Tag Peroleh

Perkembangan terbaru dari PT Petrosea Tbk. menunjukkan bahwa anak usahanya, Scan-Bilt Pte. Ltd., telah berhasil meraih kontrak baru yang signifikan. Kontrak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan di tahun-tahun mendatang.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Scan-Bilt dan Aster Chemicals & Energy Pte. Ltd. pada 17 Desember 2025. Perjanjian ini menjadi langkah strategis bagi kedua pihak dalam pengembangan proyek yang lebih luas.

Pentingnya Kontrak Baru bagi Perusahaan

Mendapatkan kontrak baru merupakan pencapaian penting bagi perusahaan seperti Petrosea. Hal ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan klien, tetapi juga memberikan dampak financial yang positif.

Total nilai kontrak mencapai sekitar US$ 29,07 juta atau setara dengan Rp 485,4 miliar. Dengan durasi pekerjaan yang ditargetkan selama 24 bulan, proyek ini menjanjikan prospek yang menjanjikan bagi pertumbuhan perusahaan.

Menyediakan layanan Engineering, Procurement & Construction (EPC) menjadi fokus utama dalam proyek ini, terutama terkait pekerjaan sipil. Keahlian Scan-Bilt di bidang ini sangat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan klien secara efektif.

Rincian Proyek dan Lokasi Strategis

Proyek ini dilakukan di Aster Bukom Chemicals & Energy Complex dan Aster Jurong Island Chemical Complex yang terletak di Singapura. Kedua lokasi ini dikenal sebagai pusat produksi yang terpadu untuk industri petrokimia.

Aster Bukom memiliki fasilitas kilang dan cracker etilena, sedangkan Aster Jurong lebih fokus pada produksi petrokimia utama. Ini termasuk produk seperti ethylene oxide dan propylene oxide.

Keterhubungan antara kedua fasilitas ini melalui pipa bawah laut menjadikannya lokasi yang strategis untuk produksi dan distribusi produk-produk tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional.

Dukungan dari Grup Petrosea

Manajemen Scan-Bilt menegaskan bahwa mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari grup Petrosea dalam proyek ini. Dengan rekam jejak yang kuat dalam berbagai layanan, Petrosea siap memberikan dukungan yang dibutuhkan.

Di samping layanan EPC, Petrosea juga memiliki pengalaman dalam jasa pertambangan dan logistik. Hal ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi proyek yang sedang berjalan.

Kolaborasi ini bukan hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memberikan akses kepada keahlian dan sumber daya yang lebih luas di kawasan Asia Pasifik.

Strategi Diversifikasi Usaha yang Berkelanjutan

Perjanjian ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi usaha yang lebih besar bagi Petrosea. Pengembangan usaha di bidang EPC dan manajemen fasilitas diharapkan dapat memberikan peluang baru.

Manajemen menyatakan bahwa mereka akan konsisten dalam menciptakan nilai tambah untuk pemegang saham. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan berkelanjutan.

Melalui proyek ini, perusahaan berharap dapat memperluas porsi pasar serta meningkatkan daya saing di industri yang semakin kompetitif.

Secara keseluruhan, perolehan kontrak baru ini tidak hanya merupakan pencapaian bagi Scan-Bilt, tetapi juga menjadi bagian dari langkah strategis Petrosea untuk memperkuat posisinya di pasar global. Keberhasilan dalam proyek ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang di masa depan.

Oleh karena itu, antusiasme ini sepatutnya disambut baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Proyek ini mencerminkan potensi besar yang bisa dioptimalkan oleh perusahaan di tahun mendatang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merencanakan pembaruan kebijakan terkait penghapusan tagihan dan buku kredit macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan dukungan lebih kuat kepada pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan finansial.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan tersebut baru menjangkau sekitar 20 ribu pelaku UMKM, yang terbilang sangat jauh dari target awal yang ditetapkan untuk lebih dari satu juta pelaku. Hal ini menjadi catatan penting bagi OJK untuk meningkatkan efektivitas kebijakannya.

Awalnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 dirancang untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menyelesaikan utang. Namun, berlaku hanya selama enam bulan membuat banyak pelaku UMKM terlewatkan dalam mendapatkan fasilitas ini.

Mahendra mengharapkan agar penguatan PP ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kredit UMKM, tetapi juga membuat akses terhadap fasilitas perbankan menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, penguatan kebijakan diharapkan menghasilkan dampak positif bagi seluruh sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Pembaharuan dalam PP ini diharapkan dapat menjangkau Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sebelumnya tidak mendapatkan fasilitas serupa. Dengan keterlibatan BPD, diperkirakan upaya penyelesaian utang macet kepada UMKM bisa dilakukan secara lebih menyeluruh.

Mengapa Kebijakan Ini Sangat Penting bagi Pelaku UMKM?

Kebijakan penghapusan utang ini menjadi vital bagi UMKM karena mereka kerap menjadi segmen yang rentan terhadap masalah likuiditas. Dengan memiliki akses untuk menghapus tagihan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka, tanpa terbebani oleh utang yang menumpuk.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM sangat rendah, bahkan hanya tumbuh 0,23% dibandingkan tahun lalu hingga September 2025. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi dukungan finansial bagi UMKM.

Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya diarahkan untuk menghapus pinjaman yang macet, tetapi juga memberikan solusi yang berkelanjutan untuk memastikan aksesibilitas kredit. Ini penting agar mereka tidak hanya mempunya kesempatan untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang.

Penyelesaian utang macet diharapkan tidak hanya menguntungkan UMKM, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Jika UMKM sehat, maka dampaknya akan meluas ke sektor-sektor lain dalam ekonomi.

Peran Pemerintah dalam Mendukung Kebijakan Perbankan untuk UMKM

Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan langkah-langkah teknis yang diperlukan, termasuk syarat dan kriteria untuk penghapusan utang ini. Tindakan cepat ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian kredit macet di bank-bank negara.

Mahendra juga menyampaikan bahwa OJK telah aktif berkonsultasi dengan berbagai kementerian terkait untuk menghasilkan kebijakan yang terintegrasi. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dalam mendukung pelaksanaan regulasi yang lebih efektif.

Melalui rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia dan berbagai pihak, diharapkan kesepakatan yang substansial dapat dicapai untuk mendukung penyaluran pembiayaan baru. Sinergi antara bank pemerintah dan UMKM akan sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan ini.

Penguatan kebijakan ini diharap mampu memberikan rasa aman bagi para pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan baru setelah menyelesaikan utang macet. Ini adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan antara institusi keuangan dan pelaku usaha.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Baru yang Diharapkan

Meskipun harapan positif muncul dari pembaruan kebijakan ini, tantangan tetap ada. Pertumbuhan kredit yang lemah pada sektor UMKM mencerminkan adanya resistensi dalam sistem perbankan untuk membiayai usaha kecil. Ini menjadi tantangan yang harus diatasi oleh OJK dan lembaga terkait.

Risiko yang lebih tinggi dalam segmen UMKM dibandingkan segmen lain menjadi alasan mengapa banyak bank enggan memberikan pinjaman. Diperlukan strategi yang lebih inovatif dan efektif untuk membangun kepercayaan dan menarik minat bank dalam mendukung UMKM.

Pendekatan yang lebih personal dalam penanganan kasus kredit macet juga diperlukan. Bank perlu memiliki kriteria evaluasi yang lebih fleksibel untuk memberikan peluang kedua kepada UMKM yang memiliki niat baik dalam menyelesaikan utang mereka.

Selain itu, adanya ketidakpastian ekonomi global juga dapat mempengaruhi kondisi UMKM. Sehingga, adaptasi dan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan ini adalah suatu keharusan bagi kedua belah pihak.

Masyarakat pun diharapkan dapat menyadari pentingnya mendukung usaha lokal, yang tidak hanya berdampak pada ekonomi pribadi tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.