Tag RUPSLB

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang telah diselenggarakan pada Rabu, 7 Januari 2025, keputusan penting diambil untuk memperkuat jajaran komisaris perseroan. Salah satu hasil dari rapat tersebut adalah pengangkatan Didyk Choiroel sebagai komisaris baru, yang diharapkan dapat membawa perspektif baru bagi perusahaan.

RUPSLB ini tidak hanya berfokus pada pengangkatan komisaris, melainkan juga pada perubahan anggaran dasar perseroan dan pemberian kewenangan kepada pihak tertentu untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026. Keputusan ini merupakan langkah strategis BTN dalam memperkuat tata kelola perusahaan di tengah dinamika industri perbankan.

Dalam konteks ini, perubahan anggaran dasar dilakukan seiring diterbitkannya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025 yang mengharuskan setiap badan usaha milik negara untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan regulasi terbaru. Hal ini menunjukkan komitmen BTN untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan makro, kinerja BTN hingga akhir 2025 tetap solid dengan total aset yang meningkat mencapai Rp 510 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kredit serta dana pihak ketiga yang tetap sehat, menjadikan BTN mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Saat menguraikan strategi jangka panjang, Nixon menyatakan bahwa penyesuaian di jajaran pengurus adalah upaya BTN untuk tetap adaptif terhadap kebutuhan industri perbankan yang selalu berubah. Proses ini juga bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi dan mempercepat keputusan strategis yang diperlukan untuk transformasi bisnis yang lebih efektif.

Pentingnya Perubahan Anggaran Dasar dalam Tata Kelola BUMN

Perubahan anggaran dasar BTN berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai bank negara, BTN wajib mengikuti ketentuan ini, dan salah satunya adalah dari surat Kepala BP BUMN yang berisi instruksi untuk penyesuaian tersebut.

Setiap perusahaan diharapkan mampu melakukan adaptasi terhadap regulasi, agar tetap menjalankan fungsinya secara optimal. Penyesuaian ini tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga mencakup seluruh aspek tata kelola perusahaan.

Di era digitalisasi ini, anggaran dasar yang fleksibel sangat penting untuk mengakomodasi teknologi baru dan strategi bisnis yang sedang berkembang. Selain itu, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.

Oleh karena itu, proses perubahan anggaran dasar BTN menjadi bagian dari upaya proaktif dalam mengantisipasi perkembangan di masa depan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, BTN dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang, termasuk kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Strategi BTN dalam Meningkatkan Kinerja di Tengah Persaingan

Nixon juga menyoroti bahwa peningkatan kinerja BTN tidak lepas dari strategi perusahaan yang terus dikembangkan. Dalam menghadapi tantangan pasar, BTN menjalankan pendekatan yang berfokus pada pertumbuhan dan inovasi di sektor perbankan.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah meningkatkan sinergi antar-fungsi dalam organisasi. Dengan begitu, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran, mendukung upaya transformasi bisnis yang lebih responsive terhadap kebutuhan pasar.

Dengan penambahan komisaris baru seperti Didyk Choiroel, BTN berharap dapat memanfaatkan pengalaman dan keahliannya dalam merumuskan strategi yang lebih baik. Komposisi pengurus yang bervariasi diharapkan mampu menambah perspektif baru dalam menjalankan misi perseroan.

Seiring dengan penerapan strategi tersebut, BTN juga berfokus pada pengembangan produk dan layanan perbankan yang inovatif. Dalam hal ini, perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien, serta memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Reformasi Struktur Pengurus dan Implementasi RKAP

Selain penambahan komisaris, RUPSLB juga membahas pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil sejalan dengan rencana perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang.

Dalam konteks ini, RKAP yang disusun setiap tahunnya akan menjadi panduan bagi BTN dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Proses ini memastikan bahwa semua rencana operasional dan keuangan selaras dengan visi perusahaan.

Dari sini, terlihat komitmen BTN untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk keberlanjutan bisnisnya. Dengan adanya struktur pengurus yang tepat dan RKAP yang strategis, BTN dapat melangkah maju dengan lebih percaya diri.

Dalam proses adaptasi ini, BTN menunjukkan kemampuan untuk bertransformasi dan meningkatkan daya saing di tengah pasar yang serba cepat. Keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini menjadi batu loncatan untuk menjawab tantangan masa depan.

Peran Komite Pengawas dalam Mitigasi Risiko dan Peningkatan Kinerja

Perubahan dalam jajaran pengurus BTN juga mencakup penambahan pengawas yang bertugas untuk memastikan semua program berjalan dengan baik. Komite ini berperan penting dalam mitigasi risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan.

Setiap keputusan yang dihasilkan oleh komisaris dan direksi akan melalui pemantauan ketat untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Dengan cara ini, BTN berupaya untuk menjaga reputasi dan kinerjanya.

Keberadaan komite pengawas menjadi lembaga yang tak kalah penting dalam struktur BTN. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan di tengah perkembangan industri yang cepat.

Selain itu, dalam menghadapi dinamika pasar, BTN berkomitmen untuk tetap transparan dalam setiap langkah yang diambil. Hal ini bertujuan agar semua pemangku kepentingan memiliki kepercayaan terhadap keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan.

Dalam langkah strategis untuk memperkuat posisi di industri perbankan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. baru-baru ini mengangkat Didyk Choiroel sebagai anggota dewan komisaris baru. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2026, menandai perubahan signifikan dalam struktur governance di bank tersebut.

Penambahan anggota dewan komisaris ini tidak menggantikan posisi yang telah ada, melainkan menjadi elemen baru yang diharapkan dapat membawa perspektif fresh dan inovatif. Langkah ini seharusnya memberikan dampak positif bagi arah kebijakan bank ke depan.

Pada rapat yang sebelumnya dijadwalkan untuk tanggal 22 Desember 2025, terdapat agenda penting lainnya yang turut dibahas. Salah satunya adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang perlu dilakukan demi mematuhi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang baru disahkan.

Perubahan ini mencerminkan kebutuhan perusahaan untuk beradaptasi dengan kebijakan hukum yang terus berkembang. Manajemen BTN juga mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas pengambilan keputusan adalah salah satu tujuan utama dari agenda ini.

Pentingnya Pergantian dan Penambahan Komisaris di BTN

Pergantian serta penambahan anggota dewan komisaris merupakan langkah vital untuk menjaga keberlanjutan dan kemajuan perusahaan. Dalam konteks ini, Didyk Choiroel diharapkan bisa membawa pengalaman dan wawasan baru ke dalam rapat-rapat dewan.

Hal ini akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, latar belakang Didyk diharapkan bisa memberikan pendekatan yang lebih terintegrasi terhadap kebijakan perbankan yang berfokus pada sektor perumahan.

Dengan adanya anggota baru di dewan komisaris, BTN bisa lebih fleksibel dan adaptif dalam menyikapi tantangan di industri perbankan. Penambahan ini juga menandakan komitmen perusahaan untuk selalu berinovasi dan meningkatkan layanan kepada nasabah.

Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di level manajemen tinggi adalah langkah strategis dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Keberagaman dalam pengalaman manajerial bisa memperkaya diskusi dan menghasilkan solusi yang lebih baik.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham yang Krusial

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi momen penting dalam menentukan arah kebijakan perusahaan ke depan. Dengan adanya agenda perubahan Anggaran Dasar, BTN menjaga keselarasan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang terbaru.

Agenda ini tidak hanya sekadar formalitas tetapi merupakan langkah mendasar untuk memperkuat fondasi hukum dan struktur organisasi perusahaan. Ketentuan Undang-Undang yang baru menuntut perusahaan untuk memperbarui dokumen dan prosedur internal agar tetap sesuai dengan regulasi yang ada.

Permohonan pendelegasian kewenangan untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan juga menjadi poin utama dalam rapat tersebut. Dengan mewakili pemegang saham seri A, BUMN berupaya untuk streamline proses pengambilan keputusan yang lebih efisien.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil akan lebih responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan nasabah. Efektivitas dalam pengambilan keputusan sangat krusial di tengah tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan.

Konteks Perubahan dalam Disiplin Keuangan BUMN

Perubahan yang dialami oleh BTN merupakan bagian dari tren yang lebih luas dalam disiplin keuangan BUMN. Keberadaan undang-undang yang lebih ketat memberikan dorongan bagi perusahaan untuk lebih transparan dan akuntabel.

Seluruh perubahan ini dilakukan dalam rangka mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik. Publik dan pemegang saham semakin menuntut transparansi dalam setiap aktifitas bisnis yang dilakukan oleh BUMN.

Selain itu, ada harapan yang tinggi agar perusahaan dapat memimpin dalam hal inovasi dan pelayanan di sektor perbankan. Sektor perbankan yang sehat akan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Untuk itu, BTN perlu memanfaatkan setiap perubahan untuk meningkatkan daya saing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh manajemen saat ini.

Kesimpulan akan Perubahan di Internal BTN

Pergeseran yang dilakukan oleh BTN melalui pengangkatan Didyk Choiroel dan perubahan struktur organisasi mencerminkan suatu inovasi yang diperlukan. Dengan adanya hal ini, diharapkan BTN dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan yang ada di luar serta memperkuat posisinya di pasar.

Keputusan yang diambil dalam RUPSLB ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk senantiasa memperbaiki kualitas layanan dan governance. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, BTN bisa menjaga kepercayaan nasabah dan pemegang saham.

Oleh karena itu, pemangku kepentingan akan terus memantau perkembangan ini, berharap agar BTN tetap menjadi salah satu yang terdepan di sektor perbankan Indonesia. Perubahan ini bukanlah akhir, tetapi merupakan langkah penting menuju era baru pelayanan perbankan yang lebih baik.

Dengan segala pembaruan yang diterapkan, BTN tetap optimis dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Sumber daya manusia yang mumpuni dan struktur organisasi yang adaptif adalah kunci untuk meraih kesuksesan di masa mendatang.

Setiap perubahan dalam struktur organisasi sebuah perusahaan dapat mempengaruhi dinamika dan arah strategisnya. Pada Rabu, tanggal 7 Januari 2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengubah beberapa aspek penting dalam kelola perusahaan. Rapat ini diadakan di Menara BTN, Jakarta Pusat, dan juga akan dilakukan secara elektronik melalui platform modern.

RUPSLB ini sebelumnya dijadwalkan pada 22 Desember 2025, namun diundur dengan tambahan agenda yang signifikan. Salah satu perubahan paling utama yang akan dibahas adalah amandemen Anggaran Dasar, yang diperlukan untuk mematuhi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 16 Tahun 2025.

Dalam konteks ini, manajemen BTN mengingatkan bahwa penting bagi Badan Usaha Milik Negara untuk segera menyesuaikan Anggaran Dasar dengan peraturan yang baru. Hal ini menunjukkan bagaimana regulasi pemerintah dapat mempengaruhi struktur dan jalannya sebuah perusahaan besar.

RUPSLB juga akan mengusulkan pendelegasian kewenangan dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026 kepada pemegang saham. Usulan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keputusan strategis yang akan diambil di masa mendatang.

Agenda tambahan yang diusulkan oleh pemegang saham lainnya mencakup perubahan dalam susunan jabatan direksi dan dewan komisaris. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar saat ini.

Pemegang saham yang berhak untuk berpartisipasi dalam RUPSLB adalah mereka yang terdaftar pada daftar pemilih pada 15 Desember 2025. Ini menunjukkan upaya untuk memastikan transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai bank milik negara sudah menyelenggarakan RUPSLB dengan beberapa perubahan signifikan dalam susunan pengurus mereka. Perubahan ini tidak hanya membawa dampak internal tetapi juga merefleksikan adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan pasar yang terus berubah.

Rapat RUPSLB yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada Desember lalu, telah menyelesaikan perubahan secara substansial dengan mengganti beberapa posisi penting di jajaran direksi. Hal ini juga terjadi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang melakukan penyesuaian di tingkat komisaris.

Pentingnya Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang peranan penting di dalam sebuah perusahaan berstatus publik. Melalui forum ini, para pemegang saham berkesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan suara terhadap kebijakan strategis yang akan dijalankan perusahaan. Ini adalah salah satu bentuk demokrasi dalam pengelolaan perusahaan yang melibatkan semua pihak berkepentingan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS berpengaruh langsung pada arah dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, transparansi dalam pelaksanaan rapat adalah hal yang harus dijaga, sehingga semua pemegang saham merasa terlibat dan memiliki hak suara yang sama.

Melalui RUPS, pemegang saham juga dapat mengevaluasi kinerja manajemen. Hal ini dilakukan dengan melaporkan pencapaian yang telah diraih dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun lalu. Dengan cara ini, pemegang saham bisa membuat keputusan yang lebih informasi terkait masa depan perusahaan.

Pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam perusahaan juga ditekankan dalam RUPS. Pemilik saham berhak untuk mengetahui siapa saja yang akan memimpin perusahaan dan bagaimana struktur kepemimpinan tersebut dapat mempengaruhi strategi jangka panjang.

Tantangan yang Dihadapi BUMN dalam Perubahan Struktur

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering dihadapkan pada berbagai tantangan saat melakukan perubahan struktur. Salah satu tantangan terbesar adalah memenuhi persyaratan hukum yang terus berkembang. Dengan adanya Undang-Undang BUMN yang baru, semua BUMN perlu melakukan penyesuaian agar tetap dalam bingkai hukum.

Di samping itu, perubahan pada struktur organisasi juga dapat memicu resistensi dari dalam. Karyawan dan manajemen mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut, sehingga komunikasi yang jelas menjadi sangat penting. Semua pihak harus memahami alasan di balik perubahan agar dapat beradaptasi dengan baik.

Pengelolaan sumber daya manusia juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki tim yang mumpuni dan siap menghadapi pergeseran. Pelatihan dan pengembangan menjadi langkah krusial yang harus diambil untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

Tantangan lainnya adalah memastikan kualitas pelayanan tidak terganggu selama proses perubahan. BUMN harus tetap fokus pada kepuasan pelanggan dan keyakinan pemegang saham bahwa perusahaan tetap berkomitmen dalam memberikan nilai yang maksimal.

Dampak Positif dari Perubahan pada Badan Usaha Milik Negara

Meski banyak tantangan, perubahan struktur di dalam BUMN juga dapat membawa dampak positif yang signifikan. Dengan mengikuti regulasi terbaru, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas di mata pemangku kepentingan. Ini merupakan sinyal positif bagi investor dan pelanggan yang ingin memastikan bahwa perusahaan menggunakan praktik yang baik.

Perubahan dalam kepemimpinan dan struktur organisasi juga dapat memberi peluang bagi inovasi. Dengan wajah baru dalam manajemen, ide-ide segar bisa muncul yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Inovasi adalah kunci dalam mempertahankan daya saing di industri yang terus berubah.

Di samping itu, perubahan juga memberi kesempatan untuk merevisi strategi jangka panjang. Dengan mengkaji ulang apa yang telah dilakukan sebelumnya, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merumuskan rencana baru yang lebih efektif.

Dampak positif lain dari RUPSLB dan perubahan ini adalah meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pemegang saham. Dengan menanggapi masukan dan kebutuhan pemegang saham, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis.

Pengumuman mengenai perubahan status PT Bank Syariah Indonesia Tbk. menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengejutkan berbagai pihak. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 22 Desember 2025.

Langkah ini merupakan hasil kesepakatan dari semua pemegang saham yang berpartisipasi dalam rapat tersebut. Salah satu fokus utama dari rapat itu adalah untuk merubah anggaran dasar bank agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemilikan saham Seri A Dwiwarna oleh negara menjadi salah satu alasan utama mengapa bank ini tergolong dalam kategori BUMN. Dengan menaati ketentuan Pasal 94 UU BUMN, Bank Syariah Indonesia wajib beradaptasi dengan regulasi yang ada agar efisiensi serta transparansi tetap terjaga.

Perubahan Nama yang Penting untuk Bank Syariah Indonesia

Nama bank mengalami penyesuaian menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah untuk memperkuat identitas sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki basis milik negara.

Penataan ini membawa BSI sebagai anggota himpunan bank BUMN yang lebih luas. Kini, BSI berdiri sejajar dengan empat institusi lainnya yang dikenal sebagai Himbara.

Kehadiran BSI di lingkungan perbankan nasional diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor keuangan syariah. Konsolidasi ini juga menjadi pondasi yang kuat untuk berkembang lebih jauh ke depan.

Keputusan Penting dalam RUPSLB dan Dampaknya

Salah satu keputusan signifikan yang diambil dalam RUPSLB adalah persetujuan pendelegasian kewenangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hal ini memberikan keleluasaan bagi Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengawasi rencana keuangan yang bersifat strategis.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, Direksi berkewajiban untuk menyusun RKAP tahunan yang harus mendapatkan persetujuan RUPS. Proses ini tidak hanya melibatkan Direksi, tetapi juga Dewan Komisaris, yang bertugas menelaah dan mengevaluasi rencana tersebut.

Keputusan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan bank. Dengan adanya pendelegasian ini, BSI dapat lebih lincah dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan nasabah.

Prospek dan Harapan untuk Masa Depan BSI

Dengan status barunya sebagai BUMN, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah. Hal ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi BSI di pasar perbankan Indonesia yang semakin kompetitif.

Proses transisi ini tidak hanya akan memengaruhi internal bank, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi seluruh stakeholder dan masyarakat luas. Keberadaan BSI sebagai bank syariah yang dikelola oleh negara diharapkan bisa memperkuat sektor ekonomi syariah secara keseluruhan.

Kemampuan BSI dalam menjawab berbagai tantangan keuangan di masa depan akan menjadi cerminan dari strategi yang dipilih saat ini. Seiring waktu, bank ini diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan inovatif bagi nasabah.

Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan ketika PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengubah susunan jajaran komisaris. Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Zaini diangkat menjadi komisaris utama yang baru, menggantikan posisi Kuswiyoto yang sebelumnya menjabat. Keputusan ini mencerminkan dinamika manajemen yang terus berkembang di dalam perusahaan.

Selain Zulkifli, M. Rudy Salahuddin Ramto juga ditunjuk sebagai wakil komisaris utama, menggantikan Zainudin Amali. Pemegang saham juga memutuskan untuk mengangkat B. Bintoro Kunto Pardewo sebagai komisaris independen. Perombakan ini menjadi tanda penting bagi arah strategis Bank Mandiri ke depan.

Namun, meskipun ada perubahan di jajaran komisaris, RUPSLB kali ini tidak membawa dampak pada susunan direksi. Dengan hasil tersebut, susunan terbaru dari komisaris dan direksi Bank Mandiri dapat digambarkan dalam struktur berikut.

Perubahan dalam Susunan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri

Seiring dengan pemilihan komisaris utama dan wakilnya, susunan komisaris Bank Mandiri kini dipimpin oleh Zulkifli Zaini. Di samping itu, ada juga wakil komisaris utama dan sejumlah komisaris independen yang bertugas menjaga integritas dan transparansi. Pengangkatan B. Bintoro Kunto Pardewo sebagai komisaris independen sangat penting untuk menguatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Susunan komisaris terbaru juga mencakup tujuh sosok lainnya yang masing-masing memiliki pengalaman di bidang terkait. Mereka diharapkan dapat memberikan pandangan dan kontribusi yang konstruktif dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya tim yang kuat di jajaran komisaris, Bank Mandiri semakin siap menjawab tantangan yang ada.

Dalam konteks yang lebih luas, perubahan ini juga menandai komitmen Bank Mandiri untuk mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, para pemegang saham memiliki harapan yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dari manajemen perusahaan. Ini adalah langkah positif untuk memperkuat kepercayaan pasar terhadap Bank Mandiri.

Agenda Penting dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Ada beberapa agenda penting yang dibahas dalam RUPSLB, salah satunya adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini relevan dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 yang mengatur perubahan dalam tata kelola badan usaha milik negara. Dengan ini, Bank Mandiri berusaha untuk tetap berada dalam kerangka hukum yang sesuai dan terkini.

Agenda lain yang tak kalah penting adalah pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Langkah ini diambil sejalan dengan ketentuan tata kelola BUMN dan mempertimbangkan kondisi kesehatan Bank Mandiri yang saat ini berada pada peringkat idAAA/Stable.

Peningkatan kualitas tata kelola menjadi fokus utama di RUPSLB ini. Dengan kesehatan yang sangat baik, Bank Mandiri siap untuk memperluas rencana bisnisnya ke depan, dengan kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan di pasar. Semua langkah yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan pengembangan perusahaan.

Strategi Masa Depan Bank Mandiri di Era Modern

Bank Mandiri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi persaingan di dunia perbankan yang semakin sengit. Transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah.

Selain itu, penguatan sektor perbankan juga dilihat dari inovasi produk dan layanan. Fokus pada segmen pasar yang lebih luas akan menciptakan peluang baru bagi Bank Mandiri untuk meningkatkan daya saing. Dengan pendekatan yang komprehensif, Bank Mandiri bertujuan untuk mencapai posisi terdepan di industri perbankan Indonesia.

Keberhasilan dari semua strategi ini tentunya bergantung pada soliditas tim manajemen yang ada. Dengan adanya pejabat baru di jajaran komisaris, diharapkan visi dan misi perusahaan dapat diimplementasikan lebih efektif. Investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kunci agar Bank Mandiri tetap relevan di masa depan.

Proyeksi Pertumbuhan Bank Mandiri setelah RUPSLB

Setelah RUPSLB, harapan besar mengemuka mengenai proyeksi pertumbuhan Bank Mandiri di tahun-tahun mendatang. Dengan kepemimpinan baru di jajaran komisaris, nasabah dan investor berharap akan ada lebih banyak inovasi dan layanan yang memuaskan. Keberlanjutan pertumbuhan sangat penting untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator kunci yang menjadi perhatian adalah peningkatan pangsa pasar dan profitabilitas. Dalam kondisi yang kompetitif, Bank Mandiri harus dapat menunjukkan menjanjikan dalam kinerja keuangannya. Rencana ekspansi dan diversifikasi produk juga merupakannya bagian dari strategi untuk mencapainya.

Melalui semua langkah ini, Bank Mandiri berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan nasabah. Dengan pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif, perusahaan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjawab tantangan yang ada di industri perbankan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk baru saja dilaksanakan, dan telah terjadi perubahan besar dalam jajaran komisaris bank ini. Zulkifli Zaini kini menjabat sebagai komisaris utama, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Kuswiyoto. Perubahan ini mencerminkan upaya Bank Mandiri untuk meningkatkan kinerja dan kepemimpinannya di pasar perbankan.

Di samping Zulkifli, M. Rudy Salahuddin Ramto telah dilantik sebagai wakil komisaris utama dengan tujuan membawa perspektif baru dalam manajemen. Untuk memastikan keberagaman dalam pengawasan, B. Bintoro Kunto Pardewo juga diangkat sebagai komisaris independen, menambah kekuatan tim komisaris yang ada saat ini.

Dalam RUPSLB ini, pihak bank memilih untuk tidak membuat perubahan dalam struktur direksi. Hal ini menunjukkan stabilitas dalam kepemimpinan eksekutif yang ada dan keberlanjutan strategi yang sudah ditetapkan. Berikut adalah susunan terbaru komisaris dan direksi Bank Mandiri berdasarkan RUPSLB yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 2025:

Struktur Komisaris Terbaru di Bank Mandiri

Bank Mandiri kini memiliki komposisi komisaris yang diperbarui, di mana Zulkifli Zaini berfungsi sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. M. Rudy Salahuddin Ramto berperan sebagai Wakil Komisaris Utama yang diharapkan dapat memperkuat bidang pengawasan. Selain dua figur tersebut, terdapat juga komisaris independen lainnya seperti B. Bintoro Kunto Pardewo yang memberikan suara netral dalam berbagai keputusan.

Ini diikuti oleh Luky Alfirman, Yuliot, dan Muhammad Yusuf Ateh yang melengkapi jajaran komisaris. Mereka diharapkan dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih strategis dan berorientasi pada masa depan. Mia Amiati juga ditetapkan sebagai komisaris independen, melengkapi komposisi tersebut agar lebih beragam.

Dengan adanya struktur komisaris baru ini, Bank Mandiri berharap akan mampu menjawab tantangan yang ada di industri perbankan yang semakin kompleks. Keberadaan dua komisaris independen diharapkan dapat membawa perspektif yang lebih obyektif pada proses pengambilan keputusan yang menjadi kunci dalam pengelolaan risiko dan perencanaan strategis.

Susunan Direksi yang Stabil untuk Keberlangsungan Bisnis

Bank Mandiri mempertahankan stabilitas dalam komposisi direksinya, dengan Riduan tetap menjabat sebagai Direktur Utama. Ia memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola operasi bank dan diharapkan dapat meneruskan visi misi yang telah menarik minat banyak nasabah. Selain itu, Henry Panjaitan ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama, memberikan dukungan kepada Riduan dalam tugas kepemimpinannya.

Beralih ke posisi yang lebih teknis, Timothy Utama terus membawahi departemen Operations, sementara Sunarto Xie menjabat sebagai Direktur Information Technology. Keberadaan tim direksi yang kuat dan berpengalaman sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan nasabah sekaligus menarik investasi baru.

Direktur lain seperti Eka Fitria, Danis Subyantoro, dan Totok Priyambodo memberikan kontribusi penting dalam pengawasan sumber daya manusia, manajemen risiko, dan perbankan komersial. Peran mereka sangat penting untuk menghadapi dinamika yang ada di industri perbankan dan mengoptimalkan layanan kepada nasabah.

Perubahan Anggaran Dasar Sebagai Respons terhadap Regulasi

RUPSLB juga mencakup agenda mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini penting mengingat adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 yang membawa sejumlah perubahan untuk Badan Usaha Milik Negara. Penerapan regulasi baru ini tentu memerlukan penyesuaian strategi yang tepat oleh Bank Mandiri agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda ini menunjukkan komitmen Bank Mandiri terhadap tata kelola yang baik dan transparansi bersama semua pemegang saham. Dengan melakukan perubahan ini, Bank Mandiri berusaha untuk meningkatkan keberlanjutan dan kinerjanya dalam jangka panjang. Keberagaman agenda yang dibahas diharapkan mendukung tujuan perusahaan dan kesejahteraan nasabah.

Selanjutnya, agenda kedua berkaitan dengan pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Melalui langkah ini, bank berupaya untuk lebih responsif terhadap situasi pasar yang dinamis dan memperkuat posisinya di industri perbankan, di tengah peringkat kesehatan bank yang berada di level idAAA/Stable.

Kegiatan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. baru saja dilaksanakan dengan beberapa perubahan penting di jajaran komisaris. Salah satu yang paling mencolok adalah pengangkatan Zulkifli Zaini sebagai komisaris utama yang menggantikan posisi sebelumnya yang diisi oleh Kuswiyoto.

Selain itu, M. Rudy Salahuddin Ramto mulai menjabat sebagai wakil komisaris utama, menggantikan Zainudin Amali. Perubahan ini menjadi langkah strategis dalam struktur kepemimpinan bank tersebut, menunjukkan komitmen untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

Dalam RUPSLB kali ini, Bank Mandiri tidak melakukan perombakan pada posisi direksi, sehingga susunan direksi dan komisaris tetap stabil. Berikut adalah daftar terbaru dari jajaran komisaris dan direksi yang telah ditetapkan dalam RUPSLB yang berlangsung pada 19 Desember 2025:

Komisaris

Komisaris Utama/Independen: Zulkifli Zaini
⁠Wakil Komisaris Utama: M. Rudy Salahuddin Ramto
⁠Komisaris Independen: B. Bintoro Kunto Pardewo
⁠Komisaris: Luky Alfirman
⁠Komisaris: Yuliot
⁠Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh
⁠Komisaris Independen: Mia Amiati

Direksi

Direktur Utama: Riduan
⁠Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan
⁠Direktur Operations: Timothy Utama
⁠Direktur Information Technology: Sunarto Xie*
⁠Direktur Human Capital & Compliance : Eka Fitria
⁠Direktur Risk Management: Danis Subyantoro
⁠Direktor Commercial Banking: Totok Priyambodo
⁠Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi
⁠Direktur Consumer Banking: Saptari
⁠Direktur Network & Retail Funding : Jan Winston Tambunan
⁠Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi
⁠Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini

Dalam RUPSLB kali ini, terdapat beberapa perubahan penting lainnya yang dibahas. Salah satunya adalah beberapa perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan sejalan dengan berlaku Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Agenda lainnya adalah pendelegasian kewenangan untuk persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Hal ini didasari oleh ketentuan tata kelola yang berlaku untuk BUMN, dengan merujuk pada tingkat kesehatan Bank Mandiri yang memperoleh peringkat idAAA/Stable, menunjukkan bahwa bank ini sangat sehat dan mampu mengelola operasionalnya dengan baik.

RUPSLB Sebagai Pintu Menuju Inovasi dan Perubahan

Rapat ini tidak hanya sekadar forum untuk penunjukan kepemimpinan, tetapi juga sebagai momentum pengambilan keputusan strategis. Salah satu aspek yang dicermati adalah pentingnya inovasi dalam konteks pengelolaan perbankan yang dinamis.

Bank Mandiri berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan pada posisi komisaris dan direksi diharapkan dapat mendukung visi tersebut.

Implementasi strategi yang baik dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan RUPSLB sebagai langkah awal dalam menjalankan rencana kerja yang lebih ambisius.

Menjaga Kesehatan Bank Melalui Tata Kelola yang Baik

Salah satu poin penting yang selalu ditekankan dalam RUPSLB adalah pentingnya tata kelola yang baik dalam perusahaan. Sebab, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama yang harus ditegakkan agar pengambilan keputusan dapat berjalan dengan efektif.

Peringkat kesehatan bank yang sangat baik tidak hanya mencerminkan praktik manajemen risiko yang unggul, tetapi juga menunjukkan kredibilitas di mata para investor dan nasabah. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dalam rapat ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga, tetapi juga meningkatkan reputasi Bank Mandiri di industri perbankan.

Semua strategi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Dalam dunia yang semakin kompetitif, hal tersebut menjadi sangat vital untuk keberlanjutan bisnis.

Menyongsong Masa Depan dengan Inovasi dan Teknologi

Pergeseran menuju digitalisasi menjadi sebuah keharusan bagi institusi keuangan di era modern ini. Bank Mandiri tidak mau ketinggalan dan terus berinvestasi dalam teknologi serta inovasi untuk memenuhi ekspektasi nasabah.

Dengan adanya direktur khusus yang mengurusi Information Technology, bank ini menjamin bahwa semua sistem yang ada selalu dalam kondisi terbaik. Inovasi yang berkelanjutan dapat menjadi daya tarik bagi nasabah untuk memilih layanan yang ditawarkan.

Ke depan, sejumlah inisiatif baru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dapat menjadi bagian dari agenda kerja. Tahapan-tahapan ini diharapkan mampu meningkatkan interaktivitas dan pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan perbankan.

Jakarta, pada hari Rabu yang lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau yang lebih dikenal sebagai BRI, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Pusat BRI di Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, di mana ada beberapa agenda penting yang dibahas, termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pendelegasian kewenangan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

Dalam RUPSLB tersebut, di agenda pertama, para pemegang saham sepakat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Salah satu alasan utama dari perubahan ini adalah penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbaru.

Perubahan Anggaran Dasar ini juga selaras dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Konglomerasi Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa BRI berkomitmen untuk terus mengikuti praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

RAPAT JUMWANG MENETAPKAN KEWENANGAN PENGELUARAN TAHUN 2026

Agenda kedua dalam RUPSLB ini adalah pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui RKAP Perseroan tahun 2026. Dalam pendelegasian ini, perlu ada persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak sebelum keputusan diambil. Ini adalah langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan adanya pendelegasian ini, diharapkan proses pengelolaan keuangan dan operasional BRI dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap perubahan yang mungkin terjadi di pasar. Ini sejalan dengan visi BRI untuk menjadi salah satu bank terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Sementara itu, agenda ketiga menyajikan perubahan susunan pengurus Perseroan. Hal ini penting agar struktur manajemen dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang. Susunan pengurus yang baru diharapkan mampu membawa inovasi dan kreatif dalam menjalankan operasional perusahaan.

DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS BARU BRI

Susunan baru Direksi dan Komisaris BRI telah diumumkan, antara lain Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama. Selain itu, terdapat juga Parman Nataatmadja yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, serta beberapa komisaris lainnya yang mengisi posisi penting.

Di jajaran Direksi, Hery Gunardi ditetapkan sebagai Direktur Utama, dengan Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama. Kehadiran para pemimpin ini diharapkan mampu mendorong kinerja Perusahaan ke arah yang lebih baik.

Direktur-direktur lainnya yang terpilih mencakup Kepala Unit Micro, Commercial Banking, serta Treasury and International Banking, yang semuanya memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan BRI di masa mendatang.

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BRIL SEPANJANG TAHUN 2025

Hery Gunardi selaku Direktur Utama BRI mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan hingga akhir tahun menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan kredit dan pembiayaan diperkirakan akan berada dalam target yang telah ditentukan, meskipun harus memperhatikan kondisi makroekonomi yang berfluktuasi.

Dari data yang didapat, tercatat bahwa total aset BRI saat ini mencapai Rp2.123 triliun, dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di angka 6,26% secara tahunan. Ini merupakan hasil dari strategi pengelolaan risiko yang cermat dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dari sisi pendanaan, BRI juga menunjukkan kinerja yang baik dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.475 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 8,25% year on year. Mayoritas sumber dana ini berasal dari giro dan tabungan, yang memberikan keuntungan dari segi biaya dana yang lebih efisien.

INDIKATOR KESEHATAN ASSET BRIL

Kualitas aset juga menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 3,1%. Ini adalah indikasi bahwa BRI sangat berhati-hati dalam mengelola risiko kredit, terutama di tengah dinamika perekonomian yang tidak menentu.

Adanya NPL Coverage yang mencapai 183,1% menunjukkan komitmen BRI dalam mempertahankan kualitas aset. Dengan ini, BRI berupaya untuk memastikan bahwa seluruh portofolio kredit dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Rasio Current Account and Saving Account (CASA) juga menunjukkan bahwa struktur DPK akan tetap didominasi oleh dana murah, yang penting untuk mendukung efisiensi biaya keuangan perusahaan. Semua indikator ini menggambarkan kesiapan BRI untuk tumbuh dan beradaptasi dengan tantangan yang ada.

Pekan lalu, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam rapat tersebut, satu keputusan signifikan telah diambil, yaitu pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu yang akan menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Keputusan ini diambil setelah menjelang berakhirnya masa jabatan Suminto, komisaris sebelumnya, yang telah diberi amanat baru sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Tindakan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga stabilitas dan pengembangan di sektor perbankan.

Dalam pernyataannya, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menggarisbawahi bahwa pengukuhan pemberhentian Suminto disepakati di RUPSLB ini. Hal tersebut mencerminkan pentingnya regenerasi dan penguatan kepemimpinan dalam struktur organisasi di lingkungan BNI.

Pentingnya Rotasi Kepemimpinan dalam Bank Negara Indonesia

Proses rotasi kepemimpinan di dalam perusahaan, terutama di sektor perbankan, sangat krusial untuk pengembangan yang berkelanjutan. Dengan mengganti sejumlah posisi penting, perusahaan dapat menghadirkan perspektif baru dan inovasi yang mendukung pertumbuhan.

Komisaris baru, Febrio Nathan Kacaribu, membawa pengalaman dan keahlian dari posisinya sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal di Kementerian Keuangan. Ini merupakan kombinasi yang strategis antara sektor publik dan perbankan.

Dengan latar belakang yang kuat di bidang ekonomi, diharapkan Janji Kacaribu dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan dan kebijakan perusahaan ke depan. Hal ini menjadi harapan besar bagi para pemegang saham dan stakeholder BNI di masa depan.

Perubahan Anggaran Dasar sebagai Respons Regulasi Terbaru

Salah satu keputusan penting dalam RUPSLB adalah persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini berkaitan dengan penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional yang sesuai dengan regulasi terbaru.

Badan Pengaturan BUMN mengusulkan perubahan ini sebagai langkah untuk memastikan BNI dapat beradaptasi dengan amanat yang muncul dari Undang-Undang BUMN yang terbaru. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam struktur organisasi.

Perubahan ini bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk Tahun Mendatang

Dalam agenda RUPSLB, terdapat keputusan terkait pendelegasian kewenangan mengenai penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses perencanaan dan kesiapan operasional perusahaan.

Persetujuan RKAP penting agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar menjelang tahun fiscal yang baru. Ini juga berfungsi untuk memastikan semua rencana strategis dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Putrama menyatakan bahwa keputusan ini bagian dari upaya memperkuat perencanaan keberlanjutan operasional. Dengan pengesahan RKAP, manajemen perusahaan menjadi lebih tangkas dalam menghadapi tantangan yang ada di pasar.

Pemenuhan Ketentuan Regulator dan Persiapan Keberlanjutan

Kegiatan pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026. Ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan ketentuan regulator serta penguatan perencanaan untuk kelangsungan operasional BNI.

Dokumen Recovery Plan menjadi sangat vital dalam menjaga kesehatan keuangan dan operasional perusahaan di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk tetap berpegang pada regulasi dan menjaga stabilitas keuangan.

Dengan adanya pengkinian ini, diharapkan BNI dapat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan risiko dan tantangan yang dapat muncul di pasar. Ini kali kedua pemegang saham memberikan perhatian serius terhadap rencana keberlanjutan yang proaktif.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah melakukan perubahan signifikan dalam jajaran dewan direksi dan komisarisnya. Pergantian ini bertujuan untuk mendukung visi dan strategi perusahaan di tengah perkembangan industri yang cepat.

Perubahan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan baru-baru ini. Dalam rapat tersebut, dua nama baru diperkenalkan: Budi Satria Dharma Purba sebagai direktur baru dan Rofikoh Rokhim sebagai komisaris independen.

Budi Satria, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di Telin, anak perusahaan Telkom yang fokus pada bisnis internasional, kini mengambil alih posisi Honesti Basyir. Sementara itu, Rofikoh menggantikan posisi Yohannes Surya yang telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Rincian Perubahan dalam Direksi dan Komisaris Telkom

Perubahan di jajaran direksi dan komisaris ini tidak hanya menandai awal baru bagi perusahaan, tetapi juga menunjukkan komitmen Telkom dalam meningkatkan kinerja dan daya saing. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam terhadap kebutuhan perusahaan ke depan.

Budi Satria, yang kini menjabat sebagai Direktur Wholesale & International Services, diharapkan mampu membawa inovasi dan meningkatkan layanan Telkom di pasar internasional. Dengan latar belakangnya yang kuat dalam industri ini, kontribusinya sangat diharapkan.

Rofikoh Rokhim, yang memiliki pengalaman sebagai akademisi dan pernah menjabat di berbagai posisi strategis, diyakini dapat memberikan perspektif baru dalam kepengurusan. Dengan keahliannya dalam ekonomi dan bisnis, Rofikoh juga memiliki visi yang sejalan dengan tujuan Telkom untuk tumbuh lebih agresif.

Dampak Pergantian ini Terhadap Strategi Perusahaan

Perubahan dalam jajaran manajemen sering kali menjadi momentum bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi dan revitalisasi strategi. Dalam konteks Telkom, pergantian tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan di era digital saat ini.

Peningkatan layanan wholesale dan internasional menjadi fokus utama dengan munculnya sosok Budi Satria. Kombinasi antara pengalaman di Telin dan pemahaman mendalam tentang pasar yang kompetitif menjadi aset berharga bagi Telkom ke depan.

Rofikoh Rokhim sebagai komisaris independen akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh direktur selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Perannya penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Profil Jajaran Direksi dan Komisaris Terbaru Telkom

Dalam rangka memperkenalkan perubahan ini, penting untuk melihat lebih dekat siapa saja yang kini mengisi jajaran komisaris dan direksi Telkom. Nama-nama ini bukanlah orang baru dalam industri, melainkan individu yang telah memiliki jejak rekam terpercaya.

Direktur Utama Dian Siswarini tetap memegang kendali strategis perusahaan. Dengan keterampilan manajerial dan pemahaman mendalam tentang dinamika industri, ia memimpin tim manajemen dalam mengimplementasikan visi perusahaan.

Para komisaris yang baru juga memiliki latar belakang yang kuat. Angga Raka Prabowo sebagai komisaris utama dan bintang lainnya seperti Rizal Mallarangeng serta Ossy Darmawan menjadikan jajaran ini beragam dan kaya akan pengalaman. Ini penting untuk menciptakan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.