Tag Pemilik

Jakarta baru saja menyaksikan transaksi besar yang melibatkan PT Teknologi Karya Digital Nusa (TRON). Penjualan yang dilakukan oleh pengendali perusahaan ini menjadi sorotan, terutama karena melibatkan jumlah saham yang cukup signifikan.

Menurut informasi yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, pengendali PT Daya Kemilau Nusantara Investama baru saja menjual 34 juta saham TRON dengan harga Rp 90 per lembar. Total transaksi mencapai angka Rp 3 miliar, menandakan adanya pergerakan besar dalam pasar saham.

Sebelum transaksi ini, Daya Kemilau Nusantara Investama juga telah melakukan penjualan sebelumnya, di mana mereka melepaskan sekitar 69,8 juta saham yang setara dengan 2,36% dari total saham yang beredar. Hal ini menunjukkan siklus transaksi yang aktif dari pihak pengendali.

Rincian Transaksi Saham yang Dilakukan Oleh PT Daya Kemilau Nusantara Investama

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, terungkap bahwa pengendali juga melakukan pengalihan 53 juta saham untuk pengisian jaminan. Penjualan yang berlangsung pada 26 November 2025 tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menata kembali kepemilikannya.

Direktur PT Daya Kemilau Nusantara Investama, Rudy Budiman Setiawan, menjelaskan bahwa transaksi ini dilakukan dengan pertimbangan komersial melalui harga negosiasi di luar pasar reguler. Hal ini menggambarkan pendekatan strategis yang diambil oleh manajemen untuk memaksimalkan nilai saham mereka.

Ditambahkan pula bahwa harga penjualan yang ditetapkan melalui kesepakatan negosiasi dilakukan pada tanggal 24 September dan 2 Oktober 2025. Transaksi ini tidak hanya sekedar angka, melainkan juga mencerminkan perencanaan yang matang dari pihak pengendali untuk pemanfaatan aset yang dimiliki.

Analisis Dampak dari Transaksi Saham Terhadap Kepemilikan TRON

Setelah transaksi, kepemilikan PT Daya Kemilau Nusantara Investama di TRON berkurang menjadi 59,77%. Ini adalah penyesuaian yang signifikan dari sebelumnya, di mana mereka memiliki 1,92 miliar lembar saham atau 65,10%. Perubahan ini bisa berimplikasi besar pada bagaimana perusahaan dikelola di masa mendatang.

Pengurangan kepemilikan saham dapat memberikan sinyal kepada pasar mengenai arah strategi jangka panjang perusahaan. Investor biasanya akan memperhatikan perubahan kepemilikan saham sebagai indikasi dari potensi keuangan dan pengelolaan yang akan datang.

Mengingat bahwa Daya Kemilau Nusantara Investama adalah pengendali utama, perubahan dalam struktur kepemilikan ini bisa berpengaruh pada keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan. Pengendalian yang stabil akan sangat penting bagi keberlangsungan dan evaluasi pasar atas TRON kedepannya.

Strategi Perusahaan dalam Menghadapi Transaksi Saham

Dengan adanya penjualan saham, strategi perusahaan tampaknya berfokus pada pengelolaan kepemilikan yang lebih efisien. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya aktif dalam transaksi, tetapi juga berusaha untuk memastikan keuntungannya tetap terjaga di tengah volatilitas pasar.

Pihak manajemen mengklaim bahwa tidak ada perubahan dalam pengendalian atau konflik kepentingan yang terjadi sebagai akibat dari penjualan ini. Ini menenangkan calon investasi, yang sering kali ragu berinvestasi ketika ada perubahan besar dalam kepemilikan saham.

Keputusan untuk melakukan transaksi di luar pasar reguler dengan harga negosiasi juga menunjukkan bahwa perusahaan mencari cara alternatif untuk memaksimalkan hasil tanpa harus mengikuti dinamika pasar yang sering kali tidak terduga. Pendekatan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan lain yang ingin menjaga kestabilan nilai saham.

Pasca pengumuman mengenai negosiasi akuisisi PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. (ASPI) oleh PT Hua Yuan New Energy Indonesia (HYNEI), perhatian pasar modal Indonesia semakin meningkat. Proses ini melibatkan sejumlah langkah penting yang dapat berpengaruh pada perkembangan industri properti di Tanah Air.

Dalam situasi seperti ini, kepastian informasi mengenai akuisisi menjadi krusial untuk mengetahui arah perusahaan di masa mendatang. Akibatnya, para investor dan pemangku kepentingan lainnya pun tertarik mengikuti setiap langkah dari negosiasi ini.

Di sinilah pentingnya transparansi informasi untuk memastikan setiap keputusan yang diambil oleh seluruh pihak terkait. Keterbukaan informasi seperti ini membantu menjaga kepercayaan pemegang saham dan calon pemegang saham terhadap perusahaan.

Proses Negosiasi Akuisisi dan Detail Kesepakatan

Dalam negosiasi akuisisi ini, HYNEI berencana untuk mengakuisisi sekitar 51,18% saham ASPI dari pemegang saham mayoritas, yaitu PT Andalan Sakti Inti (ASI). Ini tidak hanya menunjukkan minat HYNEI untuk memperluas jangkauan bisnisnya, tetapi juga menandakan potensi sinergi antara kedua perusahaan.

Status saham yang akan diakuisisi mencerminkan keyakinan HYNEI terhadap potensi perkembangan bisnis ASPI di pasar Indonesia. Hal ini memberi sinyal positif bahwa perusahaan perwakilan energi baru ini sedang mengedepankan strategi jangka panjang.

Proses perundingan dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak, dengan beberapa aspek penting yang sedang dibahas. Nilai dan waktu penyelesaian akuisisi menjadi fokus utama yang kemungkinan besar akan memerlukan waktu dan ketelitian.

Tujuan dan Potensi Akuisisi bagi HYNEI

Hyneen ketika menjelaskan, tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di Indonesia. Dengan menjalin kemitraan melalui akuisisi, HYNEI berharap dapat memperluas basis operasional dan jaringan distribusinya di tanah air.

Melihat potensi pertumbuhan yang ada di sektor properti, langkah ini dapat menjadi salah satu langkah strategis bagi HYNEI untuk memperkuat posisinya di pasar. Dengan adanya pengendalian baru, diharapkan ASPI akan membawa kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan bisnis HYNEI.

Hal ini juga mencerminkan keseriusan HYNEI dalam melakukan investasi dan pengembangan bisnis di sektor yang terus berkembang. Keterlibatan HYNEI di industri ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Pentingnya Uji Tuntas dalam Proses Akuisisi

Direksi HYNEI menjelaskan bahwa penyelesaian rencana pengambilalihan ini akan bergantung pada hasil uji tuntas yang harus dilakukan. Uji tuntas menjadi tahap vital yang dapat membantu memastikan bahwa semua aspek hukum dan finansial telah dipertimbangkan dengan baik.

Proses ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari risiko yang dapat muncul pasca-akuisisi. Kesiapan pihak-pihak yang terlibat dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan juga menjadi bagian penting dari proses ini.

Seluruh syarat yang harus dipenuhi akan dituangkan dalam sebuah perjanjian jual beli bersyarat (CSPA). Perjanjian ini akan menjadi acuan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan transaksi setelah semua kondisi terpenuhi.

PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) kini tengah menjadi pusat perhatian publik. Perusahaan ini dianggap menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Meski demikian, manajemen INRU dengan tegas membantah semua tuduhan yang menyudutkan, dan menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari.

INRU mengklaim bahwa semua aktivitas dalam hutan tanaman industri (HTI) telah mendapatkan penilaian dari pihak ketiga terkait Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS).

Dari total areal perusahaan yang mencakup 167.912 hektare, hanya sekitar 46.000 hektare yang digunakan untuk menanam eucalyptus, sementara sisanya dikhususkan untuk kawasan lindung dan konservasi alam.

Selain itu, Toba Pulp Lestari juga dikaitkan dengan nama Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Namun, beliau segera membantah berbagai klaim yang menyatakan keterkaitannya dengan perusahaan tersebut.

Juru Bicara Ketua DEN menyampaikan bahwa Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan Toba Pulp Lestari. Segala informasi yang beredar tentang keterlibatannya disampaikan sebagai berita yang tidak benar.

Sejarah dan Perkembangan PT Toba Pulp Lestari Tbk

Awalnya, Toba Pulp Lestari dikenal dengan nama Inti Indorayon Utama. Perusahaan ini resmi mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia pada 18 Juni 1990.

Berdasarkan prospektus saat IPO, konglomerat Sukanto Tanoto memiliki 27,7% saham perusahaan saat itu. Selain itu, Polar Yanto Tanoto juga tercatat dengan kepemilikan 6,5% saham.

Dalam dokumen tersebut, Sukanto terdaftar sebagai komisaris utama, sedangkan Yanto menjabat sebagai direktur. Indorayon sendiri merupakan bagian dari grup Raja Garuda Mas, yang saat ini lebih dikenal sebagai Royal Golden Eagle.

Perusahaan telah mengalami berbagai perubahan signifikan seiring dengan perjalanan waktu. Pada laporan per 31 Oktober 2025, mayoritas saham Toba Pulp Lestari kini dimiliki oleh Allied Hill Limited.

Allied Hill Limited, yang bermarkas di Hong Kong, menguasai sebanyak 1.285.265.467 saham atau sekitar 92,54% dari total saham. Joseph Utomo sebagai pemegang manfaat akhir perusahaan diidentifikasi dalam catatan kepemilikan ini.

Perubahan Dalam Struktur Kepemilikan Saham

Di awal tahun ini, struktur kepemilikan saham mayoritas pada Toba Pulp Lestari adalah di tangan perusahaan asal Singapura, Pinnacle Company Pte. Penerima manfaat akhirnya tetap sama, yaitu Joseph Oetomo.

Sebelum Joseph Oetomo, Sim Sze Kuan juga tercatat sebagai penerima manfaat akhir perusahaan ini pada November 2022. Pada saat itu, Pinnacle juga menjadi pemilik mayoritas saham INRU.

Perubahan ini menunjukkan dinamika kepemilikan yang cukup menarik dalam perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan pemrosesan kayu ini. Banyak pihak yang mengikuti perkembangan ini karena berdampak pada citra dan operasi perusahaan ke depan.

Pemilik saham dan manajemennya akan terus menjadi sorotan, mengingat pentingnya perusahaan ini dalam industri pulp dan kertas nasional. Investasi yang berkelanjutan dan manajemen yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan negatif dari operasi mereka.

Dalam konteks ini, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang penting untuk membangun kepercayaan di masyarakat dan stakeholder. Hal ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasi perusahaan di masa depan.

Tanggapan Terhadap Isu Lingkungan dan Sosial

Isu lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar selalu menjadi bagian penting dalam diskusi terkait perusahaan-perusahaan besar, termasuk Toba Pulp Lestari. Dengan hadirnya tuduhan yang tidak mengenakkan, perusahaan dituntut untuk lebih aktif berkomunikasi dengan publik.

INRU telah mengambil sejumlah langkah untuk menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan. Mereka berusaha meningkatkan transparansi dalam operasional dan menegaskan kembali bahwa kegiatan mereka tidak mengancam kelestarian lingkungan.

Perusahaan juga melakukan berbagai inisiatif untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal, terutama dalam konservasi dan perlindungan lingkungan. Upaya ini tidak hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat.

Seluruh langkah yang diambil diharapkan dapat membantu meningkatkan citra perusahaan sekaligus memastikan dampak negatif pada lingkungan bisa dihindari. Keterlibatan pihak ketiga dalam evaluasi dan audit menjadi salah satu cara untuk menjamin kevalidan klaim tersebut.

Ke depannya, PTToba Pulp Lestari Tbk diharapkan dapat lebih proaktif dalam berkomunikasi dan menjelaskan langkah-langkah konkret yang mereka lakukan demi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pemerintah Indonesia tengah berada dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berkaitan dengan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memiliki tujuan besar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor ini.

Demutualisasi adalah langkah berarti yang akan mengubah struktur kelembagaan BEI, dari bursa yang sebelumnya dimiliki oleh anggota bursa menjadi perseroan yang memperbolehkan kepemilikan oleh pihak yang lebih luas. Dengan perubahan ini, diharapkan akan ada pembaruan dalam cara BEI beroperasi yang lebih profesional.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menekankan pentingnya tata kelola yang baik untuk bersaing di tingkat global. Menurutnya, penguatan tata kelola adalah prasyarat penting bagi pendalaman pasar modal dan penyediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi ekonomi nasional.

Demutualisasi diharapkan memberikan kesempatan bagi pihak luar untuk memiliki saham di BEI, yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan, potensi benturan kepentingan dapat diminimalkan, memperkuat profesionalisme serta mendorong daya saing pasar modal Indonesia lebih luas di panggung internasional.

Mengapa Demutualisasi Jadi Pilihan Strategis bagi BEI?

Dalam konteks global, demutualisasi bukanlah hal baru. Banyak bursa efek di belahan dunia lainnya telah melakukan langkah serupa dengan sukses. Sebagian besar bursa besar, termasuk di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, telah bertransformasi dari struktur mutual ke struktur yang lebih terbuka.

Transformasi semacam ini tidak hanya memodernisasi tata kelola bursa, melainkan juga memberikan bursa kemampuan yang lebih baik dalam beradaptasi dengan dinamika pasar keuangan global. Hal ini menjadi kritik konstruktif bagi BEI, yang masih terjebak dalam struktur lama.

Dengan diadopsinya struktur demutualisasi, BEI diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan inovasi produk dan layanan baru. Hal ini meliputi pengembangan instrumen keuangan baru seperti derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), serta instrumen untuk pembiayaan infrastruktur dan energi terbarukan.

Selain itu, demutualisasi akan berpotensi untuk meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar, yang merupakan elemen penting bagi para investor. Pengelolaan yang lebih baik akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik bagi investor domestik dan internasional.

Menangani Tantangan yang Dihadapi Bursa Efek Indonesia

Masyita Crystallin juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam proses demutualisasi ini. Kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh langkah-langkah lain dalam pengembangan pasar modal. Dari sisi penawaran, salah satu isu mendasar adalah tingginya angka ketidakpuasan investor-sistem terkait rendahnya free float.

Free float yang rendah dapat mengakibatkan aktivitas perdagangan yang lemah dan menciptakan harga saham yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa banyak investor ragu untuk berinvestasi, sehingga dampak demutualisasi harus diimbangi dengan kebijakan lain agar hasilnya optimal.

Apalagi, kondisi likuiditas di pasar modal Indonesia masih dinilai jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain, sehingga peningkatan free float menjadi langkah penting bersama dengan demutualisasi. Kebijakan ini perlu diiringi dengan penguatan ekosistem yang mendukung perkembangan pasar modal.

Sebagai upaya untuk merespons tantangan tersebut, partisipasi investasi dari masyarakat juga perlu ditingkatkan. Investor domestik baik institusi maupun ritel diharapkan dapat lebih aktif dalam berinvestasi.

Kebijakan Pendukung untuk Investor Domestik

Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan partisipasi investor domestik. Salah satunya adalah kebijakan terkait mekanisme cut loss yang berfungsi untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun ketika berinvestasi di pasar modal. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengambil peran yang lebih aktif sebagai investor utama.

Strategi pengembangan tersebut juga dilengkapi dengan cara belajar dari pengalaman negara lain seperti India yang berhasil meningkatkan kapabilitas pasar modalnya. Dalam satu dekade terakhir, India menunjukkan transformasi hebat dalam pasar modal, dengan peningkatan kapitalisasi pasar yang signifikan.

Pengalaman India menunjukkan bahwa kombinasi penguatan tata kelola, partisipasi investor domestik, serta pemanfaatan teknologi untuk inklusi ekonomi menjadi kunci dalam keberhasilan reformasi pasar modal. Ini adalah pelajaran berharga yang harus diterapkan di Indonesia untuk mencapai tujuan yang sama.

Diharapkan bahwa kebijakan pendukung ini dapat mendorong keaktifan investor domestik, sehingga pasar modal dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang lebih efektif.

Proses Penyusunan RPP Demutualisasi Secara Bertahap

Penyusunan RPP yang berkaitan dengan demutualisasi ini dilakukan secara bertahap melalui kajian teknis yang mendalam. Proses ini mencakup konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator hingga pelaku industri dan lembaga legislatif. Keberhasilan proses ini bergantung pada transparansi dan partisipasi yang komprehensif.

Dengan pendekatan yang cermat dan partisipatif, diharapkan RPP dapat memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Kuatnya struktur pasar modal diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju status sebagai negara maju.

Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memperkuat pasar modal dan memastikan bahwa keduanya berfungsi dalam kepentingan publik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setelah semua proses ini selesai, diharapkan pasar modal Indonesia dapat bersaing secara global dan memberikan manfaat lebih bagi seluruh masyarakat.

Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) di Jakarta merupakan salah satu pusat bisnis yang paling terkenal dan bergengsi di Indonesia. Dengan gedung-gedung pencakar langit yang megah dan infrastruktur modern, SCBD menjadi simbol kemajuan dan prestise bagi para pengusaha dan masyarakat umum.

Ratusan perusahaan besar beroperasi di area ini, menjadikannya sebagai jantung ekonomi Jakarta. Dengan segala daya tarik yang dimiliki, banyak orang mungkin ingin tahu tentang latar belakang serta kepemilikan kawasan bisnis ini.

Menurut sumber resmi, SCBD dikembangkan oleh PT Danayasa Arthatama, perusahaan yang fokus pada sektor real estat dan properti. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT Jakarta International Hotels and Development Tbk (JIHD), yang dikepalai oleh Tomy Winata, sosok pengusaha sukses berketurunan Tionghoa.

Awal Mula Bisnis Tomy Winata dan Perjuangannya

Tomy Winata, yang juga dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia bisnis, memiliki latar belakang yang cukup menarik. Dia tumbuh sebagai yatim piatu dan mengalami berbagai kesulitan di masa kecilnya, namun hal itu tidak memadamkan semangat juangnya.

Pada tahun 1972, Tomy memulai langkah pertamanya dalam dunia bisnis dengan mengerjakan proyek konstruksi untuk angkatan militer. Proyek pertama ini membuka jalan bagi lebih banyak peluang bagi Tomy untuk membangun hubungan yang kuat dengan pihak militer dan memperluas jaringan bisnisnya.

Dengan inisiatif dan dedikasinya, Tomy berhasil menciptakan kemitraan yang menguntungkan dengan sejumlah perwira, yang semakin memperkuat posisinya di dunia bisnis. Hal ini menjadi fondasi untuk perkembangan bisnismya selanjutnya.

Perkembangan Artha Graha Network dan Diversifikasi Usaha

Bersama mitranya Sugianto Kusuma, Tomy Winata membentuk grup bisnis yang dikenal sebagai Artha Graha Network. Kelompok bisnis ini telah berkembang pesat dan mencakup berbagai sektor yang sangat beragam.

Keberhasilan Artha Graha tidak hanya terlihat dalam sektor properti, tetapi juga mencakup keuangan, agro-industri, dan perhotelan. Selain itu, mereka juga melakukan diversifikasi ke berbagai bidang lainnya seperti media, hiburan, dan teknologi informasi.

Kepemimpinan Tomy di Artha Graha Network membantu perusahaan ini untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang semakin ketat. Dengan jaringan bisnis yang luas, dia mampu mengambil keputusan strategis untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Perjalanan PT Danayasa Arthatama dan Status Bursa

PT Danayasa Arthatama memiliki perjalanan yang cukup menarik dalam dunia bisnis properti Indonesia. Perusahaan ini melantai di bursa saham pada tahun 2002 dengan menawarkan 100 juta lembar saham.

Saat itu, posisi Tomy sebagai Presiden Komisaris PT Danayasa Arthatama menunjukkan betapa pentingnya peran dia dalam pertumbuhan perusahaan. Namun, pada April 2020, perusahaan menyatakan hengkang dari lantai bursa setelah mendapatkan persetujuan untuk voluntary delisting.

Berpindah dari posisi publik ke swasta, Danayasa Arthatama tetap berkomitmen dalam pengembangan proyek-proyek properti yang berkualitas di SCBD dan area lainnya. Meskipun langkah ini membuat perusahaan tidak lagi terikat dengan publikasi di bursa, hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam bertindak.

Peranan JIHD dan Investasi di Sektor Perhotelan

JIHD, yang didirikan pada tahun 1969, juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hotel Borobudur yang merupakan pembuka operasionalnya menjadi salah satu ikonik n dalam industri perhotelan di Jakarta.

Sejak melantai di bursa pada tahun 1984, JIHD menjadi salah satu perusahaan yang terdaftar di Indonesia, menunjukkan keberhasilan dan stabilitas yang dimiliki. Tomy Winata, sebagai pengendali saham, memiliki kontrol signifikan terhadap kebijakan dan arah perusahaan.

Dengan kepemilikan sekitar 13,15% saham per 30 September 2025, Tomy menunjukkan komitmennya untuk terus berinvestasi dalam sektor perhotelan dan pariwisata, yang menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi Indonesia.

Di luar sektor properti dan perhotelan, Tomy juga memperluas jangkauannya ke bidang keuangan dengan mendirikan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. Dikenal sebelumnya dengan nama PT Inter-Pacific Financial Corporation, bank ini kemudian melakukan merger dengan PT Bank Artha Graha pada tahun 2005.

Bank Artha Graha menjadi bagian penting dari portofolio bisnis Tomy. Dengan inovasi dan layanan yang ditawarkan, bank ini berupaya menjadi salah satu pemain utama dalam sektor perbankan di Indonesia.

Pada akhirnya, perjalanan Tomy Winata dari seorang yang pernah mengalami kesulitan menuju posisi salah satu pengusaha terkaya dan terkemuka di Indonesia memberikan inspirasi bagi banyak orang. Berkat dedikasi dan visi yang jelas, ia berhasil mengubah SCBD menjadi kawasan yang sangat diminati baik oleh investor maupun wisatawan.

Jakarta menjadi pusat perhatian seiring dengan pengumuman penting dari PT Futura Energi Global Tbk (FUTR) mengenai perubahan dalam pengendalian perusahaan. Langkah ini menandai awal baru bagi emiten energi tersebut yang telah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir.

Perusahaan ini baru saja memberitahukan bahwa mereka akan melakukan aksi korporasi besar, termasuk mandatory tender offer (MTO) serta rights issue. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama FUTR, Tonny Agus Mulyantono, dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ardhantara, pengendali baru yang resmi mengakuisisi 45% saham FUTR, telah berkomitmen untuk mengarahkan perusahaan menjadi pemimpin dalam sektor energi hijau. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Perubahan Kepemilikan Saham dan Rencana Aksi Korporasi

PT Aurora Dhana Nusantara, yang dikenal dengan nama Ardhantara, telah mengakuisisi sebanyak 2.985.998.000 saham FUTR dengan harga Rp 11 per saham. Langkah ini merupakan bagian dari strategi mereka untuk mengontrol perusahaan secara keseluruhan.

Dengan transaksi ini, Ardhantara akan menduduki posisi penting dalam pengelolaan FUTR. Ardhantara diharapkan dapat membawa visi dan misi baru yang lebih fokus pada pengembangan energi terbarukan.

Pemegang saham baru yang kini memegang kendali FUTR adalah Geremy Gandhi Mansukhani dari PT Raka Energi Mandiri. Dengan adanya perubahan ini, FUTR diharapkan mampu bertransformasi lebih baik untuk menghadapi tantangan di industri energi.

Dampak Suspensi Saham dan Trajektori Harga

Saham FUTR telah mengalami suspensi oleh BEI sejak 26 September 2025. Meski demikian, harga saham perusahaan ini menunjukkan peningkatan yang mencolok, melonjak hingga 594,44% dalam periode tiga bulan terakhir.

Sebelum suspensi terjadi, saham FUTR tercatat di harga Rp 500. Kenaikan harga ini menunjukkan adanya minat investor yang tinggi terhadap perusahaan meski dalam situasi yang tidak biasa.

Kondisi ini memberikan sinyal positif bahwa pasar masih memiliki harapan besar terhadap potensi perusahaan di masa depan. Dengan pengendalian baru, diharapkan tingkat kepercayaan investor akan semakin meningkat.

Visi Masa Depan sebagai Holding Energi Hijau

Ardhantara berencana untuk menjadikan FUTR sebagai holding yang fokus pada proyek-proyek energi hijau. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat posisi FUTR di sektor energi baru terbarukan (EBT).

Dari pernyataan Tonny Agus Mulyantono, pihak Ardhantara akan lebih banyak terlibat dalam investasi di entitas-operasional yang memiliki fokus yang sama. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Pengembangan struktur modal juga menjadi bagian dari rencana kerja mereka. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat melakukan proyek-proyek jangka panjang yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan.