Perpres Archives - delihealjob.com: Berita Kesehatan dan Lifestyle Terkini Hari Ini

Pentingnya Makan Bergizi Gratis untuk Kesehatan Masyarakat

Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan pemberian makanan yang cukup nutrisi, diharapkan dapat menurunkan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa terdapat 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang atau akan dibangun. Proyek ini difokuskan pada wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan hak atas gizi yang layak.

Program ini juga perlu diimbangi dengan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang. Edukasi bagi masyarakat akan membantu mereka memahami pilihan makanan yang lebih sehat dan bergizi.

Keterlibatan Koperasi dalam Mewujudkan Perpres MBG

Keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku sangat penting dalam implementasi Perpres ini. Menurut Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI, bahan baku untuk SPPG harus berasal dari Koperasi Desa, BUMDes, UMKM, atau usaha lokal lainnya.

Hal ini menjadi langkah strategis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan mengutamakan produk lokal, diharapkan dapat menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Penguatan rantai pasok lokal juga menjadi fokus utama dalam implementasi Perpres ini. Edy menegaskan bahwa pasokan bahan baku wajib berasal dari usaha rakyat, seperti petani, peternak, dan nelayan di sekitar SPPG.

Regulasi Turunan sebagai Pendukung Implementasi Perpres

Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan Perpres ini. Salah satunya adalah percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang sangat penting untuk memastikan keamanan pangan.

Tidak hanya itu, pemenuhan tenaga ahli gizi juga menjadi salah satu prioritas. Ketersediaan tenaga ahli gizi akan membantu dalam penyusunan menu yang bergizi dan aman bagi masyarakat.

Pembangunan SPPG di wilayah 3T juga menjadi sorotan. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa makanan bergizi bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat di daerah terpencil.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani sebuah Peraturan Presiden yang sangat penting mengenai instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Pemberlakuan regulasi ini pada tanggal 10 Oktober 2025 diharapkan dapat memperkuat ekosistem pasar karbon Indonesia dan membuka peluang bagi negara untuk berperan lebih besar di kancah internasional.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, pemerintah mengakui unit karbon non-SPE GRK yang telah mematuhi standar internasional, seperti Verra dan Gold Standard. Ini adalah langkah maju yang dapat meningkatkan dinamika pasar karbon yang di Indonesia, yang sudah cukup stagnan sejak tahun 2023.

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga September 2025, total volume transaksi di bursa karbon Indonesia hanya mencapai 1.606.056 ton CO₂e. Dengan nilai yang akumulatif hanya sekitar Rp78,46 miliar, jelas bahwa pasar ini memerlukan revitalisasi yang signifikan.

Rincian Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon

Peraturan Presiden ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga strategi untuk memodernisasi pendekatan Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan. Penekanan pada unit karbon yang sesuai dengan standar internasional membuka ruang bagi kolaborasi lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Pengakuan ini memungkinkan kredit karbon untuk diperdagangkan di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, Indonesia berpotensi menarik banyak investor yang terlibat dalam proyek berbasis alam yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, pemerintah berharap bahwa sistem pelaporan dan penghitungan emisi yang baru akan memberikan transparansi yang dibutuhkan untuk membuat pasar ini berfungsi dengan lebih efisien. Pendekatan ini akan membantu memperkuat kepercayaan di antara para investor, yang pada gilirannya akan membantu mendanai proyek yang ramah lingkungan.

Dampak Pengakuan Unit Karbon Non-SPE GRK

Setidaknya terdapat tiga dampak positif yang diharapkan muncul dari pengakuan terhadap unit karbon non-SPE GRK. Pertama, daya tarik investasi akan meningkat secara signifikan. Kepastian hukum yang dihadirkan oleh Perpres ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang selama ini dihadapi oleh investor.

Kedua, dengan adanya integrasi ke pasar global, Indonesia dapat selaras dengan standar internasional. Ini menciptakan peluang bagi negara untuk mengekspor kredit karbon dan berkolaborasi dengan negara lain yang memiliki komitmen untuk mencapai target keberlanjutan.

Ketiga, komunitas lokal juga akan mendapatkan manfaat. Sebagian besar standar internasional berisi persyaratan terkait manfaat sosial, yang memungkinkan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan membagikan keuntungan secara adil.

Peran Pemerintah dalam Membuka Pasar Karbon

Pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim yang mendukung bagi pertumbuhan pasar karbon. Salah satu langkah kunci adalah dengan mengadakan forum kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk membahas tantangan dan peluang yang ada di pasar karbon.

Dari sini, strategi yang lebih terarah bisa dirumuskan untuk mendukung keberlanjutan. Misalnya, memberikan insentif bagi proyek yang berkomitmen untuk pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Seiring dengan ini, pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan karbon menjadi sangat penting. Sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang kredibel harus tersedia untuk setiap kredit yang diterbitkan, sehingga memastikan bahwa setiap pengurangan emisi dapat terukur dan dipertanggungjawabkan.

Tag Perpres

Perpres MBG Diimplementasikan, Anggota Komisi IX DPR RI Dukung Pangan Lokal