Tag sampai

Bank Indonesia telah mengambil langkah signifikan dengan mencabut dan menarik pecahan uang Rupiah yang sudah tidak berlaku lagi dari peredaran. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas uang yang beredar di masyarakat dan mendukung stabilitas perekonomian nasional.

Proses penukaran uang yang dicabut akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali nilai dari pecahan yang dianggap tidak layak. Sebagai catatan, masyarakat memiliki waktu hingga 10 tahun untuk menukarkan uang tersebut setelah dinyatakan dicabut.

Pentingnya Pencabutan Uang Rupiah yang Tidak Berlaku

Pencabutan uang Rupiah yang sudah tidak berlaku merupakan upaya untuk menjaga integritas dan keaslian mata uang nasional. Dengan mengurangi jumlah uang yang tidak layak edar, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya terhadap nilai uang yang mereka miliki.

Selain itu, pencabutan ini juga menjadi bagian dari modernisasi sistem pembayaran dan pengelolaan uang. Bank Indonesia berusaha menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan transaksi di era digital.

Ketentuan mengenai pencabutan dan penarikan uang ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, sehingga masyarakat serta lembaga keuangan diharapkan dapat mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat sistem moneter di Indonesia.

Proses dan Ketentuan Penukaran Uang yang Dicabut

Masyarakat diharapkan memahami proses penukaran yang berlaku untuk uang yang dicabut. Untuk pecahan logam yang memiliki ukuran lebih besar dari setengah ukuran aslinya, penggantian akan diberikan berdasarkan nilai nominal uang yang ditukarkan.

Sementara itu, jika ukuran logam sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya, tidak akan ada penggantian yang diberikan. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengantisipasi kemungkinan ketika ingin melakukan penukaran.

Adanya waktu 10 tahun untuk melakukan penukaran diharapkan memberikan fleksibilitas bagi masyarakat. Dengan cara ini, proses edukasi mengenai pencabutan uang pun bisa lebih maksimal, mendorong pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Daftar Pecahan Uang yang Telah Dicabut dan Jangka Waktunya

Berikut adalah daftar beberapa pecahan uang yang sudah dicabut oleh Bank Indonesia beserta jangka waktu penukarannya. Misalnya, Uang Kertas Rp 100 tahun emisi 1984 yang telah dicabut pada 25 September 1995, dapat ditukarkan hingga 24 September 2028 di Kantor Pusat Bank Indonesia.

Pecahan lainnya seperti Rp 10.000 tahun emisi 1985 dan Rp 5.000 tahun emisi 1986 memiliki ketentuan yang sama. Semua penukaran uang tersebut dapat dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan memiliki batas waktu yang spesifik untuk penukaran.

Dari pecahan uang logam, seperti Rp 2 tahun emisi 1970 dan Rp 10 tahun emisi 1991, juga dicabut pada waktu yang sama dengan ketentuan penukaran yang berlaku hingga 14 November 2029 dan 1 Desember 2033. Detail seperti ini penting untuk dicatat guna memanfaatkan kesempatan yang ada.

Jakarta, kebijakan Bank Indonesia (BI) mengalami perubahan signifikan dengan diperpanjangnya keringanan pembayaran kartu kredit dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) hingga 30 Juni 2026. Sebelumnya, kebijakan ini telah mengalami penyesuaian hingga 31 Desember 2025 dari yang awalnya berlaku hingga 30 Juni 2025.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 16-17 Desember 2025, sebagai langkah strategis untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Keringanan pembayaran ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka lebih baik.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa perpanjangan kebijakan ini merupakan upaya untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran. Dengan kebijakan ini, diharapkan akan ada peningkatan efisiensi dalam transaksi keuangan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Perpanjangan Keringanan Pembayaran dan Tarif SKNBI

Bank Indonesia melanjutkan kebijakan keringanan pembayaran kartu kredit, termasuk penetapan batas minimum pembayaran sebesar 5% dari total tagihan. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mengatur pembayaran tanpa beban yang berlebihan.

Selain itu, tarif SKNBI yang diperpanjang juga mencakup biaya Rp1 dari BI kepada bank dan tarif maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah. Hal ini menunjukkan komitmen BI dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam hal denda keterlambatan, kebijakan ini membatasi maksimal denda sebesar 1% dari total tagihan dan tidak lebih dari Rp100.000. Kebijakan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak finansial negatif bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

Dampak Kualitas Layanan Keuangan di Masyarakat

Dengan adanya keringanan ini, diharapkan kualitas layanan keuangan di masyarakat dapat meningkat. Masyarakat dapat melakukan transaksi lebih mudah tanpa tekanan finansial yang berlebihan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan.

Perpanjangan kebijakan ini juga memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Dengan mempermudah proses pembayaran, masyarakat dapat lebih aktif dalam menggunakan produk keuangan yang tersedia.

Selain aspek praktis, keringanan ini juga memiliki dampak diagnostik dalam memahami perilaku konsumer. Di saat ekonomi mengalami ketidakpastian, kebijakan ini menjadi jembatan untuk mengurangi risiko kegagalan pembayaran yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Menjaga Stabilitas di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Dalam konteks ketidakpastian ekonomi global, kebijakan perpanjangan ini diambil sebagai langkah antisipatif. Bank Indonesia ingin memastikan bahwa nasabah tidak merasa tertekan dalam memenuhi kewajiban keuangan, yang diharapkan dapat mendorong konsumsi dan investasi.

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan keringanan ini diharapkan dapat memberikan stimulus yang positif di saat-saat kritis seperti ini.

Dengan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat, Bank Indonesia berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ini merupakan langkah ke arah yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas.

Kasus pembunuhan dua penagih utang di Kalibata Jakarta telah menarik perhatian publik dan pihak berwenang. Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan bahwa insiden ini bukan lagi terkait masalah kelembagaan OJK, melainkan beralih ke ranah pelanggaran hukum yang lebih serius.

Mahendra menyatakan bahwa situasi tersebut telah melibatkan aspek kriminal yang membutuhkan penanganan dari pihak berwajib. Ia menjelaskan bahwa kejadian ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih ketat dalam praktik penagihan utang di Indonesia.

OJK, sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan, telah menetapkan sejumlah batasan terkait cara penagihan utang. Ini menjadi penting agar praktik penagihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pentingnya Pengawasan dalam Praktik Penagihan Utang di Indonesia

Pengawasan yang ketat terhadap praktik penagihan utang adalah langkah Preventif dalam menghindari insiden serupa. Mahendra menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan berbagai aturan yang mengatur bagaimana penagihan seharusnya dilakukan dengan baik dan sesuai hukum.

Ia menekankan bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa aturan tersebut diikuti oleh semua pihak terkait. Hal ini mencakup tanggung jawab perusahaan pemberi pinjaman dalam mengawasi proses penagihan utang yang dilakukan.

Dalam konteks ini, Mahendra menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam masing-masing perusahaan. Penagihan utang yang dilakukan secara tidak etis akan berdampak pada reputasi dan kelangsungan usaha serta keamanan masyarakat.

Keberadaan Debt Collector dan Risiko Terkait

Debt collector atau penagih utang sering kali menjadi sorotan karena metode penagihan yang dilakukan. Kasus di Kalibata menegaskan bahwa kehadiran mereka bisa berpotensi memicu konflik dan kekerasan jika tidak dikelola dengan baik.

Penagihan utang yang dilakukan secara agresif dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ketelitian dalam memilih metode penagihan sesuai peraturan adalah hal yang mendesak untuk diimplementasikan.

Perusahaan wajib mengedukasi para penagih utang mengenai prosedur yang sah dan etis. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa menimbulkan ketegangan yang dapat berakibat pada kekerasan.

Peran OJK dalam Menjaga Keamanan Masyarakat

Mahendra juga mengingatkan bahwa OJK akan terus mengawasi dan menertibkan perusahaan yang terbukti melanggar aturan penagihan utang. Ini termasuk memeriksa tanggung jawab pemilik usaha terkait praktik penagihan yang dijalankan oleh perusahaan mereka.

Dalam hal ini, upaya OJK tidak hanya untuk mencegah pelanggaran hukum, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Mahendra menegaskan bahwa semua pihak perlu bertanggung jawab dalam praktik penagihan utang.

Ke depannya, OJK berencana untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan bagi para penagih utang agar mereka memahami batasan dan aspek hukum terkait pekerjaan mereka. Ini bertujuan agar agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kesimpulan dan Harapan untuk Masa Depan

Insiden tragis di Kalibata menggambarkan perlunya peninjauan kembali atas praktik penagihan utang di Indonesia. Ini menjadi momen penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada tata kelola yang baik di sektor keuangan.

Mahendra mengajak semua pihak, dari pemerintah hingga lembaga keuangan, untuk dapat berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan keuangan yang lebih aman dan transparan. Harapannya, dengan langkah-langkah konkret, praktek penagihan utang dapat dilakukan secara etis dan tidak membahayakan masyarakat.

Masa depan penagihan utang diharapkan dapat lebih baik dengan kepatuhan terhadap aturan dan peningkatan kesadaran semua pihak. Ini adalah tanggung jawab bersama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem finansial di Indonesia.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina berhasil mencatatkan kinerja yang positif di kuartal ketiga 2025. Dengan laba bersih mencapai USD 237,9 juta atau setara Rp 3,96 triliun, ada peningkatan yang menggembirakan dalam segi pendapatan dan volume penjualan. Analisis mendalam terhadap kinerja ini menunjukkan optimisme yang tinggi terhadap perkembangan perusahaan yang berfokus pada efisiensi energi.

Peningkatan pendapatan PGN juga terlihat dari total pendapatan yang mencapai USD 2,9 miliar, naik sekitar 3,8 persen dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa PGN mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan meningkatkan daya saing di seluruh segmennya.

Dalam periode Triwulan III 2025, PGN melaporkan bahwa kinerja operasionalnya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Volume penjualan niaga gas bumi tercatat mencapai 833,0 BBTUD, menandakan potensi yang besar dalam eksploitasi gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia.

Kinerja Operasional dan Pertumbuhan Segmen Bisnis PGN

Kinerja operasional PGN menunjukkan pertumbuhan positif di hampir semua segmen bisnis. Volume transmisi gas bumi mencapai 1.622,3 MMSCFD, sedangkan transportasi minyak tercatat sebesar 173.801,2 BOEPD. Data ini mencerminkan optimisasi dalam proses pengelolaan dan distribusi energi yang dilakukan oleh PGN.

PGN juga membuat kemajuan dalam anak perusahaan dan afiliasi dengan mencatat lifting minyak dan gas sebesar 16.892,4 BOEPD. Kinerja ini tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga memperkuat posisi PGN sebagai salah satu pemain utama di industri energi Indonesia.

Saat ini, PGN juga melibatkan diri dalam segmen LNG dan sudah berhasil mengirim lima kargo LNG ke pasar regional. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pasar internasional, serta berkontribusi pada diversifikasi sumber energi bagi masyarakat.

Strategi PGN dalam Menghadapi Tantangan Energi dan Ekonomi

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengungkapkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjaga fundamental bisnisnya tetap kuat. Dalam menghadapi tantangan dan dinamika bisnis, PGN melakukan optimalisasi portofolio gas bumi dan LNG, serta koordinasi yang erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

Menurut Fajriyah, menjaga keandalan pasokan gas bumi bagi pelanggan adalah prioritas utama. PGN menerapkan pengelolaan volume yang adaptif serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan pasokan energi.

Strategi mitigasi risiko dan efisiensi biaya juga menjadi fokus PGN dalam menjaga stabilitas. Dengan langkah disiplin dalam pengelolaan keuangan, PGN berusaha untuk menghadapi berbagai tantangan di industri energi yang terus berubah.

Inisiatif Keberlanjutan dan Transisi Energi oleh PGN

PGN tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen pada aspek keberlanjutan. Hingga akhir September 2025, perusahaan telah merealisasikan dekarbonisasi sebesar 28.387 tCO2eq, yang didapat dari efisiensi energi melalui penggunaan gas fuel pada generator.

Penerapan strategi mitigasi risiko dan keberlanjutan menunjukkan bahwa PGN serius dalam memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Hal ini menjadi bagian dari nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada pemangku kepentingan.

Dengan segala langkah-langkah tersebut, diharapkan PGN dapat berada pada posisi yang kuat dalam industri energi, sembari menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pihak yang terlibat. Upaya ini sangat penting untuk mendukung transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih dan efisien.

Jakarta saat ini menghadapi dinamika yang menarik di pasar modal. PT. Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. (PJHB) disiapkan untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, menawarkan sebanyak 480.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per lembar, yang setara dengan 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam proses Initial Public Offering (IPO) ini.

Harga yang ditawarkan kepada masyarakat berada dalam kisaran Rp310 hingga Rp330 per saham. Dengan demikian, perusahaan ini dapat mengumpulkan dana maksimal sebesar Rp158.400.000.000 untuk menunjang usahanya.

Selain itu, PJHB juga akan menerbitkan 240.000.000 Waran Seri I yang memberikan peluang bagi pemegang saham baru untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan. Waran ini menjadi insentif bagi yang berpartisipasi dalam IPO ini.

Detail Penawaran Saham dan Waran yang Diberikan untuk Pemegang Saham

Waran Seri I tersebut akan diberikan gratis kepada setiap pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang dua saham yang ditawarkan berhak mendapatkan satu Waran Seri I yang dapat diubah menjadi satu saham perusahaan pada harga pelaksanaan Rp330.

Waran ini mulai dapat dilaksanakan enam bulan setelah penerbitan, yaitu dari tanggal 4 Mei 2026 hingga 4 November 2026. Potensi hasil dari pelaksanaan Waran Seri I ini diperkirakan mencapai Rp79.200.000.000, yang tentunya akan bermanfaat bagi perusahaan.

Untuk memfasilitasi aksi korporasi ini, PJHB menunjuk PT. Pilarmas Investindo Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjalankan proses IPO dengan transparansi dan efisiensi.

Komitmen Perusahaan dalam Menggunakan Dana IPO untuk Pertumbuhan

Seluruh dana yang diperoleh dari IPO ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, direncanakan untuk belanja modal dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan tiga unit armada kapal baru jenis Landing Craft Tank (LCT) yang akan memperkuat lini operasional perseroan.

Selain itu, dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I juga akan diinvestasikan untuk modal kerja perusahaan. Ini mencakup biaya operasional seperti pengadaan solar untuk bahan bakar kapal serta biaya perawatan kapal yang ada agar tetap dalam kondisi optimal.

Dengan langkah ini, PJHB menunjukkan keseriusannya dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kapabilitas operasionalnya di sektor pelayaran. Perusahaan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan masyarakat yang berpartisipasi dalam IPO ini.

Jadwal Penting yang Perlu Diketahui dalam Proses IPO

Berikut adalah jadwal penting yang perlu diperhatikan dalam rangkaian proses IPO ini. Masa penawaran awal akan berlangsung dari 22 hingga 27 Oktober 2025, diikuti dengan tanggal efektif pada 29 Oktober 2025 untuk melanjutkan kepada masa penawaran umum yang akan berlangsung dari 30 Oktober hingga 3 November 2025.

Setelah itu, penjatahan akan dilaksanakan pada 3 November 2025, di mana distribusi saham dan Waran Seri I akan dilakukan pada 4 November 2025. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada hari yang sama, memastikan bahwa transaksi dapat segera dimulai.

Awal perdagangan Waran Seri I juga direncanakan pada 5 November 2025. Tanggal akhir perdagangan di pasar reguler dan negosiasi diperkirakan akan berlangsung hingga 30 Oktober 2026, sedangkan untuk pasar tunai hingga 3 November 2026, menciptakan peluang bagi para investor untuk berpartisipasi lebih lanjut.