Tag Strategis

Bank Mandiri menunjukkan komitmennya yang kuat untuk menjadi mitra strategis pemerintah lewat upaya penguatan struktur keuangan yang solid. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan agenda pembangunan nasional di Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, upaya ini terbukti berhasil dengan peningkatan yang signifikan dalam kinerja neraca. Total aset bank ini tumbuh sebesar 16,6% secara tahunan, mencapai Rp2.829,9 triliun, sementara penyaluran kredit juga mengalami peningkatan yang baik mencapai 13,4% menjadi Rp1.895,0 triliun.

Melalui strategi ekspansi yang terencana, Bank Mandiri berfokus pada pembiayaan sektor-sektor produktif, yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian kerakyatan. Kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tumbuh sebesar 4,88% YoY, mencerminkan niat baik bank dalam membantu masyarakat.

Penguatan Kinerja Neraca dan Strategi Pembiayaan yang Taktis

Kinerja keuangan yang solid mencerminkan kerja keras Bank Mandiri dalam memperkuat ekosistem pembiayaan. Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, pertumbuhan kredit yang konsisten menunjukkan efektivitas strategi tersebut.

“Kami berkomitmen untuk mendorong pembiayaan yang selektif, dengan fokus pada sektor-sektor produktif,” jelas Riduan. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan kualitas aset yang dikelola.

Selain pertumbuhan aset dan kredit, struktur likuiditas Bank Mandiri juga menunjukkan kekuatan yang baik. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,9%, dengan dana murah mengalami peningkatan sebesar 12,6%, yang memberikan ruang lebih untuk ekspansi bisnis yang berkelanjutan.

Dukungan Terhadap Program Prioritas Nasional dan Pembangunan Sosial

Dalam mendukung berbagai program pemerintah, Bank Mandiri mengarahkan upayanya untuk mengoptimalkan struktur keuangan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp41 triliun kepada sekitar 360 ribu pelaku UMKM mencerminkan responsivitas bank terhadap kebutuhan masyarakat.

Aplikasi program sosial juga menjadi fokus penting. Bank Mandiri mendukung Program Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan 147 mitra pelaksana, dan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pengembangan ekonomi desa juga menjadi salah satu prioritas. Bank Mandiri mengelola lebih dari 4.700 rekening Koperasi Desa dan sekitar 3.700 rekening BUMDes, mendukung pengembangan desa dan program-program nasional yang lebih besar.

Kontribusi Berkelanjutan kepada Negara dan Masyarakat

Komitmen Bank Mandiri tidak hanya tercermin dalam kinerja keuangan, tetapi juga dalam kontribusinya kepada negara. Dalam dua puluh lima tahun terakhir, bank ini telah menyalurkan total dividen sebesar Rp225 triliun kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, dividen Bank Mandiri mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai Rp52,5 triliun. Angka ini berasal dari porsi laba yang telah dibayarkan, menunjukkan empat kuartal yang positif dalam kinerja keuangan.

Setoran pajak juga menciptakan dampak positif bagi pemerintah. Selama periode 2000 hingga 2025, Bank Mandiri membayarkan pajak akumulatif sebesar Rp277 triliun, dengan lonjakan setoran pajak sekitar Rp27 triliun tahun lalu.

“Bagi kami, mendukung program pemerintah lebih dari sekadar tujuan bisnis, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial,” ungkap Riduan. Pendekatan ini menegaskan komitmen Bank Mandiri untuk memastikan manfaat pembangunan merata di masyarakat.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) baru-baru ini mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 9 Desember 2025. Forum penting ini akan memetakan arah dan prioritas industri Pinjaman Daring (Pindar) menjelang tahun 2026 yang penuh tantangan dan harapan.

Rakernas ini bukan sekadar ajang kumpul, melainkan juga sebuah komitmen untuk meningkatkan tata kelola industri dan melindungi konsumen. Diharapkan, upaya ini dapat mendorong pembiayaan yang lebih produktif dan berkelanjutan bagi ekonomi tanah air.

Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menjelaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun transisi menuju pemulihan ekonomi nasional. Dengan dukungan dari 95 penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi yang berizin OJK, AFPI memiliki tanggung jawab untuk memastikan industri ini tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan.

AFPI mengkonfirmasi rencana kerja untuk 2026, sejalan dengan roadmap OJK dan implementasi POJK 40 Tahun 2024. Fokus utama mereka adalah memperkuat manajemen risiko, meningkatkan kualitas tata kelola, dan melindungi konsumen, yang semuanya merupakan fondasi bagi pertumbuhan yang sehat.

Walaupun ekonomi mengalami tantangan, termasuk pelemahan daya beli, AFPI mencatat bahwa industri Pindar tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Data terbaru menunjukkan bahwa total pendanaan oleh anggota AFPI per September 2025 mencapai Rp90,99 triliun, meningkat 22% dibandingkan tahun lalu, yang menandakan kemampuan Pindar untuk mengakses segmen masyarakat yang tidak terlayani.

Dalam menghadapi dinamika pasar, AFPI berkomitmen untuk menjalankan mandasi sebagai asosiasi yang bertanggung jawab. Rakernas ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola industri, menghadapi tantangan di tahun mendatang dengan optimisme dan soliditas.

Pentingnya Keberlanjutan dalam Pembiayaan Pindar

Tahun 2026 diramalkan sebagai masa pemulihan ekonomi yang menjanjikan. Kondisi ini akan didukung oleh rendahnya inflasi dan stabilitas keuangan, yang berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dan investasi dalam negeri.

Industri Pindar diharapkan dapat menjadi salah satu pilar dalam pembiayaan sektor digital. AFPI berkomitmen untuk memajukan inklusi keuangan, memfasilitasi kepentingan masyarakat yang lebih luas dan mewujudkan akses keuangan yang lebih baik.

Melalui semangat #AFPIStrongerTogether, AFPI menekankan pentingnya kolaborasi antar anggotanya. Dalam konteks ini, penguatan industri tidak hanya dilakukan oleh satu entitas, melainkan oleh seluruh anggota yang saling mendukung dan mematuhi standar industri yang tinggi.

Rakernas AFPI juga menetapkan beberapa agenda strategis untuk menghadapi tahun mendatang. Tiga pilar utama yang menjadi fokus adalah penguatan tata kelola, pembiayaan produktif, dan perlindungan konsumen dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kolaborasi Antar Anggota untuk Mencapai Keberhasilan

Penguatan tata kelola melalui optimalisasi Fintech Data Center (FDC) menjadi prioritas AFPI. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan menanggulangi masalah keamanan siber yang kian kompleks.

Selain itu, penekanan akan diberikan kepada pembiayaan produktif, khususnya untuk mendukung pelaku UMKM. Target peningkatan porsi dana untuk sektor ini diharapkan dapat mencapai 40-50% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

AFPI juga berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Ini dilakukan dengan memperkuat sistem pengaduan, menerapkan prinsip Responsible Lending, dan membangun citra positif industri di mata masyarakat.

Quadrapelian yang digagas oleh AFPI ini akan membantu menyinergikan seluruh kekuatan yang ada. Penguatan reputasi industri diharapkan dapat menyokong keberadaan Pindar sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Dukungan dari OJK dan Stakeholder Lainnya

Dalam kesempatan yang sama, Entjik juga memberikan apresiasi kepada OJK yang berperan penting dalam mengawasi dan memfasilitasi pertumbuhan industri Pindar. OJK diharapkan akan terus memberikan dukungan untuk memastikan bahwa platform-platform dalam sektor ini dapat beroperasi dengan disiplin dan akuntabilitas.

Dukungan dari berbagai stakeholder akan menjadi kunci kesuksesan industri Pindar. Kolaborasi ini tidak hanya menciptakan ekosistem yang sehat, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen yang menjadi target utama.

Dengan penguatan kolaborasi, AFPI optimis bahwa industri akan berkembang pesat, terutama dengan adanya perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi pada tahun 2026. Ini juga akan berdampak positif bagi masyarakat luas yang membutuhkan akses keuangan.

Kesempatan untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang dalam industri juga menjadi agenda utama Rakernas ini. AFPI terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan segala langkah strategis ini, AFPI berharap dapat membawa vibrasi positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri Pinjaman Daring di Indonesia. Kolaborasi yang erat dengan stakeholder dan fokus yang tepat akan menjadi kunci menuju kesuksesan.

Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto baru-baru ini memberikan penjelasan terkait keputusan pemerintah yang menghapus proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa status PSN yang diberikan sebelumnya lebih difokuskan pada pengembangan program pariwisata, bukan pada properti yang terkait.

Penghapusan proyek ini ternyata tidak mengganggu kelangsungan investasi yang sudah direncanakan. Airlangga menyatakan, meskipun proyek tersebut dikeluarkan dari PSN, investasi di Pantai Indah Kapuk 2 tetap berlanjut tanpa adanya pengaruh negatif.

Keputusan ini diambil setelah melalui sejumlah kajian yang mendasari penghapusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memperhatikan aspek yang lebih luas dalam pengembangan proyek-proyek di Indonesia.

Penghapusan Proyek PIK 2 dari Daftar PSN dan Implikasinya

Proyek PIK 2 Tropical Coastland yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Grup, yang dikenal oleh banyak orang sebagai salah satu developer besar, kini dicoret dari daftar proyek strategis. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terbaru yang menyebutkan bahwa proyek ini tidak lagi termasuk dalam kategori PSN.

Dengan keluarnya PIK 2 dari daftar PSN, banyak pihak mulai mempertanyakan dampak yang akan ditimbulkan. Namun, pemerintah menjamin bahwa meskipun status PSN dicabut, pelaksanaan investasi tetap berjalan sesuai rencana. Ini menandakan ketegasan pemerintah untuk menjaga stabilitas investasi di sektor ini.

Airlangga juga menekankan bahwa pencabutan status PSN ini adalah langkah strategis yang diambil berdasarkan kajian menyeluruh. Sehingga, diharapkan semua pihak bisa memahami dan mendukung keputusan ini demi kepentingan jangka panjang.

Proyek Strategis Nasional: Apa yang Dimaksud?

Proyek Strategis Nasional merupakan inisiatif yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Proyek-proyek ini biasanya mendapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk kemudahan regulasi maupun fasilitas lainnya.

Pengembangan pariwisata, seperti yang terjadi pada PIK 2, seharusnya memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Tanpa dukungan status PSN, mungkin ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Tentu saja, proyek yang dicoret dari daftar PSN tidak berarti bahwa proyek tersebut akan berhenti sepenuhnya. Sebaliknya, investasi yang sudah dianggarkan biasanya akan tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Peran Airlangga Hartarto dalam Kebijakan Ekonomi

Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menunjukkan sikap proaktif dalam menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan berbagai keputusan yang diambilnya, Airlangga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik untuk investor domestik maupun asing. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah.

Kebijakan yang jelas dan transparan menjadi kunci bagi keberhasilan proyek-proyek yang dicita-citakan, termasuk dalam sektor pariwisata yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Tantangan dan Kesempatan dalam Sektor Pariwisata

Walaupun penghapusan proyek dari daftar PSN terkadang dilihat sebagai suatu kemunduran, tetap ada peluang untuk menggali potensi yang ada. Sektor pariwisata Indonesia dikenal kaya akan keindahan alam dan budaya yang unik, sehingga bisa menarik banyak wisatawan.

Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung sektor ini. Dengan adanya inisiatif baru dan kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah, diharapkan dapat mengatasi tantangan yang muncul selama perjalanan pembangunan.

Dengan kolaborasi yang baik, sektor pariwisata di Indonesia bisa menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian, membawa manfaat tidak hanya untuk investor tetapi juga untuk masyarakat luas.