Tag SCBD

Tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Jumat, 23 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan penggelapan dan penipuan yang melibatkan praktik fintech peer to peer lending yang merugikan masyarakat.

Penggeledahan berlangsung di kantor yang berlokasi di District 8, Prosperity Tower, Jakarta Selatan. Kegiatan ini mengungkap sejumlah dugaan serius, termasuk tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan pencucian uang yang terjadi selama penyaluran pendanaan dari masyarakat ke proyek-proyek yang ternyata fiktif.

Bareskrim Polri sebelumnya telah meningkatkan status penanganan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kasus ini melibatkan pembiayaan proyek properti yang diduga tidak ada, mengakibatkan kerugian bagi ribuan lender yang telah menginvestasikan dananya.

Dugaan Tindak Pidana dan Kronologi Kasus

Dugaan awal terkait dengan sulitnya penarikan dana oleh lender yang mulai muncul pada Juni 2025. Dalam skema yang ditawarkan, lender seharusnya mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 23%, tetapi dalam praktiknya, dana tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang tidak pernah ada.

Berdasarkan penjelasan tim penyidik, dana yang dihimpun dari lender diduga dialokasikan untuk proyek fiktif yang dibuat tanpa sepengetahuan borrower. Dari seratus proyek yang diklaim, pihak penyidik mengungkapkan bahwa 99 di antaranya tidak nyata.

Direktur Utama DSI, Taufiq Aljufri, menjadi salah satu pihak yang dilaporkan terkait dengan praktik ilegal ini. Dia dituduh telah mengelola dan memanipulasi data sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi para lender.

Operasional PT Dana Syariah Indonesia Sejak Awal

PT Dana Syariah Indonesia mulai beroperasi sejak 2018, meskipun izin resmi dari OJK baru diperoleh pada tahun 2021. Dalam kurun waktu itu, DSI tampaknya membangun reputasi sebagai platform fintech yang sah, sehingga banyak investor tertarik untuk berpartisipasi.

Bareskrim Polri juga mengungkap bahwa laporan hasil analisis transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diterima sebagai bagian dari penyidikan. Laporan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aliran dana di dalam perusahaan tersebut.

Indikasi penipuan yang ditemukan oleh penyidik menunjukkan bagaimana dana dari lender yang seharusnya dialokasikan secara tepat telah dialihkan ke rekening yang terafiliasi dengan DSI. Hal ini menambah kompleksitas kasus yang sedang diusut oleh polisi.

Penyelidikan dan Analisis Keuangan yang Mendalam

Penyidik Bareskrim Polri saat ini tengah melakukan penelusuran aset dan analisis aliran dana untuk melacak hasil dari praktek ilegal ini. Langkah ini diambil untuk mengungkap upaya pengaburan dan penyamaran aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana.

Bareskrim juga menemukan bahwa beberapa identitas borrower terpaksa digunakan tanpa sepengetahuan mereka untuk melegitimasi proyek-proyek fiktif. Hal ini menambah kerugian dan potensi masalah hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa DSI diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Peraturan OJK terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya memberi dampak pada citra industri fintech di Indonesia secara keseluruhan.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana untuk membangun sebuah kompleks bernama Kampung Haji di Mekkah, yang akan mencakup lahan lebih dari 80 hektar. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan akomodasi bagi jemaah haji, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem bisnis yang beragam di sekitarnya.

Menurut Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, pembangunan Kampung Haji berasal dari keinginan Presiden RI Prabowo Subianto. Saat ini, Danantara tengah melakukan proses penawaran dan mencari lahan yang telah memiliki izin yang diperlukan untuk memulai proyek ini.

Pandu menjelaskan bahwa tim dari Danantara masih berada di Mekkah untuk mengikuti proses lelang yang berlangsung. Dengan kehadiran tim di lokasi selama beberapa bulan, mereka berharap dapat segera melanjutkan tahap berikutnya dari proyek yang ambisius ini. Tujuan utamanya adalah meninggikan citra Indonesia di mata dunia internasional.

Dengan adanya Kampung Haji, Pandu optimis dapat memperkenalkan kualitas dan keunggulan produk Indonesia seperti kuliner, fashion, serta sektor pariwisata kepada seluruh jemaah haji di Tanah Suci. Hal ini diharapkan dapat menjadi simbol dari eksistensi dan kemajuan Indonesia di kancah global.

Nantinya, Kampung Haji tidak hanya akan menjadi tempat persinggahan para jemaah, tetapi juga akan mendukung berbagai kegiatan bisnis dan syariah. Pandu menyatakan bahwa ini adalah langkah besar bagi Indonesia untuk menunjukkan potensi pasar yang sangat besar di Mekkah.

Selain itu, Kampung Haji diharapkan dapat meningkatkan kuota haji Indonesia hingga dua kali lipat dalam lima tahun ke depan. Pemerintah Saudi Arabia mendukung hal ini, dan harapannya adalah untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi jemaah haji dari Indonesia.

Sejarah mencatat, Indonesia menjadi negara pertama yang diberikan izin untuk membangun lahan di kota suci Mekkah. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sidang kabinet di Jakarta, yang menunjukkan bagaimana kerja sama antara dua negara dapat membawa manfaat besar untuk umat Muslim.

Pentingnya Kampung Haji bagi Jamaah dan Ekonomi Lokal

Kampung Haji Indonesia akan memiliki fungsi vital sebagai pusat akomodasi bagi para jemaah yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan luas lahan yang lebih dari 80 hektar, area ini direncanakan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan.

Proyek ini secara khusus dirancang untuk mengurangi angka jemaah yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor kesehatan. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang baik dan akses yang lebih mudah, diharapkan isu ini dapat teratasi.

Selain tempat akomodasi, Kampung Haji juga akan menyediakan layanan konsumsi dan transportasi yang memadai untuk mendukung kenyamanan jemaah. Pendekatan berbasis syariah dalam berbagai bisnis akan membuka peluang bagi investor lokal dan memberi kontribusi bagi perekonomian Mekkah.

Gagasan ini coba menjawab tantangan yang selama ini ada dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu logistik dan layanan yang terkadang belum optimal. Dengan adanya Kampung Haji, komitmen untuk menjamin kelancaran ibadah haji akan semakin nyata.

Melalui kolaborasi antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan swasta, diharapkan Kampung Haji dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi jemaah dari Indonesia. Konsep integrasi dengan jalur transportasi yang cepat juga akan mendukung kecepatan akses jemaah menuju Masjidil Haram.

Fasilitas yang Direncanakan di Kampung Haji

Kampung Haji Indonesia tidak hanya akan terdiri dari akomodasi tetapi juga berbagai fasilitas pendukung lainnya. Rencana pembangunan ini termasuk area kuliner yang akan menawarkan makanan tradisional Indonesia bagi jemaah.

Pandu menjelaskan bahwa pelayanan di bidang fashion dan pariwisata juga menjadi fokus utama dalam pengembangan Kampung Haji. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak jemaah yang ingin merasakan budaya Indonesia saat berada di Tanah Suci.

Fasilitas kesehatan yang memadai juga menjadi prioritas dalam proyek ini, mengingat pentingnya mengatasi masalah kesehatan yang selama ini menjadi kendala bagi jemaah. Dengan adanya fasilitas ini, jemaah dapat merasa lebih aman dan nyaman selama beribadah.

Selain itu, infrastruktur transportasi seperti bus

dan kereta cepat akan dirancang untuk memudahkan mobilitas jemaah dari kompleks menuju lokasi-lokasi penting di Mekkah. Hal ini bertujuan agar jemaah tidak mengalami kesulitan dalam bergerak antara tempat tinggal dan tempat ibadah.

Kampung Haji juga diharapkan menjadi pusat bisnis syariah yang menarik bagi pengusaha lokal dan internasional. Dengan memanfaatkan lahan yang luas dan menyediakan berbagai layanan, kawasan ini akan menciptakan peluang baru dalam perekonomian Mekkah yang berkaitan dengan keberangkatan dan kepulangan jemaah.

Kerja Sama Internasional dalam Membangun Kampung Haji

Keberhasilan pembangunan Kampung Haji tak lepas dari dukungan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Sinergi ini menunjukkan potensi kerjasama yang baik antara dua negara dalam mengelola ibadah haji secara lebih efektif.

Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat terbentuk model pengelolaan haji yang lebih baik, yang mengutamakan kesejahteraan para jemaah. Kerja sama bilateral semacam ini juga menjadi contoh bagi negara lain dalam mengembangkan fasilitas serupa.

Pengalaman Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji yang dilengkapi dengan berbagai inovasi akan menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan peningkatan fasilitas haji di masa depan.

Kampung Haji Indonesia di Mekkah menjadi salah satu simbol kekuatan bangsa dalam berkontribusi pada masyarakat global. Dengan demikian, keberadaan kompleks ini tidak sekadar menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempererat ikatan antarnegara dalam konteks Islam.

Secara keseluruhan, pembangunan Kampung Haji adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan haji di Indonesia. Dengan cita-cita besar untuk memberikan pengalaman haji yang lebih baik, proyek ini diharapkan akan melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi seluruh umat Muslim.

Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) di Jakarta merupakan salah satu pusat bisnis yang paling terkenal dan bergengsi di Indonesia. Dengan gedung-gedung pencakar langit yang megah dan infrastruktur modern, SCBD menjadi simbol kemajuan dan prestise bagi para pengusaha dan masyarakat umum.

Ratusan perusahaan besar beroperasi di area ini, menjadikannya sebagai jantung ekonomi Jakarta. Dengan segala daya tarik yang dimiliki, banyak orang mungkin ingin tahu tentang latar belakang serta kepemilikan kawasan bisnis ini.

Menurut sumber resmi, SCBD dikembangkan oleh PT Danayasa Arthatama, perusahaan yang fokus pada sektor real estat dan properti. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT Jakarta International Hotels and Development Tbk (JIHD), yang dikepalai oleh Tomy Winata, sosok pengusaha sukses berketurunan Tionghoa.

Awal Mula Bisnis Tomy Winata dan Perjuangannya

Tomy Winata, yang juga dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia bisnis, memiliki latar belakang yang cukup menarik. Dia tumbuh sebagai yatim piatu dan mengalami berbagai kesulitan di masa kecilnya, namun hal itu tidak memadamkan semangat juangnya.

Pada tahun 1972, Tomy memulai langkah pertamanya dalam dunia bisnis dengan mengerjakan proyek konstruksi untuk angkatan militer. Proyek pertama ini membuka jalan bagi lebih banyak peluang bagi Tomy untuk membangun hubungan yang kuat dengan pihak militer dan memperluas jaringan bisnisnya.

Dengan inisiatif dan dedikasinya, Tomy berhasil menciptakan kemitraan yang menguntungkan dengan sejumlah perwira, yang semakin memperkuat posisinya di dunia bisnis. Hal ini menjadi fondasi untuk perkembangan bisnismya selanjutnya.

Perkembangan Artha Graha Network dan Diversifikasi Usaha

Bersama mitranya Sugianto Kusuma, Tomy Winata membentuk grup bisnis yang dikenal sebagai Artha Graha Network. Kelompok bisnis ini telah berkembang pesat dan mencakup berbagai sektor yang sangat beragam.

Keberhasilan Artha Graha tidak hanya terlihat dalam sektor properti, tetapi juga mencakup keuangan, agro-industri, dan perhotelan. Selain itu, mereka juga melakukan diversifikasi ke berbagai bidang lainnya seperti media, hiburan, dan teknologi informasi.

Kepemimpinan Tomy di Artha Graha Network membantu perusahaan ini untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang semakin ketat. Dengan jaringan bisnis yang luas, dia mampu mengambil keputusan strategis untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perjalanan PT Danayasa Arthatama dan Status Bursa

PT Danayasa Arthatama memiliki perjalanan yang cukup menarik dalam dunia bisnis properti Indonesia. Perusahaan ini melantai di bursa saham pada tahun 2002 dengan menawarkan 100 juta lembar saham.

Saat itu, posisi Tomy sebagai Presiden Komisaris PT Danayasa Arthatama menunjukkan betapa pentingnya peran dia dalam pertumbuhan perusahaan. Namun, pada April 2020, perusahaan menyatakan hengkang dari lantai bursa setelah mendapatkan persetujuan untuk voluntary delisting.

Berpindah dari posisi publik ke swasta, Danayasa Arthatama tetap berkomitmen dalam pengembangan proyek-proyek properti yang berkualitas di SCBD dan area lainnya. Meskipun langkah ini membuat perusahaan tidak lagi terikat dengan publikasi di bursa, hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam bertindak.

Peranan JIHD dan Investasi di Sektor Perhotelan

JIHD, yang didirikan pada tahun 1969, juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hotel Borobudur yang merupakan pembuka operasionalnya menjadi salah satu ikonik n dalam industri perhotelan di Jakarta.

Sejak melantai di bursa pada tahun 1984, JIHD menjadi salah satu perusahaan yang terdaftar di Indonesia, menunjukkan keberhasilan dan stabilitas yang dimiliki. Tomy Winata, sebagai pengendali saham, memiliki kontrol signifikan terhadap kebijakan dan arah perusahaan.

Dengan kepemilikan sekitar 13,15% saham per 30 September 2025, Tomy menunjukkan komitmennya untuk terus berinvestasi dalam sektor perhotelan dan pariwisata, yang menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi Indonesia.

Di luar sektor properti dan perhotelan, Tomy juga memperluas jangkauannya ke bidang keuangan dengan mendirikan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Dikenal sebelumnya dengan nama PT Inter-Pacific Financial Corporation, bank ini kemudian melakukan merger dengan PT Bank Artha Graha pada tahun 2005.

Bank Artha Graha menjadi bagian penting dari portofolio bisnis Tomy. Dengan inovasi dan layanan yang ditawarkan, bank ini berupaya menjadi salah satu pemain utama dalam sektor perbankan di Indonesia.

Pada akhirnya, perjalanan Tomy Winata dari seorang yang pernah mengalami kesulitan menuju posisi salah satu pengusaha terkaya dan terkemuka di Indonesia memberikan inspirasi bagi banyak orang. Berkat dedikasi dan visi yang jelas, ia berhasil mengubah SCBD menjadi kawasan yang sangat diminati baik oleh investor maupun wisatawan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan situasi terbaru mengenai tanah kosong milik Kementerian Keuangan yang terletak di lot 1 SCBD, Jakarta. Tanah ini memiliki posisi strategis karena berada di antara Polda Metro Jaya dan Bursa Efek Indonesia, menjadikannya lokasi penting di tengah kawasan bisnis yang padat.

Purbaya mengonfirmasi bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak jadi melanjutkan rencana pembangunan kantor di lahan tersebut. Akibatnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga terhambat dalam pengembangan, karena lahan yang tersedia dirasa terlalu besar dan berpotensi menjadi tidak terpakai. Selain itu, LPS juga tidak boleh mencari keuntungan dari pengelolaan lahan ini.

“Karena OJK tidak jadi membangun, LPS tidak bisa maju. Kalau bangun itu terlalu besar, banyak yang kosong. LPS tidak boleh mengambil untung, jadi kami terjebak dalam situasi ini,” jelas Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan.

Berkaitan dengan perkembangan terbaru, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta telah mengajukan rencana kerja sama untuk membangun kantor Bank Jakarta di lokasi tersebut. Proposal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat pertemuan keduanya pagi hari, yang menunjukkan langkah positif dalam pemanfaatan lahan.

Rencana pembangunan gedung untuk Bank Jakarta ini diprediksi akan menjadi gedung tertinggi di Jakarta. Purbaya memberi dukungan penuh, menyebutkan bahwa skema kerja sama yang diajukan adalah konsesi selama 50 tahun. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan mendapatkan 30% dari hasil pemanfaatan gedung yang direncanakan.

Prospek Pembangunan Kantor Bank Jakarta di SCBD

“Pembangunan ini adalah kesempatan yang baik untuk DKI Jakarta. Kami berencana agar 30% dari pendapatan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas yang lebih baik,” kata Purbaya menambahkan penjelasan tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kementerian.

Purbaya berharap agar proses pembangunan gedung ini dapat segera dimulai dan tidak terhambat oleh birokrasi. Ia menyatakan keinginan untuk melihat realisasi proyek tersebut dapat dimulai dalam tahun ini, mengingat kebutuhan yang mendesak akan ruang kantor.

“Saya sudah berbicara dengan Gubernur untuk memastikan bahwa semua sudah siap. Jika dimungkinkan, pembangunan harus segera dilakukan,” ungkapnya. Menurut Purbaya, percepatan proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di kawasan sekitar.

Meskipun ada rencana ambisius untuk pembangunan gedung ini, Purbaya menyatakan bahwa situasi terkait batalnya OJK membangun kantor di lahan Kemenkeu masih belum bisa dijelaskan secara mendetail. Ia mengakui bahwa ia tidak mengetahui alasan pasti di balik keputusan tersebut.

Impak dari Pembatalan Proyek oleh OJK terhadap Ekonomi Daerah

Sementara itu, keputusan OJK untuk tidak melanjutkan rencana pembangunan di lahan ini tentunya menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menyayangkan batalnya proyek tersebut yang dianggap dapat memberikan peluang baru bagi pengembangan ekonomi lokal.

Kita perlu mempertimbangkan bagaimana pembatalan proyek dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jakarta. Dengan selesainya pembangunan gedung Bank Jakarta, diharapkan bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan mendorong perkembangan infrastruktur di kawasan SCBD.

Keputusan untuk mengalihkan rencana dari OJK ke Bank Jakarta mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan strategi pembangunan dalam menghadapi tantangan baru. Terlebih lagi, kekhawatiran tentang potensi ruang kosong perlu dijadikan pelajaran untuk proyek-proyek masa mendatang.

Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan Purbaya, penting untuk mempertimbangkan langkah yang lebih strategis dalam merencanakan pembangunan. Dengan demikian, pihak pemerintah dapat memastikan bahwa setiap proyek yang diluncurkan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ruang untuk Kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan

Dari sudut pandang pembangunan, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang optimal. Sinergi ini sangat diharapkan dapat menyokong berbagai inisiatif terkait pengembangan infrastruktur yang strategis di Jakarta.

Proyek pembangunan gedung Bank Jakarta dapat menjadi contoh bagi inisiatif serupa di masa yang akan datang. Melalui kerjasama ini, tidak hanya ekonomi DKI Jakarta yang diuntungkan, namun juga dapat memicu pertumbuhan di sektor-sektor lain yang mendukung.

Pentingnya merancang struktur kerjasama yang saling menguntungkan perlu diperhatikan. Dengan skema konsesi yang jelas dan transparan, diharapkan dapat mendorong investor untuk berpartisipasi lebih aktif.

Purbaya menegaskan bahwa model kerja sama ini seharusnya dapat membawa kejelasan bagi semua pihak yang terlibat. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada dukungan terhadap kesepakatan yang terjalin antara pemangku kepentingan.

Dengan demikian, harapan untuk menghadirkan gedung yang tidak hanya megah tetapi juga fungsional bisa tercapai. Target untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan semua pihak yang terkait.