Tag Permintaan

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI baru-baru ini menunjukkan komitmennya untuk menanggapi tantangan yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam upaya untuk mendukung pemerintah daerah, perusahaan ini diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 6 triliun guna memperkuat pelaksanaan program-program pemerintah.

Purbaya mendorong PT SMI untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025. Dengan adanya regulasi baru ini, pemerintah pusat memiliki kemampuan untuk menginstruksikan pinjaman kepada pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah, mengungkapkan bahwa mereka akan segera menyesuaikan diri setelah aturan turunan dari Kementerian Keuangan diterbitkan. Dalam hal ini, mereka akan menunggu proses lengkapnya untuk bisa melaksanakan arahan dari Menteri Keuangan dengan baik.

“Kita masih menunggu detail aturan turunan dan proses implementasinya. Begitu semuanya jelas, kami siap untuk bergerak,” jelas Reynaldi dalam acara Media Gathering di Humbang Hasundutan. PT SMI selama ini memang telah aktif dalam memberikan pembiayaan kepada pemerintah daerah dengan berbagai skema yang telah ada.

Proyek Pembiayaan yang Dijalankan oleh PT SMI

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti, menjelaskan bahwa komitmen pembiayaan terhadap pemerintah daerah terdiri dari dua skema utama. Salah satunya adalah skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk menggerakkan kembali ekonomi dengan memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah.

Hingga bulan September, total komitmen pembiayaan yang diberikan oleh PT SMI kepada pemerintah daerah telah mencapai Rp 36,16 triliun. Rinciannya, total outstanding mencapai Rp 17,59 triliun, terdiri dari Rp 34,27 triliun untuk skema PEN dan Rp 1,89 triliun untuk skema pembiayaan reguler.

Sebelumnya, Purbaya sudah melakukan pertemuan dengan manajemen PT SMI, dan dalam dialog tersebut, perusahaan menjanjikan untuk dapat menyuplai dana sebesar Rp 3 triliun pada akhir tahun. Namun, Purbaya mendorong mereka untuk meningkatkan jumlah tersebut menjadi Rp 6 triliun, agar semakin banyak proyek pemerintah daerah yang dapat dibiayai.

Hal ini penting, mengingat proyek-proyek yang diusulkan oleh pemerintah daerah biasanya berkaitan erat dengan program-program pemerintah pusat. Proyek yang memenuhi kriteria akan dipilih oleh PT SMI, dan Purbaya menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan pemilihan proyek tersebut kepada PT SMI dan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Proyeksi Implementasi Pembiayaan di Masa Mendatang

Dalam menjelaskan lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa bunga pinjaman yang ditawarkan oleh PT SMI akan berada pada kisaran 0,5%. Ini menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah yang membutuhkan dana untuk berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik yang mendesak.

Keberadaan PT SMI sebagai lembaga pendanaan diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dengan mempercepat penyerapan anggaran dan implementasi proyek-proyek pembangunan. Adanya pinjaman ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran yang biasanya ditanggung oleh pemerintah daerah langsung.

Dengan demikian, peran PT SMI dalam penyaluran dana ini bukan hanya sekadar memberikan pinjaman, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di daerah. Aspek keberlanjutan menjadi penting, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini.

Pihak PT SMI berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan bahwa setiap proyek yang didanai memenuhi standar dan harapan masyarakat. Ini akan menjadi titik awal bagi kerjasama yang lebih intensif dalam mengembangkan infrastruktur yang lebih baik.

Inisiatif dan Rencana Jangka Panjang PT SMI

Ke depan, PT SMI berharap bisa memperluas cakupan pembiayaan dengan melibatkan lebih banyak pemerintah daerah. Komitmen yang telah ada selama ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, terutama yang menyangkut pembangunan infrastuktur dan fasilitas publik.

Dengan terus beradaptasi pada kebijakan pemerintah dan kebutuhan di lapangan, PT SMI berupaya untuk menghadirkan inovasi dalam model pembiayaan yang ditawarkan. Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pengintegrasian teknologi dalam proses pembiayaan juga menjadi salah satu fokus untuk efisiensi dan transparansi. Dengan kemajuan teknologi, diharapkan PT SMI dapat memberikan layanan yang lebih responsif kepada pemerintah daerah dan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat.

PT SMI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada. Dengan pelatihan yang tepat dan pendekatan inovatif, mereka berharap dapat meningkatkan kualitas layanan pembiayaan yang diberikan.

Akhirnya, keberadaan PT SMI diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Ini selaras dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing global.

PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) mencatatkan kinerja finansial yang menggembirakan pada tahun ini dengan laba bersih mencapai Rp 1,57 triliun, meningkat 2,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan bersih konsolidasi yang mencapai Rp 14,81 triliun, meningkat 4,5% secara tahunan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kinerja positif yang ditunjukkan oleh segmen manufaktur dan perdagangan.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi, efisiensi rantai pasok, dan inovasi produk untuk menjaga daya saing jangka panjang,” ujar Direktur Astra Otoparts, Sophie Handili. Pernyataan ini menegaskan komitmen perusahaan dalam mempertahankan posisi di pasar sambil terus meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan.

Dalam analisis lebih mendalam, pendapatan dari segmen manufaktur perusahaan hingga kuartal III 2025 mencapai Rp 7,8 triliun, mengalami pertumbuhan 5,8% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh tingginya permintaan dari pelanggan Original Equipment Manufacturer (OEM) dalam sektor roda dua dan roda empat, meskipun pasar kendaraan roda dua di dalam negeri menunjukkan stagnasi.

Pertumbuhan Segmen Manufaktur dan Perdagangan yang Kuat

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan manifaktur adalah peningkatan permintaan komponen otomotif pada segmen pasar yang lebih luas. Meskipun tantangan muncul dari stabilitas pasar domestik, Astra Otoparts mampu mempertahankan daya tarik terhadap pelanggan dengan kualitas dan inovasi yang ditawarkan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam produk otomotif.

Selain fokus pada produk otomotif, Astra Otoparts juga memperluas portofolio mereka ke sektor non-otomotif. Produk seperti alat kesehatan dan komponen alat berat kini menjadi bagian dari strategi diversifikasi mereka. Pendekatan ini memberikan jaminan keberlanjutan dalam jangka panjang di berbagai sektor industri.

Pendukung lain yang tak kalah penting adalah partisipasi perusahaan dalam ekosistem kendaraan listrik negara. Astra Otoparts berinovasi dengan memproduksi komponen untuk kendaraan listrik dan menyediakan infrastruktur pengisian daya, membawa mereka ke garis depan dalam industri transportasi yang ramah lingkungan. Langkah ini merupakan bagian dari respons perusahaan terhadap perubahan kebutuhan pasar.

Pencapaian Lain di Segmen Perdagangan dan Ekspor

Di sisi perdagangan, pendapatan bersih mencapai Rp 7 triliun, mengalami kenaikan 3,1% secara tahunan. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan permintaan di pasar domestik melalui jaringan modern yang mencakup toko seperti Shop & Drive. Hal ini menunjukkan bahwa Astra Otoparts tidak hanya bersaing dalam produksi, tetapi juga dalam penjualan dan layanan.

Peningkatan permintaan ekspor juga menjadi kontributor signifikan terhadap pendapatan perdagangan mereka. Dengan memperluas jangkauan ke berbagai negara, Astra Otoparts berhasil mengamankan posisinya di pasar global. Langkah ini menunjukkan pergeseran strategi yang cerdas dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Ketika memasuki kuartal terakhir tahun 2025, Astra Otoparts berkomitmen untuk terus memperkuat fundamental bisnis. Strategi ini termasuk melanjutkan inovasi yang berfokus pada kualitas dan memberi nilai tambah bagi pelanggan serta pemangku kepentingan. Keberlanjutan menjadi kunci utama dalam setiap langkah yang diambil perusahaan.

Analisis Penjualan Mobil dan Tantangan di Masa Depan

Berdasarkan data dari Gaikindo, penjualan mobil baru di Indonesia mengalami penurunan, dengan total penjualan mencapai 561.819 unit dari Januari hingga September 2025. Angka ini menunjukkan penurunan 11,3% dibandingkan tahun lalu, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh industri otomotif secara keseluruhan. Namun, Astra Otoparts tetap optimis dalam menghadapi tantangan ini.

Penurunan penjualan mobil ini sebagian disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak menentu dan perubahan perilaku konsumen. Di tengah perubahan ini, perusahaan perlu beradaptasi dengan strategi pemasaran yang tepat. Penyesuaian ini dianggap penting untuk menarik minat konsumen baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada.

Dengan berfokus pada inovasi dan diversifikasi, Astra Otoparts berharap dapat mengatasi tantangan yang ada dan bahkan memanfaatkan peluang baru yang muncul di pasar. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan di tahun-tahun mendatang.

Menyusul perkembangan terkini dalam sektor keuangan, banyak pihak mulai mengawasi dan menilai perubahan yang akan datang. Dengan adanya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini bersiap untuk menjalankan tugas baru yang akan mulai berlaku pada tahun 2028.

Rancangan ini mencakup mekanisme penjaminan polis asuransi yang menimbulkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Khususnya, penjaminan yang dijanjikan LPS ini tidak akan melebihi Rp 500 juta per polis, dan ada beberapa jenis polis yang dikecualikan dari program ini.

Penjaminan polis oleh LPS diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi. Dengan ini, para pemegang polis akan merasa lebih aman dan terlindungi dari risiko finansial yang tak terduga.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyampaikan bahwa mereka menyambut baik rencana aturan ini. Tuntutan untuk memperluas cakupan penjaminan hingga mencakup perusahaan reasuransi juga turut diusulkan demi mitigasi risiko yang lebih efektif di sektor asuransi umum.

Mekanisme Penjaminan Polis Asuransi oleh LPS dan Aspek Pentingnya

Mekanisme yang diusulkan oleh LPS tampaknya akan membawa angin segar bagi industri asuransi. Penjaminan polis dengan batasan tertentu diyakini dapat mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah.

Penting untuk dicatat bahwa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi seperti PAYDI tidak akan dijamin. Hal ini patut diperhatikan oleh calon nasabah yang ingin berinvestasi dalam bentuk tersebut.

Penjaminan oleh LPS juga diharapkan dapat membangun kepercayaan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dalam banyak kasus, rasa aman ini menjadi salah satu faktor kunci bagi masyarakat dalam memilih produk asuransi.

Dengan demikian, koherensi antara kebijakan pemerintah dan respons industri perlu dijaga agar tujuan dari program penjaminan bisa tercapai. Ini bukan hanya soal perlindungan finansial, tetapi juga soal membangun ekosistem yang sehat di sektor keuangan.

Asosiasi Asuransi dan Respon terhadap Rencana Penjaminan Polis

AAUI sebagai representasi perusahaan asuransi sangat antusias dengan rencana ini. Pihak asosiasi mengklaim bahwa langkah ini akan meningkatkan perlindungan bagi nasabah dan memberikan peluang lebih bagi industri asuransi untuk berkembang.

Namun, AAUI juga berpandangan bahwa ada beberapa kekurangan dalam rancangan tersebut. Salah satunya adalah perlunya melibatkan perusahaan reasuransi secara aktif dalam program ini untuk memastikan mitigasi risiko yang lebih baik.

Peran perusahaan reasuransi sangat krusial dalam menjaga kesehatan finansial industri asuransi. Dengan adanya kerjasama yang baik, diharapkan risiko yang dihadapi bisa lebih terkelola dan tidak membebani pemegang polis secara langsung.

Selain itu, AAUI juga mendorong agar penjaminan tidak hanya terfokus pada polis individu, tetapi juga bagi kelompok yang lebih luas. Dengan begitu, lebih banyak pihak bisa merasakan manfaat dari program ini.

Pertimbangan untuk Masyarakat: Manfaat dan Risiko dari Penjaminan Polis

Bagi masyarakat, kehadiran program penjaminan ini jelas menawarkan manfaat. Perlindungan hingga Rp 500 juta per polis menjadikan mereka lebih percaya untuk menggunakan produk asuransi.

Namun, pemahaman yang mendalam tentang jenis polis yang dijamin perlu disosialisasikan. Masyarakat harus diberi informasi yang jelas agar mereka tidak salah mengambil keputusan dalam memilih produk asuransi.

Risiko yang mungkin muncul adalah jika nasabah tidak menyadari adanya batasan dalam jenis polis yang dijamin. Hal ini bisa berujung pada kehilangan harapan ketika menghadapi risiko yang besar, sehingga penting untuk mencermati setiap detail dalam kebijakan.

Sosialisasi yang baik dari pihak LPS dan AAUI akan menjadi kunci dalam menyukseskan program ini. Masyarakat yang lebih teredukasi akan lebih cermat dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini menanggapi permintaan bank-bank milik negara untuk penempatan dana tambahan dari pemerintah. Inspeksi mendadak yang dilakukan Purbaya di Mandiri Club, Jakarta, dan kantor pusat BNI menunjukkan bahwa penyaluran dana pemerintah telah mencapai tingkatan yang signifikan.

Dari laporan yang diperoleh, sekitar 70% dari dana yang disalurkan ke Bank Mandiri telah digunakan untuk sektor-sektor produktif. Ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pemulihan yang sedang berlangsung.

Purbaya menekankan, “Dari uang yang kita kasih ke mereka, 70% sudah terserap dan disalurkan.” Ia juga menyebutkan bahwa ada kemungkinan tambahan penyaluran dana pada sektor-sektor lain seperti properti dan otomotif.

Pertumbuhan Kredit Menjadi Indikator Positif Ekonomi Nasional

Sebagai hasil dari penyaluran dana yang signifikan, kinerja kredit Bank Mandiri menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Kredit yang sebelumnya tumbuh hanya 8% kini mengalami lonjakan hampir mencapai 11%.

“Data terakhir menunjukkan tren positif dalam penyaluran ini,” ungkap Purbaya. Dalam waktu kurang dari sebulan, dampak dari stimulus yang diberikan terlihat mulai memberikan pengaruh yang signifikan.

Dengan penyaluran dana sebesar Rp55 triliun dari total Rp200 triliun yang direncanakan, Menteri Keuangan merasa optimis bahwa langkah ini akan mempercepat pemulihan ekonomi di berbagai sektor.

BANK BRI Mengusulkan Tambahan Penempatan Dana Pemerintah

Di sisi lain, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, juga meminta agar pemerintah meningkatkan penempatan dana di BRI. Saat ini, BRI telah berhasil menyalurkan sekitar 60% hingga 65% dari total Rp55 triliun dana yang diterima.

“Kami berharap ada penambahan lebih lanjut dalam penempatan dana,” ujar Hery, menambahkan bahwa ini penting untuk memperluas penyaluran kredit kepada masyarakat.

Purbaya pun menyatakan bahwa ia akan memverifikasi kesiapan BRI untuk menyalurkan dana tambahan tersebut. “Saya akan datangi mereka dan cek kesiapannya,” tambahnya.

Rencana Penempatan Dana di Bank Pembangunan Daerah

Purbaya juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sisa dana pemerintah sebesar Rp275 triliun yang belum teralokasi. Ia mengusulkan agar sebagian dari dana tersebut, sekitar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun, dapat ditempatkan di bank pembangunan daerah seperti Bank Jakarta dan Bank Jatim.

“Saat ini, kita sedang mendiskusikan berapa banyak yang bisa mereka terima,” liput Purbaya. Dengan langkah ini, diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor pembangunan yang ada di daerah.

Pembicaraan mengenai penempatan dana di bank pembangunan daerah mencerminkan adanya prioritas pada pemerataan ekonomi di seluruh wilayah. Hal ini bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Meningkatkan Keterlibatan Bank dalam Ekonomi Indonesia

Dalam konteks jangka panjang, kebijakan pemerintah untuk menempatkan dana di bank-bank dengan tujuan produktif akan membantu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat. Dengan dukungan dana yang tepat, diharapkan bank-bank ini bisa lebih aktif dalam menyalurkan kredit.

Langkah-langkah ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka kredit, tetapi juga pada dampak nyata di lapangan, terutama bagi sektor-sektor yang terkena dampak pandemi. Sinergi antara pemerintah dan bank harus diperkuat untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Purbaya juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana. Hal ini akan memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian negara.

Jakarta, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) tengah berupaya mendapatkan tambahan dana dari pemerintah untuk mendukung perluasan layanan kreditnya. Dengan dukungan tersebut, BRI berharap bisa lebih banyak memberikan pinjaman kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat membutuhkan akses permodalan.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa saat ini sekitar 60% hingga 65% dari saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah senilai Rp 55 triliun telah disalurkan. Dia optimis sisa dana tersebut akan terserap sejalan dengan tingginya permintaan kredit dari pelaku usaha.

Lebih lanjut, Hery mencatat bahwa sisa 35% dari dana yang diterima pada 12 September lalu diharapkan akan terserap paling lambat akhir bulan ini. Permintaan kredit dari sektor UMKM sangat tinggi, terutama untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lain-lain.

Dukungan Pemerintah untuk Perkembangan UMKM di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendukung perkembangan UMKM dengan menambah dana yang disalurkan melalui bank-bank pelat merah. Dalam hal ini, BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia menjadi fokus utama dalam penyaluran dana tersebut.

Hery menyatakan bahwa BRI siap menyerap berapa pun dana yang akan diberikan pemerintah. Mengingat bunga dari dana yang diperoleh cukup rendah, hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana penambahan dana ini sangat relevan mengingat permintaan kredit harian dari sektor UMKM terus meningkat. Dari laporan yang ada, angka tersebut mencapai Rp 1,2 hingga Rp 1,5 triliun setiap harinya, menunjukkan betapa vitalnya peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Strategi Penyaluran Kredit oleh BRI untuk Mendorong Ekonomi

Dalam upaya meningkatkan penyaluran kredit, BRI mengategorikan nasabahnya dalam beberapa segmen, mulai dari UMKM hingga korporasi. Hal ini memungkinkan BRI untuk mengakomodasi berbagai jenis permintaan kredit yang datang dari sektor-sektor yang berbeda.

BRI tidak hanya fokus pada sektor UMKM, tetapi juga segmen korporasi dan komersial yang akan turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan cara ini, BRI berharap dapat menciptakan sinergi yang baik antar sektor untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Hery menekankan pentingnya penyaluran dana yang tepat sasaran agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana yang disalurkan tidak hanya untuk memenuhi permintaan kredit, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru.

Peran Kementerian Keuangan dalam Meningkatkan Likuiditas Bank

Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas bank dalam situasi yang tidak menentu. Dalam laporan sebelumnya, Kementerian telah menarik dana senilai Rp 70 triliun dari Bank Indonesia untuk disalurkan kepada bank-bank pelat merah, termasuk BRI.

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa penempatan dana tersebut bertujuan untuk memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia. Melalui skema yang mirip dengan sebelumnya, kali ini BRI akan bersinergi lebih erat dengan bank pembangunan daerah (BPD).

Inisiatif ini menjadi sangat penting mengingat kontribusi BPD dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan penyaluran dana yang lebih terarah, diharapkan dampak positif terhadap perekonomian regional dapat lebih terasa.

Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi Antara Sektor

BRI dan Kementerian Keuangan berusaha menciptakan kolaborasi yang sinergis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Fokus utama adalah pada penyediaan kredit yang memadai dan terjangkau bagi pelaku usaha, terutama di sektor UMKM.

Melalui mekanisme yang tepat, diharapkan pembiayaan dapat diberikan dengan lebih efisien. Hal ini juga akan mempercepat proses penyerapan dana, sehingga membantu pelaku usaha dalam pertumbuhannya.

Dengan dukungan dana yang optimal dari pemerintah, BRI berharap dapat mengubah tantangan menjadi kesempatan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing di pasar. Sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga keuangan akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.