Tag Purbaya

Menteri Keuangan baru-baru ini menyampaikan penolakan tegas terhadap permintaan penghapusan kewajiban pajak oleh CEO salah satu perusahaan besar. Penolakan ini berlandaskan pada fakta bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mencatatkan keuntungan yang signifikan, sehingga tidak ada alasan untuk memberikan keringanan pajak pada mereka.

Penghapusan pajak yang diminta sebelumnya diperlukan sebelum tahun 2023 dan dianggap tidak sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah. Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dukungan fiskal hanya bisa diberikan pada BUMN yang melakukan restrukturisasi atau langkah korporasi tertentu.

Tindakan BUMN yang sudah meraih keuntungan perlu diimbangi dengan kewajiban pajak mereka. Purbaya menjelaskan bahwa keringanan pajak hanya akan diterapkan pada situasi yang memenuhi seluruh ketentuan peraturan yang berlaku, dengan memberikan batasan waktu tertentu untuk konsolidasi pajak.

Penjelasan Mengenai Penolakan Keringanan Pajak BUMN

Purbaya menolak permohonan keringanan pajak dari Danantara yang melibatkan penghapusan kewajiban pajak. Menurutnya, tidak ada alasan untuk menghilangkan kewajiban tersebut mengingat profit yang sudah diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Ia menyatakan, “Dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan (BUMN)… ya nggak bisa.” Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan keadilan dalam pembayaran pajak, meskipun di sisi lain, mereka juga sadar akan pentingnya mendorong efisiensi melalui insentif pajak untuk aksi korporasi.

Purbaya menambahkan bahwa keringanan pajak dapat diberikan kepada BUMN yang sedang melakukan aksi korporasi, seperti konsolidasi atau restrukturisasi, selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Dengan pendekatan ini, potensial untuk memperbaiki kinerja keuangan dari BUMN bisa lebih maksimal.

Kebijakan Pendukung untuk Aksi Korporasi BUMN dan Peraturan Pajak

Untuk memfasilitasi restrukturisasi yang direncanakan untuk 1.000 BUMN, pemerintah berencana menerbitkan peraturan terbaru terkait pajak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, adanya kebutuhan regulasi yang jelas dan sesuai untuk mendukung langkah-langkah konsolidasi tersebut.

“Restrukturisasi itu butuh regulasi penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan,” ujar Airlangga Hartarto. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang mendukung penggabungan dan akuisisi perusahaan-perusahaan BUMN secara lebih efektif.

Dengan adanya regulasi baru ini, pemerintah berharap dapat menciptakan peluang bagi BUMN untuk berekspansi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Adanya keringanan dalam pajak, diharapkan dapat membuat proses merger dan akuisisi lebih ekonomis dan efisien bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Antisipasi terhadap Regulasi Baru dan Insentif Pajak

Di tengah harapan akan penyelesaian Peraturan Menteri Keuangan pada bulan Desember, optimisme pun dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa insentif pajak yang diusulkan diharapkan dapat berlangsung selama 3-4 tahun ke depan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan, “Pemberian fasilitas perpajakan tersebut tidak akan mengurangi pembayaran pajak dari aksi korporasi.” Hal ini menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal pemerintah dengan kebutuhan perusahaan untuk berkembang.

Dengan regulasi baru, BUMN diprediksi akan bisa beroperasi dengan lebih efisien. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi BUMN itu sendiri tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Jakarta, Indeks harga saham gabungan menunjukkan momentum penguatan yang signifikan pada pembukaan perdagangan. Meskipun nilai tukar Rupiah terjebak pada kisaran yang cukup tinggi, pasar saham tetap optimis dengan kenaikan yang stabil.

Pergerakan IHSG yang menguat ini mencerminkan sentimen positif di kalangan investor. Dalam konteks ini, perhatian tertuju pada pengaruh faktor global dan domestik yang memengaruhi nilai tukar dan pasar saham.

Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dan Rupiah

Indeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan kenaikan pada pembukaan perdagangan, di mana investor menunjukkan kepercayaan yang tinggi. Pergerakan ini menunjukkan ketahanan pasar meskipun tantangan eksternal dan internal masih ada.

Penguatan IHSG ke level 8.640 memberikan indikasi bahwa sentimen pasar sedang positif. Meskipun Rupiah tetap berada di level Rp15.640 per Dolar AS, kinerja IHSG masih mampu memberikan harapan bagi investor.

Dalam hal ini, analis memperkirakan bahwa ketidakpastian ekonomi global akan tetap memengaruhi pergerakan pasar. Namun, dengan struktur pasar yang solid, IHSG kemungkinan akan terus mengalami penguatan sebelum akhir tahun.

Investor disarankan untuk memantau berita dan indikasi ekonomi yang dapat memengaruhi pasar. Antara lain, kebijakan moneter dan data makroekonomi yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, meskipun ada tantangan di luar, IHSG menunjukkan daya tahan yang patut dicatat. Investor perlu tetap waspada namun optimis dalam menghadapi perkembangan selanjutnya.

Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Pasar Saham dan Nilai Tukar

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia berperan penting dalam menentukan arah nilai tukar Rupiah. Kebijakan yang akomodatif diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan tingkat inflasi yang terjaga, kebijakan suku bunga rendah dapat mendorong aktivitas investasi. Hal ini pada gilirannya memberikan dampak positif terhadap kinerja pasar saham.

Investor perlu memahami bahwa keputusan terkait suku bunga dapat memengaruhi ekspektasi pasar. Penyesuaian suku bunga bisa berujung pada perubahan dalam aliran modal baik domestik maupun asing.

Pola pikir industri keuangan saat ini menunjukkan bahwa ketidakpastian global tidak sepenuhnya berdampak negatif. Ketika investor memiliki akses pada informasi yang tepat, mereka bisa menemukan peluang di tengah tantangan yang ada.

Karena itu, kehati-hatian dan analisis mendalam sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan investasi. Memantau perkembangan kebijakan moneter menjadi langkah strategis bagi para investor.

Sentimen Pasar di Akhir Tahun dan Peluang Investasi

Menjelang akhir tahun, sentimen pasar cenderung meningkat seiring dengan prospek positif ekonomi domestik. Banyak investor yang mulai melihat potensi pertumbuhan yang lebih baik di sektor-sektor tertentu.

Peluang investasi yang muncul juga dipengaruhi oleh tren global yang lebih luas. Sejumlah sektor seperti teknologi dan kesehatan tampaknya tetap menjadi fokus utama bagi para investor.

Dengan pemulihan yang berlangsung, investor bisa mempertimbangkan untuk memperbanyak porsi investasi mereka. Sektor-sektor yang tercatat menguat di IHSG dapat menjadi pilihan strategis untuk mendorong keuntungan di tahun depan.

Penting bagi investor untuk tidak hanya bersikap reaktif terhadap informasi pasar. Analisis fundamental dan teknikal yang baik akan membantu dalam mengidentifikasi tren yang berpotensi menguntungkan.

Semua perhatian tertuju pada bagaimana pasar akan bereaksi terhadap data ekonomi yang akan datang. Ini menjadi momen untuk bersiap dan mengambil langkah strategis di waktu yang tepat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkapkan pertemuannya dengan CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang memohon dukungan fiskal dari Kementerian Keuangan. Permohonan ini menjadi topik utama dalam diskusi mereka, yang berlangsung pada Rabu (4/12/2025) kemarin.

Purbaya menegaskan bahwa dukungan fiskal yang diminta oleh Rosan berupa keringanan pajak tidak dapat sepenuhnya dikabulkan. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan fiskal sesuai dengan aturan yang berlaku demi menjaga integritas kebijakan fiskal negara.

“Dia (Rosan) meminta keringanan pajak untuk beberapa perusahaan BUMN. Sebelumnya, sebelum tahun 2023, hal ini mungkin bisa dibahas, tetapi saat ini tidak bisa,” ungkap Purbaya saat ditemui di Gedung DPR pada kesempatan yang sama.

Walaupun Purbaya tidak menyebutkan spesifik perusahaan BUMN yang dimaksud, ia menunjukkan sikap positif terhadap permintaan untuk memberikan keringanan pajak bagi BUMN yang tengah melakukan aksi korporasi. Hal ini dipandang sebagai langkah yang memungkinkan untuk diterapkan dengan pertimbangan matang.

“Saya rasa wajar jika kita memberikan keringanan pajak untuk konsolidasi. Kita akan memberikan waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu, setiap aksi korporasi akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya dengan nada optimis.

Permintaan Keringanan Pajak dari Perusahaan BUMN

Purbaya menjelaskan bahwa permintaan dari Rosan juga mencakup keringanan pajak untuk perusahaan yang berencana melakukan restrukturisasi. Ia meyakini bahwa kebijakan ini dapat membantu memperkuat posisi keuangan perusahaan di pasar.

Pemberian keringanan pajak ini dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing BUMN. Permohonan tersebut merupakan bagian dari langkah proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan yang ada.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa tidak semua permintaan akan dikabulkan. Kementerian Keuangan akan menyaring permohonan yang masuk dengan ketat, hanya memberikan keringanan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Strategi Pajak untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam konteks ini, Purbaya juga menyampaikan pentingnya memiliki strategi pajak yang jelas. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ia menekankan bahwa keringanan pajak bukanlah solusi permanen, melainkan alat untuk membantu perusahaan dalam fase transisi. Terutama bagi BUMN yang berupaya memperbaiki kinerja dan efisiensi mereka melalui aksi korporasi.

Dengan mempertimbangkan konsep zero-sum game dalam pajak, Purbaya memberikan pandangan bahwa semua perusahaan harus merasakan beban pajak yang adil. Ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif.

Pro dan Kontra Keringanan Pajak

Kebijakan keringanan pajak untuk BUMN bisa menuai berbagai tanggapan. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa ini dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam situasi yang sulit. Namun, di sisi lain, banyak juga yang khawatir bahwa keringanan ini bisa disalahartikan sebagai ketidakadilan dalam perlakuan pajak.

Menanggapi hal ini, Purbaya menekankan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan analisis yang mendalam. Ia ingin memastikan bahwa keringanan pajak yang diberikan benar-benar berkontribusi pada peningkatan daya saing dan efisiensi BUMN.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses permohonan keringanan pajak. Ini akan membantu menghindari potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi di masa depan.

Pentingnya Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan

Purbaya merangkum pembicaraannya dengan menekankan perlunya kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa negara tetap bisa memenuhi kebutuhan anggaran sambil mendukung pertumbuhan sektor bisnis.

Ia menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang baik akan tercermin pada kinerja ekonomi yang membaik. Maka dari itu, kolaborasi antara pemerintah dan BUMN sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan disiplin dalam pengelolaan pajak, diharapkan ekonomi nasional dapat tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan inovasi dalam kebijakan fiskal yang lebih baik di masa mendatang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menanggapi isu yang ramai beredar tentang rencananya menarik kembali dana-dana yang hasil penempatan pemerintah ke perbankan. Sejak September 2025, pemerintah telah menempatkan dana sejumlah Rp 276 triliun untuk meningkatkan likuiditas perbankan, khususnya melalui lembaga keuangan yang tergabung dalam Himbara dan BPD.

Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) yang sebelumnya tidak terpakai di rekening pemerintah di Bank Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk menarik dana tersebut, sehingga tidak ada kekhawatiran yang perlu ditimbulkan di sektor perbankan.

“Enggak, emang saya enggak punya duit. Enggak ditarik,” kata Purbaya dengan tegas. Ia menekankan pentingnya dana tersebut untuk menjaga peredaran uang primer yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Strategi Pengelolaan Dana Pemerintah di Perbankan

Purbaya menuturkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mendorong BPD agar mampu menyerap dana yang menganggur. Ia sangat menyayangkan bahwa beberapa BPD, seperti Bank Jatim dan Bank Jateng, mengaku tidak mampu mengelola dana tersebut dengan optimal.

“Katanya tadi maunya begitu. Ketika mau disalurkan enggak mau, enggak mampu katanya. Jadi ketunda dulu,” imbuhnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan pemerintah menuju penguatan kondisi keuangan daerah.

Dari kasus ini, terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kemampuan teknis di tingkat lembaga perbankan. Purbaya menekankan bahwa penting bagi perbankan untuk memanfaatkan dana ini agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya Skema ‘Deposito On Call’ dalam Pengelolaan Dana

Pada saat pertama kali penempatan dana, Purbaya menerapkan skema ‘Deposito On Call’ yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menarik dana kapan saja. Skema ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga perbankan, karena bunga yang diterima lebih rendah dibandingkan suku bunga pasar.

“Bisa, karena on call kan. Ini sama dengan bunga yang kita dapat kalau kita taruh di BI,” ujar Purbaya. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat meraih keuntungan tanpa harus mengalami kerugian yang signifikan.

Purbaya juga menyatakan bahwa meskipun dana bisa ditarik sewaktu-waktu, pemerintah akan melakukan pengelolaan kas dengan baik untuk menghindari ketidakstabilan di sektor perbankan. Ini bertujuan agar perbankan tidak merasa tertekan jika ada penarikan dana secara mendadak.

Manajemen Kas untuk Menghindari Risiko di Sektor Perbankan

Dalam konteks manajemen kas, Purbaya meyakinkan perbankan bahwa kondisi likuiditas pemerintah tetap terjaga. “Jadi enggak usah khawatir,” tambahnya, menanggapi kekhawatiran perbankan terhadap potensi penarikan dana secara besar-besaran.

Kesungguhan Purbaya dalam mengatur kas ini penting untuk menjaga kepercayaan di sektor perbankan. Jika bank-bank merasa aman, maka mereka dapat lebih leluasa dalam menyalurkan kredit ke sektor riil yang membutuhkan.

Dengan adanya dana yang besar di perbankan, diharapkan peredaran uang di masyarakat bisa meningkat. Keberhasilan ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berjalan lebih cepat sesuai rencana pemerintah.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini mengungkapkan komitmennya untuk menarik lebih banyak investor ritel ke dalam pasar saham domestik. Upaya ini menjadi salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi.

Namun, Purbaya menekankan pentingnya melakukan perbaikan sebelum insentif diberikan. Dia menyoroti perlunya pengawasan yang ketat agar tidak ada investor ritel yang terluka akibat praktik ‘saham gorengan’ yang merugikan.

Dalam wawancaranya setelah acara Financial Forum 2025, Purbaya menjelaskan bahwa dia memberikan waktu enam bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan pembenahan. Dia ingin memastikan bahwa pasar saham beroperasi secara transparan dan adil sebelum memberikan insentif fiskal yang diharapkan bisa menambah minat investasi.​

Dia menyatakan, “Kalau kita lihat, dalam enam bulan ini, apakah sudah ada perbaikan? Apakah ada sanksi bagi pelanggar aturan?” Purbaya menegaskan bahwa keputusan akhir akan tergantung pada tindakan nyata yang diambil oleh OJK dan BEI.

Risiko dalam Pasar Saham dan Perlindungan Investor Ritel

Masalah saham gorengan menjadi salah satu perhatian utama dalam pasar modal saat ini. Saham gorengan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan saham yang diperdagangkan secara tidak wajar, seringkali dengan tujuan memanipulasi harga. Praktik ini bisa sangat merugikan investor ritel—terutama mereka yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup.

Purbaya mengakui bahwa memberikan insentif kepada investor ritel dalam kondisi pasar yang tidak stabil bisa berisiko tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki struktur pasar dan sistem pengawasan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar investor merasa aman dan terproteksi.

Melindungi investor ritel adalah hal yang sangat penting bagi keberlanjutan pasar saham. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi yang lebih aman dan menarik bagi masyarakat.

Perbaikan dan Langkah-Langkah Strategis yang Diperlukan

Purbaya juga memaparkan bahwa OJK dan BEI perlu melakukan sejumlah perbaikan dalam mekanisme penyelenggaraan pasar modal. Dia mendorong kedua lembaga tersebut untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memberikan laporan yang lebih jelas kepada publik.

Melalui kebijakan yang transparan, pemerintah ingin memastikan bahwa semua Pemangku Kepentingan memahami dinamika pasar dan potensi risikonya. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan investor terhadap pasar saham.

Program edukasi bagi investor ritel juga diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai investasi saham. Dengan demikian, mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak terjebak dalam praktik manipulasi.

Dampak Positif dari Kebijakan Insentif Fiskal

Jika semua perbaikan diterapkan dengan baik, dampak positif dari kebijakan insentif fiskal ini bisa sangat signifikan. Lebih banyak investor ritel yang berpartisipasi secara aktif di pasar saham akan menciptakan arus dana yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya meyakini bahwa investasi di saham bisa menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, pasar saham bisa menjadi alat yang kuat untuk mengembangkan perekonomian, terutama di tengah ketidakpastian global.

“Perekonomian yang lebih baik akan memicu minat masyarakat untuk berinvestasi,” kata Purbaya. Jika kondisi pasar dapat dibenahi, bukan tidak mungkin banyak investor baru yang akan tertarik untuk memasukinya dengan cara yang lebih aman dan terstruktur.

Dengan semangat perbaikan yang kuat, diharapkan investor ritel akan memiliki banyak peluang untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Ini semua menjadi harapan untuk menciptakan pasar modal yang lebih sehat dan dinamis di Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyaluran kredit perbankan yang menurun per Oktober 2025 menjadi salah satu alasan utama untuk menambah penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia. Dengan langkah ini, Purbaya berharap dapat memberikan dorongan yang signifikan untuk perekonomian nasional yang sedang menghadapi tantangan.

Per November 2025, ia mengungkapkan bahwa dana menganggur pemerintah telah bertambah sebesar Rp 76 triliun, menjadikan total penempatan menjadi Rp 276 triliun. Ini adalah usaha strategis untuk mengatasi masalah penyaluran kredit yang lesu selama beberapa bulan terakhir.

Purbaya juga menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi saat ini, yang terlihat dari penurunan pertumbuhan uang primer atau M0 dari 13% per September menjadi hanya 7% per Oktober 2025. Dengan penurunan ini, ia merasa penting untuk menambah agresivitas dalam penempatan dana guna merangsang kembali aktivitas ekonomi.

Ketika membahas penurunan penyaluran kredit, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, turut memberikan pandangannya. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit baru mencapai 7,36% secara tahunan pada Oktober 2025, mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,7%. Hal ini menunjukkan tren yang perlu diwaspadai lebih lanjut.

Perry menjelaskan bahwa lambatnya pertumbuhan kredit disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan permintaan. Banyak pelaku usaha yang memilih untuk menahan ekspansi, beralih ke pembiayaan internal, dan menghadapi suku bunga yang masih tinggi. Ini menjadi tantangan yang perlu dikelola agar perekonomian tidak terhambat.

Meski suku bunga acuan telah mengalami penurunan 125 basis points sejak awal tahun ini, suku bunga kredit perbankan hanya turun sedikit. Penurunan ini dilihat dari suku bunga yang mencapai 9,00% pada Oktober 2025, menurun dari 9,20% di awal tahun. Perkembangan ini menunjukkan lambatnya respons perbankan terhadap kebijakan moneter yang diambil.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Perbankan

Berbagai faktor internal dan eksternal berkontribusi terhadap penyaluran kredit yang menurun ini. Tingginya risiko kredit pada segmen tertentu, termasuk UMKM, membuat bank lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Ini berdampak langsung pada pertumbuhan kredit yang semakin menurun.

Perry juga mencatat bahwa ada jumlah pinjaman yang belum dicairkan mencapai Rp 2.450,7 triliun, yang merupakan 22,97% dari plafon kredit yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas pembiayaan bank masih memadai, ada ketidakpastian di pasar yang membuat pelaku usaha ragu untuk mengambil pinjaman.

Selain itu, dari sisi penawaran, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) meningkat menjadi 29,47%. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, meningkat sebesar 11,48% secara tahunan pada Oktober 2025. Namun, peningkatan rasio ini tidak diikuti dengan lonjakan permintaan kredit yang signifikan.

Meski kondisi lender di pasar cukup baik, ada tantangan struktural yang harus dihadapi. Dengan persyaratan kredit yang semakin longgar, harapannya adalah agar dapat merangsang pertumbuhan kredit. Namun, di segmen kredit konsumsi dan UMKM, lender harus tetap ekstra hati-hati.

Satu aspek yang sangat menarik adalah bagaimana bank-bank merespons tantangan ini. Meskipun terdapat penurunan yang lambat pada suku bunga kredi, bank masih berupaya untuk memitigasi risiko yang ada dengan meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Proyeksi dan Harapan Untuk Pertumbuhan Kredit di Masa Depan

Perry optimis bahwa pertumbuhan kredit hingga akhir tahun ini akan tetap berada dalam kisaran 8-11%. Ia juga percaya bahwa tantangan yang ada saat ini adalah sesuatu yang dapat dikelola dengan baik oleh semua pihak terkait. Kerjasama antara Bank Indonesia dan Pemerintah menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kredit.

Menjelang tahun 2026, Perry mengharapkan adanya perubahan yang signifikan dalam struktur suku bunga yang ada. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor keuangan, ia yakin pertumbuhan kredit dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dia menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik dan memperbaiki struktur suku bunga di pasar.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pencapaian ini adalah menjangkau segmen-segmen yang belum terlayani dengan baik. Bank harus lebih proaktif dalam mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan kredit di kalangan UMKM dan sektor-sektor lain yang berpotensi.

Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan kondisi ekonomi nasional dapat pulih lebih cepat. Berbagai inisiatif, termasuk penempatan dana pemerintah, diharapkan bisa menjadi stimulus untuk memacu pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) baru-baru ini merilis informasi penting mengenai penyaluran dana pemerintah yang telah mencapai target 100%. Keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen BTN dalam mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia, dan mereka membuka kemungkinan untuk meningkatkan likuiditas melalui penempatan dana lanjutan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa total dana yang ditempatkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp25 triliun telah sepenuhnya disalurkan. Proses penyaluran ini berlangsung lebih cepat dibandingkan batas waktu yang ditetapkan pemerintah, yang pada awalnya adalah akhir Desember 2025.

“Semua dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) telah disalurkan pada November ini dengan jumlah sebesar Rp25 triliun. Kami berharap dapat terus menyerap dana untuk mendukung kredit,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima.

Penyaluran dana oleh Kemenkeu ini sebagian besar digunakan untuk sektor perumahan, melibatkan pengembang dan kredit pemilikan rumah (KPR). Implementasi ini sejalan dengan rencana BTN dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan terkait penyaluran dana.

Dengan selesainya penyaluran dana sebesar Rp25 triliun, Nixon menyatakan bahwa BTN sangat berminat untuk mengajukan permohonan tambahan penempatan dana pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong ekspansi lebih lanjut pada sektor perumahan yang masih berkembang hingga akhir tahun depan.

Peran Penting BTN dalam Pembiayaan Sektor Perumahan

BTN telah lama dikenal sebagai bank yang fokus pada sektor perumahan, dan pencapaian ini semakin menunjukkan komitmen mereka. Dukungan terhadap sektor ini sangat krusial, terutama dalam konteks program pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak.

Selama ini, BTN menjadi mitra utama dalam berbagai proyek pembangunan perumahan. Keberhasilan penyaluran dana ini mencerminkan kemampuan BTN dalam mengelola dan menyalurkan dana dari Kemenkeu secara efektif dan efisien.

Dengan penyaluran yang tepat waktu, BTN mampu membantu pengembang perumahan untuk melanjutkan proyek-proyek mereka. Ini tidak hanya menguntungkan pengembang, tetapi juga masyarakat luas yang menginginkan hunian yang terjangkau.

Terlaksananya penyaluran ini menjadi sinyal positif bagi stakeholder yang beroperasi di industri perumahan. Selain itu, BTN juga menunjukkan adaptabilitas dan responsivitas terhadap perkembangan kebutuhan pasar yang ada.

Sekaligus, keberhasilan dalam menyalurkan dana tersebut mencerminkan strategi BTN yang proaktif dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, serta menegaskan posisi mereka dalam industri perbankan Indonesia.

Strategi BTN dalam Meningkatkan Likuiditas dan Ekspansi Kredit

Setelah berhasil menyalurkan dana sebesar Rp25 triliun, BTN berminat untuk mengajukan penambahan penempatan dana. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki visi jangka panjang dalam mengembangkan portofolio kreditnya, terutama dalam pembiayaan perumahan.

Nixon menegaskan bahwa pihaknya selalu siap untuk memperluas cakupan layanan dan produk kredit. Keberlanjutan pertumbuhan ini penting untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang diidamkan.

Penambahan likuiditas juga menjadi bagian penting dari strategi BTN untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan di pasar. Dengan adanya dana investasi lebih lanjut, BTN dapat memberikan dukungan yang lebih besar kepada pengembang dan konsumen.

BTN terus aktif mencari peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional agar tetap kompetitif. Ini termasuk mempertimbangkan berbagai inovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan.

Secara keseluruhan, BTN menunjukkan bahwa mereka adalah bank yang responsif dan inovatif dalam menghadapi tantangan di sektor keuangan, terutama dalam pembiayaan perumahan di Indonesia.

Menanggapi Dinamika Ekonomi dan Regulasi Keuangan

Dalam konteks perekonomian yang terus bergerak, BTN juga beradaptasi dengan perubahan regulasi. Ketidakpastian ekonomi global maupun domestik menjadi tantangan tersendiri, namun BTN berusaha untuk tetap stabil dan inovatif dalam strategi bisnisnya.

Regulasi dari pemerintah sering kali berpengaruh terhadap kebijakan kantor dan cara penyaluran dana. BTN senantiasa mengevaluasi dan menyesuaikan diri dengan kebijakan terbaru yang ditetapkan oleh Kemenkeu maupun OJK.

BTN memahami bahwa perumahan adalah salah satu sektor yang paling berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka selalu berupaya untuk berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan sektor ini.

Lebih jauh, BTN juga berupaya meningkatkan sinergi dengan lembaga lain untuk memperkuat sektor keuangan. Dengan kolaborasi yang baik, mereka berharap dapat memberikan lebih banyak solusi keuangan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, BTN terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya untuk memastikan bahwa sektor perumahan di Indonesia tetap tumbuh dan berkembang.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengajukan permohonan tambahan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp5 hingga Rp10 triliun. Menteri Keuangan, sebagai pengelola dan pengatur alokasi anggaran, tentunya memiliki peran penting dalam keputusan tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyatakan bahwa pengajuan ini bertujuan untuk mendukung sektor perumahan yang sedang berkembang. Ia menekankan bahwa permohonan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat likuiditas perseroan dalam menghadapi kebutuhan pasar.

Keberadaan tambahan dana ini diharapkan dapat membantu sektor perumahan yang tengah mendapat perhatian serius saat ini. Selain itu, alokasi ini juga diharapkan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan di berbagai lapisan masyarakat.

Sektor perumahan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, diharapkan proyek-proyek perumahan dapat berjalan lebih lancar dan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Melihat kebutuhan yang terus berkembang, Nixon menegaskan pentingnya mendapatkan alokasi tambahan tersebut. Dengan modal yang cukup, BTN dapat memberikan lebih banyak pinjaman untuk pembangunan perumahan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pentingnya Dukungan Dana untuk Sektor Perumahan Nasional

Dukungan dana dari pemerintah untuk sektor perumahan sangat krusial mengingat tingginya permintaan akan tempat tinggal. Rencananya, bantuan dana ini akan digunakan secara efisien untuk berbagai proyek yang mendukung pembangunan perumahan.

Ketersediaan perumahan yang layak menjadi masalah utama yang dihadapi banyak masyarakat. Oleh karena itu, langkah ini diharapkan dapat mendorong pembangunan perumahan yang lebih terjangkau dan berkualitas.

Transfer dana dari pemerintah juga menandakan komitmen kuat untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan isu ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Dengan demikian, setiap dukungan yang diberikan akan membantu mempercepat realisasi proyek perumahan. Selain memperluas pasokan perumahan, hal ini juga dapat mengurangi tekanan terhadap harga tanah di kota-kota besar.

Dalam diskusi mengenai subsidi perumahan, penting untuk mendorong keterlibatan sektor swasta. Kombinasi antara dana pemerintah dan investasi swasta dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk mengatasi tantangan di sektor perumahan.

Penyerapan Dana yang Sudah Diterima BTN

Pada bulan September lalu, BTN menerima dana SAL sebesar Rp25 triliun, namun dana tersebut telah terserap sepenuhnya per awal November. Hal ini menunjukkan bahwa BTN telah berhasil memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung pembiayaan perumahan yang ada.

Menurut Nixon, pada akhir Oktober 2025, hampir seluruh dana tersebut telah digunakan untuk berbagai proyek perumahan yang tengah berjalan. Pemanfaatan yang cepat ini menunjukkan tingginya permintaan akan pembiayaan perumahan.

Dengan penyerapan dana yang cepat, BTN membuktikan kemampuannya dalam mengelola likuiditas dan memenuhi kebutuhan nasabah. Saat ini, BTN tetap berkomitmen untuk berkinerja optimal dalam memberikan solusi pembiayaan yang lebih baik.

Keberhasilan dalam penyerapan dana SAL dari pemerintah mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi BTN dalam mendorong pembangunan perumahan. Ke depan, BTN berusaha untuk terus meningkatkan efisiensi penggunaan dana yang ada.

Dukungan dana dari pemerintah dan kemampuan manajerial BTN menjadi dua faktor penting dalam mempercepat realisasi proyek perumahan ke depannya. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.

Impak Kebijakan Terhadap Stabilitas Ekonomi

Keputusan pemerintah untuk memberikan tambahan dana bagi BTN diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi. Hal ini penting agar sektor perumahan tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menjaga stabilitas ekonomi menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah. Dengan meningkatnya sektor perumahan, secara tidak langsung, hal ini juga akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.

Kebijakan ini juga mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Akhirnya, sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

BTN, sebagai lembaga keuangan yang sudah berpengalaman, diharapkan dapat memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pembiayaan perumahan. Dengan dukungan yang lebih kuat, BTN bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, dampak dari keputusan ini akan terlihat dalam jangka panjang. Pemerintah dan bank diharapkan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

Isu mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan telah menjadi perhatian serius di kalangan legislator. Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak dari penumpukan dana tersebut, yang memunculkan kegaduhan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Polemik ini mencuat setelah adanya perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat. Mulyadi merasa harus ada penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan anggaran dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Anggaran pusat dan daerah memainkan peran vital dalam mendorong perekonomian. Mulyadi menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kondisi ekonomi yang dinyatakan baik oleh pemerintah.

Belum lama ini, laporan dari masyarakat mengindikasikan kesulitan dalam membeli kebutuhan sehari-hari, seperti beras. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah indikator ekonomi yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Polemik Dana Pemda: Dampak dan Solusi yang Diperlukan

Polemik dana pemerintah daerah semakin menjadi sorotan ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Dia menegaskan pentingnya penyerapan anggaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Perintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana dana tersebut digunakan oleh kepala daerah. Dengan demikian, diharapkan terjadi keselarasan antara teori dan praktik di lapangan.

Selain itu, dalam rapat tersebut, sejumlah menteri dan pejabat tinggi hadir untuk membahas isu ini lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani permasalahan ini demi kesejahteraan rakyat.

Mulyadi berharap agar para kepala daerah tidak hanya fokus pada pencapaian angka-angka, tetapi juga harus memiliki perhatian pada kondisi sosial masyarakat. Ini adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Peran Pemerintah dalam Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran

Ketidakpastian dalam penyerapan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Mulyadi mengingatkan bahwa perlu ada upaya percepatan pengeluaran agar dana yang tersedia tidak mengendap di bank.

Gubernur dan bupati diharapkan untuk lebih proaktif dalam menggunakan anggaran yang telah disetujui. Ini penting untuk memastikan bahwa keuangan daerah tidak hanya tertumpuk, tetapi juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Purbaya, sebagai Menteri Keuangan, telah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk mempercepat belanja daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah dana yang mengendap dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini mengalami penurunan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berupaya agar anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyerapan Anggaran yang Efektif

Dalam situasi ekonomi yang sedang melambat, penyerapan anggaran yang efisien akan memberikan dampak signifikan. Memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat merupakan tujuan utama.

Dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk melihat perubahan, pemerintah perlu merespons cepat atas setiap tantangan yang ada. Tidak hanya mengandalkan laporan statistik, tetapi juga harus mendengarkan suara masyarakat secara langsung.

Hal ini membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa sinergi yang baik, harapan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif akan sulit direalisasikan.

Oleh karena itu, setiap pihak perlu memiliki komitmen dalam mendorong penggunaan anggaran dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI baru-baru ini menunjukkan komitmennya untuk menanggapi tantangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam upaya untuk mendukung pemerintah daerah, perusahaan ini diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6 triliun guna memperkuat pelaksanaan program-program pemerintah.

Purbaya mendorong PT SMI untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025. Dengan adanya regulasi baru ini, pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk menginstruksikan pinjaman kepada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, mengungkapkan bahwa mereka akan segera menyesuaikan diri setelah aturan turunan dari Kementerian Keuangan diterbitkan. Dalam hal ini, mereka akan menunggu proses lengkapnya untuk bisa melaksanakan arahan dari Menteri Keuangan dengan baik.

“Kita masih menunggu detail aturan turunan dan proses implementasinya. Begitu semuanya jelas, kami siap untuk bergerak,” jelas Reynaldi dalam acara Media Gathering di Humbang Hasundutan. PT SMI selama ini memang telah aktif dalam memberikan pembiayaan kepada pemerintah daerah dengan berbagai skema yang telah ada.

Proyek Pembiayaan yang Dijalankan oleh PT SMI

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti, menjelaskan bahwa komitmen pembiayaan terhadap pemerintah daerah terdiri dari dua skema utama. Salah satunya adalah skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk menggerakkan kembali ekonomi dengan memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah.

Hingga bulan September, total komitmen pembiayaan yang diberikan oleh PT SMI kepada pemerintah daerah telah mencapai Rp 36,16 triliun. Rinciannya, total outstanding mencapai Rp 17,59 triliun, terdiri dari Rp 34,27 triliun untuk skema PEN dan Rp 1,89 triliun untuk skema pembiayaan reguler.

Sebelumnya, Purbaya sudah melakukan pertemuan dengan manajemen PT SMI, dan dalam dialog tersebut, perusahaan menjanjikan untuk dapat menyuplai dana sebesar Rp 3 triliun pada akhir tahun. Namun, Purbaya mendorong mereka untuk meningkatkan jumlah tersebut menjadi Rp 6 triliun, agar semakin banyak proyek pemerintah daerah yang dapat dibiayai.

Hal ini penting, mengingat proyek-proyek yang diusulkan oleh pemerintah daerah biasanya berkaitan erat dengan program-program pemerintah pusat. Proyek yang memenuhi kriteria akan dipilih oleh PT SMI, dan Purbaya menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan pemilihan proyek tersebut kepada PT SMI dan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Proyeksi Implementasi Pembiayaan di Masa Mendatang

Dalam menjelaskan lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa bunga pinjaman yang ditawarkan oleh PT SMI akan berada pada kisaran 0,5%. Ini menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah yang membutuhkan dana untuk berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik yang mendesak.

Keberadaan PT SMI sebagai lembaga pendanaan diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dengan mempercepat penyerapan anggaran dan implementasi proyek-proyek pembangunan. Adanya pinjaman ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran yang biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah langsung.

Dengan demikian, peran PT SMI dalam penyaluran dana ini bukan hanya sekadar memberikan pinjaman, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di daerah. Aspek keberlanjutan menjadi penting, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini.

Pihak PT SMI berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan bahwa setiap proyek yang didanai memenuhi standar dan harapan masyarakat. Ini akan menjadi titik awal bagi kerjasama yang lebih intensif dalam mengembangkan infrastruktur yang lebih baik.

Inisiatif dan Rencana Jangka Panjang PT SMI

Ke depan, PT SMI berharap bisa memperluas cakupan pembiayaan dengan melibatkan lebih banyak pemerintah daerah. Komitmen yang telah ada selama ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, terutama yang menyangkut pembangunan infrastuktur dan fasilitas publik.

Dengan terus beradaptasi pada kebijakan pemerintah dan kebutuhan di lapangan, PT SMI berupaya untuk menghadirkan inovasi dalam model pembiayaan yang ditawarkan. Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pengintegrasian teknologi dalam proses pembiayaan juga menjadi salah satu fokus untuk efisiensi dan transparansi. Dengan kemajuan teknologi, diharapkan PT SMI dapat memberikan layanan yang lebih responsif kepada pemerintah daerah dan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat.

PT SMI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada. Dengan pelatihan yang tepat dan pendekatan inovatif, mereka berharap dapat meningkatkan kualitas layanan pembiayaan yang diberikan.

Akhirnya, keberadaan PT SMI diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Ini selaras dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing global.