Tag Poin

OJK resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki dampak besar bagi industri pergadaian di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan bagi nasabah.

Dengan adanya POJK yang diperbarui, diharapkan proses penggadaian dapat lebih sederhana dan aman. Ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor ini.

Dari sisi konsumen, peraturan baru ini berusaha memberikan perlindungan lebih yang sebelumnya mungkin tidak ada. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pergadaian.

Tujuan Utama Dari POJK yang Diterbitkan Oleh OJK

POJK Nomor 29 Tahun 2025 hadir dengan tujuan mendasar untuk memperbaiki sistem yang ada. Dalam hal ini, OJK berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan dalam industri pergadaian.

Selain itu, peraturan ini juga merupakan bentuk respons terhadap dinamika kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan. Dengan begitu, pergadaian tidak lagi dianggap sebagai pilihan terakhir, tapi solusi yang sesuai.

Salah satu poin utama dalam peraturan ini adalah penekanan terhadap informasi yang jelas dan transparan. Hal ini penting agar nasabah mendapatkan semua informasi yang diperlukan sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pergadaian.

Faktor-Faktor yang Mendorong Perubahan Regulasi Pergadaian

Ada beberapa faktor yang mendorong OJK untuk melakukan perubahan aturan dalam sektor pergadaian. Salah satu yang paling menonjol adalah meningkatnya kasus sengketa antara peminjam dan penyedia layanan.

Kasus-kasus tersebut sering kali berkaitan dengan ketidakpahaman nasabah tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya peraturan baru, diharapkan pertikaian semacam itu dapat diminimalisir.

Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga berperan penting dalam dorongan ini. Inovasi digital memungkinkan penawaran layanan yang lebih cepat, tetapi perlu diimbangi dengan regulasi yang memadai.

Dampak Peraturan Baru Bagi Pelaku Usaha dan Nasabah

Dampak signifikan dari POJK Nomor 29 Tahun 2025 terlihat pada pelaku usaha, yang harus beradaptasi dengan peraturan baru. Mereka diharapkan untuk mengikuti ketentuan yang lebih ketat demi perubahan yang lebih baik.

Bagi nasabah, peraturan ini menjanjikan perlindungan yang lebih baik, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Ini merupakan langkah positif yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga pergadaian.

Salah satu aspek penting lainnya adalah proses pengawasan yang lebih ketat dari OJK terhadap lembaga pergadaian. Hal ini diharapkan dapat mencegah praktik-praktik usaha yang merugikan konsumen.

Jakarta menjadi saksi bisu dari pertemuan penting yang dilakukan oleh salah satu maskapai penerbangan nasional, mengingat kondisi industri penerbangan yang saat ini sedang berupaya untuk bangkit. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mengadakan sesi town hall untuk membahas transformasi dan pemulihan bisnis mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Chief Operating Officer Dony Oskaria menegaskan komitmen pihaknya untuk melakukan perubahan signifikan dalam perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar Garuda Indonesia dapat kembali menjadi perusahaan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga memiliki pengelolaan yang baik.

Dari pertemuan itu, Dony menjelaskan ada beberapa langkah yang akan diambil untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dari sisi finansial, transformasi ini akan dilakukan dengan dukungan dari Danantara sebagai salah satu bentuk kolaborasi.

Transformasi di sektor keuangan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Dony menekankan bahwa perubahan ini tidak hanya terfokus pada peningkatan keuntungan, tetapi juga pada tata kelola yang lebih baik.

Lebih lanjut, perbaikan keuangan juga mencakup penambahan suntikan modal untuk memperkuat armada pesawat. Dengan demikian, ketersediaan pesawat dapat terjaga, dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara berkala.

Pentingnya Kolaborasi dalam Menyusun Strategi Bisnis Maskapai

Pertemuan ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi menjadi platform untuk menyatukan visi antara Garuda Indonesia dan Danantara. Diskusi mendalam mengenai langkah-langkah konkret dalam transformasi menunjukkan betapa seriusnya komitmen kedua belah pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang maksimal.

Dony menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi. Ini mencakup semua aspek yang berhubungan dengan operasional dan keuangan perusahaan agar perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan efektif.

Dengan penambahan modal dan optimalisasi layanan, mereka berharap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap maskapai pelat merah ini. Langkah nyata ini diharapkan dapat mengembalikan Garuda Indonesia ke jalur yang lebih baik secara berkelanjutan.

Konsep corporate actions juga menjadi bagian penting dalam pertemuan ini, di mana tanah Angkasa Pura Indonesia akan di-inbreng kepada entitas Garuda. Ini adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang.

Pahami bahwa semua langkah ini tidak hanya untuk kebaikan perusahaan, tetapi juga berorientasi pada pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dalam hal ini, kerjasama sangat diperlukan agar setiap rencana dapat dijalankan dengan sukses.

Strategi Pelunasan Utang untuk Meningkatkan Kesehatan Keuangan

Salah satu poin penting yang dibahas adalah pelunasan utang dari anak usaha Garuda, Citilink, kepada Pertamina. Dengan pelunasan ini, ekuitas Citilink menjadi positif, memberikan sinyal baik bagi kesehatan keuangan grup Garuda secara keseluruhan.

Langkah ini menunjukkan komitmen Garuda untuk menyehatkan seluruh entitas di bawahnya. Dengan mengurangi beban utang, perusahaan bisa fokus pada pengembangan dan inovasi layanan.

Dony menjelaskan bahwa sektor penerbangan sedang mengalami tantangan yang besar, namun dengan strategi yang tepat, Garuda bisa kembali tampil sebagai yang terdepan. Penanganan utang yang baik adalah salah satu cara untuk memastikan kestabilan finansial di masa depan.

Melalui suntikan modal kerja yang semakin besar, yaitu mencapai Rp 23,6 triliun, perusahaan berharap dapat meraih kestabilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini adalah langkah kunci menuju visi jangka panjang mereka.

Secara keseluruhan, pelunasan utang dan penyuntikan modal diharapkan bisa memberikan dampak nyata dalam meningkatkan performa Garuda Indonesia. Kebangkitan finansial ini ditujukan agar maskapai bisa kembali melayani masyarakat dengan lebih baik.

Transformasi Layanan untuk Meningkatkan Pengalaman Pelanggan

Transformasi tidak hanya terfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada layanan yang diberikan kepada pelanggan. Pihak Garuda Indonesia telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan yang selama ini mereka tawarkan.

Dalam rangka meningkatkan pengalaman penumpang, Garuda berkomitmen untuk melakukan transformasi di setiap langkah perjalanan, mulai dari pre-flight, in-flight, hingga post-flight. Proses ini dirancang agar masyarakat merasakan perbedaan yang signifikan.

Dony menekankan bahwa fokus ulang pada rute penerbangan juga bagian dari strategi pelayanan agar lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan perhatian besar terhadap kepuasan pelanggan.

Dengan menggunakan teknologi terkini, Garuda sedang merencanakan untuk meningkatkan operasional mereka. Penggunaan sistem yang lebih baik akan sangat mempengaruhi layanan dan kepuasan pelanggan di era digital ini.

Harapan Dony adalah agar seluruh proses transformasi ini tidak hanya menguntungkan bagi Garuda Indonesia, tetapi juga berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Melalui pendekatan ini, mereka optimis akan meraih hasil yang diinginkan.

Komisi VI DPR RI baru-baru ini mengambil langkah signifikan dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). RUU ini akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, menandakan langkah maju dalam pengelolaan BUMN.

Perwakilan pemerintah seperti Wakil Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum hadir dalam pertemuan tersebut, menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Bahkan, revisi ini mulai dibahas sejak 23 September 2025, dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai pengusul utama.

Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Ketua Panja Revisi UU BUMN, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa dalam revisi ini terdapat 84 pasar yang diubah. Dari hasil diskusi, dia merangkum 12 poin penting yang menjadi perhatian utama dalam revisi UU BUMN ini.

Poin pertama dalam revisi adalah pengaturan lembaga yang bertugas dalam pemerintahan di bidang BUMN, yang akan dinamakan Badan Pengaturan BUMN. Hal ini sebagai langkah strategis untuk memfokuskan pengelolaan BUMN ke arah yang lebih optimal.

Dengan adanya badan baru ini, diharapkan pengawasan dan pengelolaan BUMN dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selain itu, reaksi terhadap perubahan ini harus diantisipasi oleh pihak terkait untuk menjaga stabilitas dalam sektor ini.

Poin Penting dalam Revisi UU BUMN yang Disetujui

Salah satu poin yang penting dalam revisi adalah perubahan nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BUMN.

Selain itu, revisi ini juga menambah kewenangan BP BUMN, yang diharapkan bisa mengoptimalkan peran BUMN dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan meningkatnya peran ini, diharapkan BUMN dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar.

Poin lain yang signifikan adalah pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna yang kini akan dikelola langsung oleh BP BUMN. Tentu saja, langkah ini harus disetujui oleh Presiden sebagai bentuk pengawasan yang lebih ketat.

Langkah ini juga mempertegas larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri yang terlibat dalam direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Ini diambil sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Revisi juga menghapus ketentuan yang menyatakan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris bukanlah penyelenggara negara. Dengan kata lain, semua orang yang terlibat dalam pengelolaan BUMN harus dapat dipertanggungjawabkan vis-a-vis kepada publik.

Kepentingan Kesetaraan Gender di BUMN

Kesetaraan gender juga mendapat perhatian dalam revisi ini, dengan mengatur agar karyawan BUMN yang menduduki jabatan strategis seperti direksi dan komisaris mendapatkan perlakuan yang sama. Ini mencerminkan semangat inklusivitas di lingkungan kerja BUMN.

Selain berfokus pada aspek manajerial, revisi ini juga memberikan perhatian terhadap aspek perpajakan. Transaksi yang melibatkan Badan Holding Operasional dan pihak ketiga kini diatur lebih jelas dalam regulasi baru.

Dari segi pengawasan, pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga menjadi salah satu bagian penting dari revisi ini. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan BUMN.

Mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN juga menjadi poin utama dalam revisi ini. Ini penting untuk memastikan transisi yang mulus tanpa mengganggu operasional BUMN yang ada saat ini.

Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri dan wakil menteri yang diatur dengan lebih ketat sejak putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan adalah usaha lain untuk mempertegas bahwa semua pengelolaan BUMN harus mengikuti standar yang jelas.

Tantangan dan Harapan bagi BUMN Selanjutnya

Setiap perubahan dalam struktur hukum selalu diiringi tantangan, terutama dalam implementasinya. Di sinilah peran aktif semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan revisi ini tidak hanya tertuang dalam undang-undang, tetapi juga diaplikasikan di lapangan.

Tantangan adaptasi terhadap perubahan regulasi dalam sistem yang sudah ada tentu tak bisa diabaikan. Namun, dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang ketat, diharapkan BUMN dapat bertransformasi ke arah yang lebih baik.

Di sisi lain, harapan besar disematkan pada BP BUMN baru ini. Dengan otoritas yang lebih luas dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kinerja BUMN dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Revisi UU BUMN juga diharapkan membawa angin segar bagi inovasi dalam pengelolaan BUMN. Dengan perubahan ini, BUMN diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Menjalin kerjasama strategis dengan sektor swasta dan menghadirkan inovasi layanan kepada masyarakat adalah langkah yang penting untuk diambil oleh BUMN ke depan.