

Rapat ini akan dilakukan setiap bulan dan menjadi kesempatan bagi Dewan Gubernur untuk mengevaluasi kondisi ekonomi dan merumuskan kebijakan yang tepat. Melalui RDG, Bank Indonesia juga mengharapkan dapat memberikan panduan yang jelas kepada masyarakat tentang arah ekonomi ke depan.

RDG Bulanan dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, di mana setiap harinya memiliki fokus yang berbeda. Hari pertama ditujukan untuk membahas evaluasi kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, sementara hari kedua akan mendalami rekomendasi kebijakan yang akan diambil.

Pentingnya Rapat Dewan Gubernur untuk Ekonomi Nasional

Rapat Dewan Gubernur berperan penting dalam menentukan arah kebijakan moneter dan makroprudensial di Indonesia. Keputusan yang diambil akan mempengaruhi banyak aspek, termasuk inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi.

Setiap RDG Bulanan menindaklanjuti hasil evaluasi dari periode sebelumnya dan menetapkan langkah strategis untuk mencapai tujuan ekonomi jangka menengah dan panjang. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Melalui jadwal yang telah ditetapkan, masyarakat dapat mempersiapkan diri menghadapi perubahan kebijakan yang mungkin berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, transparansi menjadi salah satu kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter.

Proses dan Struktur Rapat Dewan Gubernur

Pelaksanaan RDG diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah mengalami beberapa perubahan. Proses ini ditetapkan untuk dilakukan minimal sebulan sekali, memungkinkan Dewan Gubernur untuk tetap responsif terhadap dinamika perekonomian.

Di hari pertama RDG, fokus utamanya adalah membahas evaluasi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Ini adalah momen penting untuk menganalisis tren dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan disusun.

Hari kedua RDG dikhususkan untuk merumuskan rekomendasi dan langkah kebijakan eksekutif. Di sini, para gubernur akan mendiskusikan berbagai alternatif yang dapat diambil untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.

Jadwal Rapat Dewan Gubernur untuk Tahun 2026

Dalam pengumuman terbarunya, Bank Indonesia telah menetapkan jadwal RDG Bulanan untuk tahun 2026. Jadwal ini disusun untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku pasar dalam mempersiapkan strategi ekonomi mereka.

Rapat dijadwalkan berlangsung pada tanggal spesifik, seperti yang tercantum dalam hasil siaran pers. Setiap bulan, sesudah RDG, Bank Indonesia akan menginformasikan hasil evaluasi serta kebijakan yang diambil kepada publik.

Jadwal RDG ini terdiri dari dua hari per bulan, dengan fokus yang berbeda di setiap harinya. Ini memberikan ruang bagi Dewan Gubernur untuk mendalami isu dan tantangan yang muncul, serta menyediakan opsi kebijakan yang lebih terintegrasi.

1. Selasa-Rabu, 20-21 Januari 2026
2. Rabu-Kamis, 18-19 Februari 2026
3. Senin-Selasa, 16-17 Maret 2026
4. Selasa-Rabu, 21-22 April 2026
5. Selasa-Rabu, 19-20 Mei 2026
6. Rabu-Kamis, 17-18 Juni 2026
7. Selasa-Rabu, 21-22 Juli 2026
8. Selasa-Rabu, 18-19 Agustus 2026
9. Selasa-Rabu, 22-23 September 2026
10. Selasa-Rabu, 20-21 Oktober 2026
11. Selasa-Rabu, 17-18 November 2026
12. Selasa-Rabu, 15-16 Desember 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan pembagian Dividen Interim untuk Tahun Buku 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah berkelanjutan kepada negara dan pemegang sahamnya.

Kebijakan ini disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Rabu (17/12). Pembagian dividen ini tentu saja menjadi perhatian besar banyak pihak terkait kinerja keuangan BRI yang terus menunjukkan tren positif.

Corporate Secretary BRI, Dhanny mengungkapkan bahwa dividen akan dibagikan berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada 30 September 2025. Hingga saat itu, BRI mencatatkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp41,2 triliun berkat pertumbuhan pembiayaan UMKM dan pengelolaan risiko yang baik.

Pembagian Dividen Interim BRI yang Menguntungkan bagi Pemegang Saham

Dividen interim yang ditetapkan adalah sebesar Rp137 per saham. Pembayaran ini akan dilakukan kepada pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dhanny, langkah ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mendukung perekonomian nasional. Melalui pembagian dividen, BRI berusaha menegaskan performa keuangan yang sehat dan fundamental yang kuat.

Berdasarkan keputusan yang diambil, jadwal pembagian dividen interim BRI juga telah diumumkan. Hal ini jelas menjadi berita positif bagi para investor dan pemegang saham yang menantikan keuntungan dari investasi mereka.

Jadwal Pembagian Dividen Interim yang Harus Diperhatikan

Berikut adalah jadwal pembagian dividen interim BRI yang harus diperhatikan. Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen interim ditetapkan pada 29 Desember 2025 untuk pasar reguler dan negosiasi.

Sementara untuk pasar tunai, akhir periode tersebut jatuh pada 2 Januari 2026. Hal ini penting agar pemegang saham dapat melakukan transaksi sebelum tanggal pencatatan.

Mulai 30 Desember 2025, saham BRI akan diperdagangkan tanpa hak atas dividen interim. Dengan demikian, para investor harus memperhatikan perubahan ini agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan dividen.

Kepatuhan terhadap Peraturan dalam Pembagian Dividen

Pembagian dividen interim ini telah mematuhi semua peraturan yang berlaku. Ini mencakup Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan OJK mengenai keterbukaan informasi.

Anggaran Dasar Perseroan juga telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Proses yang transparan ini menunjukkan komitmen BRI untuk bertanggung jawab secara hukum dan etika.

Seluruh tahap dalam proses pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan hak-hak pemegang saham. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang memadai dan tepat waktu.

Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan BRI dan Perannya dalam Ekonomi

Pembagian dividen interim ini merupakan salah satu bentuk dukungan BRI terhadap perekonomian nasional. Bank ini telah berkomitmen untuk memperkuat pembiayaan UMKM sebagai fokus utama dalam strategi pertumbuhannya.

Transformasi berkelanjutan di BRI juga menjadi salah satu langkah strategis. Dengan demikian, perusahaan dapat terus berkontribusi dalam pembangunan nasional dan meningkatkan potensi daya saing.

Dhanny menekankan bahwa dividen interim ini juga mencerminkan kontribusi nyata BRI terhadap penerimaan negara. Hal ini semakin memperkuat peran BRI sebagai bank milik negara yang bertanggung jawab.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah mengumumkan rencana untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 22 Desember 2025. Pengumuman ini mencerminkan komitmen BSI untuk menjaga transparansi dan melibatkan pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting bagi perusahaan.

RUPSLB ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemegang saham untuk berpartisipasi aktif dan memberikan pendapatnya. Dalam kabar terbaru, BSI juga menyediakan fasilitas bagi pemegang saham untuk mengusulkan agenda rapat yang ingin dibahas.

Dengan langkah ini, diharapkan interaksi antara manajemen bank dan para pemegang saham semakin kuat dan terjalin dengan baik. Pemegang saham yang memiliki hak suara diharapkan sudah terdaftar dalam daftar pemegang saham pada tanggal yang ditentukan.

Persiapan RUPSLB dan Pengumuman Resmi

Pemanggilan resmi untuk RUPSLB BSI akan dilakukan pada 28 November 2025 melalui beberapa saluran yang telah ditentukan. Hal ini mencakup pengumuman melalui Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan.

Pemegang saham diharapkan untuk sudah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang berlaku pada 27 November 2025. Dengan cara ini, setiap pemegang saham memiliki kesempatan untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam keputusan penting yang akan diambil.

Selain itu, pemegang saham juga memiliki kesempatan untuk mengusulkan mata acara rapat hingga 21 November 2025. Kesempatan ini adalah bagian dari upaya transparansi perusahaan dan partisipasi aktif para pemegang saham dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan manajemen.

Pelaksanaan RUPSLB Secara Elektronik

Pada era digital saat ini, BSI memastikan bahwa pelaksanaan RUPSLB akan dilakukan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. Sistem ini diharapkan akan memudahkan pemegang saham dalam mengikuti proses pemungutan suara dan berkontribusi dalam rapat tanpa harus hadir secara fisik.

Pemegang saham akan diimbau untuk memanfaatkan fasilitas e-proxy dan e-voting. Fasilitas ini akan dibuka mulai 28 November hingga 19 Desember 2025, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pemegang saham untuk turut serta dalam keputusan perusahaan dari lokasi manapun.

Langkah ini menunjukkan transformasi digital yang dilakukan oleh BSI dalam pengelolaan perusahaan serta upaya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Dengan penerapan teknologi, diharapkan semua pemegang saham dapat memiliki akses yang lebih mudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham Lain di Sektor Perbankan

Tidak hanya BSI, beberapa bank lainnya juga merencanakan RUPSLB dalam waktu yang sama. PT Bank Negara Indonesia (BNI) akan melakukan RUPSLB pada 15 Desember 2025, diikuti oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 17 Desember 2025 dan PT Bank Mandiri pada 19 Desember 2025.

Melihat konsistensi ini, tampaknya pelaksanaan RUPSLB menjadi agenda rutin penting bagi bank-bank di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas kepada para pemegang saham.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) juga tidak ketinggalan, mengadakan RUPSLB sehari lebih awal pada 18 November 2025. Keberagaman waktu pelaksanaan ini memberikan nuansa kompetisi yang positif di antara bank-bank untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pemegang saham mereka.

Agenda Utama dalam RUPSLB Bank Lain

Dalam agenda resmi yang diumumkan, terdapat beberapa mata acara penting yang akan dibahas. Pada RUPSLB BTN, misalnya, ada dua kajian utama yang diajukan, yaitu pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi entitas baru dan perubahan Anggaran Dasar yang menyertainya.

Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan dan inovasi dalam layanan bank syariah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, pemisahan ini diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan di segmen syariah yang semakin diminati oleh masyarakat.

Tiga bank BUMN lainnya belum mengumumkan agenda rapat mereka secara resmi, meskipun proses pemanggilan RUPSLB akan dimulai pada 21 November untuk BNI, diikuti BRI pada 25 November, dan Bank Mandiri pada 27 November. Proses ini biasanya disertai dengan agenda pembahasan yang komprehensif.

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY), yang dikenal dengan produk olahan susu dan yoghurt, akan membagikan dividen interim sebesar Rp793,46 miliar. Pembagian dividen ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap para pemegang saham dengan alokasi sekitar 79,79% dari laba bersihnya yang mencapai Rp993,87 miliar di pertengahan tahun 2025.

“Investor akan menerima dividen sebesar Rp100 per saham,” kata manajemen dalam keterangannya. Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan antara direksi dan dewan komisaris pada 9 Oktober 2025 dan menyangkut rencana pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025.

Rincian jadwal pembagian dividen ini akan mencakup beberapa tahap penting. Untuk cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi akan jatuh pada 17 Oktober 2025. Sementara itu, jadwal ex dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2025.

Pada 21 Oktober 2025, cum dividen untuk pasar tunai akan segera dilaksanakan, diikuti dengan ex dividen pada 22 Oktober 2025. Bagi pemegang saham yang berhak atas dividen tunai, tanggal pencatatan (recording date) ditetapkan pada 21 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB.

Pembayaran dividen diharapakan dapat dilaksanakan pada 30 Oktober 2025. Kebijakan pembagian dividen ini diambil berdasarkan data keuangan terkini per 30 Juni 2025, saat Cimory mencatat laba bersih yang signifikan.

Saldo laba ditahan yang dialokasikan untuk penggunaan lainnya mencapai Rp2,73 triliun. Selain itu, perusahaan ini memiliki total ekuitas yang cukup solid sebesar Rp6,55 triliun, mencerminkan posisi keuangan yang kuat dan stabil.

Perkembangan dan Kinerja Keuangan Perusahaan Olahan Susu

Perusahaan seperti CMRY sering kali menjadi sorotan dalam industri makanan dan minuman, terutama dalam segmen produk olahan susu. Interaksi antara kualitas produk dan strategi pemasaran yang efektif berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan mereka. Kinerja tahunan yang kuat menjadi sinyal positif bagi para pemegang saham.

Menghadapi tantangan di pasar, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Di era kesehatan saat ini, lebih banyak konsumen yang mencari produk yang tidak hanya enak tetapi juga bernutrisi dan berkualitas tinggi. Ini menjadi peluang bagi Cimory untuk memperkuat posisinya di pasar.

Inovasi produk menjadi kunci dalam mempertahankan pangsa pasar. Inisiatif untuk meluncurkan variasi produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada dapat memberikan daya tarik lebih. Produk-produk berbasis susu yang sehat dan rendah gula, misalnya, semakin banyak dicari oleh konsumen.

Dalam menghadapi kompetisi yang ketat, perusahaan juga harus memperhatikan strategi distribusi. Memperluas jaringan distribusi melalui saluran online dan offline dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk kepada konsumen. Langkah ini penting dilakukan agar produk dapat menjangkau lebih banyak segmen pasar.

Terakhir, berinvestasi dalam teknologi produksi juga menjadi prioritas. Penggunaan teknologi terkini dalam proses produksi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menjaga kualitas produk tetap terjaga. Hal ini akan berdampak pada kepuasan pelanggan dan loyalitas merek.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembagian Dividen

Keputusan untuk membagikan dividen tidak lepas dari analisis mendalam mengenai kondisi keuangan perusahaan. Laba bersih merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan, namun ada beberapa faktor lain yang harus diperhatikan. Misalnya, investasi yang diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut tidak bisa diabaikan.

Manajemen harus mempertimbangkan keseimbangan antara memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan reinvestasi ke dalam perusahaan. Kebijakan dividend payout ratio yang tepat dapat memengaruhi keputusan ini secara signifikan. Mempertahankan rasio yang sehat dapat menarik lebih banyak investor.

Selain itu, kondisi ekonomi makro dan pasar juga berperan penting. Ketidakpastian ekonomi dapat memengaruhi keputusan pembagian dividen. Jika ada indikasi penurunan kinerja yang mungkin terjadi, perusahaan dapat memilih untuk menahan dividen guna memastikan stabilitas keuangan di masa depan.

Dengan mengamati tren pasar dan respon konsumen, perusahaan juga dapat merumuskan kebijakan dividen yang lebih responsif. Ini termasuk memperhatikan aspek perubahan perilaku belanja dan kebutuhan pasar yang dinamis. Hal ini penting untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pemegang saham.

Secara keseluruhan, keputusan mengenai pembagian dividen harus diambil secara bijak dan strategis, mempertimbangkan semua aspek yang mungkin memengaruhi kesehatan finansial perusahaan dalam jangka panjang.

Tantangan yang Dihadapi oleh Perusahaan di Sektor Olahan Susu

Industri olahan susu tidak hanya menjanjikan peluang, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin kritis terhadap kualitas produk. Konsumen saat ini lebih sadar akan kesehatan dan memilih produk yang lebih alami dan minim pengawet.

Di samping itu, fluktuasi harga bahan baku juga dapat memengaruhi profitabilitas. Kenaikan harga susu segar dan produk lain yang mendukung produksi bisa berdampak langsung pada biaya operasional. Hal ini memerlukan manajemen yang efektif dalam pengendalian biaya.

Pergeseran regulasi di sektor makanan dan minuman juga harus mendapat perhatian khusus. Perusahaan harus selalu memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkini yang berlaku, serta berinvestasi dalam praktik produksi yang ramah lingkungan. Ini menjadi penting agar produk mereka diterima dengan baik oleh pasar.

Persaingan yang ketat di antara produsen olahan susu lain juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk tetap relevan, perusahaan harus terus meluncurkan inovasi dan menjaga keunggulan kompetitif mereka. Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga riset juga dapat mendukung pengembangan produk baru dan peningkatan kualitas.

Menghadapi tantangan ini, perusahaan harus memiliki strategi yang tepat agar tetap bertahan dan berkembang. Dengan memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal, diharapkan perusahaan tetap dapat memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan pelanggan.