Tag PHK

Pertumbuhan industri kripto di Indonesia telah menjadi isu hangat yang menarik perhatian banyak pihak. Seiring dengan munculnya berbagai inovasi dan regulasi, pelaku pasar merespons secara beragam terhadap perubahan yang terjadi dalam tatanan hukum dan ekonomi ini.

Terkait dengan perkembangan terbaru, adanya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Mereka menilai ada risiko signifikan yang dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, yang berdampak pada pertumbuhan industri kripto.

Pentingnya Mengatur Industri Kripto di Indonesia

Industri kripto di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan transaksi yang meningkat, pembuatan regulasi yang jelas menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

Namun, jika regulasi justru menghambat inovasi dan berujung pada pengurangan daya tarik investasi, hal ini akan menjadi masalah besar bagi ekosistem kripto. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pasar untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

Beberapa pelaku usaha berpendapat bahwa regulasi yang ketat dapat berpotensi menghambat pertumbuhan industri ini. Jika investor merasa tertekan oleh berbagai peraturan, mereka mungkin memilih untuk berinvestasi di luar negeri yang menawarkan iklim yang lebih bersahabat.

Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU P2SK

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pasal 21A ayat 4, yang mewajibkan seluruh transaksi kripto dilakukan melalui bursa yang terdaftar. Hal ini mengarah pada penghususan di mana seluruh aset harus berada di bawah pengawasan SRO.

Pengusulan ini telah menuai kritik sebab dapat memicu risiko terpusat. Jika bursa mengalami masalah, misalnya serangan hacker, seluruh aset yang disimpan berpotensi berisiko hilang, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.

Lebih lanjut, pasal 215C poin 9 menyebutkan bahwa bursa harus memiliki kontrol atas sistem penyelenggaraan perdagangan. Ini dianggap mendegradasi fungsi pedagang aset kripto dan akan membawa dampak luas, termasuk potensi PHK massal.

Risiko Capital Outflow Akibat Regulasi yang Ketat

Menurut pelaku industri, kebijakan yang lebih ketat dapat mengarah pada capital outflow. Hal ini sulit dihindari karena transaksi kripto adalah sesuatu yang lintas batas, yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi di luar negeri dengan mudah.

Jika Indonesia tidak mampu menjaga daya saingnya, berpotensi besar bahwa para pelaku pasar akan mencari platform di luar negeri. Hal ini telah terjadi sebelumnya, di mana dua pertiga transaksi kripto Indonesia beralih ke platform asing setelah diberlakukannya dua pajak pada tahun 2022.

Kekhawatiran ini tidak hanya mengacu pada kehilangan modal tetapi, juga pada hilangnya peluang pengembangan industri yang lebih luas di Indonesia. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan imbas dari setiap pasal dalam RUU yang diajukan.

Alternatif untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Aset Kripto

Sebagai solusi, para pelaku usaha mengusulkan revisi pasal-pasal yang dianggap merugikan. Mereka menginginkan agar RUU P2SK tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pemangku kebijakan diharapkan dapat merumuskan regulasi yang lebih seimbang. Dengan demikian, industri kripto dapat tumbuh tanpa merasa tertekan oleh ketentuan yang tidak menguntungkan.

Penjagaan terhadap ekosistem kripto harus mengedepankan komunikasi antara berbagai pihak, seperti pelaku industri, regulator, dan masyarakat luas. Pendekatan kolaboratif ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan bermanfaat.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tahun ini berfokus untuk mengurangi jumlah anak dan cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.043 entitas menjadi hanya 300 entitas. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses konsolidasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN.

Dalam pengumuman yang disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, dijelaskan bahwa meskipun ada pengurangan entitas, tidak akan ada pemangkasan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan. Karyawan dari perusahaan yang ditutup akan dipindahkan ke perusahaan lainnya yang masih beroperasi.

Dony menegaskan pentingnya proses konsolidasi ini, mengingat tantangan pengelolaan yang dihadapi ketika ada banyak entitas di bawah satu payung. Dengan mengurangi jumlah entitas, diharapkan pengawasan dan pemantauan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Konsolidasi yang Diutamakan di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Proses konsolidasi BUMN bukanlah hal yang baru, namun semakin mendesak dalam konteks global yang penuh tantangan. Transisi sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan aset dan sumber daya yang ada. Dari 1.043 entitas, merampingkan menjadi 300 entitas diyakini akan memberikan manfaat signifikan.

Dony juga menyampaikan bahwa konsolidasi ini tidak hanya sekadar pengurangan jumlah entitas, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Dengan menyusun kembali struktur yang ada, BPI Danantara berharap dapat meningkatkan daya saing BUMN di pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, efisiensi dalam operasi juga menjadi salah satu fokus utama. Dony mencatat bahwa secara umum, anak perusahaan BUMN sering terjebak dalam inefisiensi yang disebabkan oleh proses yang panjang dan rumit dalam proyek-proyek yang dikerjakan. Hal ini menciptakan beban biaya yang seharusnya bisa diminimalisir.

Dampak Positif Terhadap Kinerja Keuangan BUMN

Salah satu alasan utama dari konsolidasi ini adalah untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan BUMN yang bersangkutan. Dony menjelaskan bahwa pemerintah memperkirakan dapat menghemat hingga Rp 30 triliun per tahun dari inefisiensi yang ada saat ini. Ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan-perusahaan milik negara.

Lebih lanjut, Dony mengungkapkan bahwa dengan menutup anak usaha yang merugi, diperkirakan akan ada tambahan nilai sampai dengan Rp 20 triliun pada ‘bottom line’ BUMN. Kombinasi antara pengurangan jumlah entitas dan penghapusan entitas yang tidak menguntungkan akan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk memastikan bahwa BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas yang beroperasi untuk kepentingan publik, tetapi juga menjadi perusahaan yang tangguh dan kompetitif dalam dunia bisnis. Dengan demikian, dukungan bagi sektor publik dan swasta tetap terjaga.

Strategi Lebih Lanjut untuk Meningkatkan Efisiensi dan Pertumbuhan

BPI Danantara memiliki rencana jangka panjang untuk tidak hanya merampingkan jumlah entitas, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan integrasi di antara perusahaan-perusahaan BUMN. Dony mencatat bahwa langkah ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk berbagi sumber daya dan informasi, sehingga menciptakan sinergi yang lebih positif.

Dalam konteks ini, penting juga untuk menyiapkan skenario pengembangan untuk perusahaan-perusahaan yang bertahan. Strategi ini akan berfokus pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang cepat, termasuk transformasi digital yang semakin penting bagi perusahaan di era modern.

Investasi yang tepat dalam teknologi dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi kunci keberhasilan konsolidasi. BPI Danantara berharap tidak hanya menghasilkan efisiensi keuangan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan memberdayakan karyawan untuk berkinerja lebih baik.

Kesimpulan dari Agenda Konsolidasi BUMN

Kesimpulan dari seluruh proses konsolidasi ini adalah harapan untuk menciptakan BUMN yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan yang ada terutama di era globalisasi. Dengan merampingkan struktur entitas, diharapkan pengelolaan BUMN jauh lebih efektif. Ini tentunya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.

Konsolidasi tidak hanya sekadar penghematan biaya, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan yang ada dalam bisnis modern. Setiap langkah yang diambil diharapkan akan mendukung tujuan jangka panjang menciptakan BUMN yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah yang diambil, BPI Danantara optimis dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional dan meningkatkan posisi BUMN dalam peta bisnis global. Transformasi ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Bermula dari pengalaman pahit akibat pemutusan hubungan kerja, Jen Glatz berhasil membangun kerajaan bisnisnya sendiri dan menciptakan pendapatan pasif yang stabil. Kisah hidupnya bukan hanya inspiratif tetapi juga menjadi model bagaimana memanfaatkan peluang di era modern dengan kreativitas dan adaptasi yang tepat.

Dengan penghasilan yang mencapai sekitar USD 6.300 per bulan, setara dengan Rp 105 juta, Jen kini menikmati kebebasan dari rutinitas kantor. Hal ini memungkinkan dia untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, terutama putrinya, sebuah keberhasilan yang ia capai melalui kerja keras dan strategi yang bijak.

Selain kebebasan finansial, Jen juga aktif berbagi kiat-kiat berharga tentang cara mengembangkan bisnis dari skala kecil menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa cara yang ia gunakan untuk mencapai kesuksesan tersebut.

Pentingnya Memanfaatkan Sumber Daya yang Sudah Ada di Sekitar

Langkah pertama yang diambil Jen adalah memanfaatkan apa yang sudah dimilikinya. Ia mulai dengan mengaudit sumber daya yang ada, baik itu pengikut di media sosial maupun jaringan yang ada di sekitarnya. “Ketika saya melihat situs web menarik banyak pengunjung, saya memilih untuk memonetisasinya melalui iklan dan tautan afiliasi,” ujarnya dengan tegas.

Jen menyarankan untuk mengenali keahlian dan minat yang mungkin sudah ada di sekitar kita. Misalnya, jika seseorang sering diminta bantuan dalam memilih karya seni atau merancang pidato, hal tersebut bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Mengembangkan ide di sekitar apa yang sudah ada seringkali lebih efisien daripada memulai dari nol.

Dengan memahami kesempatan yang ada, seseorang dapat segera beraksi dan menghasilkan pendapatan yang lebih cepat. Hal ini menjadi langkah awal yang krusial untuk mengeksplorasi potensi yang ada dalam diri sendiri.

Pentingnya Mendengarkan Audiens dan Kebutuhannya

Selanjutnya, Jen menekankan pentingnya mendengarkan audiens. Ia mengungkapkan bahwa banyak usaha sampingan yang kandas karena kurangnya minat dari audiens. “Saya pernah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk kursus yang akhirnya tidak diminati siapa pun,” kenangnya mengenai pengalaman pahit tersebut.

Sebelum meluncurkan produk baru, Jen menyarankan untuk melakukan riset audiens agar ide yang dikembangkan benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Menggunakan alat seperti Google Analytics dapat membantu memahami tren dan preferensi audiens. Ini menjadi salah satu salah strategi yang dapat mendukung keberhasilan bisnis.

Dia juga menyarankan untuk memantau jenis konten yang mampu menarik perhatian audiens di media sosial. Apakah ada produk atau layanan yang bisa mereka butuhkan? Dengan informasi ini, Anda dapat menyesuaikan tawaran yang sesuai dengan minat audiens Anda.

Transformasi Layanan Menjadi Produk yang Dapat Diperbesar

Setelah memiliki anak, Jen menyadari betapa berharganya waktu dan pentingnya memanfaatkan waktu dengan bijak. Ia mulai mengalihkan fokus dari layanan yang memakan waktu menjadi produk yang dapat diperbesar. Contohnya, daripada terus menulis pidato pernikahan satu per satu, ia menciptakan alat berbasis AI untuk membantu proses itu.

Alat ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga memungkinkan Jen untuk menawarkan layanan kepada lebih banyak pelanggan dengan biaya yang lebih terjangkau. “Dengan cara ini, saya berhasil mengubah keahlian saya menjadi produk berskala yang menghasilkan pendapatan pasif,” jelasnya.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa inovasi dan teknologi dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi dalam bisnis. Menyusun strategi yang tepat untuk memanfaatkan teknologi adalah langkah penting dalam menciptakan bisnis yang lebih berkelanjutan.

Keahlian yang Dapat Dimanfaatkan Ulang untuk Sumber Pendapatan Baru

Jen percaya bahwa diversifikasi adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Dia tidak takut untuk menjelajahi berbagai minat dan keahlian yang dimiliki. “Saya mulai menggunakan alat bantu penulisan yang sebelumnya saya buat untuk menjangkau pasar lain seperti pidato penghormatan dan pidato wisuda,” ujarnya dengan percaya diri.

Dengan cara ini, Jen berhasil menciptakan aliran pendapatan baru tanpa harus memulai dari awal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kreativitas dan adaptasi terhadap pasar dapat membuka banyak peluang baru.

Saat kita bisa memanfaatkan kembali keahlian yang sudah ada, kita tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengoptimalkan potensi yang ada untuk berkembang lebih jauh.

Tentukan Batasan Waktu untuk Membuat Keputusan Bisnis yang Efektif

Dalam perjalanan bisnis, Jen mengingatkan untuk menetapkan batasan waktu dalam setiap aktivitas. “Menjadi pebisnis tidak berarti kita harus bekerja nonstop,” ungkapnya. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan waktu untuk berpikir dan menjaga kualitas kerja.

Banyak orang terjebak dalam rutinitas yang padat sehingga mengorbankan produktivitas jangka panjang. Jen menemukan bahwa bekerja antara 20 hingga 25 jam per minggu sudah cukup untuk menghasilkan hasil yang optimal, asalkan fokus pada hal yang penting.

Ia merekomendasikan untuk memblokir gangguan saat bekerja dan menetapkan waktu tertentu untuk kegiatan yang tidak produktif. Dengan berfokus pada hal-hal yang benar-benar signifikan, kita dapat meningkatkan hasil tanpa harus mengorbankan kualitas hidup.

Dalam upaya untuk memperkuat posisi finansialnya, PT Krakatau Steel Tbk, sebagai emiten baja BUMN, baru saja menerima pinjaman dari PT Danantara Aset Management. Pembiayaan ini mencapai maksimum Rp4,9 triliun untuk mendukung proses restrukturisasi perusahaan yang bertujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional.

Pinjaman ini terbagi dalam dua kategori, di mana Rp4,2 triliun diperuntukkan bagi modal kerja dan Rp753 miliar untuk program efisiensi. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat likuiditas perusahaan, tetapi juga menurunkan biaya produksi serta mendukung pemulihan operasional industri baja dalam negeri.

Dengan kondisi pasar baja yang kian dinamis, Krakatau Steel harus menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap kompetitif. Penyuntikan dana ini diharapkan dapat mendukung pembelian bahan baku untuk pabrik-pabrik utama seperti Hot Strip Mill dan Cold Rolled Coil, serta memenuhi kebutuhan bahan baku untuk pabrik pipa.

Untuk program efisiensi yang mencakup Golden Handshake dan penyehatan dana pensiun, perusahaan akan menggunakan mekanisme Lump Sum Window. Hal ini menjadi langkah penting bagi Krakatau Steel untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasionalnya ke depan.

Strategi Restrukturisasi untuk Memperkuat Kinerja Perusahaan

Restrukturisasi yang dilakukan oleh Krakatau Steel adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Dalam keterbukaan informasi kepada publik, perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi ini sangat penting untuk mendukung pemulihan pasca perbaikan di pabrik HSM yang baru saja rampung.

Manajemen Krakatau Steel menekankan pentingnya dukungan pendanaan yang tepat dalam menjalankan rencana restrukturisasi utang. Keberlanjutan dari program ini diharapkan bisa terjaga dan kegiatan operasional perusahaan bisa berjalan dengan lebih optimal.

Pada 20 November 2025, Krakatau Steel mengajukan rencana restrukturisasi kepada BP BUMN, yang kemudian disetujui pada 2 Desember 2025. Persetujuan ini mencakup transaksi pinjaman dan penjaminan yang diperlukan untuk penerimaan pinjaman baru berupa pinjaman pemegang saham.

Detail Pinjaman dan Tentatif Perjanjian Kerja Sama

Krakatau Steel dan PT Danantara Aset Management kemudian menandatangani perjanjian pemegang saham pada 19 Desember 2025. Rincian transaksi menegaskan nilai pinjaman mencapai Rp4,9 triliun, yang terstruktur dalam dua tenor yang berbeda.

Pada tenor pertama, pinjaman untuk modal kerja sebesar Rp4,18 triliun memiliki jangka waktu minimal 5 tahun. Sedangkan tenor kedua, pinjaman sebesar Rp752,8 miliar, akan dilayani dengan tenor minimal 6 tahun.

Manajemen Krakatau Steel menyatakan bahwa dukungan pendanaan ini akan menciptakan likuiditas yang lebih baik. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif, yang tentunya berkontribusi pada peningkatan daya saing produk di pasar.

Pentingnya Dukungan Khusus dalam Sektor Industri Baja

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor industri baja sangat membutuhkan dukungan finansial yang solid untuk mempertahankan pertumbuhannya. Proses restrukturisasi yang dicanangkan Krakatau Steel diharapkan dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi perusahaan.

Dengan dukungan dari mitra strategis dan pemegang saham, Krakatau Steel siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Keberhasilan dalam melakukan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya akan menjadi kunci bagi ketahanan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Tidak hanya itu, langkah ini juga diharapkan bisa mendukung pilar ekonomi nasional, mengingat peran penting Krakatau Steel dalam memenuhi kebutuhan baja di dalam negeri. Dalam hal ini, keberhasilan restrukturisasi akan membawa dampak positif bagi sektor industri secara keseluruhan.

Pihak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan penjelasan terkait efisiensi pegawai di PT Indofarma Tbk (INAF). Langkah ini diambil sebagai bagian dari usaha penyelamatan dan restrukturisasi perusahaan farmasi BUMN tersebut.

Chief Operating Officer, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa inisiatif ini bukan sekadar pemutusan hubungan kerja, tetapi lebih pada penawaran untuk penyelamatan. Dia menekankan perlunya perhitungan matang dalam setiap keputusan yang diambil terkait pegawai.

Dony juga menjelaskan bahwa dalam proses ini, Indofarma akan melakukan konsolidasi dengan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Dengan pendekatan baru ini, perusahaan berharap dapat beroperasi lebih efisien dan berkelanjutan.

Proses Restrukturisasi dan Dampaknya Terhadap Karyawan

Berdasarkan informasi yang diberikan, Indofarma telah mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 413 karyawan pada kuartal III 2025. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan.

Dalam pengumuman yang disampaikan kepada OJK pada 17 September 2025, perusahaan menyatakan telah mendapatkan dukungan dana untuk melaksanakan efisiensi biaya yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kelangsungan usaha.

Manajemen menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap jumlah karyawan telah dilakukan dan per 15 September 2025, jumlah karyawan hanya tersisa tiga orang. Penurunan ini menunjukkan tingkat perubahan yang signifikan di perusahaan selama sembilan bulan terakhir.

Penyesuaian Jumlah Karyawan di Indofarma

Meski terjadi pemangkasan karyawan yang cukup besar, Indofarma mulai merekrut kembali tenaga kerja baru. Pada akhir September 2025, perusahaan menambah 18 karyawan untuk mendukung operasional yang telah disetujui dalam keputusan homologasi.

Dengan penambahan ini, jumlah karyawan Indofarma menjadi 21 orang. Perusahaan akan terus melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, agar operasional dapat berjalan dengan baik.

Melihat catatan sebelumnya, pada akhir Desember 2024, Indofarma masih memiliki 788 karyawan. Ini berarti bahwa dalam waktu singkat, jumlah pegawai berkurang drastis, menandakan bahwa proses efisiensi adalah langkah yang sangat cepat dan mendasar.

Strategi Keberlanjutan dan Harapan ke Depan

Langkah agresif untuk merestrukturisasi Indofarma dimaksudkan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan dana dan pengurangan biaya operasional, diharapkan perusahaan dapat bangkit kembali dari kondisi sulit.

Strategi ini mencerminkan upaya untuk tidak hanya menjaga kelangsungan Indofarma, tetapi juga untuk memperbaiki posisi finansial jangka panjang. Manajemen menyadari bahwa tanpa adaptasi, perusahaan berisiko menghadapi kesulitan yang lebih besar di masa depan.

Indofarma berkomitmen untuk menciptakan model bisnis yang efisien, yang berfokus pada kualitas layanan dan produk. Dengan demikian, mereka berharap dapat membangun kepercayaan kembali dari pemangku kepentingan dan pelanggan.

Jakarta, kabar terbaru mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor farmasi menjadi perhatian publik, terutama yang terkait dengan PT Indofarma Tbk. Emiten farmasi pelat merah ini memastikan bahwa keputusan untuk merumahkan ratusan karyawan merupakan langkah strategis dalam proses restrukturisasi yang lebih besar dengan tujuan utama penyehatan perusahaan.

Manajemen Indofarma telah menjelaskan bahwa mereka sedang melaksanakan Rancangan Rencana Restrukturisasi sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan dan melakukan reorientasi bisnis. Langkah ini juga berkaitan dengan perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk merestrukturisasi serta memperkuat posisi finansialnya.

Keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 17 September 2025 menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil mendapatkan dukungan pendanaan yang sangat dibutuhkan. Ini akan membantu dalam efisiensi biaya operasi yang diatur dalam putusan homologasi, meningkatkan produktivitas, dan memastikan keberlanjutan usaha di tengah banyak tantangan.

Dalam rangka efisiensi, Indofarma melakukan penyesuaian organisasi untuk menyesuaikan model bisnis yang baru. Penyesuaian ini diharapkan dapat membuat operasi menjadi lebih efisien, terutama dalam konteks pasar yang terus berkembang dan kompetitif.

Manajemen perusahaan juga menegaskan bahwa dengan dukungan pendanaan yang diperoleh, seluruh kewajiban terhadap hak-hak karyawan akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan menjaga hubungan baik antara perusahaan dan karyawan di tengah situasi yang sulit.

Pemutusan Hubungan Kerja yang Signifikan Terjadi pada Kuartal III 2025

Pada kuartal ketiga tahun 2025, Indofarma melakukan PHK terhadap sebanyak 413 karyawan sebagai bagian dari strategi rightsizing. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan struktur organisasi agar lebih efisien di tengah proses perbaikan yang sedang berlangsung.

Dalam laporan keuangan per 30 September 2025, manajemen mencatat bahwa setelah proses rightsizing, tersisa hanya tiga orang karyawan. Penurunan jumlah karyawan yang drastis ini merupakan bagian dari upaya penyederhanaan organisasi demi meningkatkan efisiensi.

Meski begitu, pada akhir September 2025, Indofarma memutuskan untuk merekrut kembali 18 karyawan baru. Penambahan ini berkaitan dengan kebutuhan operasional yang mendesak dalam model bisnis yang telah disetujui melalui putusan homologasi.

Dengan adanya rekrutmen baru, jumlah total karyawan Indofarma meningkat menjadi 21 orang. Manajemen berkomitmen untuk terus menyesuaikan jumlah karyawan dengan kebutuhan sumber daya manusia agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Data mencatat bahwa pada akhir Desember 2024, Indofarma masih mempekerjakan 788 orang. Namun, dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, tercatat ada pengurangan signifikan sebanyak 767 orang, yang menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen dalam mempertahankan produktivitas dan kinerja perusahaan.

Strategi Restrukturisasi dan Implikasinya bagi Karyawan

Restrukturisasi di Indofarma tidak hanya menyangkut pengurangan jumlah karyawan, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam model bisnis. Hal ini merupakan pekerjaan yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang untuk mewujudkannya.

Manajemen Indofarma berfokus pada efisiensi dan efektivitas operasional. Melalui pendekatan ini, mereka berharap bisa meningkatkan daya saing di pasar dan menyesuaikan diri dengan dinamika industri farmasi yang terus berubah.

Selain itu, dukungan pendanaan yang dijanjikan juga bertujuan untuk memastikan bahwa Indofarma dapat memenuhi seluruh kewajiban yang ada, termasuk hak-hak karyawan. Ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga reputasi dan hubungan baik dengan karyawan di masa mendatang.

Strategi ini diharapkan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan kinerja Indofarma dalam jangka panjang. Implementasi kebijakan yang prudent adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Indofarma pun berkomitmen untuk terus beradaptasi dan melakukan inovasi sehingga mampu menghadapi tantangan yang ada, sekaligus memanfaatkan peluang baru di pasar kesehatan yang kini semakin berkembang.

Menjelang Masa Depan: Harapan dan Tantangan di Industri Farmasi

Ketika banyak perusahaan di sektor farmasi berjuang untuk bertahan, langkah Indofarma menunjukkan betapa pentingnya inovasi dan respons cepat terhadap perubahan pasar. Dalam situasi yang serba tidak pasti, strategi yang adaptif menjadi sangat krusial.

Perusahaan tidak hanya harus mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga memikirkan dampaknya terhadap karyawan dan keberlanjutan perusahaan. Komunikasi yang transparan dan proaktif dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ini.

Ke depan, Indofarma berpotensi untuk berkembang jika mampu mengelola sumber daya manusia dan keuangan dengan baik. Hal ini tentu saja memerlukan dukungan dari seluruh lini, mulai dari manajemen hingga karyawan.

Oleh karena itu, menjaga motivasi dan semangat kerja di antara karyawan yang tersisa juga menjadi tanggung jawab manajemen. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan Indofarma dapat bangkit kembali dan menghadapi tantangan di industri farmasi yang kian kompetitif.

Secara keseluruhan, perjalanan yang ditempuh oleh Indofarma merupakan refleksi dari dinamika industri farmasi yang sedang berlangsung. Keberhasilan dalam restrukturisasi bisa menjadi sinyal positif bagi para pemangku kepentingan dan industri secara luas.

Jakarta, perkembangan terkini menunjukkan bahwa PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), yang dikenal sebagai Blibli, telah melakukan penyesuaian struktural yang signifikan dalam organisasi mereka. Langkah ini mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 270 karyawan, yang merupakan bagian dari strategi efisiensi untuk memperkuat bisnis serta mengejar peluang pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam laporan resmi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), BELI mengungkapkan bahwa proses penyesuaian organisasi telah berlangsung dan rampung pada bulan Oktober 2025. Manajemen BELI berkomitmen terhadap langkah ini agar perusahaan dapat beroperasi lebih efektif dan efisien.

Pengumuman ini menegaskan bahwa semua hak karyawan yang terdampak akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transisi ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga menghormati karyawan yang terdampak.

Strategi Efisiensi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan di Perusahaan

Kebijakan efisiensi yang diambil oleh BELI adalah langkah strategis untuk menghadapi tantangan di pasar e-commerce yang semakin kompetitif. Dengan menyesuaikan struktur organisasi, BELI berharap dapat menciptakan basis operasional yang lebih efisien, yang pada gilirannya akan mendukung perbaikan kinerja secara keseluruhan. Hal ini penting untuk membangun daya saing di industri yang terus berkembang.

Lebih lanjut, manajemen BELI menggarisbawahi bahwa meskipun ada pemutusan hubungan kerja ini, langkah efisiensi tidak akan berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Dalam laporan yang terkait, mereka menyebutkan optimisme tentang masa depan perusahaan pasca restrukturisasi.

Penerapan strategi efisiensi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab manajerial terhadap pemegang saham. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan nilai jangka panjang serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan ke depannya.

Pembenahan Keuangan Perusahaan Melalui Restrukturisasi

Dalam laporan keuangan terbaru, BELI mencatatkan kerugian sebesar Rp1,85 triliun untuk tahun berjalan per September 2025. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan kerugian yang tercatat pada tahun sebelumnya, yaitu Rp1,86 triliun. Peningkatan pendapatan perusahaan menjadi Rp15,24 triliun dari sebelumnya Rp12,13 triliun, memberikan harapan untuk pemulihan finansial ke depan.

Pendapatan yang diperoleh perusahaan bersumber dari berbagai lini, termasuk penjualan kepada pihak ketiga yang menyumbang Rp15,11 triliun. Meskipun mengalami kenaikan, beban pokok pendapatan juga meningkat menjadi Rp12,56 triliun, yang membatasi laba perusahaan.

Perusahaan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peningkatan kinerja di masa mendatang. Beban pokok yang meningkat ini, jika dikelola dengan baik, diharapkan tidak akan menghalangi pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan.

Aspek Permodalan dan Liabilitas Perusahaan yang Perlu Diketahui

Per Juni 2025, BELI mencatatkan aset sebesar Rp17,53 triliun, yang menunjukkan pertumbuhan dari periode sebelumnya. Pada 31 Desember 2024, aset perusahaan tercatat sebesar Rp16,16 triliun, menandakan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Liabilitas perusahaan juga harus menjadi sorotan, di mana tercatat sebesar Rp8,4 triliun. Sementara itu, ekuitas perusahaan mencapai Rp9,12 triliun, yang memberikan indikasi soliditas keuangan bagi para investor.

Keberhasilan dalam mengelola liabilitas dan aset ini merupakan kunci untuk memastikan kelangsungan usaha perusahaan di tengah persaingan yang ketat dalam industri e-commerce. Lingkungan bisnis yang dinamis menuntut adaptasi dan respon cepat dari setiap perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang.

PT Indofarma Tbk. (INAF) baru-baru ini melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 413 karyawan pada kuartal III tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi restrukturisasi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional.

Pada laporan keuangan yang dirilis, manajemen menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2025, setelah melakukan PHK, jumlah karyawan di perusahaan berkurang menjadi tiga orang. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan struktur perusahaan dengan kondisi pasar yang berubah.

Meski banyak karyawan yang terkena dampak PHK, Indofarma juga melakukan penambahan 18 karyawan baru pada akhir September 2025. Hal ini membawa total jumlah karyawan menjadi 21 orang, dengan harapan dapat menjalankan model bisnis baru yang lebih efektif.

Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Upaya Rightsizing Perusahaan

PHK yang dilakukan oleh INAF merupakan langkah strategis dalam proses rightsizing yang diharapkan dapat membawa perusahaan untuk lebih berdaya saing. Dalam laporannya, manajemen menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk mereorganisasi struktur karyawan agar lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Dalam proses ini, perusahaan mempertimbangkan aspek-aspek operasional dan keuangan, sehingga langkah ini diambil untuk menciptakan efisiensi yang lebih baik. Dengan lebih sedikit karyawan, perusahaan dapat fokus pada pengembangan strategi yang tepat untuk bertahan di pasar yang kompetitif.

Selanjutnya, INAF menjalankan model bisnis terbatas setelah mendapatkan persetujuan dalam Putusan Homologasi. Putusan ini merupakan keputusan hukum yang disepakati oleh kreditur dan perusahaan, yang bertujuan untuk merestrukturisasi utang dan menjaga kelangsungan usaha.

Kinerja Keuangan Pasca PHK dan Strategi Bisnis Baru

Setelah melakukan pemutusan hubungan kerja, Indofarma melaporkan adanya penurunan kerugian yang signifikan. Berdasarkan laporan kuartal III tahun 2025, kerugian perusahaan turun menjadi Rp127,09 miliar, dibandingkan Rp166,48 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pengurangan beban biaya operasional akibat pengurangan jumlah karyawan turut membantu meningkatkan kinerja keuangan. Meskipun ada penurunan dalam penjualan bersih yang mencapai Rp133,73 miliar, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya dengan lebih baik.

Penyesuaian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang tidak menentu dan mencari cara untuk meningkatkan profitabilitas di masa depan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan Indofarma dapat tumbuh lebih baik di masa mendatang.

Analisis Dampak PHK terhadap Pertumbuhan Perusahaan

Proses PHK yang dialami oleh INAF adalah gambaran nyata dari tantangan yang dihadapi perusahaan di industri farmasi. Banyak perusahaan dalam sektor ini harus mempertimbangkan pemangkasan biaya untuk tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat.

Dari sisi karyawan, pemutusan hubungan kerja menimbulkan dampak sosial yang tidak dapat diabaikan. Banyak karyawan yang terpaksa kehilangan sumber penghasilan dan berjuang untuk menemukan pekerjaan baru di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Namun, bagi perusahaan, pengurangan jumlah karyawan ini juga memberikan kesempatan untuk berkonsentrasi pada pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif. Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, INAF diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.

Perusahaan e-commerce, PT Global Digital Niaga Tbk, lebih dikenal sebagai Blibli, baru-baru ini mengumumkan penyesuaian organisasi yang melibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 270 karyawan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi yang dirancang untuk memperkuat pondasi bisnis dan menciptakan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam laporan resmi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), Blibli menyatakan bahwa proses penyesuaian ini telah dimulai dan dijadwalkan selesai pada Oktober 2025. Dalam situasi ini, perusahaan berusaha untuk menjalani transformasi yang lebih menyeluruh.

Manajemen Blibli mengungkapkan bahwa penyesuaian organisasi ini penting untuk memastikan efisiensi operasional yang lebih baik. “Tujuan kami adalah memperkuat nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan memberikan kinerja yang lebih baik di masa depan,” tulis mereka dalam keterangan tertulis.

Strategi Efisiensi Perusahaan dalam Menghadapi Tantangan

Langkah efisiensi ini merupakan respons terhadap tantangan yang dihadapi perusahaan e-commerce secara global. Dengan persaingan yang kian ketat, Blibli harus memastikan bahwa setiap keputusan strategis diambil dengan pertimbangan matang untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis.

Detil lebih jauh mengenai kebijakan ini mencakup penghapusan posisi yang dianggap redundant dan penyesuaian dalam struktur organisasi. Perusahaan percaya bahwa dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, mereka dapat menghadapi dinamika pasar yang selalu berubah.

Manajemen Blibli juga menekankan pentingnya memenuhi semua hak karyawan yang terdampak. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Kondisi Keuangan Blibli dan Upaya Meningkatkan Kinerja

Berdasarkan laporan keuangan terakhir, terangkum bahwa Blibli mengalami kerugian sebesar Rp1,85 triliun hingga September 2025. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan kerugian di tahun 2024 yang mencapai Rp1,86 triliun, menandakan adanya upaya untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.

Perbaikan kondisi keuangan ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan yang berhasil diraih oleh Blibli. Total pendapatan perusahaan mencapai Rp15,24 triliun, meningkat dari Rp12,13 triliun pada periode sebelumnya, meskipun beban pokok pendapatan juga harus diperhitungkan yang telah mengalami kenaikan.

Pendapatan yang diperoleh Blibli berasal dari penjualan baik kepada pihak ketiga yang mencapai Rp15,11 triliun, maupun penjualan ke pihak berelasi sebesar Rp125,8 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk ritel online dan toko fisik.

Prospek Masa Depan dan Fokus Perusahaan ke Depan

Meski menghadapi tantangan dalam jangka pendek, Blibli tetap optimis terhadap pertumbuhan di masa depan. Upaya efisiensi yang dilakukan diharapkan dapat mendukung perbaikan kinerja operasional perusahaan, yang penting untuk mencapai visi jangka panjangnya.

Dengan adanya penyesuaian organisasi, perusahaan yakin bahwa akan ada basis biaya yang lebih rendah. Ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing dan fleksibilitas bisnis di pasar yang terus berkembang dan berubah.

Dalam konteks permodalan, Blibli mencatat kenaikan aset yang cukup signifikan, yaitu mencapai Rp17,53 triliun pada Juni 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan dari Rp16,16 triliun di akhir tahun 2024, yang merupakan sinyal positif bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Praktik insider trading yang merugikan banyak pihak kembali mencuat ke publik. Seorang pria asal Texas, Tyler Loudon, tertangkap melakukan aktifitas investasi ilegal yang menguntungkan dirinya hingga mencapai US$ 1,76 juta, atau sekitar Rp 29,04 miliar. Modus operandi Loudon pun cukup mengejutkan, karena ia mendengar informasi vital melalui percakapan antara istrinya dan atasan di rumah.

Dalam konteks ini, Loudon diketahui telah membeli 46.450 lembar saham dari perusahaan transportasi dan logistik, TravelCenters of America, setelah mengetahui rencana akuisisi oleh BP, perusahaan minyak dan gas multinasional. Tindakannya tidak hanya menempatkan dirinya dalam posisi hukum yang sulit, tetapi juga berpotensi merusak karir istrinya yang merupakan manajer merger dan akuisisi di BP.

Pada 16 Februari 2023, BP mengumumkan akuisisi tersebut, yang langsung mengakibatkan harga saham TravelCenters melonjak hingga 70,8%. Setelah lonjakan tersebut, Loudon segera menjual seluruh sahamnya tanpa memberitahu istrinya, dan ini menjadi titik awal dari serangkaian masalah hukum yang menantinya.

Pelanggaran Hukum dan Tuntutan yang Menyusul

Pihak jaksa federal AS akhirnya melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa Loudon telah melakukan perdagangan saham berdasarkan informasi yang tidak diumumkan. Tindakan tersebut mengakibatkan dia diajukan gugatan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) di Pengadilan Distrik Selatan Texas. Akibat tindakan tersebut, Loudon menghadapi tuntutan atas pelanggaran sekuritas yang serius.

Menurut dokumen pengadilan, Loudon mulai berinvestasi di saham TravelCenters pada 27 Desember 2022, dan selama tujuh minggu setelahnya, ia “secara metodis” melakukan penjualan hingga nilai posisi mencapai US$ 2,16 juta. Seluruh aktivitas ini berada di bawah radar dan dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya.

Pihak jaksa menyatakan bahwa Loudon sadar atau seharusnya menyadari bahwa informasi yang ia dengar dari percakapan istrinya adalah rahasia. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan Loudon sangat ceroboh dalam memahami konsekuensi dari tindakannya.

Kehidupan Pribadi yang Terguncang oleh Skandal

Setelah akuisisi diumumkan, Loudon berusaha memberikan penjelasan kepada istrinya mengenai saham yang telah dibelinya. Namun, pengakuannya mengenai besaran keuntungan yang dihasilkan mengejutkan sang istri, yang akhrinya melaporkan kepada atasannya. Istrinya, yang terlibat dalam proses akuisisi, juga terpaksa menghadapi sanksi berupa cuti administratif, bahkan di-PHK dari pekerjaannya.

Investigasi lebih lanjut menunjukan bahwa BP tidak menemukan bukti bahwa istri Loudon terlibat dalam pelanggaran atau pemberian informasi kepada suaminya. Hubungan antara Loudon dan istrinya pun semakin memburuk pasca pengakuan tersebut, sehingga istri Loudon memutuskan untuk pergi dari rumah mereka dan memulai proses perceraian pada Juni 2023.

Keputusan itu diambil setelah BP melakukan audit terhadap komunikasi istrinya di dalam perusahaan tanpa menemukan adanya kesalahan. Hal ini semakin memperparah situasi pribadi yang dihadapi Loudon, yang semakin memperburuk reputasi keluarganya.

Sanksi Hukum dan Dampaknya di Masa Depan

Pada pertengahan tahun lalu, Tyler Loudon dijatuhi hukuman dua tahun penjara akibat tindakan insider trading yang menguntungkan dirinya secara ilegal. Dalam keputusan hakim, Loudon juga dikenakan sanksi satu tahun pembebasan bersyarat setelah menjalani masa tahanan serta denda sebesar $10.000.

Hukuman ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, terutama mereka yang terlibat dalam industri keuangan. Insider trading bukan hanya soal untung, namun juga dampak hukum dan moral yang harus dihadapi. Kejadian ini menggugah kesadaran akan pentingnya etika dalam berinvestasi dan menjalankan praktik bisnis yang benar.

Kasus Loudon juga menyoroti bahwa informasi yang seharusnya bersifat rahasia dapat menjadi pedang bermata dua, yang berpotensi merusak tidak hanya individu, tetapi juga sirkulasi kepercayaan dalam ekosistem keuangan secara keseluruhan.