Tag Sebutkan

Calon Dewan Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono, mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Pandangannya disampaikan dalam sesi fit and proper test yang diadakan oleh Komisi XI DPR RI pada 26 Januari 2026, di Jakarta. Menurutnya, ada beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk mencapai cita-cita tersebut.

Thomas percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah elemen utama dalam perjalanan menuju kemajuan. Selain itu, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional juga memiliki peran penting dalam proses ini untuk memastikan hasil dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kemudian, ia menegaskan bahwa pengaturan tingkat suku bunga yang kompetitif menjadi krusial untuk mendukung daya saing ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi yang akan turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan nasional.

Peran Ekonomi dalam Mewujudkan Negara Maju di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi yang signifikan menjadi landasan bagi Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Thomas menjelaskan bahwa pertumbuhan ini harus didorong oleh kebijakan fiskal yang tepat dan peningkatan investasi di berbagai sektor. Hal ini akan menciptakan stadion yang kondusif bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usaha mereka.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemerataan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa daerah-daerah terpencil juga mendapatkan manfaat dari pertumbuhan. Strategi ini tidak hanya akan mengurangi ketimpangan ekonomi, tetapi juga meningkatkan stabilitas sosial dan politik, yang merupakan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerataan ini juga mencakup distribusi fasilitas umum dan pemberdayaan sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Dengan mengedepankan pembangunan yang inklusif, maka diharapkan bisa terwujud masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Stabilitas Nasional: Kunci Mewujudkan Visi 2045

Stabilitas nasional merupakan syarat utama bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang. Thomas menekankan bahwa kolaborasi antara Bank Indonesia dan pemerintah adalah kunci untuk menciptakan stabilitas tersebut. Pengendalian inflasi, misalnya, sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia juga menyebutkan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi investasi.

Dalam hal ini, pengendalian harga pangan menjadi salah satu fokus utama. Dengan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, diharapkan masyarakat tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini sangat penting untuk menciptakan kestabilan sosial yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sinergitas Antara Bank Indonesia dan Lembaga Pemerintah Lainnya

Thomas Djiwandono juga menggarisbawahi pentingnya sinergitas antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK. Kolaborasi antar lembaga ini bertujuan untuk mencapai pemerataan dan stabilitas yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Sinergi ini dapat menciptakan kebijakan yang harmonis dan efektif dalam menghadapi isu-isu ekonomi yang kompleks.

Dalam konteks ini, penting bagi lembaga-lembaga itu untuk mengoptimalkan APBN agar dapat memberikan dukungan yang lebih besar bagi sektor-sektor yang membutuhkan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dana publik dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan yang inklusif.

Kemudian, Thomas juga menyampaikan bahwa ke depannya, kerjasama ini harus terus diperkuat agar dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Keberadaan strategi yang adaptif akan mendukung Indonesia dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk memperbarui kebijakan terkait hapus tagih dan hapus buku kredit macet untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, hanya menjangkau sekitar 20 ribu pelaku UMKM dengan nilai nominal yang jauh dari target awal.

Sebelumnya, kebijakan ini ditujukan untuk lebih dari satu juta pelaku UMKM. Namun, penerapan PP Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan kredit piutang macet bagi UMKM, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan, hanya berlaku selama enam bulan dan telah berakhir pada bulan Mei lalu.

Harapan Mahendra adalah pembaruan kebijakan ini dapat menyempurnakan kualitas kredit UMKM. Ia menekankan bahwa peran kebijakan ini sangatlah penting dalam menciptakan kondisi yang lebih sehat bagi sektor UMKM di Indonesia.

Tidak hanya itu, Mahendra juga berharap agar peraturan tersebut dapat melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam melakukan fasilitas hapus tagih untuk kredit macet UMKM. Sebab, dalam regulasi sebelumnya, BPD tidak diberikan fasilitas ini dan hal ini menjadi perhatian penting bagi OJK.

Dalam pandangannya, kebijakan ini sangat vital untuk melaksanakan penyehatan kredit tanpa mengganggu penyaluran dana baru bagi sektor UMKM. Mahendra menekankan bahwa sinergi antara semua pihak terkait sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama terkait sektor ini.

Strategi OJK dalam Mengatasi Kredit Macet

OJK mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi masalah kredit macet yang dihadapi oleh UMKM. Langkah-langkah ini termasuk pembaruan regulasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan lembaga keuangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penghapusan kredit macet akan lebih terstruktur dan efisien.

Mahendra juga menekankan pentingnya komunikasi dengan berbagai kementerian terkait untuk mengembangkan rencana pelaksanaan yang lebih efektif. Diskusi dengan Menteri Keuangan dan kementerian lain menjadi langkah awal yang baik dalam menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif dan solutif.

Lebih lanjut, OJK dibantu oleh berbagai pihak dalam melakukan pembentukan kriteria untuk pelaksanaan kebijakan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi UMKM dan tidak menyusahkan pihak bank.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa meskipun penghapusan kredit macet dilakukan, penyaluran pendanaan baru tetap harus berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa siklus pembiayaan tidak terputus, sehingga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk beroperasi dan bertumbuh.

OJK juga mempersiapkan berbagai mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar sesuai dengan harapan dan tujuan awal. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah masalah baru muncul di masa depan.

Pertumbuhan Kredit UMKM dan Tantangannya

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM masih tergolong rendah. Pada September 2025, pertumbuhan tersebut hanya mencapai 0,23% secara tahunan, jauh dibandingkan dengan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang mencapai 7,70%. Ini menunjukkan bahwa segmen UMKM masih menghadapi berbagai tantangan signifikan.

Dian juga menjelaskan bahwa risiko di segmen UMKM lebih tinggi dibandingkan dengan segmen lainnya. Hal ini menjadi alasan mengapa banyak bank masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM, meskipun potensi pasar di sektor ini sangat besar.

Tantangan yang dihadapi oleh UMKM tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga dari kapasitas manajerial dan inovasi produk. Banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam mengakses informasi dan teknologi yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan pasar.

Dalam menghadapi tantangan ini, OJK terus melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha sehingga dapat memenuhi kriteria kredit yang lebih baik di mata lembaga keuangan.

OJK berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan demikian, diharapkan pelaku usaha kecil dapat lebih berdaya saing dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Harapan dan Langkah Selanjutnya untuk UMKM

Mahendra mengungkapkan bahwa ada harapan baru bagi sektor UMKM di Indonesia dengan adanya kebijakan baru ini. Pembaruan peraturan yang lebih inklusif dan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan angin segar bagi pelaku UMKM yang membutuhkan akses ke pembiayaan.

Keberadaan BPD dalam kebijakan terbaru menjadi salah satu langkah positif yang diharapkan dapat meningkatkan dukungan finansial bagi UMKM. Dengan begitu, BPD dapat berperan lebih aktif dalam membantu memulihkan kondisi kredit macet yang ada.

Selain itu, penting bagi OJK untuk terus berkolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk swasta dan lembaga pembiayaan lainnya. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menciptakan inovasi dalam produk kredit yang sesuai dengan kebutuhan UMKM yang beragam.

Di sisi lain, UMKM juga diharapkan dapat proaktif dalam mengikuti perkembangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan meningkatkan manajemen usaha dan inovasi, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya tarik terhadap lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh OJK dan pihak terkait memberikan harapan bahwa sektor UMKM akan mengalami perbaikan. Melalui kebijakan yang tepat dan dukungan yang kuat, diharapkan permasalahan kredit macet dapat teratasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Bagi mereka yang dikhianati, rasanya bisa sangat menyakitkan dan menyedihkan. Perasaan hancur dan kecewa itu normal, dan seringkali mengharuskan individu untuk mencari cara agar bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Dalam situasi yang rumit ini, terapi dapat menjadi jalan keluar yang efektif. Melalui sesi dengan profesional, individu dapat memproses emosi negatif yang muncul akibat pengkhianatan tersebut.

Ketika pasangan yang mengalami perselingkuhan dihadapkan pada keputusan untuk bertahan atau berpisah, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Nilai-nilai masing-masing individu, tingkat komitmen dalam hubungan, serta terutama jika ada anak-anak yang terlibat, akan sangat memengaruhi keputusan akhir.

Penting juga bagi pelaku perselingkuhan untuk melakukan refleksi diri, demi memahami mengapa mereka mengambil tindakan tersebut. Proses ini dapat membantu dalam mengenali kesalahan dan mencegah hal serupa terulang di masa depan.

Belajar dari pengalaman pahit bisa menjadi langkah awal dalam perbaikan diri. Banyak yang menganggap bahwa pengkhianatan bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat.

Memahami Aspek Emosional Perselingkuhan dan Dampaknya

Dalam menghadapi pengkhianatan, seringkali individu merasakan campuran emosi yang sulit diatasi. Rasa hancur, kemarahan, dan kebingungan bisa muncul secara bersamaan, menciptakan ketidakpastian dalam hubungan yang sudah terjalin.

Pemulihan dari pengkhianatan memerlukan waktu dan upaya sadar untuk memahami perasaan tersebut. Proses ini tidak selalu linear; kadang, individu merasa sudah mulai sembuh, tetapi kemudian teringat kembali akan rasa sakit yang pernah dialami.

Terapi dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memproses emosi yang rumit ini. Profesional psikologi bisa memberikan alat untuk mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang lebih konstruktif agar tidak menghancurkan diri sendiri atau hubungan yang ada.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa keputusan untuk bertahan atau pergi adalah pilihan yang pribadi. Masing-masing pihak perlu mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak terhadap kesejahteraan pribadi dan anak jika ada.

Kendati sulit, ada individu yang justru menemukan kekuatan baru setelah mengalami pengkhianatan. Dengan melakukan refleksi, mereka bisa menemukan pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan apa yang mereka inginkan dari suatu hubungan.

Pentingnya Komunikasi Terbuka Setelah Pengkhianatan

Setelah pengkhianatan terjadi, komunikasi antara pasangan menjadi sangat krusial. Mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran masing-masing bisa membantu memulai proses penyembuhan dan pemulihan.

Tidak jarang, cara pasangan berkomunikasi dalam situasi tegang ini dapat menentukan masa depan hubungan mereka. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman yang lebih dalam dan memperkuat ikatan yang ada.

Selain itu, penting bagi kedua belah pihak untuk mendengarkan tanpa menyalahkan satu sama lain. Kita harus bisa membuka diri dan memberikan ruang bagi pasangan untuk menjelaskan sudut pandang mereka tanpa interupsi.

Hal ini tidak hanya membantu mengurangi ketegangan tetapi juga menunjukkan bahwa masing-masing pihak berkomitmen untuk mencari solusi bersama. Dengan memahami posisi dan perasaan satu sama lain, mereka dapat menemukan jalan keluar yang lebih konstruktif.

Sering kali, proses ini memerlukan kesabaran dan pengertian dari kedua belah pihak. Namun, jika dilakukan dengan tulus, banyak pasangan yang berhasil bangkit dari keterpurukan ini dan bahkan memperkuat hubungan mereka.

Strategi untuk Membangun Kembali Kepercayaan dalam Hubungan

Kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang sehat, dan setelah pengkhianatan, membangun kembali kepercayaan dapat menjadi tantangan yang sangat besar. Proses ini membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk saling percaya kembali.

Langkah awal yang penting adalah upaya transparansi. Pelaku pengkhianatan harus bersedia membuka diri dan menjelaskan alasan di balik tindakan mereka, serta menunjukkan kepatuhan untuk memperbaiki situasi.

Di sisi lain, pihak yang dikhianati juga perlu berusaha untuk tetap terbuka. Membiarkan keinginan untuk mempercayai kembali adalah langkah penting yang harus diambil meski mengingat rasa sakit yang telah terjadi.

Menyiapkan waktu berkualitas yang dihabiskan bersama bisa menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kepercayaan. Aktivitas yang melibatkan kerjasama dan komunikasi bisa memperkuat kembali hubungan yang telah rusak.

Penting juga untuk menetapkan batasan yang jelas guna menghindari kesalahpahaman di masa depan. Dengan saling sepakat tentang batasan tersebut, masing-masing individu punya pegangan dalam menjalani hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa minat untuk membangun family office di Indonesia semakin meningkat. Banyak pemilik family office dari Singapura dan Tiongkok yang ingin berinvestasi dan mencari peluang di Indonesia.

“Mereka mulai bosan dengan Singapura dan mempertanyakan mengapa tidak beralih ke Indonesia,” ungkap Luhut saat konferensi pers di JW Luwansa, pada 16 Oktober 2025.

Namun, ia juga mengakui bahwa rencana untuk membangun family office hub atau wealth management center di Indonesia masih dalam tahap pertimbangan. Saat ini, proposal tersebut sedang dikaji oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lokasi Bali masih menjadi favorit untuk pengembangan family office hub. Menurut Luhut, tidak perlu ada terlalu banyak lokasi, dan Ibu Kota Negara (IKN) bisa menjadi pilihan di masa mendatang.

“Kita harus berhati-hati dan fokus pada satu lokasi terlebih dahulu agar semuanya tidak terbengkalai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pembangunan family office hub harus memiliki regulasi yang jelas, mirip dengan yang diterapkan di negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Inggris.

Mengapa Family Office Menjadi Penting di Indonesia?

Family office merupakan lembaga yang menyediakan layanan manajemen kekayaan untuk individu atau keluarga kaya. Lembaga ini menawarkan beragam layanan mulai dari perencanaan pajak, investasi, hingga manajemen aset.

Saat ini, keberadaan family office di Indonesia dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memberikan peluang investasi yang lebih luas.

Keberadaan family office hub akan menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia. Hal ini juga dapat membantu dalam meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi investasi global.

Tantangan dalam Membangun Family Office di Indonesia

Meskipun ada banyak peluang, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan family office di Indonesia. Salah satunya adalah kebutuhan akan regulasi yang jelas dan stabil.

Banyak investor asing ragu untuk berinvestasi tanpa adanya kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi investasi mereka.

Kepercayaan dari para pemilik family office sangat krusial. Mereka perlu yakin bahwa investasi mereka tidak akan hilang atau terancam oleh perubahan kebijakan.

Pentingnya Kepastian Hukum untuk Investor Asing

Luhut menekankan bahwa kepercayaan dan keyakinan terhadap pemerintah sangat penting bagi keberhasilan family office di Indonesia. Pemerintah harus memberikan aturan yang transparan dan mendukung.

Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membuat peraturan yang mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain yang sudah sukses dengan model ini.

Hal ini mencakup perlindungan terhadap informasi dan keamanan aset yang dikelola oleh family office. Investor ingin merasa aman dan nyaman saat berinvestasi di Indonesia.

Peran Family Office dalam Perekonomian Nasional

Family office dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya jumlah keluarga kaya di Asia, potensi ini semakin besar.

Melalui investasi strategis, mereka dapat membantu dalam pengembangan infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya di Indonesia.

Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga kaya untuk berinvestasi di negara ini, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.