Tag Setelah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengunjungi kantor pusat BNI dalam rangka inspeksi mendadak, yang menarik perhatian publik dan viral di media sosial. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran kredit oleh bank pelat merah tersebut berjalan sesuai harapan dan tidak menemui kendala.

Purbaya hadir mengenakan seragam resmi Kemenkeu dan tiba di Gedung Graha BNI pada pagi hari. Tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan secara langsung dan berbincang dengan pihak manajemen mengenai proses penyaluran kredit yang sedang berlangsung.

Di Gedung DPR, Purbaya menjelaskan bahwa kunjungannya bukanlah suatu kebetulan, melainkan langkah strategis untuk melakukan pengawasan. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa dana negara yang disimpan di bank digunakan semestinya, tanpa masalah yang dapat merugikan suatu pihak.

Tujuan Inspeksi Mendadak di BNI dan Dampaknya

Purbaya menjelaskan bahwa sebelumnya, ia ingin memastikan proses penyaluran kredit berjalan dengan lancar. Dalam pernyataannya, ia mengisyaratkan bahwa kepatuhan bank terhadap aturan sangat penting agar tidak ada penyimpangan yang bisa merugikan perekonomian nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya juga mencari tahu proyeksi kredit dari bank. Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dana tersebut agar tidak dialihkan untuk membeli dolar AS, yang bisa berdampak pada stabilitas nilai tukar.

Baru-baru ini, pemerintah menyimpan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank Himbara, termasuk BNI, dengan total mencapai Rp 55 triliun. Purbaya menegaskan bahwa dana ini harus dipergunakan secara efektif untuk penyaluran kredit, dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan spekulatif di pasar valuta asing.

Pentingnya Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Pengawasan Perbankan

Purbaya mengungkapkan kekhawatiran terkait pelemahan nilai tukar yang dapat terjadi jika dana-dana tersebut digunakan tidak pada tempatnya. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Ia menjelaskan bahwa Kemenkeu akan secara rutin melakukan pengecekan di berbagai bank lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan dana yang disimpan oleh pemerintah.

“Kami tidak ingin melihat ada bank yang mengalami masalah karena tumbuhnya nilai tukar dolar yang berlebihan,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada terhadap dinamika pasar yang dapat mempengaruhi situasi ekonomi.

Inisiatif Pengawasan yang Lebih Ketat untuk Mendorong Tanggung Jawab Perbankan

Sebagai langkah nyata, Purbaya meminta bank-bank untuk lebih transparan mengenai saldo yang mereka miliki. Pemerintah juga akan mengawasi secara ketat aliran dana, baik yang masuk maupun yang keluar dari bank.

Dengan pengawasan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perbankan yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga reputasi bank dan juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

“Setiap bank harus menyadari pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik,” imbuhnya. Purbaya menekankan bahwa tanggung jawab perbankan bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi juga harus dipegang oleh masing-masing lembaga keuangan.

Dalam perkembangan terkini, Komisi VI DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengubah secara signifikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut diambil setelah proses panjang dan pembahasan yang intensif dalam beberapa hari terakhir, dimulai sejak 23 September 2025 hingga hari ini.

Pengesahan ini menandai langkah penting bagi pemerintah dalam memperbarui struktur dan regulasi BUMN di Indonesia. RUU yang disepakati adalah hasil dari kerja keras Panitia Kerja yang berdedikasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa terdapat 84 pasal yang akan diubah, mencakup 11 pokok pikiran yang utama. Hal ini menandakan adanya perubahan besar dalam pengaturan dan fungsi BUMN di Tanah Air.

Poin-Poin Penting Dalam RUU Perubahan Keempat UU BUMN

Andre menegaskan bahwa salah satu poin utama dalam RUU tersebut adalah perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Dengan perubahan ini, diharapkan pengelolaan dan pengaturan BUMN akan lebih terstruktur dan efisien.

Lebih lanjut, UU baru ini juga akan melarang Menteri dan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di BUMN. Kebijakan ini merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan berupaya menciptakan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.

Dari sudut pandang hukum, status pejabat BUMN akan kembali dianggap sebagai penyelenggara negara. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan jika diperlukan, tanpa adanya keraguan terkait status kepegawaian pejabat BUMN.

Detail Pokok Pikiran Dalam RUU yang Disepakati

Berikut adalah 11 poin pokok pikiran yang dihimpun dari penjelasan Andre dan disepakati dalam RUU ini: Pertama, penambahan kewenangan bagi BP BUMN untuk mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan BUMN. Ini akan memperkuat posisi BP BUMN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kedua, pengaturan deviden saham seri A Dwi Warna yang akan dikelola langsung oleh BP BUMN dengan persetujuan dari Presiden. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontrol yang lebih baik atas keuangan BUMN.

Ketiga, menghapus ketentuan yang menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris bukan merupakan penyelenggara negara. Perubahan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai posisi para pejabat di BUMN.

Perubahan yang Mendorong Kesetaraan dan Keberlanjutan

Langkah keempat adalah penegakan kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris, dan Manajer. Dengan demikian, diharapkan akan ada kesempatan yang sama bagi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Selanjutnya, perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Holding Operasional dan Holding Investasi juga diatur secara lebih ketat dalam peraturan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih adil dan transparan.

Poin keenam mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat pengelolaan BUMN lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Transparansi dan Pengawasan dalam RUU BUMN

Pengaturan tentang kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan menjadi poin ketujuh. Hal ini menekankan pentingnya audit dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMN untuk menjaga akuntabilitas.

Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN juga menjadi salah satu fokus. Proses ini diharapkan tidak akan mengganggu operasional BUMN yang ada dan dapat berlangsung secara lancar.

Terakhir, terdapat pengaturan mengenai jangka waktu rangkap jabatan Menteri atau Wakil Menteri sebagai organ BUMN dengan penegasan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandai komitmen pemerintah untuk mematuhi hukum dan regulasi yang ada.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Kamis (25/9/2025). IHSG tercatat turun sebesar 50,78 poin, atau setara dengan 0,62%, mencapai level 8.075,77 pada saat jeda makan siang.

Pelemahan ini terjadi setelah IHSG berhasil mencetak rekor harga tertinggi selama dua hari berturut-turut pada perdagangan Rabu (24/5/2025) dengan mencapai level 8.100. Situasi ini menyajikan konteks yang menarik bagi para investor yang mengamati pergerakan pasar saham.

Dalam catatan perdagangan hari ini, sebanyak 229 saham mengalami kenaikan, sementara 431 saham mengalami penurunan, dan 138 saham berada dalam posisi tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 14,65 triliun dengan sekitar 34,84 miliar saham berpindah tangan dalam 1,7 juta kali transaksi.

Kinerja Sektor Perdagangan saat IHSG Melemah

Kebanyakan sektor perdagangan menunjukkan tren melemah, dan sektor barang baku serta finansial mencatatkan koreksi terbesar. Sementara itu, sektor konsumer primer dan non-primer justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Saham-saham dari emiten dengan kapitalisasi besar menjadi penekan utama bagi indeks IHSG. Salah satu yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pelemahan adalah Barito Pacific (BRPT) dengan sumbangan sekitar 11,85 poin indeks.

Dinamika pasar modal tampak menarik, di tengah koreksi yang terjadi, euforia atas rekor IHSG tetap mendominasi perhatian. Para pelaku pasar sangat menantikan bagaimana perkembangan kebijakan domestik dapat berpengaruh terhadap kondisi ini.

Pentingnya Kebijakan Domestik bagi Pasar Saham

Rapat-rapat yang berlangsung di Senayan pada Selasa hingga Rabu kemarin menghasilkan sejumlah keputusan strategis. Keputusan tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap iklim investasi dan stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Komisi XI DPR mendorong agar otoritas bursa meningkatkan minimum free float saham di Bursa Efek Indonesia. Dari yang sebelumnya antara 7,5% hingga 10%, diusulkan agar menjadi 30%. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan likuiditas di pasar.

Dengan meningkatkan free float, diharapkan emiten diharuskan untuk melepaskan porsi saham yang lebih besar kepada publik, berpotensi memperdalam pasar saham itu sendiri. Selain itu, langkah ini juga dapat meningkatkan daya tarik bagi para investor global secara institusional.

Perbandingan Pergerakan Saham di Bursa Asia-Pasifik

Dari sisi pasar saham di kawasan Asia-Pasifik, indeks Nikkei 225 di Jepang memulai sesi perdagangan dengan hampir tidak ada perubahan berarti. Namun, indeks Topix yang lebih luas justru mengalami penguatan sebesar 0,58%.

Di Korea Selatan, indeks Kospi mengalami penurunan sebesar 0,28%, diikuti oleh Kosdaq yang turun 0,27%. Meskipun demikian, saham-saham di sektor pertahanan mengalami penguatan, dengan Hanwha Aerospace dan Poongsan yang masing-masing naik sebesar 2,46% dan 3,28%.

Di Australia, indeks S&P/ASX 200 mencatatkan penurunan sebesar 0,23% di awal perdagangan. Penurunan ini sejalan dengan fluktuasi yang terjadi di berbagai pasar global.

Tinjauan Indeks Berjangka Hang Seng

Di Hong Kong, harga indeks berjangka Hang Seng berada di level 26.394, yang lebih rendah dari penutupan terakhir indeks Hang Seng di level 26.518,65. Hal ini menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami penyesuaian bahkan sebelum pembukaan perdagangan.

Para analis dan pelaku pasar akan memantau pergerakan ini dengan seksama, mengingat dampak kebijakan dan kinerja sektor diduga akan memengaruhi sentimen pasar di kemudian hari. Oleh karena itu, cukup penting untuk memahami perkembangan yang sedang terjadi.

Dengan semua dinamika yang terjadi, investor diharapkan tetap waspada dan mengambil keputusan investasi yang bijak. Mempertimbangkan rekomendasi berikut, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi strategi investasi yang lebih terarah.