Tag Pengelolaan

Jakarta, CNBC Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan asuransi untuk mempermudah proses klaim terhadap polis asuransi dari nasabah yang terdampak banjir Sumatra sebagai bagian dari upaya mendukung proses pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Direktur Utama Maipark, Kocu Andre Hutagalung menyebutkan proses penyederhanaan proses klaim di masa bencana sudah umum dilakukan oleh industri asuransi global utamanya untuk asuransi jiwa dan kredit kecil menengah.

Saat ini asuransi dan reasuransi sudah memiliki sistem data base yang semakin baik sehingga proses penyederhanaan klaim juga bisa dilakukan. Contohnya pada kasus gempa bumi, proses klaim penilaian kerugian maka asuransi dan reasuransi bisa menilai kategori kerusakan kecil, menengah dan besar sehingga klaim bisa cepat dibayarkan.

lalu seperti apa strategi asuransi dan reasuransi memitigasi risiko kejadian bencana alam? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Direktur Utama Maipark, Kocu Andre Hutagalung dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 29/12/2025)

Meningkatnya frekuensi bencana alam di berbagai wilayah, terutama di Indonesia, semakin menuntut kreativitas dan inovasi dalam industri asuransi. Proses pengajuan klaim yang efisien menjadi kunci untuk memberikan dukungan kepada nasabah yang terdampak. Dalam konteks ini, pengaturan ulang sistem klaim menjadi salah satu langkah penting untuk menanggulangi dampak bencana secara lebih efektif.

Seringkali, kurangnya pemahaman tentang prosedur klaim membuat nasabah merasa kesulitan saat mengajukan klaim. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan hak-hak mereka dalam polis asuransi sangatlah penting. Melalui pendekatan ini, diharapkan nasabah dapat lebih siap dan memahami langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi.

Peran OJK dalam Memfasilitasi Proses Klaim Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan strategis dalam mengatur dan mengawasi industri asuransi di Indonesia. Tindakan OJK untuk mendorong kemudahan proses klaim merupakan langkah konkret dalam mendukung nasabah. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan perusahaan asuransi dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola klaim yang diajukan.

Pemudahan ini bukan hanya meringankan beban nasabah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Ketika masyarakat merasa dilindungi, mereka akan lebih cenderung untuk berinvestasi dalam polis asuransi, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas ekonomi negara.

OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk meningkatkan transparansi dalam setiap tahap penanganan klaim. Oleh karena itu, laporan risiko dan klaim yang akurat dan tepat waktu menjadi hal yang sangat diharapkan di industri ini.

Strategi Mitigasi Risiko Bencana Alam oleh Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi kini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga untuk membayar klaim, tetapi juga mengambil peran penting dalam mitigasi risiko. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem data yang lebih baik, mereka mampu menganalisis risiko yang dihadapi untuk merumuskan strategi yang lebih efektif. Misalnya, evaluasi kondisi geografis dan iklim dapat membantu dalam menentukan premi yang tepat.

Di samping itu, perusahaan asuransi juga mulai melakukan kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyusun rencana tanggap darurat. Upaya kolektif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, sehingga mengurangi kerugian yang diakibatkan. Melalui pendekatan ini, peran asuransi menjadi lebih integral dalam konteks sosial dan ekonomi di masyarakat.

Investasi dalam teknologi dan sistem data yang lebih baik juga membantu perusahaan asuransi dalam memproses klaim dengan lebih cepat. Contohnya, penggunaan aplikasi mobile untuk pengajuan klaim atau pelaporan kerusakan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menangani klaim. Dengan demikian, nasabah akan merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan.

Inovasi dalam Penanganan Klaim Asuransi di Era Digital

Di era digital saat ini, inovasi dalam penanganan klaim asuransi menjadi penting untuk memenuhi ekspektasi nasabah. Perusahaan asuransi dituntut untuk melakukan transformasi digital guna mempercepat prosedur klaim. Dengan digitalisasi, proses yang sebelumnya panjang dan rumit dapat disederhanakan, sehingga memudahkan nasabah dalam mengakses layanan.

Implementasi sistem berbasis cloud dan penggunaan big data menjadi contoh nyata dari inovasi tersebut. Melalui teknologi ini, perusahaan dapat mengelola data nasabah dan klaim dengan lebih efisien. Seluruh informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengolahan klaim.

Selanjutnya, penggunaan chatbot dan layanan customer service berbasis AI juga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menghadapi proses klaim. Mereka dapat mengajukan pertanyaan atau mendapatkan informasi 24/7 tanpa harus menunggu jam kerja. Kemudahan ini pada akhirnya menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah.

Pada awal tahun 2025, Indonesia menandai tonggak penting dalam dunia keuangan dengan peluncuran bank emas pertamanya. Peresmian tersebut dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025, membawa harapan baru bagi industri investasi emas di tanah air.

Langkah ini sejalan dengan lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan usaha bullion. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi lembaga jasa keuangan dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan emas.

Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari simpanan emas hingga perdagangan, serta pembiayaan yang berbasis syariah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas.

Mekanisme dan Ruang Lingkup Usaha Bulion di Indonesia

Pada dasarnya, usaha bullion yang diatur dalam POJK mencakup beberapa kegiatan, seperti simpanan emas dan penitipan emas. Lembaga jasa keuangan diharuskan mematuhi prinsip kehati-hatian ketika menjalankan kegiatan ini.

Satu hal menarik adalah lembaga jasa keuangan bisa menggunakan simpanan nasabah sebagai pembiayaan, namun perlu disertai dengan agunan 100% dari nilai pembiayaan emas yang diberikan. Hal ini menjaga keamanan investasi nasabah.

Agunan tersebut dapat berupa berbagai instrumen keuangan, termasuk kas, deposito berjangka, dan surat berharga. Dalam situasi pergerakan harga emas yang fluktuatif, penyedia jasa dapat melakukan penyesuaian agunan yang diperlukan.

Persyaratan untuk Lembaga Jasa Keuangan dalam Usaha Bulion

Khusus untuk lembaga jasa keuangan yang ingin melakukan usaha bullion, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, hanya lembaga yang memiliki kegiatan bisnis utama dalam penyaluran kredit yang boleh melakukannya.

Namun, pengecualian berlaku bagi bank perekonomian rakyat (BPR) dan lembaga keuangan mikro. Ini memberikan kesempatan bagi berbagai lembaga untuk berkontribusi dalam pasar emas.

Bagi bank umum, syarat untuk dapat beroperasi dalam usaha ini adalah memiliki modal inti setidaknya Rp14 triliun. Hal ini memastikan bahwa lembaga tersebut mampu menjalankan operasional dengan baik.

Perkembangan dan Capaian Bank Emas Pertama di Indonesia

Sejauh ini, dua lembaga yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara bank emas adalah PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kedua institusi ini telah menunjukkan performa yang sangat baik sejak kegiatan usaha bullion dimulai.

Hingga 31 Oktober 2025, Pegadaian telah berhasil menghimpun emas sebanyak 129 ton melalui layanan bullionnya. Angka ini menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk emas batangan.

BSI juga tidak kalah menarik, dengan penghimpunan 19 ton emas yang berhasil mereka kelola. Pihak BSI optimis akan terus meningkatkan jumlah ini dalam lima tahun ke depan, seiring dengan tren investasi emas yang terus tumbuh.

Tahun 2025 menjadi momentum signifikan bagi perubahan pengelolaan ekonomi Indonesia dengan peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran yang berlangsung pada 24 Februari ini diharapkan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang menargetkan angka hingga 8%.

Danantara bukan sekadar sebuah lembaga anyar. Ini dirancang untuk menjadi mesin pengelolaan kekayaan negara yang menyatukan potensi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu wadah investasi besar yang diperkirakan akan mencapai total aset sebesar US$900 miliar.

Dengan visi yang jelas, Danantara bertujuan untuk mengkonsolidasikan seluruh aset negara sekaligus mengimplementasikan strategi pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Nama Danantara sendiri memiliki makna yang mendalam; “Daya” merujuk pada energi, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” merujuk pada Tanah Air kita, Indonesia. Dengan makna tersebut, Prabowo Subianto menekankan pentingnya menciptakan kekuatan yang akan membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Di dalam pengelolaan ekonomi, Danantara ditargetkan untuk menjadi platform yang tidak hanya memperhatikan efisiensi dana tetapi juga memberikan perspektif jangka panjang. Hal ini disampaikan oleh Prabowo dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Di awal peresmiannya, Danantara ditandai oleh penandatanganan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU BUMN. Adanya, juga mengatur organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.

Pemberian wewenang langsung kepada Danantara untuk mengelola BUMN mencakup beragam aspek mulai dari dividen, restrukturisasi, hingga pengadaan dana untuk berbagai program strategis.

Modal awal Danantara ditetapkan minimal Rp1.000 triliun, dengan sumber yang berasal dari penyertaan modal negara, barang milik negara, serta saham-saham BUMN. Sementara itu, pendanaan awal diproyeksikan mencapai US$20 miliar yang akan digunakan untuk proyek-proyek bernilai tinggi dalam sektor-sektor strategis.

Strategi Investasi Danantara Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Danantara dibentuk dengan beragam rencana investasi yang diarahkan pada sektor-sektor vital. Proyek-proyek tersebut mencakup energi terbarukan, industri hilir, serta ketahanan pangan yang menjadi pilar penting dalam perekonomian nasional ke depan.

Setidaknya, pemerintah menyiapkan 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar AS sebagai langkah awal untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing nasional.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Danantara diharapkan bisa beroperasi secara efisien serta berorientasi pada keberlanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan investasi juga akan memperkuat perekonomian lokal.

Melalui Danantara, pemerintah berupaya memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Keterlibatan sektor swasta dan publik menjadi kunci untuk mencapai tujuan ekonomi bersama, demi kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan.

Danantara diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pengelola aset, tetapi juga menjadi pionir dalam inovasi dan teknologi di sektor investasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika global.

Menarik Perbandingan dengan Temasek dan Khazanah

Dalam konteks perkembangan ekonomi global, Danantara sering kali dibandingkan dengan Temasek Holdings dari Singapura serta Khazanah Nasional dari Malaysia. Temasek, yang didirikan pada tahun 1974, telah berkembang sangat signifikan dan kini mengelola aset senilai sekitar S$389 miliar.

Dengan tujuan untuk menempatkan lebih banyak BUMN dalam daftar Fortune 500, Prabowo berharap bahwa Danantara dapat menghadirkan wajah baru bagi perekonomian Indonesia. Cita-cita ini tidak hanya menunjukkan ambisi, tetapi juga dorongan untuk menjadi pelopor dalam ekonomi global.

Danantara akan dipimpin oleh tim profesional berpengalaman yang memiliki latar belakang di sektor investasi dan bisnis. Tim ini akan bertanggung jawab untuk menyusun strategi yang tepat dalam pengelolaan aset negara.

Di antara para pemimpin Danantara, Rosan P. Roeslani sebagai Chief Executive Officer memiliki rekam jejak yang kuat dalam dunia investasi. Dia juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan dikenal sebagai pengusaha sukses.

Sementara itu, Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer juga membawa pengalaman dari berbagai posisi penting di sektor BUMN. Kedua sosok ini diharapkan dapat membawa Danantara menuju keberhasilan dan pencapaian yang signifikan.

Menilik Keterlibatan Lembaga Negara dalam Pengawasan Danantara

Keberhasilan Danantara dalam menjalankan peran strategisnya sangat bergantung pada sistem pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, pemerintah melibatkan berbagai lembaga negara dalam fungsi pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Beberapa lembaga, seperti KPK, BPK, BPKP, serta Kejaksaan Agung, turut berperan dalam mengawasi operasional Danantara. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pengelolaan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan adanya pengawasan ini, Danantara diharapkan dapat menjadi model pengelolaan investasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan publik.

Pengawasan yang baik juga berfungsi sebagai jaminan bagi investor. Keberadaan lembaga negara dalam proses pengelolaan akan meningkatkan kredibilitas Danantara di mata masyarakat dan dunia internasional.

Melalui Danantara, Indonesia berambisi untuk bangkit dan bersaing di kancah ekonomi global. Keberhasilan lembaga ini akan menjadi tonggak sejarah bagi pengelolaan ekonomi di tanah air dan memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran di tengah situasi perekonomian yang dinamis. Strategi-strategi baru diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.

Di tahun 2026, Pemprov Jateng merencanakan berbagai langkah agresif, termasuk penanganan piutang pajak melalui pendekatan yang lebih personal. Ini mencakup program door to door, razia kepatuhan pajak, serta meningkatkan akses pembayaran pajak secara digital.

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer daerah tidak akan memengaruhi program-program utama pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tetap menjadi pedoman dalam melaksanakan program yang saling mendukung di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pemprov Jateng bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga anggaran tetap efisien. Fokus utama adalah memastikan bahwa layanan dasar masyarakat tetap terjaga, khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur dan swasembada pangan.

Selanjutnya, Jateng berambisi untuk menciptakan sumber ekonomi baru melalui investasi. Terutama, pemprov berharap menarik perhatian investor baik domestik maupun internasional, terutama dalam sektor-sektor yang padat karya.

Bagaimana Pemprov Jateng mengimplementasikan langkah-langkah ini untuk meningkatkan PAD dan mengelola anggaran daerah? Mari kita simak lebih lanjut.

Strategi Penanganan Piutang Pajak dan Razia Kepatuhan

Salah satu strategi utama Pemprov Jateng adalah penanganan piutang pajak secara lebih efektif. Dengan cara door to door, diharapkan pemilik usaha lebih sadar akan kewajiban pajak mereka.

Razia kepatuhan juga direncanakan sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan pendapatan negara yang lebih solid.

Pemprov juga mengembangkan sistem pembayaran yang lebih mudah diakses. Transaksi digital akan menjadi fokus, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Melalui upaya ini, Pemprov Jateng yakin dapat mengurangi tunggakan pajak yang terus meningkat. Hal ini diharapkan bisa membantu meningkatkan PAD secara signifikan dalam waktu dekat.

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pengembangan Ekonomi

Pengembangan BUMD menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan PAD di Jawa Tengah. BUMD diharapkan bisa berkontribusi lebih besar baik dalam sektor ekonomi maupun sosial.

Gubernur Ahmad Luthfi yakin, dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD, potensi bisnis yang ada dapat dikembangkan lebih baik. Ini akan berdampak positif pada sektor lapangan kerja lokal dan pertumbuhan ekonomi.

Pemprov juga berencana mendorong diversifikasi usaha lewat BUMD. Dengan langkah ini, diharapkan ada lebih banyak peluang bisnis yang terbuka, sehingga menambah pendapatan bagi daerah.

Penekanan pada pengembangan bisnis yang prospektif diharapkan dapat membawa Jateng menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini dapat membantu mengatasi masalah pengangguran yang masih ada di provinsi ini.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk Pelayanan Publik yang Optimal

Koordinasi antara Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota menjadi krusial dalam pengelolaan anggaran. Sinergi ini diperlukan agar program-program yang diluncurkan saling mendukung satu sama lain dan tidak terjadi tumpang tindih.

Salah satu isu yang dihadapi adalah memastikan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, tetap berjalan lancar. Penataan anggaran akan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam anggaran. Pembangunan yang tepat sasaran akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan penataan anggaran yang baik, diharapkan ketahanan ekonomi dapat tercapai. Ini merupakan hal penting, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompleks.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau Danantara, baru saja merilis kabar gembira terkait keberhasilan penerbitan Patriot Bond. Dalam pernyataannya, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa target penghimpunan dana sebesar Rp50 triliun telah tercapai dan telah sepenuhnya terserap untuk proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy (WtE).

Rosan menyatakan harapannya agar Danantara dapat segera memulai proses tender untuk proyek WtE pada akhir Oktober mendatang. Dengan keberhasilan ini, ia menegaskan bahwa semua dana yang dihimpun sudah siap digunakan untuk proyek-proyek berkelanjutan ini.

Kemudian, Rosan menjelaskan bahwa proses penerbitan Patriot Bond telah selesai. Penggunaan dana yang terhimpun tidak hanya fokus pada proyek WtE, tetapi juga akan menyasar proyek-proyek energi baru dan terbarukan (EBT).

Pada kesempatan yang sama, Rosan menekankan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta BKPM akan menampilkan berbagai proyek di Indonesia International Sustainability Forum. Ia pun menekankan pentingnya proyek WtE dalam memberikan solusi berkelanjutan bagi masalah pengelolaan sampah.

Peluncuran program ini direncanakan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama melibatkan para kepala daerah serta Menteri Dalam Negeri, dan tahap kedua akan melibatkan Kadin serta seluruh asosiasinya. Ini menunjukkan keputusan untuk menggandeng berbagai pihak dalam mewujudkan proyek yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

Rosan menggambarkan bahwa rancangan proyek WtE akan dilaksanakan di 33 kota. Tingginya minat untuk proyek ini menjadi indikasi bahwa masyarakat dan pemerintah sangat mendukung upaya tersebut.

Mengapa Proyek Waste to Energy Sangat Penting untuk Indonesia?

Proyek WtE tidak hanya memberikan solusi atas masalah pengelolaan sampah, tetapi juga berkontribusi pada penyediaan sumber energi alternatif. Dengan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahun, pengelolaan yang efektif menjadi kian mendesak.

Energi yang dihasilkan dari sampah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Transformasi sampah menjadi energi merupakan langkah inovatif yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan fasilitas WtE juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perekonomian lokal. Keberhasilan proyek ini bisa menjadi contoh bagi proyek-proyek serupa di seluruh dunia dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Strategi dan Tahapan Pembangunan Proyek WtE

Rencana pembangunan proyek WtE dibagi menjadi beberapa fase yang akan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tahap awal fokus pada pengumpulan dana dan perencanaan teknis yang matang.

Setelah perencanaan, proses tender akan dilaksanakan untuk memilih kontraktor yang akan mengelola dan membangun fasilitas tersebut. Proses ini dijadwalkan dimulai pada akhir bulan Oktober.

Penting untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap tahap pembangunan. Keterlibatan ini akan memastikan bahwa proyek yang dijalankan menerima dukungan luas dari masyarakat dan dapat berjalan sesuai rencana.

Tantangan yang Mungkin Dihadapi dalam Pelaksanaan Proyek

Walaupun proyek WtE memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Salah satunya adalah penolakan dari masyarakat setempat yang khawatir tentang dampak lingkungan dari pembangunan fasilitas tersebut.

Komunikasi yang baik dan transparansi sepanjang proses pembangunan akan menjadi kunci untuk mengatasi kekhawatiran ini. Edukasi tentang manfaat WtE dan cara pengelolaannya akan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Selain itu, tantangan teknis dan pendanaan juga harus diperhatikan. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap aspek proyek dapat terlaksana dengan baik.