Tag Rencanakan

Jakarta, pasar saham Indonesia kembali menarik perhatian dengan rencana PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) yang akan melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I. Dalam langkah bisnis ini, RISE berencana untuk menerbitkan 1,33 miliar saham baru yang masing-masing memiliki nilai nominal Rp 100.

Manajemen perusahaan mengungkapkan bahwa mereka akan mengajukan rencana tersebut kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 27 November 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperkuat posisi keuangannya di pasar yang semakin kompetitif.

“Kami berencana untuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK setelah RUPSLB mendapatkan persetujuan dari pemegang saham,” kata manajemen dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini menandakan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar yang dinamis.

Pemanfaatan Dana dari Rights Issue untuk Pengembangan Usaha

Rencana penggunaan dana dari pelaksanaan rights issue ini sangat strategis. Setelah mengurangi biaya-biaya terkait, dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan usaha melalui entitas anak, termasuk proyek-proyek penting di beberapa daerah. Ini dapat menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Pengembangan proyek seperti Tanrise City di Bandung, Tanrise City di Sidoarjo, serta Kawasan Industri di Banjarbaru, Kalimantan, menjadi fokus utama. Dengan investasi yang tepat, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan jangka panjang.

Selain pengembangan lahan, dana rights issue juga akan dialokasikan untuk modal kerja dan pelunasan pinjaman bank. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban bunga dan memperkuat struktur finansial RISE secara keseluruhan.

Optimisme Manajemen Terhadap Potensi Pertumbuhan Perusahaan

Manajemen RISE menunjukkan optimisme tinggi terkait pelaksanaan rights issue ini. Mereka percaya bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan dengan memperkuat struktur permodalan. Struktur permodalan yang lebih kuat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pendanaan dan mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Pengurangan rasio pinjaman juga menjadi perhatian penting. Dengan menurunkan beban bunga, perusahaan akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang. Ini adalah strategi penting untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan.

Selain itu, manajemen berharap bahwa dengan melaksanakan rights issue, pemegang saham yang tidak mengambil haknya akan mengalami dilusi kepemilikan. Namun, keuntungan dari pendapatan yang diperoleh akan lebih besar bagi pemegang saham yang berpartisipasi dalam pengembangan perusahaan.

Jadwal dan Proses Rapat Umum Pemegang Saham

Jadwal untuk RUPSLB yang akan dilakukan dalam rangka mendiskusikan rights issue ini telah ditetapkan dengan jelas. Pemberitahuan rencana RUPSLB kepada OJK dilakukan pada 14 Oktober 2025. Ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam memperoleh persetujuan dari pihak berwenang dan pemegang saham.

Pemberitahuan lebih lanjut akan disampaikan di situs resmi BEI dan perusahaan pada 21 Oktober 2025. Keterbukaan informasi juga menjadi prioritas bagi perusahaan untuk memberikan akses informasi yang transparan kepada seluruh pemegang saham.

Tanggal penting lainnya termasuk penentuan pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB pada 4 November 2025. Pelaksanaan RUPSLB sendiri direncanakan pada 27 November 2025, di mana semua rencana akan dipresentasikan kepada pemegang saham.

Dengan pelaksanaan rencana yang matang dan transparan ini, RISE bertujuan untuk menjadi salah satu pemain utama di sektor yang sedang berkembang. Peluang yang ada jika dimanfaatkan dengan baik, akan membawa perusahaan menuju kesuksesan yang lebih besar. Saat ini, saham RISE mengalami kenaikan yang signifikan dan hal ini menjadi indikator positif di mata investor.

Dari awal September sampai saat ini, saham RISE mencatatkan lonjakan lebih dari 600%. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan kepercayaan pasar terhadap potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Investor diharapkan untuk terus memantau perkembangan ini, terutama menjelang RUPSLB yang akan datang.

Per 30 September 2025, konglomerat Hermanto Tanoko tercatat sebagai penerima manfaat akhir dari RISE dengan pengendalian 80,3% melalui PT Tancorp Global Sentosa. Hubungan ini memberikan stabilitas tambahan bagi perusahaan dalam menjalankan rencana ekspansinya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah, sebuah langkah yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Keuangan. Langkah ini diambil setelah dipangkasnya dana bagi hasil (DBH) yang signifikan, mendesak pemerintah daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif demi memastikan kesejahteraan warganya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah adalah opsi yang seharusnya diambil oleh daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat. Inisiatif ini berpotensi menjadi sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.

Kepala daerah diharapkan bisa lebih mandiri dalam mengetuk pintu pasar modal. Dengan pelatihan yang telah diberikan oleh Kementerian Keuangan, diharapkan mereka dapat memahami lebih baik tentang penerbitan surat utang serta cara meyakinkan investor untuk berinvestasi di daerah masing-masing.

Strategi Kreatif untuk Pembiayaan APBD DKI Jakarta

Presiden DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa penyesuaian perlu dilakukan setelah pengurangan dana bagi hasil. APBD yang semula ditetapkan mencapai Rp 95 triliun kini hanya tersisa Rp 79 triliun, membuat pemerintah harus berpikir kreatif untuk menutupi kekurangan tersebut.

Pemerintah DKI Jakarta merencanakan untuk melakukan pembiayaan kreatif, termasuk menerbitkan obligasi daerah sebagai solusi. Pramono menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Selain menerbitkan obligasi, Jakarta juga mempertimbangkan opsi lain seperti Jakarta Collaboration Fund. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendanai proyek-proyek pembangunan vital.

Manfaat dan Tantangan Penerbitan Obligasi Daerah

Penerbitan obligasi daerah menawarkan berbagai manfaat, seperti akses ke sumber pendanaan yang lebih luas. Bahkan, dengan pendekatan yang tepat, pemerintah daerah bisa membiayai proyek besar yang sebelumnya sulit dibiayai karena keterbatasan anggaran.

Namun, ada tantangan yang tak bisa diabaikan, seperti kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola utang. Keterbatasan dalam manajemen keuangan bisa menyebabkan masalah di kemudian hari jika tidak diatasi dengan baik.

Selain itu, tantangan lain juga muncul dari kebutuhan untuk meyakinkan investor. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan prospek yang jelas dan transparan agar investor mau berkomitmen untuk berinvestasi dalam obligasi yang diterbitkan.

Rencana Ke Depan untuk Anggaran DKI Jakarta

Ke depan, pemerintah DKI Jakarta berencana untuk mengevaluasi kembali rencana anggaran dan upaya peningkatan pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat mendukung keberlanjutan fiskal dan pembangunan jangka panjang.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi kedua pihak dan, paling penting, bagi masyarakat Jakarta.

Penting untuk melihat bagaimana kolaborasi ini akan berdampak pada skala besar, tidak hanya untuk DKI Jakarta, tetapi juga untuk daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam hal pembiayaan daerah. Ada harapan bahwa model ini bisa diadopsi oleh daerah lain di Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah merancang strategi untuk memperkuat likuiditas di daerah dengan menempatkan dana di Bank Jatim. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah serta menjawab tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha setempat.

Wakil Gubernur Emil Dardak mengonfirmasi pertemuan dengan Menteri Keuangan dan menyatakan bahwa rencana tersebut telah dibahas sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya tidak hanya menjelaskan kebijakan baru, tetapi juga menerima masukan dari para pelaku ekonomi.

Emil Dardak juga menambahkan bahwa detail tentang jumlah dana yang akan ditempatkan masih dalam tahap pembahasan. Tim dari Sekretaris Daerah dan direktur utama Bank Jatim tengah menggali informasi lebih lanjut untuk kebutuhan ini.

Rencana Strategis untuk Perekonomian Daerah

Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Surabaya untuk menjajaki potensi perekonomian di Jawa Timur. Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama kunjungan, banyak isu strategis dibahas, termasuk cara-cara untuk meningkatkan potensi ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan. Dialog yang konstruktif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi tantangan yang ada.

Partisipasi dari berbagai pihak menjadi kunci untuk menyusun arahan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu, Purbaya dan Emil mendengarkan masukan terkait kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta pelaku usaha.

Pentingnya Bank Jatim dalam Ekosistem Keuangan Daerah

Bank Jatim berperan sebagai lembaga keuangan yang mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi lokal. Menurut Emil, Bank Jatim termasuk dalam kategori bank yang sehat dan memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

Dengan penempatan dana dari Kementerian Keuangan, diharapkan Bank Jatim dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi dalam menggerakkan sektor ekonomi. Emil menekankan pentingnya memiliki bank yang solid agar perekonomian daerah bisa tumbuh lebih baik.

Kondisi kesehatan perbankan yang baik menciptakan kepercayaan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Dukungan dari Pemerintah untuk Pembangunan Regional

Pemerintah pusat memiliki komitmen untuk memperkuat perekonomian daerah melalui berbagai program dan kebijakan. Dukungan keuangan menjadi salah satu jalan untuk memastikan bahwa daerah memiliki cukup likuiditas untuk beroperasi dan berkembang.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah sangat penting. Keterlibatan semua pihak dalam proses ini akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Semua upaya ini menunjukkan bahwa kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat serta pelaku usaha. Purbaya berharap, dengan langkah-langkah strategis tersebut, akan ada peningkatan yang signifikan dalam perekonomian Jawa Timur.

Berkshire Hathaway, yang dipimpin oleh Warren Buffett, baru saja mengumumkan kesepakatan besar dalam industri petrokimia. Pada hari Kamis, mereka mengkonfirmasi bahwa perusahaan telah menyetujui untuk membeli unit petrokimia Occidental Petroleum, OxyChem, dengan nilai transaksi mencapai US$9,7 miliar. Kesepakatan ini menjadi yang terbesar bagi Berkshire setelah 2022, saat mereka membeli perusahaan asuransi Alleghany seharga US$11,6 miliar.

Situasi ini terjadi di tengah kondisi keuangan Berkshire yang sangat kuat, dengan total kas mencapai US$344 miliar, mendekati angka tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Namun, saham Occidental Petroleum mengalami penurunan lebih dari 7% pada hari pengumuman kesepakatan ini, menciptakan ketidakpastian di pasar.

Berkshire telah menjadi pemegang saham utama di Occidental, menguasai 28,2% saham hingga akhir bulan Juni. Warren Buffett, yang berusia 95 tahun, menjelaskan bahwa meskipun perusahaan akan membeli OxyChem, mereka tidak akan mengambil kendali penuh atas perusahaan minyak asal Houston tersebut.

OxyChem sendiri terlibat dalam produksi berbagai bahan kimia, termasuk yang digunakan dalam pengolahan air dan perawatan kesehatan. Menariknya, Occidental berencana menggunakan sekitar US$6,5 miliar dari hasil penjualan untuk melunasi utang, langkah yang diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan mereka di masa mendatang.

Vicki Hollub, CEO Occidental, menyatakan bahwa pengurangan utang dari kesepakatan ini akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memulai kembali program pembelian kembali saham (buyback). Ia menjelaskan bahwa langkah ini menjadi kunci dalam menjalankan transformasi besar yang telah dimulai secara bertahap selama sepuluh tahun terakhir.

“Dengan selesainya pengurangan utang, kami percaya langkah ini akan memberikan kepercayaan lebih bagi pemegang saham,” kata Hollub dalam acara bincang-bincang. Hal ini diharapkan bisa menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi kembali di Occidental.

Dinamisnya Hubungan Berkshire Hathaway dan Occidental Petroleum

Kedekatan Buffett dengan Occidental dimulai sejak 2019, ketika ia berperan dalam mendanai akuisisi Anadarko Petroleum oleh perusahaan tersebut. Buffett mengeluarkan sekitar US$10 miliar dalam bentuk saham preferen dan waran sebagai imbalan atas investasi tersebut. Ini menunjukkan bagaimana keterlibatan Buffett memberikan dampak signifikan pada struktur keuangan Occidental.

Dari segi prospek keuangan, langkah untuk menarik kembali saham preferen Berkshire pada tahun 2029 juga diharapkan bisa meningkatkan cash flow perusahaan. Saat ini, Occidental membayar dividen sebesar 8% atas saham preferen yang dimiliki Berkshire Hathaway, memberikan aliran pendapatan yang stabil.

Greg Abel, yang akan menggantikan Buffett sebagai CEO pada tahun 2026, menyampaikan harapannya untuk menyambut OxyChem sebagai anak perusahaan baru. Ia juga menyiratkan bahwa keberlanjutan keuangan jangka panjang Occidental menjadi fokus utama dalam kesepakatan ini, dengan komitmen yang kuat untuk memperkuat neraca perusahaan.

Kepentingan Jangka Panjang dalam Sektor Petrokimia

Berkshire Hathaway tidak asing dengan dunia kimia, dengan akuisisi terakhir di sektor ini dilakukan pada tahun 2011. Ketika itu, perusahaan membeli Lubrizol dengan nilai mencapai US$10 miliar. Kesepakatan baru ini menunjukkan ketertarikan yang berkelanjutan dalam sektor petrokimia, meskipun di tengah situasi global yang tidak pasti.

Investasi dalam sektor ini juga mencerminkan potensi pertumbuhan jangka panjang. Bahan kimia dan produk petrokimia digunakan dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, dari produk konsumen hingga industri. Hal ini menciptakan peluang bagi Berkshire untuk terus memperluas portofolionya di sektor yang strategis ini.

Dengan Berkshire Hathaway bersiap menyelesaikan kesepakatan ini pada kuartal keempat tahun ini, akan menarik untuk melihat bagaimana pasar dan investor bereaksi. Kesepakatan ini bisa memberikan sinyal positif bagi industri petrokimia, tetapi juga tantangan bagi Occidental untuk mengelola transisi ini dengan baik.

Implikasi Ekonomi dari Kesepakatan ini

Kesepakatan ini bukan hanya bisnis biasa, tetapi juga menciptakan implikasi yang lebih luas bagi perekonomian. Dengan Berkshire berinvestasi di OxyChem, mereka menunjukkan keyakinan terhadap potensi pertumbuhan di industri ini. Ini dapat memicu lebih banyak investasi dari pemain lain di sektor yang sama.

Lebih lanjut, pengurangan beban utang Occidental melalui hasil transaksi ini diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar. Hal ini memberi sinyal kepada investor bahwa Occidental berkomitmen untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka, yang dapat meningkatkan daya tarik saham mereka di masa depan.

Dengan langkah strategis ini, Berkshire tidak hanya memperluas pengaruhnya dalam dunia petrokimia, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang terus berubah. Kesepakatan ini dapat menjadi studi kasus untuk investasi jangka panjang yang cerdas di era yang penuh ketidakpastian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengunjungi kantor pusat BNI dalam rangka inspeksi mendadak, yang menarik perhatian publik dan viral di media sosial. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyaluran kredit oleh bank pelat merah tersebut berjalan sesuai harapan dan tidak menemui kendala.

Purbaya hadir mengenakan seragam resmi Kemenkeu dan tiba di Gedung Graha BNI pada pagi hari. Tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan secara langsung dan berbincang dengan pihak manajemen mengenai proses penyaluran kredit yang sedang berlangsung.

Di Gedung DPR, Purbaya menjelaskan bahwa kunjungannya bukanlah suatu kebetulan, melainkan langkah strategis untuk melakukan pengawasan. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa dana negara yang disimpan di bank digunakan semestinya, tanpa masalah yang dapat merugikan suatu pihak.

Tujuan Inspeksi Mendadak di BNI dan Dampaknya

Purbaya menjelaskan bahwa sebelumnya, ia ingin memastikan proses penyaluran kredit berjalan dengan lancar. Dalam pernyataannya, ia mengisyaratkan bahwa kepatuhan bank terhadap aturan sangat penting agar tidak ada penyimpangan yang bisa merugikan perekonomian nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya juga mencari tahu proyeksi kredit dari bank. Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dana tersebut agar tidak dialihkan untuk membeli dolar AS, yang bisa berdampak pada stabilitas nilai tukar.

Baru-baru ini, pemerintah menyimpan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank Himbara, termasuk BNI, dengan total mencapai Rp 55 triliun. Purbaya menegaskan bahwa dana ini harus dipergunakan secara efektif untuk penyaluran kredit, dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan spekulatif di pasar valuta asing.

Pentingnya Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Pengawasan Perbankan

Purbaya mengungkapkan kekhawatiran terkait pelemahan nilai tukar yang dapat terjadi jika dana-dana tersebut digunakan tidak pada tempatnya. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Ia menjelaskan bahwa Kemenkeu akan secara rutin melakukan pengecekan di berbagai bank lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan dana yang disimpan oleh pemerintah.

“Kami tidak ingin melihat ada bank yang mengalami masalah karena tumbuhnya nilai tukar dolar yang berlebihan,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada terhadap dinamika pasar yang dapat mempengaruhi situasi ekonomi.

Inisiatif Pengawasan yang Lebih Ketat untuk Mendorong Tanggung Jawab Perbankan

Sebagai langkah nyata, Purbaya meminta bank-bank untuk lebih transparan mengenai saldo yang mereka miliki. Pemerintah juga akan mengawasi secara ketat aliran dana, baik yang masuk maupun yang keluar dari bank.

Dengan pengawasan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perbankan yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga reputasi bank dan juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

“Setiap bank harus menyadari pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik,” imbuhnya. Purbaya menekankan bahwa tanggung jawab perbankan bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi juga harus dipegang oleh masing-masing lembaga keuangan.