Tag Soroti

Di tengah perkembangan pesat aset kripto, Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sedang dibahas oleh DPR RI menjadi sorotan utama. Para pelaku industri kripto mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap beberapa pasal dalam RUU tersebut yang berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem kripto di Indonesia.

Pihak Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) telah mengajukan permintaan untuk meninjau kembali sejumlah pasal dalam RUU itu. Mereka menilai, jika disahkan, UU P2SK bisa menggerus peran pedagang aset kripto, memicu pemutusan hubungan kerja, serta menyebabkan kapital keluar dari Tanah Air.

Dalam sebuah rapat dengar pendapat umum yang diadakan oleh Komisi XI DPR RI, perwakilan ABI, Hamdi Hassyarbaini, menyampaikan pandangannya mengenai potensi dampak negatif dari RUU ini. Dia menyoroti beberapa pasal yang dianggap merugikan seluruh pemangku kepentingan dalam industri ini.

Penjelasan Mendalam Mengenai RUU P2SK dan Implikasinya

Salah satu pasal yang menuai perhatian adalah Pasal 21A ayat 4, yang mewajibkan semua transaksi aset digital, termasuk kripto, dilakukan melalui bursa yang telah ditentukan. Menurut Hamdi, aturan ini berpotensi menciptakan risiko terpusat yang sangat besar bagi seluruh ekosistem crypto, karena semua transaksi akan terfokus pada satu titik.

Dengan persyaratan ini, Hamdi khawatir akan ada risiko terbesar apabila terjadi masalah di bursa tempat aset disimpan. Misalnya, jika bursa mengalami serangan siber atau ‘hack’, semua aset yang terdistribusi akan berpotensi hilang secara bersamaan.

Bukan hanya itu, ada pula Pasal 215C yang mengharuskan bursa untuk memiliki atau mengendalikan seluruh sistem penyelenggaraan perdagangan aset. Hal ini dapat merugikan peran Pedagang Aset Kripto Digital (PAKD) yang sebelumnya beroperasi secara independen, dan dapat menyebabkan banyak PAKD terpaksa melakukan PHK.

Dampak Pasal-Pasal Tertentu terhadap Ekonomi Kripto Nasional

Permintaan untuk meninjau Pasal 312A yang mewajibkan bursa menyelenggarakan perdagangan aset digital dalam waktu dua tahun juga disampaikan. Hamdi berpandangan, kebijakan ini bisa mengakibatkan arus keluar modal dari Indonesia karena masyarakat dapat dengan mudah membuka akun di platform luar negeri.

Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2022, di mana setelah penerapan pajak kripto pada Mei, transaksi kripto di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Arus transaksi kripto diprediksi semakin ke luar negeri, jika kebijakan di dalam negeri masih terbelakang dibanding negara lain.

Hal ini bisa berbahaya bagi pertumbuhan industri kripto tanah air yang sebenarnya cukup menjanjikan. Selama tahun 2021, Indonesia mencatat transaksi hingga Rp 859 triliun sebelum adanya kebijakan pajak yang akhirnya mengalihkan fokus para trader ke platform luar.

Kekhawatiran Serupa dari Pihak Lain dalam Industri Ini

Pada kesempatan yang sama, pendiri dan Direktur Kepatuhan dari salah satu platform kripto, Robby, turut mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini sudah menciptakan struktur yang baik bagi investor asing untuk berpartisipasi di Indonesia.

Dia menegaskan bahwa mekanisme pencatatan transaksi yang berlaku saat ini sangat efektif dalam memantau seluruh aktivitas perdagangan aset digital. Dalam pandangannya, peraturan yang ada saat ini justru mendorong pertumbuhan investasi asing dan memberikan kepercayaan lebih kepada pasar kripto lokal.

Robby berharap agar regulasi ke depan bisa tetap mendukung perkembangan industri tanpa mengekang kebebasan teknologi yang ada, sehingga para pelaku sektor keuangan digital dapat tetap berinovasi secara bebas.

Harapan untuk Masa Depan Aset Kripto di Indonesia

Agar industri aset kripto di Indonesia tetap tumbuh, kolaborasi antara pemerintah dan para pelaku industri kripto sangat penting. Semua pihak harus memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan investasi.

Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan digitalisasi transaksi, Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin dalam industri kripto di tingkat global. Keberhasilan dalam pemangkasan regulasi yang berlebihan akan sangat membantu dalam memaksimalkan potensi pasar ini.

Melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan regulasi yang dihasilkan tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika rancangan undang-undang ini menangkap suara dari pasar, masa depan aset kripto di Indonesia bisa sangat menjanjikan.

Jakarta baru-baru ini mengalami gejolak signifikan di pasar saham, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penurunan drastis. Penurunan ini, yang mencapai angka 7,35%, menggugah perhatian para investor dan pengamat pasar yang ingin memahami akar permasalahannya dengan lebih dalam.

Pada saat penutupan perdagangan, IHSG berada di level 8.320,56, dengan penurunan total 659,67 poin. Kabar ini bahkan berujung pada dihentikannya sementara perdagangan saham, langkah yang menunjukkan kekhawatiran serius di kalangan investor.

Menanggapi situasi tersebut, banyak pejabat penting mulai buka suara. Mereka mengajak Bursa Efek Indonesia untuk segera mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG, terutama terkait pengumuman dari penyedia layanan indeks global.

Dalam tinjauan tersebut, terlihat jelas bahwa masalah dengan penilaian free float saham-saham Indonesia dalam indeks global menjadi penyebab utama. Meskipun Bursa Efek Indonesia (BEI) telah berupaya memperbaiki data, ada anggapan bahwa keterbatasan dalam transparansi struktur kepemilikan masih menjadi kendala besar.

Ketidakpastian ini cukup mengganggu investor, dan menjadi konkret ketika pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) menggarisbawahi adanya kekhawatiran mendasar. Bahkan, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, meminta langkah segera untuk menanggapi masukan berharga dari MSCI.

Pandangan Para Pejabat Terkait Situasi IHSG dan Responsnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta otoritas bursa untuk menindaklanjuti masukan MSCI. Airlangga menegaskan bahwa langkah evaluasi perlu segera dilakukan demi menjawab kekhawatiran investor.

Dalam penyampaian komentar, ia menggarisbawahi bahwa masalah ini mencakup dua aspek penting: teknis MSCI dan evaluasi yang harus dilakukan BEI. Ini menunjukkan pentingnya respons cepat terhadap masukan dari penyedia indeks global.

Sementara itu, CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa laporan MSCI adalah basis yang harus diperhatikan. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan investor adalah sesuatu yang perlu dipulihkan, dan tindakan cepat adalah kunci untuk memperbaiki situasi ini.

Rosan percaya bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, meski pasar mengalami masalah jangka pendek. Ia merasa optimis bahwa, dengan langkah yang tepat, situasi ini dapat segera pulih.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga turut memberikan perspektif tenang. Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, ia meminta investor untuk tidak panik dan tetap tenang, percaya akan adanya pemulihan dalam waktu dekat.

Analisis Menyeluruh Terhadap Penyebab Penurunan IHSG

Salah satu alasan mengapa IHSG mengalami penurunan drastis adalah terkait penilaian free float oleh MSCI. Pengumuman ini menggugah banyak perhatian, terutama mengenai transparansi dalam kepemilikan saham. Investor merasakan ketidakpastian yang berpotensi mengganggu investasi mereka.

Secara khusus, MSCI menyoroti perlunya data yang lebih akurat dan andal sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan pemahaman mengenai struktur kepemilikan saham. Keterbatasan ini menjadi gambaran buruk bagi mereka yang mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar Indonesia.

Dalam pengumumannya, MSCI mengingatkan tentang pentingnya laporan yang menjelaskan kepemilikan saham secara detail. Konsentrasi kepemilikan yang tidak jelas dapat menciptakan risiko bagi investor, terutama menyangkut pengaruh pada pembentukan harga.

Dari sudut pandang MSCI, langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi risiko yang ada. Dengan menerapkan perlakuan interim, MSCI berharap dapat menjaga stabilitas pasar sambil menunggu adanya perbaikan dari otoritas terkait.

Dengan langkah tersebut, MSCI juga menyatakan bahwa mereka akan membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) untuk saham-saham Indonesia, serta menjaga sejumlah pembatasan pada indeks investasi. Hal ini menandakan betapa krusialnya situasi ini bagi pasar modal Indonesia.

Komitmen Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Terkait untuk Mengatasi Masalah

Menjawab tantangan yang muncul, pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan komitmennya untuk memperkuat hubungan dengan MSCI. Dalam pernyataan resminya, mereka menekankan kebutuhan untuk segera menindaklanjuti hasil konsultasi dan memastikan adanya langkah konkret yang diambil.

BEI menyadari bahwa untuk meningkatkan bobot saham Indonesia dalam indeks global itu sangat tergantung pada perubahan dalam transparansi data yang tersedia. Ini mencakup penyediaan informasi yang lebih akurat serta penerapan praktik terbaik secara internasional.

Corporate Secretary BEI menegaskan bahwa respon terhadap masukan dari MSCI adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kredibilitas pasar. Dengan upaya ini, diharapkan investor merasa lebih aman dan percaya untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Pihak regulasi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menunjukkan dukungannya terhadap langkah-langkah BEI. Mereka sepakat bahwa keterbukaan dalam informasi adalah kunci untuk meredakan ketidakpastian di pasar dan memulihkan kepercayaan investor.

Diharapkan, dengan koordinasi yang lebih baik antara BEI, KSEI, dan OJK, pasar modal Indonesia dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, dan meningkatkan daya tariknya di mata investor global.