Tag Pemerintah

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan legislator dan pemerintah. Pembahasan ini penting untuk memperkuat regulasi yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa proses revisi akan dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar memberikan respons positif terhadap kondisi pasar dan industri keuangan saat ini.

Dalam upaya tersebut, Misbakhun berharap ekosistem industri keuangan di Indonesia dapat menjadi lebih kuat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa tercapai lebih cepat dan stabil, menjadi harapan masyarakat dan seluruh pelaku sektor keuangan.

Pentingnya Pembahasan Revisi UU P2SK untuk Sektor Jasa Keuangan

Seiring dengan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari 2026, diskusi mengenai penguatan regulasi semakin mendesak. Misbakhun menyatakan bahwa pengalaman di pasar modal menunjukkan betapa perlunya adanya ketentuan yang lebih jelas dan kuat dalam undang-undang.

Regulasi yang ketat diharapkan dapat melindungi inflasi dan meningkatkan stabilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, pembahasan UU P2SK ini menjadi langkah yang krusial untuk memastikan bahwa sektor keuangan tetap sehat dan berfungsi sesuai harapan masyarakat.

Misbakhun menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dari seluruh pelaku pasar modal. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan setiap aspek terkait regulasi dapat dioptimalkan demi kepentingan publik dan industri secara keseluruhan.

Poin-Poin Krusial dalam Revisi UU P2SK yang Perlu Diperhatikan

Rancangan revisi UU P2SK akan mencakup beberapa poin penting yang menjadi sorotan. Di antaranya adalah penguatan regulasi terkait aset digital dan kripto, yang semakin banyak diminati oleh masyarakat dan investor.

Selain itu, revisi ini juga akan membahas peran bursa saham dan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penegakan hukum di sektor keuangan juga dipandang perlu untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.

Misbakhun menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan secara objektif dan terbuka. Hal ini penting agar semua masalah dapat diidentifikasi dan dibahas dengan cepat dan tepat, sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar.

Langkah-Langkah Pemerintah dalam Mengawal Proses Revisi

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dalam mendukung pembahasan RUU P2SK ini. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan akan ada presentasi mengenai daftar inventaris masalah (DIM) yang akan disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai menteri, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR untuk memastikan semua aspek pembahasan terlaksana dengan baik. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan sektor keuangan nasional.

Penting bagi pemerintah untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses ini, dari pelaku pasar hingga masyarakat umum. Partisipasi aktif dari berbagai pihak diyakini akan memperkaya diskusi dan menghasilkan regulasi yang komprehensif dan efektif.

Menemukan barang berharga seperti harta karun sering kali dihimpun dalam angan-angan akan kemakmuran. Namun, dalam banyak kasus, kenyataannya bisa jauh berbeda dan membawa komplikasi yang tak terduga. Salah satu kisah menarik muncul dari Kalimantan Selatan, melibatkan seorang penemu yang menghadapi dilema setelah menemukan sebuah intan raksasa yang sangat bernilai.

Kisah ini diawali pada 26 Agustus 1965, saat Mat Sam dan empat rekannya menemukan intan berukuran spektakuler di Kampung Cempaka. Penemuan tersebut tidak hanya menghebohkan masyarakat lokal, tetapi juga menarik perhatian pemerintah karena keunikan dan kejernihan batu mulia tersebut.

Intan tersebut berukuran 166,75 karat, menjadikannya salah satu yang terbesar dalam sejarah temuan intan. Dengan kejernihan dan warna menawannya, intan itu diperkirakan bernilai puluhan miliar rupiah, hampir setara dengan berlian Koh-i-Noor yang terkenal di seluruh dunia.

Kisah Mat Sam dan Intan Raksasa yang Terus Bergulir

Mat Sam menggambarkan intan yang dia temukan dengan penuh kekaguman, menyebutkan bagaimana warna biru dan merahnya berpadu secara sempurna. Setiap detil dari intan tersebut memancarkan keindahan luar biasa, dan kabar penemuan itu cepat menyebar ke seluruh penjuru daerah.

Kepentingan dari penemuan ini tidak hanya berkutat pada nilai materialnya, tetapi juga pada potensi pengembangannya untuk masyarakat. Pihak-pihak yang berwenang pun menyadari bahwa intan tersebut bisa memfasilitasi kemajuan ekonomi lokal.

Namun, euforia penemuan itu segera sirna ketika pemerintah mengambil alih kepemilikan intan tersebut. Pemerintah daerah memutuskan untuk membawa intan ke Jakarta, di mana akan diserahkan kepada Presiden Soekarno. Langkah ini mengejutkan Mat Sam dan rekan-rekannya, yang awalnya berharap untuk dapat menikmati keuntungan dari penemuan mereka.

Janji-janji yang Tak Terpenuhi Setelah Penemuan

Setelah penyerahan intan, muncul janji yang menggiurkan dari Presiden Soekarno. Dalam beberapa kesempatan, presiden berjanji akan memberangkatkan Mat Sam dan teman-temannya untuk naik haji secara gratis. Harapan ini seakan memberikan kelegaan di tengah kekecewaan yang menyelimuti mereka.

Namun, seiring berjalannya waktu, janji tersebut tidak terbukti. Dua tahun setelah penemuan, Mat Sam dan rekan-rekannya mulai bersuara, menyatakan kekecewaan dan harapan untuk mendapatkan keadilan. Pengabaian dari pemerintah membuat mereka merasa sangat dirugikan, terlebih dengan nilai intan yang sangat besar.

Dalam laporan di media, kehidupan pemilik intan tersebut dilukiskan dalam keadaan memprihatinkan, meskipun batu mulia yang ditemukan begitu menggiurkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan dan penghargaan terhadap penemu yang berkontribusi positif untuk negeri.

Kondisi Ekonomi Penemu yang Memprihatinkan

Menurut laporan media, kekayaan intan sebesar Rp 3,5 miliar pada saat itu sangat kontras dengan kondisi kehidupan Mat Sam dan rekannya. Mereka berharap ada saluran untuk menyampaikan aspirasi, namun suara mereka seolah terabaikan oleh pemerintah.

Nilai intan yang mencapai triliunan jika dikonversi ke nilai saat ini menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi yang bisa dihasilkan. Namun, harapan itu lenyap saat pemerintah lebih memilih mengambil alih aset berharga tersebut tanpa memberikan imbalan yang layak kepada penemunya.

Aspirasi Mat Sam untuk memperoleh kompensasi atas penemuan ini akhirnya disampaikan melalui kuasa hukum kepada Presidium Kabinet Ampera yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Namun, hingga kini, tidak ada kejelasan atau catatan resmi mengenai apakah Mat Sam dan teman-temannya pernah mendapatkan keadilan yang layak atas penemuan tersebut.

Refleksi dan Pembelajaran dari Kisah Mat Sam

Kisah intan raksasa ini memberikan pelajaran berharga tentang ketidakpastian hukum dan keadilan sosial dalam masyarakat. Para penemu yang berharap untuk dihargai atas kontribusi mereka justru sering kali mengalami pahitnya pengabaian.

Penting untuk mempertanyakan di mana letak keadilan dalam kasus seperti ini. Penemuan seperti ini seharusnya mampu menguntungkan banyak pihak, bukan hanya segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Harapan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan seharusnya menjadi hak yang tidak boleh terabaikan.

Dengan perjalanan waktu, cerita Mat Sam menjadi pengingat bahwa harta karun tidak selalu menjamin kebahagiaan. Dalam masyarakat yang lebih luas, kita perlu merenungkan bagaimana memahami dan menghargai kontribusi individu dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Fenomena migrasi kepemilikan perusahaan asal Indonesia ke Singapura telah terjadi sejak lama, menciptakan dampak signifikan pada perekonomian kedua negara. Kasus yang paling menarik perhatian adalah perpindahan Oei Tiong Ham, seorang magnat gula yang memindahkan pusat bisnisnya ke negara tetangga demi menghindari beban pajak yang semakin memberatkan.

Oei Tiong Ham merupakan tokoh penting dalam sejarah industri gula dunia pada akhir abad ke-19. Dari Semarang, ia mengendalikan jaringan bisnis yang sangat luas, yang termasuk di dalamnya bukan hanya sektor gula, tetapi juga pelayaran dan perbankan, mencakup hampir setengah pangsa pasar gula global.

Namun, kesuksesan Oei juga datang dengan konsekuensi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memanfaatkan kekayaannya untuk menutupi defisit fiskal, yang akhirnya memicu keputusan Oei untuk hijrah ke Singapura guna menghindari pajak yang terus meningkat.

Pergeseran Bisnis Oei Tiong Ham Dari Semarang ke Singapura

Pada tahun-tahun awal mengembangkan bisnisnya, Oei berhasil mencapai puncak keberhasilan dengan menjadi produsen gula terbesar dunia. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan pajak, ia mulai merasakan ketidakadilan dari sistem yang ada. Rekam jejaknya mencatat bahwa pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan kewajiban yang pernah dibayarkan.

Dari informasi yang ditemukan, pemerintah kolonial menagih Oei hingga 35 juta gulden—jumlah yang sangat besar pada masa itu. Keputusan Oei untuk meninggalkan Hindia Belanda bukanlah hal yang sepele; ia menginginkan keadilan dan merasa hak-haknya sebagai pengusaha terabaikan.

Ketika rencana awalnya untuk pergi ke Eropa dibatalkan, Singapura muncul sebagai alternatif yang lebih menguntungkan. Di sini, Oei dapat menikmati pajak yang jauh lebih rendah tanpa harus kehilangan kenyamanan hidup yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun di Semarang.

Kontribusi Oei Tiong Ham di Singapura

Setelah menetap di Singapura, Oei Tiong Ham tidak hanya berfokus pada bisnisnya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi lokal. Ia membeli banyak tanah dan properti yang signifikan, menjadikannya salah satu pemilik aset terbesar di Singapura. Tidak jarang, luas tanah yang dimilikinya mencapai seperempat wilayah Singapura pada saat itu.

Oei juga terdengar aktif dalam dunia pendidikan dan kesehatan dengan menyumbangkan dana yang cukup besar untuk pembangunan gedung pendidikan dan rumah sakit. Salah satu contohnya adalah sumbangan yang diberikan untuk pendirian Raffles College, sebuah institusi pendidikan terkemuka di Singapura.

Sumbangan dan kontribusinya membuat namanya dikenang dan diabadikan dalam bentuk nama jalan dan bangunan di Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa Oei bukan hanya seorang pebisnis, tetapi juga seorang dermawan yang peduli terhadap sesama.

Status Kewarganegaraan dan Akhir Hidup Oei Tiong Ham

Meskipun berhasil menghindari beban pajak yang berat di Hindia Belanda, Oei Tiong Ham menjalani kehidupan di Singapura dengan status unik. Ia melepaskan kewarganegaraan Hindia Belanda namun tidak mendaftar sebagai Warga Negara Inggris. Status ini menjadi bagian dari narasi hidupnya hingga akhir hayat pada tahun 1924.

Keputusan tersebut menunjukkan keberanian Oei dalam mengambil risiko untuk masa depannya. Sebuah pilihan yang membawa konsekuensi tidak hanya pada kekayaan, tetapi juga pada identitas dirinya sebagai sosok yang berani melawan ketidakadilan.

Pada tahun-tahun terakhirnya di Singapura, Oei tetap aktif di berbagai bidang bisnis dan sosial. Kemampuan dan keberaniannya dalam beradaptasi menjadi inspirasi tidak hanya bagi sesama pebisnis, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Bencana banjir di Pulau Sumatra baru-baru ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat di daerah tersebut. Kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut mendorong perdebatan mengenai perlunya asuransi bencana yang lebih sistematis dan wajib di Indonesia.

Asuransi bencana menjadi isu penting, terutama ketika masyarakat terus menghadapi risiko kerugian akibat bencana alam yang semakin sering terjadi. Upaya untuk menerapkan asuransi wajib bencana ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk industri asuransi.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menjelaskan bahwa wacana ini telah lama dicetuskan, tetapi belum menemukan titik terang. Menurutnya, pemerintah cenderung menunggu terjadinya bencana besar sebelum memprioritaskan penerapan solusi seperti asuransi ini.

Urgensi Penerapan Asuransi Wajib Bencana di Indonesia

Penerapan asuransi bencana wajib dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan asuransi, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menghadapi kemungkinan bencana alam yang dapat merugikan mereka secara finansial.

Budi Herawan mengemukakan bahwa asuransi parametrik adalah salah satu model yang bisa diterapkan. Model ini memfasilitasi pembayaran klaim berdasarkan indikator atau parameter terukur yang terkait dengan kejadian bencana, alih-alih melakukan verifikasi kerusakan fisik yang seringkali memakan waktu.

Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu perhatian utama. Tanpa pemahaman yang baik mengenai manfaat asuransi bencana, masyarakat tidak akan siap untuk berpartisipasi. Hal ini menyebabkan AAUI berkomitmen untuk terus melakukan edukasi mengenai produk ini.

Kendala dalam Skema Pembayaran Premi Asuransi

Salah satu tantangan dalam penerapan asuransi bencana adalah skema pembayaran premi. Budi menekankan bahwa masyarakat sudah memiliki beban kewajiban lain, seperti pembayaran pajak, sehingga perlu ada solusi kreatif dari pemerintah terkait hal ini.

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan masyarakat, mungkin perlu adanya subsidi atau dukungan dari pemerintah untuk meringankan beban premi. Sejatinya, tujuan dari asuransi ini adalah untuk memberikan perlindungan yang merata bagi semua anggota masyarakat.

Di samping itu, juga penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan. Hal ini tidak hanya mencakup sektor pemerintah, tetapi juga melibatkan parlemen dan aktor industri lainnya.

Persiapan Peluncuran Asuransi Parametrik Bencana oleh Pemerintah

Pemerintah Indonesia kini tengah mempersiapkan peluncuran produk asuransi parametrik bencana dengan target mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Ini menandakan langkah serius untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama, Benny Waworuntu, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun aturan dan skema teknis yang diperlukan. Upaya ini dilakukan agar pelaksanaan asuransi ini dapat berjalan lancar saat resmi diimplementasikan.

Disamping itu, keterlibatan berbagai lembaga pemerintah dan institusi finansial juga menjadi perhatian. Pembagian tugas yang jelas di antara aktor-aktor ini diharapkan dapat menciptakan sistem asuransi bencana yang efektif dan efisien.

Kolaborasi untuk Desain dan Implementasi Asuransi Bencana

Inisiatif untuk pengembangan produk asuransi bencana tidak hanya berasal dari satu pihak saja. Kerjasama antara Kementerian Keuangan, IndonesiaRe, dan Asuransi Maipark menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan produk yang berkelanjutan.

Delil Khairat, Direktur Teknik Operasi IndonesiaRe, menjelaskan bahwa desain produk sudah memasuki tahap akhir. Ini mencerminkan komitmen semua pihak untuk menghasilkan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam skema ini adalah pengelolaan risiko. Dengan menggandeng konsorsium, mereka dapat mengkonsolidasi kapasitas dalam negeri dan membagikan risiko dengan lebih baik.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk memformulasikan regulasi baru terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama untuk daerah yang terimbas oleh bencana alam seperti banjir bandang dan longsor. Tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—menjadi prioritas dalam upaya ini, mengingat situasi yang memprihatinkan di kawasan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerangkan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto sangat jelas. Regulasi tersebut tidak hanya mencakup penyelesaian hapus buku, tetapi juga pemberian KUR dengan bunga yang lebih rendah, yang dirancang khusus untuk mendukung wilayah yang terkena dampak bencana.

Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi debitur KUR yang mengalami kesulitan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah meningkatnya klaim penjaminan dan mendukung proses pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Pentingnya Penanganan Bencana dan Pemulihan Ekonomi

Kebijakan yang dicanangkan merupakan langkah proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong penguatan kembali aktivitas ekonomi di daerah terdampak. Pemerintah menyadari bahwa pemulihan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat proses tersebut.

Dalam konteks ini, peran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga sangat signifikan. Mereka mencatat bahwa terdapat sekitar 1.666 titik kerusakan infrastruktur yang perlu diperbaiki di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, telah melakukan identifikasi terhadap kerusakan yang terjadi. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun rencana perbaikan infrastruktur di lokasi bencana.

Rincian Kerusakan Infrastruktur yang Ditemukan

Dari hasil identifikasi, kerusakan infrastruktur di Aceh terbagi dalam beberapa kategori. Misalnya, terdampak oleh banjir tanggul kritis yang mencapai 143 titik, longsor sebanyak 46 titik, dan banjir akibat tanggul jebol sebanyak 36 titik.

Di Sumatra Utara, masalah yang dihadapi juga cukup serius, dengan 113 titik longsor, 17 titik jalan tergenang, dan 13 titik jalan putus. Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat menjadi terhambat dan menyulitkan upaya pemulihan.

Sumatra Barat tidak kalah parah, dengan catatan kerusakan akibat longsor mencapai 203 titik, banjir sebanyak 119 titik, dan 56 titik jembatan yang tergerus. Semua ini menjadi gambaran nyata akan dampak bencana yang harus segera diatasi.

Status Jalan dan Akses Mobilitas di Tiga Provinsi

Hingga saat ini, sejumlah ruas jalan nasional non-tol di daerah Aceh masih terputus dan tidak dapat dilalui. Beberapa di antaranya adalah jalan Merudu hingga perbatasan Pidie Jaya/Bireuen. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, yang tergantung pada transportasi darat.

Di Sumatra Utara, terdapat ruas jalan yang juga terputus, seperti jalan Tarutung-Sibolga, yang sangat penting untuk penghubungan antar daerah. Jika tidak segera diperbaiki, akan semakin menyulitkan distribusi bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Sumatra Barat pun mengalami masalah serupa, dengan ruas jalan batas Kota Padang Panjang-Sicincin yang tidak dapat dilalui. Kesulitan akses ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

Dukungan dan Kerja Sama dalam Pemulihan

Dalam menghadapi situasi darurat ini, koordinasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Airlangga menyatakan bahwa pihaknya akan mempercepat pemulihan infrastruktur bersama TNI dan Polri. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan kerusakan.

Tentunya, semua langkah yang diambil akan dirancang secara integratif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat. Selain memperbaiki infrastruktur, perhatian juga harus diberikan kepada upaya penguatan ekonomi lokal agar masyarakat dapat segera pulih dari dampak bencana.

Pemerintah menyadari bahwa tugas pemulihan infrastruktur adalah proses yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Namun, dengan adanya regulasi KUR yang mendukung, diharapkan masyarakat yang terdampak bisa segera bangkit kembali.

Menjelang akhir tahun, perekonomian Indonesia menunjukkan tren stabil yang berkat fundamental kuat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Adies Kadir, meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia akan tetap terjaga, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dan potensi yang masih dapat dimaksimalkan.

Adies memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,4% hingga akhir tahun ini. Berbagai program unggulan yang diterapkan, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya fokus pada intervensi gizi masyarakat, tetapi juga berfungsi strategis dalam aspek fiskal dan dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Program ini telah berhasil menyumbang 8,86% terhadap pertumbuhan ekonomi, dan jika diimplementasikan secara optimal, dapat berkontribusi hingga 34,2%.

Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perekonomian

Adies menyatakan bahwa program ini juga berupaya mendorong peningkatan permintaan domestik. Sekaligus, menciptakan lebih dari 290 ribu lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Saat acara Financial Forum 2025, Adies menekankan pentingnya program ini dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Secara tidak langsung, program ini juga dapat menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, menciptakan sinergi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa defisit anggaran tidak akan melebihi batas aman 3%. Ini menjadi sinyal positif bagi konsistensi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya menegaskan bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, diperlukan pengendalian defisit yang ketat. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga kesehatan fiskal yang tidak berdampak negatif pada perekonomian setelah pandemi.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari kebijakan moneter untuk mempercepat pergerakan sektor swasta. Badan Pengawas Keuangan (BI) pun tengah menjalankan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mencapai sinergi kebijakan yang efektif.

Menariknya, Revisi UU P2SK diharapkan jadi penggerak pertumbuhan dan tidak menghambat independensi bank sentral. Pemahaman tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Peran Bank Indonesia dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Bank Indonesia kini memiliki mandat baru untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Semua kebijakan yang diambil harus menjaga keseimbangan antara pro-growth dan pro-stability tanpa mempengaruhi independensi BI.

Dalam RUU P2SK yang ditetapkan, ada dua mandat baru bagi BI yang difokuskan pada pencapaian stabilitas nilai rupiah dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Mandat ini akan mendorong BI untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai bagi sektor riil.

Di sisi lain, BI menunjukkan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan dengan melakukan ekspansi moneter. Merupakan langkah proaktif, BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) guna meningkatkan likuiditas sektor perbankan.

Strategi Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Riil

Deputi Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa tindakan ekspansi bukan satu-satunya skenario yang dijalankan. BI juga berperan dalam memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti UMKM dan agrikultur.

Insentif ini, berupa penurunan GWM, memberikan dampak positif dalam menggerakkan ekonomi. Hal ini memberikan kesempatan bagi bank untuk menyalurkan kredit lebih efisien kepada segmen-segmen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa revisi UU P2SK membawa mandat baru bagi OJK dalam pengawasan dan pengembangan sektor keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Persiapan dan Harapan di Tengah Tantangan Ekonomi

Mahendra menekankan bahwa KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) diharapkan menjadi pengubah permainan dalam mendukung penguatan sektor keuangan. Dengan sinergi antara lembaga-lembaga keuangan, diharapkan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih besar dan merata.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, menyatakan kekuatan LPS harus ditingkatkan. Ini diperlukan untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang seiring dengan perubahan dynamic di industri finansial.

Sesuai dengan UU P2SK yang baru, LPS memiliki mandat untuk menangani resolusi asuransi yang akan berlaku mulai tahun 2028. Dengan begitu, relevansi LPS di tengah perubahan industri keuangan terus ditegaskan.

Dari semua upaya ini, harapan besar terletak pada implementasi regulasi yang efektif untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional. Dalam Forum Keuangan yang diadakan, tema “Penguatan Sistem Keuangan Indonesia” menjadi fokus untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan ke depan.

Dukungan dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan BI, mengindikasikan langkah kolektif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan implementasi UU P2SK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia tengah berada dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berkaitan dengan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memiliki tujuan besar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor ini.

Demutualisasi adalah langkah berarti yang akan mengubah struktur kelembagaan BEI, dari bursa yang sebelumnya dimiliki oleh anggota bursa menjadi perseroan yang memperbolehkan kepemilikan oleh pihak yang lebih luas. Dengan perubahan ini, diharapkan akan ada pembaruan dalam cara BEI beroperasi yang lebih profesional.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menekankan pentingnya tata kelola yang baik untuk bersaing di tingkat global. Menurutnya, penguatan tata kelola adalah prasyarat penting bagi pendalaman pasar modal dan penyediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi ekonomi nasional.

Demutualisasi diharapkan memberikan kesempatan bagi pihak luar untuk memiliki saham di BEI, yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan, potensi benturan kepentingan dapat diminimalkan, memperkuat profesionalisme serta mendorong daya saing pasar modal Indonesia lebih luas di panggung internasional.

Mengapa Demutualisasi Jadi Pilihan Strategis bagi BEI?

Dalam konteks global, demutualisasi bukanlah hal baru. Banyak bursa efek di belahan dunia lainnya telah melakukan langkah serupa dengan sukses. Sebagian besar bursa besar, termasuk di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, telah bertransformasi dari struktur mutual ke struktur yang lebih terbuka.

Transformasi semacam ini tidak hanya memodernisasi tata kelola bursa, melainkan juga memberikan bursa kemampuan yang lebih baik dalam beradaptasi dengan dinamika pasar keuangan global. Hal ini menjadi kritik konstruktif bagi BEI, yang masih terjebak dalam struktur lama.

Dengan diadopsinya struktur demutualisasi, BEI diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan inovasi produk dan layanan baru. Hal ini meliputi pengembangan instrumen keuangan baru seperti derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), serta instrumen untuk pembiayaan infrastruktur dan energi terbarukan.

Selain itu, demutualisasi akan berpotensi untuk meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar, yang merupakan elemen penting bagi para investor. Pengelolaan yang lebih baik akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik bagi investor domestik dan internasional.

Menangani Tantangan yang Dihadapi Bursa Efek Indonesia

Masyita Crystallin juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam proses demutualisasi ini. Kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh langkah-langkah lain dalam pengembangan pasar modal. Dari sisi penawaran, salah satu isu mendasar adalah tingginya angka ketidakpuasan investor-sistem terkait rendahnya free float.

Free float yang rendah dapat mengakibatkan aktivitas perdagangan yang lemah dan menciptakan harga saham yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa banyak investor ragu untuk berinvestasi, sehingga dampak demutualisasi harus diimbangi dengan kebijakan lain agar hasilnya optimal.

Apalagi, kondisi likuiditas di pasar modal Indonesia masih dinilai jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain, sehingga peningkatan free float menjadi langkah penting bersama dengan demutualisasi. Kebijakan ini perlu diiringi dengan penguatan ekosistem yang mendukung perkembangan pasar modal.

Sebagai upaya untuk merespons tantangan tersebut, partisipasi investasi dari masyarakat juga perlu ditingkatkan. Investor domestik baik institusi maupun ritel diharapkan dapat lebih aktif dalam berinvestasi.

Kebijakan Pendukung untuk Investor Domestik

Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan partisipasi investor domestik. Salah satunya adalah kebijakan terkait mekanisme cut loss yang berfungsi untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun ketika berinvestasi di pasar modal. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengambil peran yang lebih aktif sebagai investor utama.

Strategi pengembangan tersebut juga dilengkapi dengan cara belajar dari pengalaman negara lain seperti India yang berhasil meningkatkan kapabilitas pasar modalnya. Dalam satu dekade terakhir, India menunjukkan transformasi hebat dalam pasar modal, dengan peningkatan kapitalisasi pasar yang signifikan.

Pengalaman India menunjukkan bahwa kombinasi penguatan tata kelola, partisipasi investor domestik, serta pemanfaatan teknologi untuk inklusi ekonomi menjadi kunci dalam keberhasilan reformasi pasar modal. Ini adalah pelajaran berharga yang harus diterapkan di Indonesia untuk mencapai tujuan yang sama.

Diharapkan bahwa kebijakan pendukung ini dapat mendorong keaktifan investor domestik, sehingga pasar modal dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang lebih efektif.

Proses Penyusunan RPP Demutualisasi Secara Bertahap

Penyusunan RPP yang berkaitan dengan demutualisasi ini dilakukan secara bertahap melalui kajian teknis yang mendalam. Proses ini mencakup konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator hingga pelaku industri dan lembaga legislatif. Keberhasilan proses ini bergantung pada transparansi dan partisipasi yang komprehensif.

Dengan pendekatan yang cermat dan partisipatif, diharapkan RPP dapat memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Kuatnya struktur pasar modal diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju status sebagai negara maju.

Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memperkuat pasar modal dan memastikan bahwa keduanya berfungsi dalam kepentingan publik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setelah semua proses ini selesai, diharapkan pasar modal Indonesia dapat bersaing secara global dan memberikan manfaat lebih bagi seluruh masyarakat.

Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini sedang menghadapi perubahan besar terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi. Langkah ini sebagai konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertujuan untuk mereformasi struktur kelembagaan bursa.

Demutualisasi merujuk pada proses perubahan bursa efek dari struktur yang dimiliki oleh anggota bursa menjadi perusahaan terbuka yang dapat dimiliki oleh pihak lain. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bursa dalam skala global.

Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap penyusunan kajian untuk mendukung RPP tersebut. Diskusi tentang berbagai model demutualisasi yang diterapkan di negara-negara lain sedang dilakukan untuk menemukan desain optimal bagi pasar modal Indonesia.

“Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa Bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” tambah Nyoman.

Signifikansi Demutualisasi bagi Bursa Efek Indonesia

Demutualisasi bursa efek tidak hanya sekadar pengubahan struktur kepemilikan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola. Dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan, BEI berpotensi mengurangi benturan kepentingan yang ada saat ini.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menekankan bahwa tata kelola yang baik merupakan syarat penting untuk bersaing dengan bursa efek dunia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investor.

“Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek,” ujarnya. Kenyataan ini menunjukkan saran yang strategis untuk memperbaiki kondisi bursa di Indonesia.

Penerapan sistem ini diharapkan juga mampu mengarah pada pengembangan beragam instrumen finansial, termasuk derivatif dan Exchange-Traded Funds (ETF). Dengan begitu, pasar modal Indonesia bisa menjadi lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan investor.

Selain itu, demutualisasi diharapkan mampu mendorong lahirnya instrumen baru yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur dan transisi energi. Tujuannya adalah memperdalam likuiditas pasar dan menciptakan lebih banyak peluang bagi para investor.

Perbandingan dengan Bursa Global dalam Konteks Demutualisasi

Tidak bisa dipungkiri bahwa demutualisasi adalah langkah yang telah diimplementasikan oleh banyak bursa internasional. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India sudah memulai proses ini, sementara BEI masih memegang struktur mutual.

Transformasi yang terjadi di bursa-bursa global memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menangani dinamika ekonomi yang terus berubah. Dengan memiliki struktur demutualisasi yang modern, mereka dapat dengan cepat mengadopsi teknologi dan inovasi baru.

“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional,” ungkap Masyita. Ini adalah pernyataan yang mencerminkan harapan untuk mempertahankan kepercayaan publik dan integritas pasar.

Dengan melihat contoh negara lain, Indonesia dapat belajar tentang bagaimana mengelola bursa secara efektif. Pendekatan yang tepat dalam demutualisasi bisa berdampak pada kepercayaan investor, menciptakan lingkungan pasar yang lebih sehat.

Oleh karena itu, penting bagi BEI untuk melakukan analisis mendalam tentang langkah-langkah yang harus diambil. Ini akan membantu bursa dalam mengadaptasi tradisi lokal dengan praktik internasional yang telah terbukti efektif.

Implikasi Jangka Panjang dari Kebijakan Demutualisasi

Keputusan untuk melakukan demutualisasi tidak hanya berdampak pada struktur internal bursa, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kompetisi dan transparansi, diharapkan akan ada pertumbuhan dalam sektor investasi.

“Langkah ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk kemajuan jangka panjang pasar modal di Indonesia,” kata Masyita. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya BEI dalam merangkul perubahan yang diperlukan.

Implementasi demutualisasi diharapkan juga bisa menarik investor asing yang selama ini enggan berinvestasi di pasar Indonesia. Dengan struktur yang lebih transparan dan profesional, investor besar dapat lebih percaya untuk berpartisipasi.

Tentu saja, tantangan tetap ada. BEI perlu mengatasi berbagai isu, termasuk mengedukasi calon pemangku kepentingan tentang manfaat demutualisasi. Keterlibatan semua pihak akan sangat penting untuk keberhasilan proses ini.

Selama transisi, penting bagi BEI untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan. Ini akan menciptakan kejelasan dan kepastian, memberikan keyakinan kepada investor bahwa perubahan yang dilakukan bermanfaat bagi semua.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sektor perbankan masih menerapkan suku bunga khusus yang tinggi untuk simpanan besar. Hal ini menyebabkan tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga sulit untuk turun, meskipun BI Rate telah diturunkan sebanyak 150 basis poin.

Menurut Perry, suku bunga khusus ini bahkan melampaui rata-rata suku bunga deposito yang ditetapkan pada September 2025, yang tercatat sebesar 4,52%, dengan angka mencapai 5,53%. Total deposito yang menikmati suku bunga khusus ini mencapai Rp 2.549,8 triliun, atau setara dengan 31,1% dari total dana pihak ketiga yang disimpan di perbankan.

“Hal ini juga menjelaskan mengapa suku bunga kredit belum turun,” jelas Perry pada rapat kerja dengan Komite IV DPD RI. Menurutnya, penerapan suku bunga khusus ini berkontribusi terhadap total dana pihak ketiga yang mencapai angka tersebut, dan mempengaruhi pasar kredit secara keseluruhan.

Perincian Suku Bunga Khusus Berbagai Kelompok Depositor

Perry menegaskan bahwa suku bunga khusus yang tinggi itu diberikan untuk berbagai kelompok deposan. Kelompok deposan Pemerintah BUMN menjadi yang tertinggi dengan suku bunga mencapai 5,97%, meskipun angka ini telah turun dari 6,60% pada 2024.

Di samping itu, kelompok industri keuangan non-bank (IKNB) menyusul dengan suku bunga sebesar 5,86%. Sementara itu, individu dan swasta non IKNB berada pada tingkat 5,73% dan 5,39% masing-masing.

Perry juga menyoroti bahwa suku bunga untuk bukan penduduk sebesar 5,22%, sementara untuk pemerintah non BUMN berada di angka 5,19%. Ini menunjukkan variasi yang cukup signifikan di antara kelompok-kelompok deposan ini.

Peran Bank Dalam Menyediakan Suku Bunga Khusus Tinggi

Dari total dana pihak ketiga yang memperoleh suku bunga khusus, sebagian besar diberikan oleh bank umum swasta nasional, mencapai Rp 1.170,3 triliun. Setelahnya, bank BUMN memberikan Rp 1.088,8 triliun, diikuti oleh BPD yang menyuplai Rp 266,4 triliun.

Bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia menyumbang Rp 24,4 triliun. Angka-angka ini menunjukkan struktur pasar perbankan yang dinamis dan menandakan pentingnya strategi dalam dalam menjaga likuiditas dan suku bunga di masa mendatang.

Perry mengatakan, untuk menciptakan iklim suku bunga yang lebih sehat, perlu ada dorongan dari berbagai sektor dan regulasi yang tepat. Hal ini akan membantu menurunkan suku bunga kredit, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Strategi Menurunkan Suku Bunga Kredit di Sektor Perbankan

Meskipun suku bunga kredit saat ini belum menunjukkan penurunan, Perry percaya bahwa ada langkah yang bisa diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Melalui himbauan dan insentif likuiditas, diharapkan bank bisa lebih fleksibel dalam menurunkan suku bunga.

Ini menjadi tantangan tersendiri, karena sistem perbankan harus seimbang dalam menyesuaikan kebijakan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi. Untuk itu, komunikasi yang jelas antara bank, regulator, dan deposan sangat diperlukan agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat yang optimal.

Perry juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan dalam mengelola suku bunga, sehingga dapat tercapai kondisi yang lebih stabil dalam perekonomian. Keberlanjutan ini tidak hanya berfokus pada suku bunga jangka pendek tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap sektor riil.

Hidup di area yang rawan bencana memerlukan kesiapsiagaan yang tinggi dari setiap individu. Tidak ada yang bisa memprediksi dengan tepat kapan dan bagaimana bencana akan terjadi, baik itu karena aktivitas tektonik maupun vulkanik.

Oleh karena itu, mitigasi bencana menjadi sebuah keharusan yang harus dipahami dan diimplementasikan secara serius oleh semua pihak. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam menghadapi potensi ancaman tersebut.

Tragedi yang terjadi di Kolombia 40 tahun lalu merupakan pengingat penting mengenai akibat dari kelalaian pemerintah dalam menyikapi peringatan ilmuwan. Ketidakpedulian terhadap saran mitigasi berujung pada kehilangan ribuan nyawa ketika Gunung Nevado del Ruiz meletus, mengubur Armero.

Kala Gunung Nevado del Ruiz Menjadi Saksi Bisu

Gunung Nevado del Ruiz terletak di Armero, Kolombia, dan telah menjadi bagian aktif dari sejarah geologinya selama 1,8 juta tahun. Meskipun dalam periode jarang meletus, gunung ini memiliki jejak sejarah yang panjang dan diselingi masa-masa tenang yang, pada kenyataannya, juga menimbulkan potensi bahaya.

Selama lebih dari satu abad, gunung ini tampak seolah tidur. Kondisi ini justru menciptakan situasi yang nyaman bagi penduduk lokal, yang mengandalkan tanah subur di sekitarnya untuk pertanian. Hingga tahun 1985, hampir 30 ribu jiwa tinggal di Armero, menjadikannya salah satu pusat pertanian di Kolombia.

Namun, pada tahun 1984, tanda-tanda keberadaan bahaya mulai muncul. Gempa kecil dan perubahan perilaku hewan di sekitar gunung menjadi sinyal awal aktivitas vulkanik. Penelitian yang dilakukan oleh ahli geologi menunjukkan adanya gejala awal yang seharusnya diwaspadai oleh pemerintah setempat.

“Tiga gempa signifikan mulai terasa,” tulis penelitian tersebut. Tindakan pencegahan seharusnya segera diambil demi melindungi ribuan jiwa yang terancam.

Setelah aktivitas vulkanik meningkat, para peneliti dari berbagai belahan dunia memberikan peringatan kepada pemerintah Kolombia. Mereka melakukan pemetaan potensi bahaya serta aliran lava, namun tindakan dari pihak berwenang tidak kunjung datang.

Kesalahan dalam Menanggapi Isyarat Alam

Meski para ilmuwan telah memberikan informasi secara detail, pemerintah Kolombia mengalami keterlambatan dalam merespons. Mereka ragu untuk melaksanakan tindakan evakuasi karena takut akan biaya politik yang mungkin timbul. Rencana mitigasi yang sudah ada harusnya dijalankan untuk menghindari bencana yang lebih parah.

Peringatan dari para ahli tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. “Otoritas enggan menanggung biaya ekonomi atau politik dari evakuasi dini,” ungkap riset tersebut. Penundaan ini sangat merugikan dan membawa konsekuensi fatal.

Pada malam tanggal 13 November 1985, Gunung Nevado del Ruiz meletus dengan dahsyat. Material vulkanik yang dilontarkan ke udara dan mencairnya salju serta es di puncak gunung menyebabkan aliran lahar yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya.

Dalam waktu yang sangat singkat, ribuan rumah tersapu, dan di antara kegelapan itu, 23.000 orang kehilangan nyawa mereka. Kerugian yang dihasilkan dari bencana ini tidak hanya berupa nyawa, tetapi juga kerugian material yang diperkirakan mencapai lebih dari US$1 miliar.

Dampak bagi Warga dan Lingkungan setelah Bencana

Bencana yang menghantam Armero turut memengaruhi kehidupan 230.000 orang. Lahan pertanian yang luas mengalami kerusakan parah, dengan sekitar 27.000 hektar tanah terpengaruh, yang menambah beban perekonomian daerah. Sekitar 20.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.

Pemerintah bahkan harus membangun kembali 6.000 unit hunian baru untuk para korban. Namun, banyak orang merasa pemerintah tidak siap dalam menangani bencana yang begitu besar. Perasaan saling menyalahkan pun mengemuka setelah tragedi terjadi.

Andaikan pemerintah lebih cepat merespons peringatan dari para peneliti, jumlah korban yang melayang mungkin bisa diminimalkan. Kini, Armero yang dulunya adalah pusat kehidupan pertanian, tinggal menjadi kenangan pahit dan lokasi yang tak berpenghuni.

Tragedi ini adalah pelajaran berharga bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Mitigasi dan kesadaran akan potensi bencana harus terus dimaktubkan dalam agenda pemerintah dan masyarakat untuk menghindari bencana serupa di masa mendatang.

Naskah ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pentingnya mitigasi bencana untuk masa depan yang lebih aman.