Tag Sebesar

Pada tanggal 13 Januari 2025, Barito Renewables Energi (BREN) mencuri perhatian publik ketika diketahui bahwa sang pengendali perusahaan dan orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pengestu, melakukan pembelian besar-besaran saham perusahaan tersebut. Aksi ini terjadi dalam sepuluh kesempatan berbeda, di mana harga pembelian berkisar antara Rp 8.825 hingga Rp 9.025 per saham, dan total saham yang dibeli mencapai 1,33 juta lembar dengan rata-rata harga sekitar Rp 8.930 per saham.

Total transaksi yang dilakukan Prajogo untuk membeli saham BREN ini tercatat mencapai Rp 11,86 miliar. Dengan demikian, kepemilikan langsungnya di perusahaan ini meningkat sedikit dari 0,103% menjadi 0,104%. Namun, sebagian besar kepemilikan saham BREN masih dipegang secara tidak langsung melalui Barito Pacific (BRPT), yang menguasai 64,66% dari saham BREN.

Pembelian ini dilakukan sebagai investasi pribadi dan bukan dalam kapasitas perusahaan. Momen ini menjadi semakin menarik mengingat situasi pasar modal yang sedang volatile, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami fluktuasi besar dalam dua hari terakhir. Kemarin, IHSG sempat terjun hingga lebih dari 2% sebelum akhirnya mampu memangkas kerugian secara signifikan pada akhir hari perdagangan.

Hari ini, IHSG yang dibuka cukup stabil, tiba-tiba merosot ke zona merah dalam sekian menit, tetapi kemudian ditutup dengan penguatan. Volatilitas ini mempengaruhi saham BREN, yang sempat mengalami penurunan tajam sebelum bangkit kembali menjelang akhir perdagangan.

Analisis Volatilitas Pasar Modal Indonesia

Volatilitas yang dialami pasar saat ini telah menarik perhatian banyak analis yang mencoba memahami penyebabnya. Sebagian besar mengaitkan pergerakan IHSG dengan beberapa sektor kunci yang mendapat tekanan, di antaranya sektor energi, infrastruktur, dan konsumer siklikal.

Herditya Wicaksana, seorang analis dari MNC Sekuritas, berpendapat bahwa IHSG masih rawan untuk terkoreksi. Menurutnya, pergerakan sektor energi yang signifikan menjadi salah satu faktor penggerak utama, yang berpotensi memicu aksi ambil untung dari para investor.

Menariknya, secara makro, nilai tukar Rupiah juga menunjukkan pelemahan terhadap dolar AS, bersamaan dengan penguatan harga emas global. Hal ini turut berkontribusi dalam menambah tekanan di pasar modal, termasuk saham-saham energi yang cenderung fluktuatif.

Selama sesi perdagangan intraday, tercatat adanya pembelian bersih oleh investor asing yang mencapai Rp 1,3 triliun. Sektor bank dan komoditas menjadi komoditas yang paling diminati investor asing, dengan Astra, Alamtri Resources, Merdeka Battery Materials, dan Vale Indonesia mencatat pembelian bersih yang signifikan.

Dinamika Pergerakan Saham BREN dalam Konteks IHSG

Saham BREN, yang merupakan salah satu emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia, menjadi sorotan di tengah kondisi pasar yang bergejolak. Pada perdagangan hari ini, kinerja saham BREN relatif lebih stabil dibandingkan dengan saham-saham lain yang juga mengalami volatilitas.

Pada awal perdagangan, saham BREN terdegradasi hingga 3,88% menjadi Rp 8.650 per saham, tetapi kemampuan untuk rebound membawa harga penutupan menjadi Rp 9.200 per saham, meningkat 2,22%. Ini menunjukkan bahwa saham ini tetap memiliki daya tarik di mata investor meskipun dalam kondisi pasar yang kurang menguntungkan.

Saham-saham yang tergabung dalam Grup Bakrie turut menjadi bagian dari saham yang bergerak volatil meskipun BREN menunjukkan ketahanan. Evaluasi performa BREN dalam konteks IHSG menjadi bagian penting dalam analisis pasar secara keseluruhan.

Pandangan Analis Tentang Koreksi IHSG dan Arah Ke Depan

Dari perspektif analisis, pergerakan IHSG yang berkelanjutan menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam fase stabilisasi pasca mencapai rekornya. Kiswoyo Adi Joe dari Nawasena Abhipraya Investama mengatakan bahwa IHSG yang baru saja mencetak rekor tertinggi jelas mencerminkan fase normal yang sering diikuti dengan koreksi.

Dalam tahun 2025, IHSG telah mencapai All Time High sebanyak 24 kali, dan setiap kali ada rekor baru, biasanya terjadi siklus koreksi. Koreksi ini dianggap sebagai hal yang wajar dan sehat dalam pergerakan pasar yang dinamis.

Ketidakpastian dalam pergerakan ekonomi global juga turut mempengaruhi tren ini. Dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pasar, pelaku pasar diharapkan dapat menganalisis situasi dengan bijak, mempertimbangkan risiko, serta mencari peluang dalam volatilitas yang sedang terjadi.

Percaya bahwa pasar akan kembali stabil, analis merekomendasikan agar investor tetap waspada dan mempersiapkan strategi dalam menghadapi fluktuasi ke depan. Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang tren serta kondisi makroekonomi akan menjadi senjata ampuh bagi para investor.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat pencapaian signifikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun 2025. Dengan total penyaluran mencapai Rp 40,99 triliun, sebanyak 355.658 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan kontribusi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

Melihat dari sisi kualitas, portofolio KUR Bank Mandiri tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah yang berada di bawah 1%. Ini menunjukkan komitmen bank dalam menjaga kesehatan portofolio serta mendukung pertumbuhan sektor UMKM dengan efektif.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, pencapaian ini merupakan bukti nyata adanya sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan pelaku usaha. Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, harapannya adalah dapat memperkuat kapabilitas produksi dan daya saing pelaku UMKM.

Peran Penting Bank Mandiri dalam Penyaluran KUR

Bank Mandiri memfokuskan penyaluran KUR pada sektor produksi, yang mencatatkan 61,54% dari total penyaluran. Hal ini terlihat dari nilai penyaluran sebesar Rp 25,13 triliun sepanjang 2025, dengan sektor pertanian sebagai kontributor utama.

Sektor pertanian meraih pembiayaan sebesar Rp 12,75 triliun, yang setara dengan 31,23% dari total penyaluran. Ini menunjukkan peran strategis sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selain sektor pertanian, pembiayaan juga diberikan kepada sektor jasa produksi dengan total Rp 8,76 triliun dan sektor industri pengolahan sebesar Rp 3,03 triliun. Hal ini mencerminkan diversifikasi dalam penyaluran KUR yang tidak hanya terfokus pada satu sektor saja.

Strategi Berkelanjutan dan Pendekatan Ekosistem

Untuk menjaga kualitas penyaluran KUR, Bank Mandiri menerapkan pendekatan berbasis ekosistem terintegrasi. Dengan sinergi antara nasabah wholesale dan pelaku UMKM, bank menerapkan strategi closed-loop dalam seluruh rantai nilai.

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis pelaku UMKM. Dengan adanya kerja sama yang erat, baik antara pihak bank maupun nasabah, hasil yang optimal dapat dicapai.

Bank Mandiri juga melakukan program edukasi layanan keuangan serta literasi digital kepada pelaku usaha. Melalui program Mandiri Agen, kebutuhan transaksi dan pembayaran angsuran debitur KUR pun dapat terpenuhi dengan lebih mudah.

Kesiapan Bank Mandiri untuk Mendukung Pemerintah di Tahun 2026

Menjelang tahun 2026, Bank Mandiri siap mendukung pemerintah dalam mempercepat penyaluran KUR yang lebih luas. Dengan memperkuat strategi berbasis ekosistem, harapannya adalah dapat memperluas jangkauan dan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Riduan percaya bahwa program-program yang diisi oleh pemerintah ini akan memberikan nilai tambah bagi kinerja bank. Sinergi yang kuat dengan pemerintah serta dukungan ekosistem yang terdigitalisasi akan membuat penyaluran KUR lebih tepat sasaran.

Fundamental usaha yang kuat dan daya saing yang meningkat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Dengan UMKM yang tangguh, tak hanya ketahanan pangan yang terjaga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pertumbuhan uang primer atau base money di Indonesia mengalami lonjakan signifikan menjelang akhir tahun lalu. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa peredaran uang primer, yang dikenal sebagai M0, tumbuh sebesar 16,8% secara tahunan pada Desember 2025.

Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di mana pertumbuhannya tercatat sebesar 13,3% year on year. Lonjakan ini menunjukkan dinamika ekonomi yang terjadi di tanah air, yang banyak dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI.

“Sehingga tercatat sebesar Rp2.367,8 triliun,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso. Dalam penjelasannya, ia menyampaikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ini cukup kompleks dan melibatkan berbagai aspek ekonomi.

Pertumbuhan uang primer ini tak sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan respons sektor perbankan terhadap kebijakan likuiditas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyesuaian ini juga mencerminkan bagaimana sektor perbankan beradaptasi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.

M0 sendiri mencakup semua uang tunai yang bersirkulasi dalam ekonomi, termasuk uang yang disimpan di giro bank. Dengan angka pertumbuhan yang signifikan, ada potensi peningkatan aktivitas ekonomi, namun harus diimbangi dengan pengelolaan yang hati-hati agar tidak terjadi inflasi yang tidak terkendali.

Analisis Pertumbuhan Uang Primer di Indonesia Tahun 2025

Pertumbuhan uang primer yang mencapai 16,8% tentu bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utama adalah peningkatan giro yang dipegang oleh bank umum di Bank Indonesia, yang tumbuh hingga 35,1% year on year. Ini menunjukkan bahwa bank-bank semakin banyak menyimpan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit dan investasi.

Mekanisme yang mendasari pertumbuhan ini juga melibatkan sektor uang kartal, di mana peredaran uang tunai meningkat sebesar 12,9% year on year. Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan uang tunai yang semakin meningkat sebagai respons terhadap aktivitas ekonomi yang kembali menggeliat pascapandemi.

Namun, di balik pertumbuhan yang positif ini, ada tantangan yang mungkin dihadapi oleh Bank Indonesia dan sektor perbankan. Salah satunya adalah risiko inflasi yang sering kali mengikutsertakan pertumbuhan uang yang pesat. Pihak pengambil kebijakan perlu memastikan bahwa pertumbuhan ini tidak diiringi dengan lonjakan harga barang dan jasa.

Salah satu kunci untuk pengelolaan likuiditas adalah pengendalian moneter. Bank Indonesia berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan pasar akan likuiditas dan menjaga stabilitas harga. Ini membutuhkan strategi yang matang agar pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Dalam konteks ini, pemberian insentif likuiditas menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah. Insentif-insetif ini berfungsi untuk menjaga agar bank tetap memiliki cukup uang untuk disalurkan kepada masyarakat, sehingga perputaran ekonomi dapat terus berjalan dengan lancar.

Dampak Kebijakan Moneter terhadap Ekonomi Nasional

Kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada dasarnya, kebijakan yang berbeda akan memengaruhi tingkat suku bunga, yang pada gilirannya memengaruhi investasi dan konsumsi masyarakat. Ketika suku bunga lebih rendah, masyarakat cenderung lebih banyak berinvestasi dan meminjam uang untuk konsumsi.

Peningkatan M0 yang luar biasa ini tentu harus diimbangi dengan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari risiko inflasi yang bisa merugikan kelas menengah. Oleh karena itu, penting bagi Bank Indonesia untuk terus memantau perkembangan data yang ada serta respons pasar terhadap kebijakan yang diambil.

Stabilitas harga adalah tujuan akhir dari kebijakan ini, dan setiap langkah yang diambil harus melihat dampak jangka panjang bagi perekonomian. Koordinasi antara berbagai lembaga dan pihak terkait juga sangat penting untuk mengoptimalkan dampak dari kebijakan moneter yang dijalankan.

Saat ekonomi global juga mengalami ketidakpastian, maka perlunya strategi yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan yang ada menjadi sangat penting. Kebijakan yang fleksibel memastikan bahwa ekonomi Indonesia dapat bertahan dan bahkan tumbuh di tengah gejolak dunia.

Disamping itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi perhatian utama. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia agar dapat memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil.

Prospek Ekonomi Indonesia ke Depan terkait Pertumbuhan M0

Melihat tren pertumbuhan M0 yang signifikan, prospek ekonomi Indonesia ke depan tampak menjanjikan. Pertumbuhan ini memberikan sinyal bahwa perekonomian domestik mulai pulih, dan kepercayaan konsumen kembali meningkat. Namun, prospek ini juga harus diimbangi dengan tantangan yang ada.

Bak kata pepatah, “setiap keuntungan pasti ada risikonya.” Begitu juga dengan pertumbuhan uang primer ini; jika tidak dikelola dengan bijak, risiko inflasi bisa menjadi pemicu masalah yang lebih besar ke depan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan harus diutamakan.

Langkah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia ke depan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi global dan respons masyarakat. Dinamika ini memerlukan kebijaksanaan dalam penentuan kebijakan untuk menghadapi tantangan yang ada.

Satu hal yang pasti, koordinasi antar lembaga dan sektor swasta akan menjadi kunci sukses dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan target-target pembangunan yang diinginkan.

Secara keseluruhan, perkembangan uang primer di Indonesia mencerminkan perubahan positif dalam ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia berpotensi untuk melanjutkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan ke depan.

Perusahaan tambang batu bara dan nikel, PT Harum Energy Tbk. (HRUM), tengah bersiap melakukan langkah strategis untuk memperkuat posisi investor dengan rencana pembelian kembali atau buyback saham. Dengan penganggaran maksimal mencapai Rp335 miliar, langkah ini menunjukkan optimisme manajemen terhadap kinerja perusahaan di masa mendatang.

Estimasi pembelian kembali saham mencapai 328.159.941 unit, yang setara dengan 2,43% dari total modal yang ditempatkan dan disetor. Ini menjadi indikasi nyata bahwa HRUM berkomitmen untuk meningkatkan nilai sahamnya, meskipun di tengah perubahan yang terjadi dalam industri.

Pihak manajemen HRUM meyakinkan bahwa pelaksanaan buyback tidak akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Dengan memiliki modal kerja yang cukup serta kas yang memadai, mereka percaya bahwa pembelian kembali saham ini akan memberi dampak positif bagi para pemegang saham.

Rincian Rencana Pembelian Kembali Saham oleh HRUM

Rencana pembelian kembali ini dilakukan tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar proses bisa berjalan lebih cepat dan efisien, mengingat kepentingan investor yang beragam.

Masa buyback ditentukan berdasarkan ketentuan POJK 13/2023, di mana rencana pembelian saham akan berlangsung selama tiga bulan. Dalam hal ini, periode buyback akan dimulai dari 5 Januari 2026 hingga 7 Maret 2026, memberi kesempatan bagi manajemen untuk melaksanakan rencana ini secara optimal.

Dalam pengumuman resmi perusahaan, HRUM mencerminkan kepercayaan yang tinggi terhadap prospek usaha ke depannya. Dengan langkah ini, mereka berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor yang terkadang diliputi ketidakpastian dalam pasar saham.

Dampak Buyback Saham Terhadap Kinerja Perusahaan

Pengurangan jumlah saham beredar di pasar akibat buyback diharapkan dapat mendorong harga saham HRUM menuju titik yang lebih stabil. Hal ini bertujuan untuk memberikan sinyal positif kepada investor dan meningkatkan minat pasar terhadap saham perseroan.

Lebih lanjut, buyback saham diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan di sektor tambang yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Dalam situasi yang dinamis, langkah-langkah strategis seperti ini menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan.

Keberhasilan rencana buyback ini akan sangat bergantung pada respons pasar serta kondisi ekonomi global. Jika berhasil, langkah ini bisa memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja saham HRUM di bursa.

Perspektif Investasi di Sektor Tambang: Prospek dan Tantangan

Sektor tambang, termasuk batu bara dan nikel, menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Dengan perubahan regulasi dan perhatian terhadap isu lingkungan, perusahaan harus beradaptasi agar tetap kompetitif. HRUM, sebagai salah satu emiten di sektor ini, perlu memanfaatkan momentum dan peluang yang ada.

Investasi di sektor tambang masih menarik minat banyak investor, terutama di tengah permintaan global yang terus meningkat. Namun, volatilitas harga komoditas menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tambang.

Adanya perkembangan teknologi dan praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan juga menjadi sorotan. Perusahaan yang mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar akan memiliki keunggulan kompetitif di masa depan.

Transaksi digital di Indonesia kian berkembang pesat dengan hadirnya layanan QRIS Tap In-Tap Out yang semakin diminati oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC), sistem ini menciptakan kemudahan dalam bertransaksi secara cepat dan efisien.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa penggunaan layanan QRIS telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan lebih dari 500 ribu transaksi dalam satu bulan, angka ini menunjukkan bagaimana masyarakat mulai beralih ke transaksi digital.

“Dengan pertumbuhan mencapai 1.200% month to month, kami berkomitmen untuk memperluas penggunaan QRIS Tap, terutama di sektor transportasi yang memiliki potensi besar,” tutur Filianingsih pada konferensi pers setelah rapat dewan gubernur.

Perkembangan Teknologi QRIS yang Menggembirakan

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan sistem pembayaran berbasis QR code yang memudahkan masyarakat. Pendekatan ini membuat transaksi semakin praktis hanya dengan menempelkan smartphone ke mesin pemindai, tanpa perlu memindai QR code secara manual.

Filianingsih menjelaskan, teknologi ini kini telah diadopsi di 14 provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi indikator positif akan tingginya minat masyarakat terhadap sistem pembayaran yang lebih modern.

Untuk meningkatkan aksesibilitas, Bank Indonesia berencana mengembangkan dukungan bagi pengguna iOS. Harapannya, pengguna perangkat Apple juga dapat menikmati fitur QRIS Tap dengan mudah.

Statistik dan Capaian QRIS di Tanah Air

Saat ini, jumlah pengguna QRIS sudah mencapai 59 juta, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Transaksi yang dilakukan dengan sistem ini juga mencapai 13,66 miliar, jauh di atas target tahunan sebesar 6,5 miliar transaksi.

Jumlah merchant yang telah menyediakan layanan QRIS juga sangat menggembirakan. Dengan total 42 juta merchant, mayoritas atau 90% merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam ekosistem digital.

Filianingsih menambahkan bahwa di tahun 2026, Bank Indonesia memiliki ambisi untuk mengembangkan QRIS lebih jauh lagi. Target yang ditetapkan mencakup 17 miliar transaksi dan perluasan layanan antar negara.

Strategi Menuju Masa Depan yang Lebih Digital

Bank Indonesia melihat potensi besar dalam pengembangan sistem QRIS ke depan. Tema kemerdekaan, yaitu 17, 8, dan 45, diharapkan dapat memotivasi peningkatan penggunaan QRIS di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan menawarkan transaksi mencapai 17 miliar dan membuka layanan di 8 negara, Bank Indonesia ingin agar QRIS menjadi standar pembayaran internasional. Target untuk mencapai 45 juta merchant juga sangat ambisius dan menunjukkan komitmen dalam memperkuat sektor UMKM.

Melalui inisiatif ini, diharapkan masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital dan turut mendukung perekonomian nasional. Dengan adanya transaksi yang lebih banyak, pertumbuhan ekonomi dapat terstimulasi dengan baik.

Dalam beberapa waktu terakhir, bencana alam seperti banjir dan longsor telah melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bank Indonesia (BI) merilis laporan tentang dampak serius dari bencana-bencana ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun ini.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menyatakan bahwa bencana alam tersebut berpotensi menurunkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga sekitar 0,017%. Meskipun efeknya tampak kecil, situasi ini menunjukkan betapa rentannya ekonomi nasional terhadap faktor-faktor eksternal yang merugikan.

Bahkan jika angka tersebut terlihat tidak signifikan, Aida menekankan bahwa perhitungan dampak bencana merupakan hal yang rumit. Hal ini dikarenakan ada banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, dari sedikitnya produktivitas hingga hilangnya aset berharga akibat bencana.

Tanjakan dari bencana ini tidak hanya ekonomis, tetapi juga sosial. Banyak masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana ini, dan ini menciptakan beban tambahan bagi pemerintah dalam melakukan rekonstruksi dan pemulihan. BI masih berupaya mengumpulkan data lengkap untuk melakukan penilaian lebih akurat atas situasi tersebut.

Dampak Bencana Alam terhadap Perekonomian Wilayah yang Terkena

Aida menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi yang harus diukur terkait dampak bencana. Salah satu yang utama adalah hilangnya aktivitas ekonomi, yang diukur selama 32 hari pasca-bencana. Selama periode tersebut, banyak usaha tidak berjalan, dan hal ini berkontribusi pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya itu, bencana seperti banjir dan longsor juga dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur yang parah. Jalan, jembatan, dan gedung yang hancur membutuhkan biaya besar untuk memperbaikinya, yang tentu saja membebani anggaran pemerintah.

Selain dampak langsung terhadap ekonomi, bencana alam juga berdampak pada kepuasan masyarakat. Rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani bencana menjadi penting untuk dibangun kembali. Tanpa adanya tindakan efektif, dampak psikologis pada warga pun dapat sangat merugikan.

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tengah Bencana

Meskipun ada tekanan dari bencana, Bank Indonesia tetap optimis bahwa perekonomian nasional masih dapat tumbuh di kisaran 4,7% hingga 5,5% sepanjang tahun ini. Pada 2026, proyeksi pertumbuhannya akan meningkat menjadi antara 4,9% dan 5,7%.

Aida berharap bahwa kuartal keempat tahun ini akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan kuartal ketiga, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03%. Dengan analisis serta strategi yang tepat, diharapkan kondisi ini dapat membaik.

Rencana pemulihan dan rekonstruksi juga menjadi fokus BI dalam upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari bencana. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk kembali membangun ekonomi yang stabil.

Pentingnya Koordinasi dan Penanganan Darurat Bencana

Aida menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akurat dapat diperoleh dan ditindaklanjuti dengan baik.

Strategi mitigasi risiko bencana juga perlu diperkuat, agar efek serupa tidak terjadi di masa depan. Hal ini meliputi perencanaan yang lebih matang, penataan ruang yang baik, dan peningkatan infrastruktur yang tahan terhadap bencana.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana juga tak kalah penting. Masyarakat yang teredukasi akan lebih siap untuk menghadapi bencana, serta dapat merespons dengan cepat saat situasi darurat terjadi.

Upaya mengatasi dampak bencana memang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Namun, dengan adanya kesadaran dan kerjasama dari berbagai pihak, diharapkan dampaknya bisa diminimalisir dan perekonomian dapat segera pulih. Tantangan besar menanti, tetapi setiap langkah kecil menuju perbaikan akan membawa hasil yang signifikan di masa depan.

Jakarta menjadi pusat perhatian ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan adanya dugaan akses ilegal pada akun sekuritas nasabah PT Mirae Asset Sekuritas. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp71 miliar menyoroti pentingnya keamanan dalam investasi dan perlindungan nasabah di pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengemukakan bahwa kasus ini memiliki implikasi yang berbeda dibandingkan dengan pembobolan rekening dana nasabah (RDN) yang sebelumnya terjadi di institusi lain. Ia menyatakan bahwa detail lebih lanjut dari permasalahan tersebut masih dalam tahap pengungkapan.

Direktur Pengawasan BEI, Kristian Manullang, menambahkan bahwa BEI telah menerima laporan mengenai penyalahgunaan aset nasabah di rekening efek milik Mirae Asset. Dalam situasi ini, koordinasi antara BEI, OJK, dan pihak terkait lainnya sangat krusial untuk menangani kasus ini secara profesional.

Sebelumnya, seorang nasabah bernama Irman, berusia 70 tahun, mengadukan kehilangan dana investasi besar di akun Rekening Dana Nasabahnya. Ia melaporkan dugaan akses ilegal tersebut kepada Bareskrim Polri, menandai pentingnya langkah hukum dalam perlindungan hak nasabah.

Laporan ini tercatat pada 28 November 2025, menunjukkan bahwa penegakan hukum segera diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kuasa hukum Irman, Krisna Murti, juga menyerahkan barang bukti kepada penyidik untuk mendukung proses investigasi.

Proses Penyelidikan dan Kerjasama Antar Lembaga Keuangan

Menanggapi laporan yang masuk, PT Mirae Asset Sekuritas menyatakan akan melakukan investigasi internal bersama OJK dan lembaga keuangan lainnya. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan ketepatan penanganan kasus serta mematuhi regulasi yang berlaku dalam industri finansial.

Dari hasil pemeriksaan awal, ada indikasi yang menunjukkan bahwa nasabah mungkin telah membagikan informasi akses akunnya kepada pihak ketiga. Pelanggaran ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi akun.

Temuan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh pihak manajemen Mirae Asset. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang dihadapi dan langkah apa yang bisa diambil untuk menyelesaikannya.

Manajemen perusahaan juga menyatakan bahwa jika ditemukan bukti penyalahgunaan, mereka akan mengambil langkah hukum untuk melindungi reputasi perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat serius dalam menangani isu-isu keamanan dan reputasi.

Pihak Mirae juga meyakinkan para nasabah bahwa sistem dan operasional perusahaan tetap berjalan normal dan aman. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan mereka dalam kondisi yang sedang disoroti seperti saat ini.

Pentingnya Keamanan dan Edukasi Nasabah dalam Investasi

Dalam era digital ini, masalah keamanan informasi menjadi semakin krusial. Para nasabah diimbau untuk lebih berhati-hati dan menjaga kerahasiaan akun mereka dari potensi penyalahgunaan. Perlindungan informasi pribadi merupakan salah satu aspek yang harus dipahami oleh setiap individunya.

Pentingnya edukasi mengenai keamanan saat berinvestasi harus menjadi prioritas bagi lembaga keuangan. Nasabah perlu diberi pemahaman yang mendalam mengenai cara menjaga akun mereka agar terhindar dari akses ilegal.

Pihak perusahaan juga mendorong pengguna untuk tidak sembarangan membagikan informasi penting seperti kata sandi, PIN, dan kode OTP. Peningkatan kesadaran melalui program-program edukasi dapat sangat membantu dalam memperkecil risiko yang mungkin terjadi.

Dalam hal ini, OJK dan BEI juga memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada publik mengenai hal-hal penting ini. Semakin banyak informasi yang diterima publik, semakin berkurang potensi risiko ke depan.

Secara keseluruhan, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya kewaspadaan dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola aset investasi. Kerjasama antar lembaga dan tindakan proaktif dapat mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.

Dampak Kasus Terhadap Pelaku Pasar dan Regulasi di Indonesia

Kejadian akses ilegal ini membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat dan industri pasar modal di Indonesia. Pelaku pasar harus lebih mempertimbangkan langkah-langkah keamanan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Tindakan OJK dan BEI dalam kasus ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan mentolerir perilaku yang merugikan nasabah. Ini memberikan sinyal yang kuat bahwa lembaga pengawas siap bertindak jika ada indikasi pelanggaran, mengutamakan perlindungan investor.

Hal ini juga dapat berujung pada perubahan regulasi di masa depan untuk menjamin keamanan lebih baik bagi investasi. Regulasi yang lebih ketat mungkin diperlukan untuk mencegah akses ilegal dan pencurian informasi yang merugikan nasabah.

Peningkatan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan proses keamanannya juga menjadi lebih relevan seiring dengan pengembangan teknologi. Perubahan ini dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak.

Ke depan, penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih transparan dan akuntabel. Ini menjadi harapan bagi semua investor untuk merasakan keamanan saat berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di Indonesia semakin melambat, menjauh dari target yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit berada di kisaran 8% hingga 11%, namun realita menunjukkan angka yang jauh di bawah harapan tersebut.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,36% secara tahunan. Angka ini menurun dari 7,7% pada bulan sebelumnya, menunjukkan adanya pergeseran dalam kondisi perekonomian.

Dalam konferensi pers yang diadakan setelah rapat dewan gubernur, Perry menjelaskan detail lebih lanjut mengenai perkembangan ini. Ia menekankan perlunya memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan kredit untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Analisis Penyebab Pertumbuhan Kredit yang Lesu di Indonesia

Salah satu penyebab utama penurunan pertumbuhan kredit adalah kurangnya permintaan yang kuat dari pelaku usaha. Banyak perusahaan yang mengambil sikap menunggu dan melihat atau ‘wait and see’ dalam kondisi ini.

Selain itu, banyak korporasi yang lebih memilih untuk mengoptimalkan pembiayaan internal ketimbang mengandalkan pinjaman bank. Hal ini tentunya memengaruhi seberapa besar kredit yang bisa disalurkan oleh perbankan.

Di sisi suku bunga, meskipun Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan hingga 125 basis points, penurunan suku bunga kredit secara umum tidak berjalan cepat. Sampai Oktober 2025, suku bunga kredit hanya turun 20 basis points, dari 9,20% menjadi 9,00%.

Dampak terhadap Sektor UMKM dan Kredit Konsumsi

Penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terdampak oleh kondisi ini. Pertumbuhan kredit UMKM tercatat mengalami penurunan, bahkan sebesar -0,11% dibandingkan tahun lalu.

Bank semakin berhati-hati dalam memberikan kredit, terutama kepada segmen konsumsi dan UMKM. Hal ini tercermin dari peningkatan persyaratan pemberian kredit yang membuat sejumlah usaha kecil kesulitan dalam mendapatkan modal.

Kondisi ini menunjukkan adanya risiko kredit yang tinggi dalam kedua segmen tersebut, sehingga perlunya strategi yang lebih baik untuk mengatasi tantangan ini. Dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang lebih baik dari bank dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini.

Upaya Mengatasi Tantangan dan Mendorong Pertumbuhan Kredit

Perry Warjiyo meyakinkan bahwa meskipun pertumbuhan kredit saat ini berada di bawah target, ada harapan untuk perbaikan di masa depan. Ia optimis bahwa hingga akhir 2025, pertumbuhan kredit akan berada pada batas bawah target 8-11% yang ditetapkan.

Ke depan, Bank Indonesia berencana untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang lebih baik serta memperbaiki struktur suku bunga yang berlaku.

Kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif makroprudensial juga diharapkan dapat memperkuat posisi bank dalam memberikan kredit. Diperlukan langkah penciptaan iklim usaha yang mendukung agar pelaku ekonomi merasa terdorong untuk berinvestasi kembali.

Profesi penagih utang, atau yang lebih dikenal sebagai debt collector, sering kali dianggap memiliki daya tarik tersendiri, terutama dari segi penghasilan. Bayaran yang diperoleh dalam profesi ini sangat bervariasi, tergantung pada kualitas kerja dan kesepakatan yang dibangun dengan perusahaan yang mempekerjakan mereka.

Menurut Budi Baonk, seorang praktisi di bidang Asset Recovery Management di sebuah perusahaan leasing kendaraan, bayaran debt collector ditentukan berdasarkan kesepakatan yang jelas. Umumnya, rentang pembayaran untuk tugas penagihan atau penarikan aset leasing dapat berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 20 juta.

Besaran fee ini juga dipengaruhi oleh jenis unit yang ditagih. Semakin baru dan bernilai tinggi kendaraan yang dikelola, semakin besar pula komisi yang bisa didapatkan oleh debt collector. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu dapat memengaruhi upah dalam profesi yang tidak banyak dibicarakan ini.

Pentingnya Pemahaman akan Regulasi dalam Penagihan Utang

Dalam praktiknya, keberadaan debt collector diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK (POJK) 22 Tahun 2023. Peraturan ini memberikan pedoman kepada semua penyelenggara jasa keuangan untuk melakukan penagihan utang secara etis dan sesuai norma yang berlaku.

Pasal 62 dari POJK tersebut menekankan bahwa penagihan harus dilakukan tanpa ancaman atau tindakan yang bisa mempermalukan konsumen. Hal ini penting agar proses penagihan tetap manusiawi dan tidak melanggar hak-hak konsumen dalam bertransaksi.

Selain itu, aturan tersebut juga mencakup waktu dan lokasi penagihan. Debt collector diizinkan melakukan penagihan dari hari Senin sampai Sabtu, kecuali hari libur nasional, antara pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat. Jika ada kebutuhan untuk melakukan penagihan di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka persetujuan dari konsumen harus didapatkan terlebih dahulu.

Responsibilitas Konsumen dalam Proses Penagihan

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa konsumen juga memiliki peran penting dalam proses ini. Konsumen tidak hanya berhak atas perlindungan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam pembayaran utang.

Ia menekankan bahwa edukasi kepada konsumen sangat penting, misalnya tentang pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran. Jika konsumen tidak ingin berurusan dengan debt collector, solusi terbaik adalah memastikan kewajiban mereka dilaksanakan dengan baik.

Apabila terdapat kesulitan dalam pembayaran, konsumen didorong untuk secara aktif mengajukan restrukturisasi kepada lembaga keuangan. Meskipun hasil akhir dari restrukturisasi adalah keputusan lembaga keuangan, sikap proaktif dari konsumen sangat membantu dalam proses ini.

Etika dan Praktik Baik dalam Penagihan Utang

Etika dalam penagihan utang menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan. OJK menegaskan pentingnya tindakan yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga bernilai moral dalam berinteraksi dengan konsumen. Penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara yang mengganggu atau menciptakan suasana ketakutan pada konsumen.

Dalam konteks ini, penting bagi debt collector untuk memiliki pelatihan yang memadai mengenai praktik terbaik tidak hanya dalam hal penagihan, tetapi juga dalam berkomunikasi dengan konsumen. Memahami situasi konsumen dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka mencerminkan sikap profesional dalam industri ini.

OJK juga berkomitmen untuk tidak melindungi konsumen yang melakukan tindakan buruk, atau dalam istilah mereka, “nakal”. Hal ini berarti bahwa ada keseimbangan yang perlu dijaga antara hak konsumen dan pemenuhan kewajibannya terhadap lembaga keuangan.

Dengan demikian, penyelenggara jasa keuangan diharapkan dapat menjalankan praktik penagihan yang tidak hanya legal tetapi juga etis. Ini menciptakan iklim bisnis yang lebih baik dan saling menghormati antara kreditur dan debitur.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengajukan permohonan tambahan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp5 hingga Rp10 triliun. Menteri Keuangan, sebagai pengelola dan pengatur alokasi anggaran, tentunya memiliki peran penting dalam keputusan tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan bahwa pengajuan ini bertujuan untuk mendukung sektor perumahan yang sedang berkembang. Ia menekankan bahwa permohonan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat likuiditas perseroan dalam menghadapi kebutuhan pasar.

Keberadaan tambahan dana ini diharapkan dapat membantu sektor perumahan yang tengah mendapat perhatian serius saat ini. Selain itu, alokasi ini juga diharapkan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan di berbagai lapisan masyarakat.

Sektor perumahan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, diharapkan proyek-proyek perumahan dapat berjalan lebih lancar dan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Melihat kebutuhan yang terus berkembang, Nixon menegaskan pentingnya mendapatkan alokasi tambahan tersebut. Dengan modal yang cukup, BTN dapat memberikan lebih banyak pinjaman untuk pembangunan perumahan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pentingnya Dukungan Dana untuk Sektor Perumahan Nasional

Dukungan dana dari pemerintah untuk sektor perumahan sangat krusial mengingat tingginya permintaan akan tempat tinggal. Rencananya, bantuan dana ini akan digunakan secara efisien untuk berbagai proyek yang mendukung pembangunan perumahan.

Ketersediaan perumahan yang layak menjadi masalah utama yang dihadapi banyak masyarakat. Oleh karena itu, langkah ini diharapkan dapat mendorong pembangunan perumahan yang lebih terjangkau dan berkualitas.

Transfer dana dari pemerintah juga menandakan komitmen kuat untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan isu ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Dengan demikian, setiap dukungan yang diberikan akan membantu mempercepat realisasi proyek perumahan. Selain memperluas pasokan perumahan, hal ini juga dapat mengurangi tekanan terhadap harga tanah di kota-kota besar.

Dalam diskusi mengenai subsidi perumahan, penting untuk mendorong keterlibatan sektor swasta. Kombinasi antara dana pemerintah dan investasi swasta dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk mengatasi tantangan di sektor perumahan.

Penyerapan Dana yang Sudah Diterima BTN

Pada bulan September lalu, BTN menerima dana SAL sebesar Rp25 triliun, namun dana tersebut telah terserap sepenuhnya per awal November. Hal ini menunjukkan bahwa BTN telah berhasil memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung pembiayaan perumahan yang ada.

Menurut Nixon, pada akhir Oktober 2025, hampir seluruh dana tersebut telah digunakan untuk berbagai proyek perumahan yang tengah berjalan. Pemanfaatan yang cepat ini menunjukkan tingginya permintaan akan pembiayaan perumahan.

Dengan penyerapan dana yang cepat, BTN membuktikan kemampuannya dalam mengelola likuiditas dan memenuhi kebutuhan nasabah. Saat ini, BTN tetap berkomitmen untuk berkinerja optimal dalam memberikan solusi pembiayaan yang lebih baik.

Keberhasilan dalam penyerapan dana SAL dari pemerintah mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi BTN dalam mendorong pembangunan perumahan. Ke depan, BTN berusaha untuk terus meningkatkan efisiensi penggunaan dana yang ada.

Dukungan dana dari pemerintah dan kemampuan manajerial BTN menjadi dua faktor penting dalam mempercepat realisasi proyek perumahan ke depannya. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.

Impak Kebijakan Terhadap Stabilitas Ekonomi

Keputusan pemerintah untuk memberikan tambahan dana bagi BTN diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi. Hal ini penting agar sektor perumahan tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menjaga stabilitas ekonomi menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah. Dengan meningkatnya sektor perumahan, secara tidak langsung, hal ini juga akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.

Kebijakan ini juga mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Akhirnya, sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

BTN, sebagai lembaga keuangan yang sudah berpengalaman, diharapkan dapat memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pembiayaan perumahan. Dengan dukungan yang lebih kuat, BTN bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, dampak dari keputusan ini akan terlihat dalam jangka panjang. Pemerintah dan bank diharapkan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.