Tag RUPSLB

Pengumuman mengenai perubahan status PT Bank Syariah Indonesia Tbk. menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengejutkan berbagai pihak. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 22 Desember 2025.

Langkah ini merupakan hasil kesepakatan dari semua pemegang saham yang berpartisipasi dalam rapat tersebut. Salah satu fokus utama dari rapat itu adalah untuk merubah anggaran dasar bank agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemilikan saham Seri A Dwiwarna oleh negara menjadi salah satu alasan utama mengapa bank ini tergolong dalam kategori BUMN. Dengan menaati ketentuan Pasal 94 UU BUMN, Bank Syariah Indonesia wajib beradaptasi dengan regulasi yang ada agar efisiensi serta transparansi tetap terjaga.

Perubahan Nama yang Penting untuk Bank Syariah Indonesia

Nama bank mengalami penyesuaian menjadi PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah untuk memperkuat identitas sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki basis milik negara.

Penataan ini membawa BSI sebagai anggota himpunan bank BUMN yang lebih luas. Kini, BSI berdiri sejajar dengan empat institusi lainnya yang dikenal sebagai Himbara.

Kehadiran BSI di lingkungan perbankan nasional diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor keuangan syariah. Konsolidasi ini juga menjadi pondasi yang kuat untuk berkembang lebih jauh ke depan.

Keputusan Penting dalam RUPSLB dan Dampaknya

Salah satu keputusan signifikan yang diambil dalam RUPSLB adalah persetujuan pendelegasian kewenangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hal ini memberikan keleluasaan bagi Dewan Komisaris dalam menyusun dan mengawasi rencana keuangan yang bersifat strategis.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, Direksi berkewajiban untuk menyusun RKAP tahunan yang harus mendapatkan persetujuan RUPS. Proses ini tidak hanya melibatkan Direksi, tetapi juga Dewan Komisaris, yang bertugas menelaah dan mengevaluasi rencana tersebut.

Keputusan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan bank. Dengan adanya pendelegasian ini, BSI dapat lebih lincah dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan nasabah.

Prospek dan Harapan untuk Masa Depan BSI

Dengan status barunya sebagai BUMN, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah. Hal ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi BSI di pasar perbankan Indonesia yang semakin kompetitif.

Proses transisi ini tidak hanya akan memengaruhi internal bank, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi seluruh stakeholder dan masyarakat luas. Keberadaan BSI sebagai bank syariah yang dikelola oleh negara diharapkan bisa memperkuat sektor ekonomi syariah secara keseluruhan.

Kemampuan BSI dalam menjawab berbagai tantangan keuangan di masa depan akan menjadi cerminan dari strategi yang dipilih saat ini. Seiring waktu, bank ini diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan inovatif bagi nasabah.

Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan ketika PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang mengubah susunan jajaran komisaris. Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Zaini diangkat menjadi komisaris utama yang baru, menggantikan posisi Kuswiyoto yang sebelumnya menjabat. Keputusan ini mencerminkan dinamika manajemen yang terus berkembang di dalam perusahaan.

Selain Zulkifli, M. Rudy Salahuddin Ramto juga ditunjuk sebagai wakil komisaris utama, menggantikan Zainudin Amali. Pemegang saham juga memutuskan untuk mengangkat B. Bintoro Kunto Pardewo sebagai komisaris independen. Perombakan ini menjadi tanda penting bagi arah strategis Bank Mandiri ke depan.

Namun, meskipun ada perubahan di jajaran komisaris, RUPSLB kali ini tidak membawa dampak pada susunan direksi. Dengan hasil tersebut, susunan terbaru dari komisaris dan direksi Bank Mandiri dapat digambarkan dalam struktur berikut.

Perubahan dalam Susunan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri

Seiring dengan pemilihan komisaris utama dan wakilnya, susunan komisaris Bank Mandiri kini dipimpin oleh Zulkifli Zaini. Di samping itu, ada juga wakil komisaris utama dan sejumlah komisaris independen yang bertugas menjaga integritas dan transparansi. Pengangkatan B. Bintoro Kunto Pardewo sebagai komisaris independen sangat penting untuk menguatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Susunan komisaris terbaru juga mencakup tujuh sosok lainnya yang masing-masing memiliki pengalaman di bidang terkait. Mereka diharapkan dapat memberikan pandangan dan kontribusi yang konstruktif dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya tim yang kuat di jajaran komisaris, Bank Mandiri semakin siap menjawab tantangan yang ada.

Dalam konteks yang lebih luas, perubahan ini juga menandai komitmen Bank Mandiri untuk mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, para pemegang saham memiliki harapan yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dari manajemen perusahaan. Ini adalah langkah positif untuk memperkuat kepercayaan pasar terhadap Bank Mandiri.

Agenda Penting dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Ada beberapa agenda penting yang dibahas dalam RUPSLB, salah satunya adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini relevan dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 yang mengatur perubahan dalam tata kelola badan usaha milik negara. Dengan ini, Bank Mandiri berusaha untuk tetap berada dalam kerangka hukum yang sesuai dan terkini.

Agenda lain yang tak kalah penting adalah pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Langkah ini diambil sejalan dengan ketentuan tata kelola BUMN dan mempertimbangkan kondisi kesehatan Bank Mandiri yang saat ini berada pada peringkat idAAA/Stable.

Peningkatan kualitas tata kelola menjadi fokus utama di RUPSLB ini. Dengan kesehatan yang sangat baik, Bank Mandiri siap untuk memperluas rencana bisnisnya ke depan, dengan kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan di pasar. Semua langkah yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan pengembangan perusahaan.

Strategi Masa Depan Bank Mandiri di Era Modern

Bank Mandiri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi persaingan di dunia perbankan yang semakin sengit. Transformasi digital menjadi salah satu pilar utama dalam rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah.

Selain itu, penguatan sektor perbankan juga dilihat dari inovasi produk dan layanan. Fokus pada segmen pasar yang lebih luas akan menciptakan peluang baru bagi Bank Mandiri untuk meningkatkan daya saing. Dengan pendekatan yang komprehensif, Bank Mandiri bertujuan untuk mencapai posisi terdepan di industri perbankan Indonesia.

Keberhasilan dari semua strategi ini tentunya bergantung pada soliditas tim manajemen yang ada. Dengan adanya pejabat baru di jajaran komisaris, diharapkan visi dan misi perusahaan dapat diimplementasikan lebih efektif. Investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kunci agar Bank Mandiri tetap relevan di masa depan.

Proyeksi Pertumbuhan Bank Mandiri setelah RUPSLB

Setelah RUPSLB, harapan besar mengemuka mengenai proyeksi pertumbuhan Bank Mandiri di tahun-tahun mendatang. Dengan kepemimpinan baru di jajaran komisaris, nasabah dan investor berharap akan ada lebih banyak inovasi dan layanan yang memuaskan. Keberlanjutan pertumbuhan sangat penting untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator kunci yang menjadi perhatian adalah peningkatan pangsa pasar dan profitabilitas. Dalam kondisi yang kompetitif, Bank Mandiri harus dapat menunjukkan menjanjikan dalam kinerja keuangannya. Rencana ekspansi dan diversifikasi produk juga merupakannya bagian dari strategi untuk mencapainya.

Melalui semua langkah ini, Bank Mandiri berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan nasabah. Dengan pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif, perusahaan diharapkan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjawab tantangan yang ada di industri perbankan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk baru saja dilaksanakan, dan telah terjadi perubahan besar dalam jajaran komisaris bank ini. Zulkifli Zaini kini menjabat sebagai komisaris utama, menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Kuswiyoto. Perubahan ini mencerminkan upaya Bank Mandiri untuk meningkatkan kinerja dan kepemimpinannya di pasar perbankan.

Di samping Zulkifli, M. Rudy Salahuddin Ramto telah dilantik sebagai wakil komisaris utama dengan tujuan membawa perspektif baru dalam manajemen. Untuk memastikan keberagaman dalam pengawasan, B. Bintoro Kunto Pardewo juga diangkat sebagai komisaris independen, menambah kekuatan tim komisaris yang ada saat ini.

Dalam RUPSLB ini, pihak bank memilih untuk tidak membuat perubahan dalam struktur direksi. Hal ini menunjukkan stabilitas dalam kepemimpinan eksekutif yang ada dan keberlanjutan strategi yang sudah ditetapkan. Berikut adalah susunan terbaru komisaris dan direksi Bank Mandiri berdasarkan RUPSLB yang berlangsung pada tanggal 19 Desember 2025:

Struktur Komisaris Terbaru di Bank Mandiri

Bank Mandiri kini memiliki komposisi komisaris yang diperbarui, di mana Zulkifli Zaini berfungsi sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. M. Rudy Salahuddin Ramto berperan sebagai Wakil Komisaris Utama yang diharapkan dapat memperkuat bidang pengawasan. Selain dua figur tersebut, terdapat juga komisaris independen lainnya seperti B. Bintoro Kunto Pardewo yang memberikan suara netral dalam berbagai keputusan.

Ini diikuti oleh Luky Alfirman, Yuliot, dan Muhammad Yusuf Ateh yang melengkapi jajaran komisaris. Mereka diharapkan dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih strategis dan berorientasi pada masa depan. Mia Amiati juga ditetapkan sebagai komisaris independen, melengkapi komposisi tersebut agar lebih beragam.

Dengan adanya struktur komisaris baru ini, Bank Mandiri berharap akan mampu menjawab tantangan yang ada di industri perbankan yang semakin kompleks. Keberadaan dua komisaris independen diharapkan dapat membawa perspektif yang lebih obyektif pada proses pengambilan keputusan yang menjadi kunci dalam pengelolaan risiko dan perencanaan strategis.

Susunan Direksi yang Stabil untuk Keberlangsungan Bisnis

Bank Mandiri mempertahankan stabilitas dalam komposisi direksinya, dengan Riduan tetap menjabat sebagai Direktur Utama. Ia memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola operasi bank dan diharapkan dapat meneruskan visi misi yang telah menarik minat banyak nasabah. Selain itu, Henry Panjaitan ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama, memberikan dukungan kepada Riduan dalam tugas kepemimpinannya.

Beralih ke posisi yang lebih teknis, Timothy Utama terus membawahi departemen Operations, sementara Sunarto Xie menjabat sebagai Direktur Information Technology. Keberadaan tim direksi yang kuat dan berpengalaman sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan nasabah sekaligus menarik investasi baru.

Direktur lain seperti Eka Fitria, Danis Subyantoro, dan Totok Priyambodo memberikan kontribusi penting dalam pengawasan sumber daya manusia, manajemen risiko, dan perbankan komersial. Peran mereka sangat penting untuk menghadapi dinamika yang ada di industri perbankan dan mengoptimalkan layanan kepada nasabah.

Perubahan Anggaran Dasar Sebagai Respons terhadap Regulasi

RUPSLB juga mencakup agenda mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini penting mengingat adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 yang membawa sejumlah perubahan untuk Badan Usaha Milik Negara. Penerapan regulasi baru ini tentu memerlukan penyesuaian strategi yang tepat oleh Bank Mandiri agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda ini menunjukkan komitmen Bank Mandiri terhadap tata kelola yang baik dan transparansi bersama semua pemegang saham. Dengan melakukan perubahan ini, Bank Mandiri berusaha untuk meningkatkan keberlanjutan dan kinerjanya dalam jangka panjang. Keberagaman agenda yang dibahas diharapkan mendukung tujuan perusahaan dan kesejahteraan nasabah.

Selanjutnya, agenda kedua berkaitan dengan pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Melalui langkah ini, bank berupaya untuk lebih responsif terhadap situasi pasar yang dinamis dan memperkuat posisinya di industri perbankan, di tengah peringkat kesehatan bank yang berada di level idAAA/Stable.

Kegiatan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. baru saja dilaksanakan dengan beberapa perubahan penting di jajaran komisaris. Salah satu yang paling mencolok adalah pengangkatan Zulkifli Zaini sebagai komisaris utama yang menggantikan posisi sebelumnya yang diisi oleh Kuswiyoto.

Selain itu, M. Rudy Salahuddin Ramto mulai menjabat sebagai wakil komisaris utama, menggantikan Zainudin Amali. Perubahan ini menjadi langkah strategis dalam struktur kepemimpinan bank tersebut, menunjukkan komitmen untuk memperkuat tata kelola perusahaan.

Dalam RUPSLB kali ini, Bank Mandiri tidak melakukan perombakan pada posisi direksi, sehingga susunan direksi dan komisaris tetap stabil. Berikut adalah daftar terbaru dari jajaran komisaris dan direksi yang telah ditetapkan dalam RUPSLB yang berlangsung pada 19 Desember 2025:

Komisaris

Komisaris Utama/Independen: Zulkifli Zaini
⁠Wakil Komisaris Utama: M. Rudy Salahuddin Ramto
⁠Komisaris Independen: B. Bintoro Kunto Pardewo
⁠Komisaris: Luky Alfirman
⁠Komisaris: Yuliot
⁠Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh
⁠Komisaris Independen: Mia Amiati

Direksi

Direktur Utama: Riduan
⁠Wakil Direktur Utama: Henry Panjaitan
⁠Direktur Operations: Timothy Utama
⁠Direktur Information Technology: Sunarto Xie*
⁠Direktur Human Capital & Compliance : Eka Fitria
⁠Direktur Risk Management: Danis Subyantoro
⁠Direktor Commercial Banking: Totok Priyambodo
⁠Direktur Corporate Banking: M. Rizaldi
⁠Direktur Consumer Banking: Saptari
⁠Direktur Network & Retail Funding : Jan Winston Tambunan
⁠Direktur Treasury & International Banking: Ari Rizaldi
⁠Direktur Finance & Strategy: Novita Widya Anggraini

Dalam RUPSLB kali ini, terdapat beberapa perubahan penting lainnya yang dibahas. Salah satunya adalah beberapa perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan sejalan dengan berlaku Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.

Agenda lainnya adalah pendelegasian kewenangan untuk persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Hal ini didasari oleh ketentuan tata kelola yang berlaku untuk BUMN, dengan merujuk pada tingkat kesehatan Bank Mandiri yang memperoleh peringkat idAAA/Stable, menunjukkan bahwa bank ini sangat sehat dan mampu mengelola operasionalnya dengan baik.

RUPSLB Sebagai Pintu Menuju Inovasi dan Perubahan

Rapat ini tidak hanya sekadar forum untuk penunjukan kepemimpinan, tetapi juga sebagai momentum pengambilan keputusan strategis. Salah satu aspek yang dicermati adalah pentingnya inovasi dalam konteks pengelolaan perbankan yang dinamis.

Bank Mandiri berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan pada posisi komisaris dan direksi diharapkan dapat mendukung visi tersebut.

Implementasi strategi yang baik dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham serta memfasilitasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini menjadikan RUPSLB sebagai langkah awal dalam menjalankan rencana kerja yang lebih ambisius.

Menjaga Kesehatan Bank Melalui Tata Kelola yang Baik

Salah satu poin penting yang selalu ditekankan dalam RUPSLB adalah pentingnya tata kelola yang baik dalam perusahaan. Sebab, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama yang harus ditegakkan agar pengambilan keputusan dapat berjalan dengan efektif.

Peringkat kesehatan bank yang sangat baik tidak hanya mencerminkan praktik manajemen risiko yang unggul, tetapi juga menunjukkan kredibilitas di mata para investor dan nasabah. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dalam rapat ini dilakukan tidak hanya untuk menjaga, tetapi juga meningkatkan reputasi Bank Mandiri di industri perbankan.

Semua strategi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah. Dalam dunia yang semakin kompetitif, hal tersebut menjadi sangat vital untuk keberlanjutan bisnis.

Menyongsong Masa Depan dengan Inovasi dan Teknologi

Pergeseran menuju digitalisasi menjadi sebuah keharusan bagi institusi keuangan di era modern ini. Bank Mandiri tidak mau ketinggalan dan terus berinvestasi dalam teknologi serta inovasi untuk memenuhi ekspektasi nasabah.

Dengan adanya direktur khusus yang mengurusi Information Technology, bank ini menjamin bahwa semua sistem yang ada selalu dalam kondisi terbaik. Inovasi yang berkelanjutan dapat menjadi daya tarik bagi nasabah untuk memilih layanan yang ditawarkan.

Ke depan, sejumlah inisiatif baru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dapat menjadi bagian dari agenda kerja. Tahapan-tahapan ini diharapkan mampu meningkatkan interaktivitas dan pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan perbankan.

Jakarta, pada hari Rabu yang lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau yang lebih dikenal sebagai BRI, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Pusat BRI di Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, di mana ada beberapa agenda penting yang dibahas, termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pendelegasian kewenangan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

Dalam RUPSLB tersebut, di agenda pertama, para pemegang saham sepakat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Salah satu alasan utama dari perubahan ini adalah penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbaru.

Perubahan Anggaran Dasar ini juga selaras dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Konglomerasi Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa BRI berkomitmen untuk terus mengikuti praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

RAPAT JUMWANG MENETAPKAN KEWENANGAN PENGELUARAN TAHUN 2026

Agenda kedua dalam RUPSLB ini adalah pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui RKAP Perseroan tahun 2026. Dalam pendelegasian ini, perlu ada persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak sebelum keputusan diambil. Ini adalah langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan adanya pendelegasian ini, diharapkan proses pengelolaan keuangan dan operasional BRI dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap perubahan yang mungkin terjadi di pasar. Ini sejalan dengan visi BRI untuk menjadi salah satu bank terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Sementara itu, agenda ketiga menyajikan perubahan susunan pengurus Perseroan. Hal ini penting agar struktur manajemen dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang. Susunan pengurus yang baru diharapkan mampu membawa inovasi dan kreatif dalam menjalankan operasional perusahaan.

DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS BARU BRI

Susunan baru Direksi dan Komisaris BRI telah diumumkan, antara lain Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama. Selain itu, terdapat juga Parman Nataatmadja yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, serta beberapa komisaris lainnya yang mengisi posisi penting.

Di jajaran Direksi, Hery Gunardi ditetapkan sebagai Direktur Utama, dengan Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama. Kehadiran para pemimpin ini diharapkan mampu mendorong kinerja Perusahaan ke arah yang lebih baik.

Direktur-direktur lainnya yang terpilih mencakup Kepala Unit Micro, Commercial Banking, serta Treasury and International Banking, yang semuanya memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan BRI di masa mendatang.

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BRIL SEPANJANG TAHUN 2025

Hery Gunardi selaku Direktur Utama BRI mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan hingga akhir tahun menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan kredit dan pembiayaan diperkirakan akan berada dalam target yang telah ditentukan, meskipun harus memperhatikan kondisi makroekonomi yang berfluktuasi.

Dari data yang didapat, tercatat bahwa total aset BRI saat ini mencapai Rp2.123 triliun, dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di angka 6,26% secara tahunan. Ini merupakan hasil dari strategi pengelolaan risiko yang cermat dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dari sisi pendanaan, BRI juga menunjukkan kinerja yang baik dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.475 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 8,25% year on year. Mayoritas sumber dana ini berasal dari giro dan tabungan, yang memberikan keuntungan dari segi biaya dana yang lebih efisien.

INDIKATOR KESEHATAN ASSET BRIL

Kualitas aset juga menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 3,1%. Ini adalah indikasi bahwa BRI sangat berhati-hati dalam mengelola risiko kredit, terutama di tengah dinamika perekonomian yang tidak menentu.

Adanya NPL Coverage yang mencapai 183,1% menunjukkan komitmen BRI dalam mempertahankan kualitas aset. Dengan ini, BRI berupaya untuk memastikan bahwa seluruh portofolio kredit dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Rasio Current Account and Saving Account (CASA) juga menunjukkan bahwa struktur DPK akan tetap didominasi oleh dana murah, yang penting untuk mendukung efisiensi biaya keuangan perusahaan. Semua indikator ini menggambarkan kesiapan BRI untuk tumbuh dan beradaptasi dengan tantangan yang ada.

Pekan lalu, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam rapat tersebut, satu keputusan signifikan telah diambil, yaitu pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu yang akan menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Keputusan ini diambil setelah menjelang berakhirnya masa jabatan Suminto, komisaris sebelumnya, yang telah diberi amanat baru sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Tindakan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga stabilitas dan pengembangan di sektor perbankan.

Dalam pernyataannya, Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menggarisbawahi bahwa pengukuhan pemberhentian Suminto disepakati di RUPSLB ini. Hal tersebut mencerminkan pentingnya regenerasi dan penguatan kepemimpinan dalam struktur organisasi di lingkungan BNI.

Pentingnya Rotasi Kepemimpinan dalam Bank Negara Indonesia

Proses rotasi kepemimpinan di dalam perusahaan, terutama di sektor perbankan, sangat krusial untuk pengembangan yang berkelanjutan. Dengan mengganti sejumlah posisi penting, perusahaan dapat menghadirkan perspektif baru dan inovasi yang mendukung pertumbuhan.

Komisaris baru, Febrio Nathan Kacaribu, membawa pengalaman dan keahlian dari posisinya sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal di Kementerian Keuangan. Ini merupakan kombinasi yang strategis antara sektor publik dan perbankan.

Dengan latar belakang yang kuat di bidang ekonomi, diharapkan Janji Kacaribu dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan dan kebijakan perusahaan ke depan. Hal ini menjadi harapan besar bagi para pemegang saham dan stakeholder BNI di masa depan.

Perubahan Anggaran Dasar sebagai Respons Regulasi Terbaru

Salah satu keputusan penting dalam RUPSLB adalah persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini berkaitan dengan penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional yang sesuai dengan regulasi terbaru.

Badan Pengaturan BUMN mengusulkan perubahan ini sebagai langkah untuk memastikan BNI dapat beradaptasi dengan amanat yang muncul dari Undang-Undang BUMN yang terbaru. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam struktur organisasi.

Perubahan ini bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk Tahun Mendatang

Dalam agenda RUPSLB, terdapat keputusan terkait pendelegasian kewenangan mengenai penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses perencanaan dan kesiapan operasional perusahaan.

Persetujuan RKAP penting agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar menjelang tahun fiscal yang baru. Ini juga berfungsi untuk memastikan semua rencana strategis dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Putrama menyatakan bahwa keputusan ini bagian dari upaya memperkuat perencanaan keberlanjutan operasional. Dengan pengesahan RKAP, manajemen perusahaan menjadi lebih tangkas dalam menghadapi tantangan yang ada di pasar.

Pemenuhan Ketentuan Regulator dan Persiapan Keberlanjutan

Kegiatan pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026. Ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan ketentuan regulator serta penguatan perencanaan untuk kelangsungan operasional BNI.

Dokumen Recovery Plan menjadi sangat vital dalam menjaga kesehatan keuangan dan operasional perusahaan di masa depan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk tetap berpegang pada regulasi dan menjaga stabilitas keuangan.

Dengan adanya pengkinian ini, diharapkan BNI dapat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan risiko dan tantangan yang dapat muncul di pasar. Ini kali kedua pemegang saham memberikan perhatian serius terhadap rencana keberlanjutan yang proaktif.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah melakukan perubahan signifikan dalam jajaran dewan direksi dan komisarisnya. Pergantian ini bertujuan untuk mendukung visi dan strategi perusahaan di tengah perkembangan industri yang cepat.

Perubahan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan baru-baru ini. Dalam rapat tersebut, dua nama baru diperkenalkan: Budi Satria Dharma Purba sebagai direktur baru dan Rofikoh Rokhim sebagai komisaris independen.

Budi Satria, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di Telin, anak perusahaan Telkom yang fokus pada bisnis internasional, kini mengambil alih posisi Honesti Basyir. Sementara itu, Rofikoh menggantikan posisi Yohannes Surya yang telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Rincian Perubahan dalam Direksi dan Komisaris Telkom

Perubahan di jajaran direksi dan komisaris ini tidak hanya menandai awal baru bagi perusahaan, tetapi juga menunjukkan komitmen Telkom dalam meningkatkan kinerja dan daya saing. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam terhadap kebutuhan perusahaan ke depan.

Budi Satria, yang kini menjabat sebagai Direktur Wholesale & International Services, diharapkan mampu membawa inovasi dan meningkatkan layanan Telkom di pasar internasional. Dengan latar belakangnya yang kuat dalam industri ini, kontribusinya sangat diharapkan.

Rofikoh Rokhim, yang memiliki pengalaman sebagai akademisi dan pernah menjabat di berbagai posisi strategis, diyakini dapat memberikan perspektif baru dalam kepengurusan. Dengan keahliannya dalam ekonomi dan bisnis, Rofikoh juga memiliki visi yang sejalan dengan tujuan Telkom untuk tumbuh lebih agresif.

Dampak Pergantian ini Terhadap Strategi Perusahaan

Perubahan dalam jajaran manajemen sering kali menjadi momentum bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi dan revitalisasi strategi. Dalam konteks Telkom, pergantian tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan di era digital saat ini.

Peningkatan layanan wholesale dan internasional menjadi fokus utama dengan munculnya sosok Budi Satria. Kombinasi antara pengalaman di Telin dan pemahaman mendalam tentang pasar yang kompetitif menjadi aset berharga bagi Telkom ke depan.

Rofikoh Rokhim sebagai komisaris independen akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh direktur selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Perannya penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Profil Jajaran Direksi dan Komisaris Terbaru Telkom

Dalam rangka memperkenalkan perubahan ini, penting untuk melihat lebih dekat siapa saja yang kini mengisi jajaran komisaris dan direksi Telkom. Nama-nama ini bukanlah orang baru dalam industri, melainkan individu yang telah memiliki jejak rekam terpercaya.

Direktur Utama Dian Siswarini tetap memegang kendali strategis perusahaan. Dengan keterampilan manajerial dan pemahaman mendalam tentang dinamika industri, ia memimpin tim manajemen dalam mengimplementasikan visi perusahaan.

Para komisaris yang baru juga memiliki latar belakang yang kuat. Angga Raka Prabowo sebagai komisaris utama dan bintang lainnya seperti Rizal Mallarangeng serta Ossy Darmawan menjadikan jajaran ini beragam dan kaya akan pengalaman. Ini penting untuk menciptakan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Emiten tambang batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), mengumumkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 Desember 2025. Rapat ini akan diadakan di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, dan melibatkan dua agenda penting.

Agenda pertama adalah persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU BUMN. Selain itu, rapat juga akan membahas pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

Rapat ini penting mengingat ada permintaan dari Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara untuk meratifikasi perubahan tersebut. Dengan adanya perubahan ini, struktur dan operasional perusahaan diharapkan dapat lebih sesuai dengan regulasi terkini.

Pentingnya RUPSLB Bagi Perusahaan BUMN

RUPSLB menjadi forum strategis bagi perusahaan BUMN untuk melakukan pembaruan kebijakan manajerial. Melalui rapat ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, yang tentunya melibatkan semua pemegang saham.

Setiap perubahan yang diusulkan dalam rapat ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan ke depan. Dengan pembahasan yang detail, diharapkan setiap pemegang saham dapat memahami posisi dan rencana perusahaan untuk mencapai target jangka panjang.

RUPSLB juga menjadi sarana untuk mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan demikian, transparansi dalam pengambilan keputusan semakin terjaga, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan para investor.

Agenda Utama RUPSLB PTBA di Bulan Desember

Salah satu agenda utama RUPSLB adalah perubahan Anggaran Dasar, yang sesuai dengan ketentuan UU BUMN. Hal ini tidak hanya membuat perusahaan menjadi lebih patuh terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga meningkatkan efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.

Perubahan yang diajukan bertujuan untuk mengakomodasi beberapa aspek baru dalam bisnis. Dengan demikian, PTBA akan lebih siap menghadapi tantangan yang ada di industri, termasuk dalam hal persaingan dan kebijakan pemerintah.

Mata acara kedua adalah pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui RKAP dan RJPP. Ini penting agar keputusan dapat diambil lebih cepat tanpa harus mengandalkan RUPS yang rutin, terutama dalam situasi yang memerlukan ketahanan dan kelincahan perusahaan.

Partisipasi Emiten Lain dalam RUPSLB

PTBA bukan satu-satunya perusahaan yang melakukan RUPSLB di bulan Desember. PT Telkom Indonesia Tbk berencana menggelar RUPSLB pada 12 Desember 2025, yang menunjukkan bahwa banyak perusahaan BUMN memiliki agenda penting di akhir tahun ini.

Di samping itu, PT Wijaya Karya Tbk juga akan melaksanakan RUPSLB pada 15 Desember 2025, diikuti oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk pada 18 Desember. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini aktif melakukan peremajaan struktur dan kebijakan untuk menjaga daya saing.

PT Timah Tbk juga tidak mau ketinggalan, dengan RUPSLB yang dijadwalkan pada 17 Desember. Ini adalah langkah yang bijak untuk memastikan bahwa semua pemegang saham terlibat dalam keputusan krusial yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. yang biasa dikenal sebagai Antam, baru saja mengumumkan rencana mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tahun 2025. Pengumuman ini menjadi sorotan bagi para pemegang saham dan pasar secara keseluruhan, terutama karena agenda yang diangkat selama rapat tersebut akan memengaruhi arah dan strategi perusahaan ke depan.

RUPSLB dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2025, pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Sumba, Hotel Borobudur Jakarta. Seperti yang diungkapkan oleh manajemen, undangan resmi telah disebarkan kepada semua pemegang saham tujuan untuk memastikan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan penting.

Dalam agenda tersebut, terdapat beberapa mata acara yang krusial, termasuk persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan. Agenda lainnya juga memuat pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAP) Tahun 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk periode 2026-2030, serta perubahan pengurus perusahaan.

Pemegang saham yang ingin berpartisipasi dalam RUPSLB dapat hadir secara langsung, secara elektronik, atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk melibatkan pemegang saham dalam setiap langkah yang diambil, meskipun dalam format yang lebih modern dan fleksibel.

Ketika melihat kinerja perusahaan, PT Aneka Tambang mencatat laba bersih yang signifikan hingga kuartal III tahun 2025. Laba bersih mencapai Rp6,61 triliun, yang menunjukkan peningkatan sebesar 197% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam penjualan komoditas yang menjadi andalan perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan dari penjualan komoditas emas, nikel, dan bauksit mencapai Rp72,03 triliun, tumbuh 67% dari kuartal III tahun lalu. Faktor ini turut mendorong capaian laba kotor yang meningkat tajam hingga Rp10,98 triliun, yang mencerminkan pertumbuhan yang luar biasa dalam profitabilitas perusahaan pada tahun ini.

Strategi Bisnis dan Kinerja Keuangan yang Meningkat

Dengan laba usaha yang melonjak 323% menjadi Rp7,89 triliun, Antam membuktikan bahwa strategi bisnis yang diterapkan membuahkan hasil. Hal ini juga sejalan dengan penurunan beban keuangan yang komprehensif, di mana beban keuangan berkurang 41% menjadi Rp103,68 miliar. Penurunan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi utang yang berbunga, di mana keberlanjutan usaha menjadi prioritas utama.

Aset perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan total aset hingga kuartal III mencapai Rp48,07 triliun, naik 17% dari tahun lalu. Pertumbuhan nilai aset ini mencerminkan kekuatan posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan di industri pertambangan.

Di samping itu, equity atau nilai ekuitas perusahaan meningkat menjadi Rp35,20 triliun, tumbuh 16% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp30,38 triliun. Peningkatan ini semakin memperkuat modal perusahaan dan memberikan dasar untuk investasi di masa depan.

Dengan berbagai capaian yang menggembirakan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa Antam sedang berada dalam jalur yang benar. Peningkatan laba bersih per saham dasar juga terlihat, di mana mencapai Rp248,62 per saham, meningkat signifikan sebesar 171% dari tahun lalu. Ini menunjukkan kepercayaan investor yang terus menguat terhadap masa depan perusahaan.

Agenda RUPSLB dan Dampaknya Bagi Perusahaan

Menjadi agenda penting, RUPSLB tidak hanya berfungsi untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, tetapi juga untuk memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar. Dengan melibatkan pemegang saham secara langsung melalui diskusi dan keputusan yang diambil, perusahaan berusaha menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Melalui RUPSLB ini, Dewan Komisaris juga akan mempertimbangkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAP) Tahun 2026. Rencana yang matang dan strategis sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Selain itu, perubahan pengurus perusahaan yang terkadang diperlukan dapat menghadirkan inovasi dan perspektif baru dalam mengelola perusahaan. Dalam dunia yang terus berubah, adaptasi adalah kunci untuk tetap bersaing dan relevan di pasar.

RUPSLB ini juga menjadi kesempatan bagi para pemegang saham untuk menerima informasi terkini mengenai kinerja perusahaan. Dengan adanya akses yang lebih baik terhadap informasi, diharapkan pemegang saham dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait investasi mereka.

Kedepan, Apa yang Diharapkan dari PT Aneka Tambang?

Dari sudut pandang kinerja keuangan, pertumbuhan yang dicatat oleh Antam memberikan prospek positif bagi perusahaan ke depan. Pertumbuhan laba yang signifikan menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan peluang di pasar dengan baik, dan dengan penerapan strategi yang tepat, hasil yang lebih baik bisa dicapai.

Ke depan, perusahaan harus lebih fokus pada inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga daya saing serta memenuhi kebutuhan akan energi yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Inovasi akan memegang peran penting dalam memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.

Di samping itu, perusahaan juga perlu memperkuat pemasaran dan hubungan pelanggan untuk lebih efektif dalam menjangkau pasar. Dengan pendekatan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar dan menciptakan loyalitas di kalangan pelanggan. Sinergi antar departemen juga penting untuk memastikan bahwa segala sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pada akhirnya, RUPSLB tidak hanya menjadi momen bagi PT Aneka Tambang untuk merumuskan langkah ke depan, tetapi juga dapat menjadi tolak ukur bagi investor dalam menilai performa dan potensi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

Jakarta, Indonesia – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pemegang saham melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

RUPSLB direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025, mulai pukul 14.00 WIB, dan akan dilakukan secara daring. Hal ini bertujuan untuk memudahkan partisipasi pemegang saham dari berbagai lokasi.

Mata acara yang akan dibahas dalam RUPSLB ini meliputi rencana perusahaan untuk melakukan pemisahan sebagian bisnis dan aset Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-1). Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar dalam melakukan pengalihan keseluruhan bisnis dan aset tersebut kepada anak perusahaan, PT Telkom Infrastruktur Indonesia.

Pemisahan ini adalah langkah penting untuk memastikan fokus dan efisiensi dalam pengelolaan bisnis broadband. Dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% di PT Telkom Infrastruktur Indonesia, perusahaan berharap proses ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham.

Selain pemisahan bisnis, agenda RUPSLB juga akan mencakup perubahan anggaran dasar perusahaan dan pendelegasian kewenangan untuk persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk adaptasi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya perusahaan ke depan.

Rencana Pemisahan Bisnis dan Aset dalam RUPSLB 2025

Dalam rencana pemisahan ini, perusahaan ingin memastikan bahwa seluruh sumber daya dan aset dapat dikelola dengan lebih baik. Pemisahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan fokus pada layanan dan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Tindakan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Telkom di pasar yang semakin kompetitif.

Manajemen perusahaan melalui keterbukaan informasi menegaskan bahwa langkah ini merupakan persetujuan untuk aksi korporasi berupa pemisahan tidak murni dari sebagian bisnis. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk tetap transparan kepada pemegang saham dan menjaga kepercayaan publik.

Proses pemisahan tidak sepenuhnya memisahkan bisnis, melainkan lebih kepada restrukturisasi untuk mengoptimalkan operasi dan pengelolaan aset. Ini adalah langkah strategis yang diperlukan untuk mempersiapkan pertumbuhan di masa depan serta memenuhi permintaan pasar.

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian kewenangan yang akan disetujui dalam RUPSLB mencakup pengesahan RKAP untuk tahun 2026. Ini memberi Dewan Komisaris otoritas untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam konteks ini, perubahan anggaran dasar juga diperlukan agar lebih selaras dengan tujuan strategis perusahaan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnis yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan daya saing di industri telekomunikasi. Dengan demikian, keputusan ini merupakan bentuk respons perusahaan terhadap dinamika pasar dan tantangan yang dihadapi.

Dalam pertemuan RUPSLB, manajemen perusahaan juga akan menjelaskan tentang pentingnya perubahan ini bagi masa depan perusahaan. Pemegang saham diharapkan dapat memberikan suara untuk keputusan yang dianggap untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Peranan Pusat Data Nasional Sementara dalam Layanan Digital

RUPSLB juga akan membahas rencana untuk menerima penugasan khusus dari pemerintah pusat. Penugasan ini mencakup pelaksanaan penyediaan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) selama masa transisi. Kegiatan ini penting untuk memastikan kelangsungan layanan digital pemerintah di tengah perubahan yang sedang berlangsung.

Pelaksanaan PDNS akan berfokus pada menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan data pemerintah. Dengan adanya rencana ini, perusahaan menunjukkan komitmennya untuk mendukung inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di era digital.

Melalui PDNS, perusahaan diharapkan dapat memperkuat infrastruktur digital yang ada sambil menunggu operasional penuh Pusat Data Nasional (PDN). Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa layanan pemerintah tetap berjalan tanpa gangguan.

Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan yang Dihadirkan dalam RUPSLB

Mata acara terakhir dalam RUPSLB adalah pengumuman perubahan susunan pengurus perusahaan. Perubahan ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk melakukan penyegaran dan meningkatkan efektivitas manajemen. Dengan struktur organisasi yang baru, diharapkan mampu membawa perspektif berbeda dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.

Manajemen juga akan menjelaskan alasan di balik perubahan ini serta harapan yang ingin dicapai. Keberadaan pengurus baru diharapkan dapat memperkuat strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan yang ada di industri telekomunikasi.

Seluruh pemegang saham diundang untuk menghadiri RUPSLB dan memberikan masukan serta suaranya. Proses ini menunjukkan bahwa perusahaan menghargai partisipasi para pemegang saham dalam setiap keputusan penting yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan.