Tag Pemerintah

Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk memformulasikan regulasi baru terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama untuk daerah yang terimbas oleh bencana alam seperti banjir bandang dan longsor. Tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—menjadi prioritas dalam upaya ini, mengingat situasi yang memprihatinkan di kawasan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerangkan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto sangat jelas. Regulasi tersebut tidak hanya mencakup penyelesaian hapus buku, tetapi juga pemberian KUR dengan bunga yang lebih rendah, yang dirancang khusus untuk mendukung wilayah yang terkena dampak bencana.

Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi debitur KUR yang mengalami kesulitan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah meningkatnya klaim penjaminan dan mendukung proses pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Pentingnya Penanganan Bencana dan Pemulihan Ekonomi

Kebijakan yang dicanangkan merupakan langkah proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong penguatan kembali aktivitas ekonomi di daerah terdampak. Pemerintah menyadari bahwa pemulihan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat proses tersebut.

Dalam konteks ini, peran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga sangat signifikan. Mereka mencatat bahwa terdapat sekitar 1.666 titik kerusakan infrastruktur yang perlu diperbaiki di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, telah melakukan identifikasi terhadap kerusakan yang terjadi. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun rencana perbaikan infrastruktur di lokasi bencana.

Rincian Kerusakan Infrastruktur yang Ditemukan

Dari hasil identifikasi, kerusakan infrastruktur di Aceh terbagi dalam beberapa kategori. Misalnya, terdampak oleh banjir tanggul kritis yang mencapai 143 titik, longsor sebanyak 46 titik, dan banjir akibat tanggul jebol sebanyak 36 titik.

Di Sumatra Utara, masalah yang dihadapi juga cukup serius, dengan 113 titik longsor, 17 titik jalan tergenang, dan 13 titik jalan putus. Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat menjadi terhambat dan menyulitkan upaya pemulihan.

Sumatra Barat tidak kalah parah, dengan catatan kerusakan akibat longsor mencapai 203 titik, banjir sebanyak 119 titik, dan 56 titik jembatan yang tergerus. Semua ini menjadi gambaran nyata akan dampak bencana yang harus segera diatasi.

Status Jalan dan Akses Mobilitas di Tiga Provinsi

Hingga saat ini, sejumlah ruas jalan nasional non-tol di daerah Aceh masih terputus dan tidak dapat dilalui. Beberapa di antaranya adalah jalan Merudu hingga perbatasan Pidie Jaya/Bireuen. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, yang tergantung pada transportasi darat.

Di Sumatra Utara, terdapat ruas jalan yang juga terputus, seperti jalan Tarutung-Sibolga, yang sangat penting untuk penghubungan antar daerah. Jika tidak segera diperbaiki, akan semakin menyulitkan distribusi bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Sumatra Barat pun mengalami masalah serupa, dengan ruas jalan batas Kota Padang Panjang-Sicincin yang tidak dapat dilalui. Kesulitan akses ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

Dukungan dan Kerja Sama dalam Pemulihan

Dalam menghadapi situasi darurat ini, koordinasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Airlangga menyatakan bahwa pihaknya akan mempercepat pemulihan infrastruktur bersama TNI dan Polri. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan kerusakan.

Tentunya, semua langkah yang diambil akan dirancang secara integratif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat. Selain memperbaiki infrastruktur, perhatian juga harus diberikan kepada upaya penguatan ekonomi lokal agar masyarakat dapat segera pulih dari dampak bencana.

Pemerintah menyadari bahwa tugas pemulihan infrastruktur adalah proses yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Namun, dengan adanya regulasi KUR yang mendukung, diharapkan masyarakat yang terdampak bisa segera bangkit kembali.

Menjelang akhir tahun, perekonomian Indonesia menunjukkan tren stabil yang berkat fundamental kuat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Adies Kadir, meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia akan tetap terjaga, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dan potensi yang masih dapat dimaksimalkan.

Adies memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,4% hingga akhir tahun ini. Berbagai program unggulan yang diterapkan, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya fokus pada intervensi gizi masyarakat, tetapi juga berfungsi strategis dalam aspek fiskal dan dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Program ini telah berhasil menyumbang 8,86% terhadap pertumbuhan ekonomi, dan jika diimplementasikan secara optimal, dapat berkontribusi hingga 34,2%.

Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perekonomian

Adies menyatakan bahwa program ini juga berupaya mendorong peningkatan permintaan domestik. Sekaligus, menciptakan lebih dari 290 ribu lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Saat acara Financial Forum 2025, Adies menekankan pentingnya program ini dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Secara tidak langsung, program ini juga dapat menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, menciptakan sinergi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa defisit anggaran tidak akan melebihi batas aman 3%. Ini menjadi sinyal positif bagi konsistensi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya menegaskan bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, diperlukan pengendalian defisit yang ketat. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga kesehatan fiskal yang tidak berdampak negatif pada perekonomian setelah pandemi.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari kebijakan moneter untuk mempercepat pergerakan sektor swasta. Badan Pengawas Keuangan (BI) pun tengah menjalankan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mencapai sinergi kebijakan yang efektif.

Menariknya, Revisi UU P2SK diharapkan jadi penggerak pertumbuhan dan tidak menghambat independensi bank sentral. Pemahaman tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Peran Bank Indonesia dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Bank Indonesia kini memiliki mandat baru untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Semua kebijakan yang diambil harus menjaga keseimbangan antara pro-growth dan pro-stability tanpa mempengaruhi independensi BI.

Dalam RUU P2SK yang ditetapkan, ada dua mandat baru bagi BI yang difokuskan pada pencapaian stabilitas nilai rupiah dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Mandat ini akan mendorong BI untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai bagi sektor riil.

Di sisi lain, BI menunjukkan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan dengan melakukan ekspansi moneter. Merupakan langkah proaktif, BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) guna meningkatkan likuiditas sektor perbankan.

Strategi Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Riil

Deputi Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa tindakan ekspansi bukan satu-satunya skenario yang dijalankan. BI juga berperan dalam memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti UMKM dan agrikultur.

Insentif ini, berupa penurunan GWM, memberikan dampak positif dalam menggerakkan ekonomi. Hal ini memberikan kesempatan bagi bank untuk menyalurkan kredit lebih efisien kepada segmen-segmen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa revisi UU P2SK membawa mandat baru bagi OJK dalam pengawasan dan pengembangan sektor keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Persiapan dan Harapan di Tengah Tantangan Ekonomi

Mahendra menekankan bahwa KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) diharapkan menjadi pengubah permainan dalam mendukung penguatan sektor keuangan. Dengan sinergi antara lembaga-lembaga keuangan, diharapkan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih besar dan merata.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, menyatakan kekuatan LPS harus ditingkatkan. Ini diperlukan untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang seiring dengan perubahan dynamic di industri finansial.

Sesuai dengan UU P2SK yang baru, LPS memiliki mandat untuk menangani resolusi asuransi yang akan berlaku mulai tahun 2028. Dengan begitu, relevansi LPS di tengah perubahan industri keuangan terus ditegaskan.

Dari semua upaya ini, harapan besar terletak pada implementasi regulasi yang efektif untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional. Dalam Forum Keuangan yang diadakan, tema “Penguatan Sistem Keuangan Indonesia” menjadi fokus untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan ke depan.

Dukungan dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan BI, mengindikasikan langkah kolektif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan implementasi UU P2SK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia tengah berada dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berkaitan dengan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memiliki tujuan besar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor ini.

Demutualisasi adalah langkah berarti yang akan mengubah struktur kelembagaan BEI, dari bursa yang sebelumnya dimiliki oleh anggota bursa menjadi perseroan yang memperbolehkan kepemilikan oleh pihak yang lebih luas. Dengan perubahan ini, diharapkan akan ada pembaruan dalam cara BEI beroperasi yang lebih profesional.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menekankan pentingnya tata kelola yang baik untuk bersaing di tingkat global. Menurutnya, penguatan tata kelola adalah prasyarat penting bagi pendalaman pasar modal dan penyediaan sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi ekonomi nasional.

Demutualisasi diharapkan memberikan kesempatan bagi pihak luar untuk memiliki saham di BEI, yang akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan, potensi benturan kepentingan dapat diminimalkan, memperkuat profesionalisme serta mendorong daya saing pasar modal Indonesia lebih luas di panggung internasional.

Mengapa Demutualisasi Jadi Pilihan Strategis bagi BEI?

Dalam konteks global, demutualisasi bukanlah hal baru. Banyak bursa efek di belahan dunia lainnya telah melakukan langkah serupa dengan sukses. Sebagian besar bursa besar, termasuk di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, telah bertransformasi dari struktur mutual ke struktur yang lebih terbuka.

Transformasi semacam ini tidak hanya memodernisasi tata kelola bursa, melainkan juga memberikan bursa kemampuan yang lebih baik dalam beradaptasi dengan dinamika pasar keuangan global. Hal ini menjadi kritik konstruktif bagi BEI, yang masih terjebak dalam struktur lama.

Dengan diadopsinya struktur demutualisasi, BEI diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan inovasi produk dan layanan baru. Hal ini meliputi pengembangan instrumen keuangan baru seperti derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), serta instrumen untuk pembiayaan infrastruktur dan energi terbarukan.

Selain itu, demutualisasi akan berpotensi untuk meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar, yang merupakan elemen penting bagi para investor. Pengelolaan yang lebih baik akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik bagi investor domestik dan internasional.

Menangani Tantangan yang Dihadapi Bursa Efek Indonesia

Masyita Crystallin juga menyoroti tantangan yang harus dihadapi dalam proses demutualisasi ini. Kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu didukung oleh langkah-langkah lain dalam pengembangan pasar modal. Dari sisi penawaran, salah satu isu mendasar adalah tingginya angka ketidakpuasan investor-sistem terkait rendahnya free float.

Free float yang rendah dapat mengakibatkan aktivitas perdagangan yang lemah dan menciptakan harga saham yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa banyak investor ragu untuk berinvestasi, sehingga dampak demutualisasi harus diimbangi dengan kebijakan lain agar hasilnya optimal.

Apalagi, kondisi likuiditas di pasar modal Indonesia masih dinilai jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain, sehingga peningkatan free float menjadi langkah penting bersama dengan demutualisasi. Kebijakan ini perlu diiringi dengan penguatan ekosistem yang mendukung perkembangan pasar modal.

Sebagai upaya untuk merespons tantangan tersebut, partisipasi investasi dari masyarakat juga perlu ditingkatkan. Investor domestik baik institusi maupun ritel diharapkan dapat lebih aktif dalam berinvestasi.

Kebijakan Pendukung untuk Investor Domestik

Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan partisipasi investor domestik. Salah satunya adalah kebijakan terkait mekanisme cut loss yang berfungsi untuk memberikan kepastian bagi pengelola dana pensiun ketika berinvestasi di pasar modal. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengambil peran yang lebih aktif sebagai investor utama.

Strategi pengembangan tersebut juga dilengkapi dengan cara belajar dari pengalaman negara lain seperti India yang berhasil meningkatkan kapabilitas pasar modalnya. Dalam satu dekade terakhir, India menunjukkan transformasi hebat dalam pasar modal, dengan peningkatan kapitalisasi pasar yang signifikan.

Pengalaman India menunjukkan bahwa kombinasi penguatan tata kelola, partisipasi investor domestik, serta pemanfaatan teknologi untuk inklusi ekonomi menjadi kunci dalam keberhasilan reformasi pasar modal. Ini adalah pelajaran berharga yang harus diterapkan di Indonesia untuk mencapai tujuan yang sama.

Diharapkan bahwa kebijakan pendukung ini dapat mendorong keaktifan investor domestik, sehingga pasar modal dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang lebih efektif.

Proses Penyusunan RPP Demutualisasi Secara Bertahap

Penyusunan RPP yang berkaitan dengan demutualisasi ini dilakukan secara bertahap melalui kajian teknis yang mendalam. Proses ini mencakup konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator hingga pelaku industri dan lembaga legislatif. Keberhasilan proses ini bergantung pada transparansi dan partisipasi yang komprehensif.

Dengan pendekatan yang cermat dan partisipatif, diharapkan RPP dapat memperkuat pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Kuatnya struktur pasar modal diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju status sebagai negara maju.

Langkah-langkah strategis ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memperkuat pasar modal dan memastikan bahwa keduanya berfungsi dalam kepentingan publik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setelah semua proses ini selesai, diharapkan pasar modal Indonesia dapat bersaing secara global dan memberikan manfaat lebih bagi seluruh masyarakat.

Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini sedang menghadapi perubahan besar terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi. Langkah ini sebagai konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang bertujuan untuk mereformasi struktur kelembagaan bursa.

Demutualisasi merujuk pada proses perubahan bursa efek dari struktur yang dimiliki oleh anggota bursa menjadi perusahaan terbuka yang dapat dimiliki oleh pihak lain. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bursa dalam skala global.

Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam tahap penyusunan kajian untuk mendukung RPP tersebut. Diskusi tentang berbagai model demutualisasi yang diterapkan di negara-negara lain sedang dilakukan untuk menemukan desain optimal bagi pasar modal Indonesia.

“Kami sedang melakukan diskusi dan komparasi beberapa model bentuk demutualisasi yang diterapkan di beberapa Bursa global yang optimal bagi pasar modal Indonesia,” tambah Nyoman.

Signifikansi Demutualisasi bagi Bursa Efek Indonesia

Demutualisasi bursa efek tidak hanya sekadar pengubahan struktur kepemilikan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola. Dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan, BEI berpotensi mengurangi benturan kepentingan yang ada saat ini.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menekankan bahwa tata kelola yang baik merupakan syarat penting untuk bersaing dengan bursa efek dunia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investor.

“Demutualisasi akan membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek,” ujarnya. Kenyataan ini menunjukkan saran yang strategis untuk memperbaiki kondisi bursa di Indonesia.

Penerapan sistem ini diharapkan juga mampu mengarah pada pengembangan beragam instrumen finansial, termasuk derivatif dan Exchange-Traded Funds (ETF). Dengan begitu, pasar modal Indonesia bisa menjadi lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan investor.

Selain itu, demutualisasi diharapkan mampu mendorong lahirnya instrumen baru yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur dan transisi energi. Tujuannya adalah memperdalam likuiditas pasar dan menciptakan lebih banyak peluang bagi para investor.

Perbandingan dengan Bursa Global dalam Konteks Demutualisasi

Tidak bisa dipungkiri bahwa demutualisasi adalah langkah yang telah diimplementasikan oleh banyak bursa internasional. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India sudah memulai proses ini, sementara BEI masih memegang struktur mutual.

Transformasi yang terjadi di bursa-bursa global memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menangani dinamika ekonomi yang terus berubah. Dengan memiliki struktur demutualisasi yang modern, mereka dapat dengan cepat mengadopsi teknologi dan inovasi baru.

“Melalui demutualisasi, kami ingin memastikan bahwa tata kelola BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional,” ungkap Masyita. Ini adalah pernyataan yang mencerminkan harapan untuk mempertahankan kepercayaan publik dan integritas pasar.

Dengan melihat contoh negara lain, Indonesia dapat belajar tentang bagaimana mengelola bursa secara efektif. Pendekatan yang tepat dalam demutualisasi bisa berdampak pada kepercayaan investor, menciptakan lingkungan pasar yang lebih sehat.

Oleh karena itu, penting bagi BEI untuk melakukan analisis mendalam tentang langkah-langkah yang harus diambil. Ini akan membantu bursa dalam mengadaptasi tradisi lokal dengan praktik internasional yang telah terbukti efektif.

Implikasi Jangka Panjang dari Kebijakan Demutualisasi

Keputusan untuk melakukan demutualisasi tidak hanya berdampak pada struktur internal bursa, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kompetisi dan transparansi, diharapkan akan ada pertumbuhan dalam sektor investasi.

“Langkah ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk kemajuan jangka panjang pasar modal di Indonesia,” kata Masyita. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya BEI dalam merangkul perubahan yang diperlukan.

Implementasi demutualisasi diharapkan juga bisa menarik investor asing yang selama ini enggan berinvestasi di pasar Indonesia. Dengan struktur yang lebih transparan dan profesional, investor besar dapat lebih percaya untuk berpartisipasi.

Tentu saja, tantangan tetap ada. BEI perlu mengatasi berbagai isu, termasuk mengedukasi calon pemangku kepentingan tentang manfaat demutualisasi. Keterlibatan semua pihak akan sangat penting untuk keberhasilan proses ini.

Selama transisi, penting bagi BEI untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan. Ini akan menciptakan kejelasan dan kepastian, memberikan keyakinan kepada investor bahwa perubahan yang dilakukan bermanfaat bagi semua.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sektor perbankan masih menerapkan suku bunga khusus yang tinggi untuk simpanan besar. Hal ini menyebabkan tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga sulit untuk turun, meskipun BI Rate telah diturunkan sebanyak 150 basis poin.

Menurut Perry, suku bunga khusus ini bahkan melampaui rata-rata suku bunga deposito yang ditetapkan pada September 2025, yang tercatat sebesar 4,52%, dengan angka mencapai 5,53%. Total deposito yang menikmati suku bunga khusus ini mencapai Rp 2.549,8 triliun, atau setara dengan 31,1% dari total dana pihak ketiga yang disimpan di perbankan.

“Hal ini juga menjelaskan mengapa suku bunga kredit belum turun,” jelas Perry pada rapat kerja dengan Komite IV DPD RI. Menurutnya, penerapan suku bunga khusus ini berkontribusi terhadap total dana pihak ketiga yang mencapai angka tersebut, dan mempengaruhi pasar kredit secara keseluruhan.

Perincian Suku Bunga Khusus Berbagai Kelompok Depositor

Perry menegaskan bahwa suku bunga khusus yang tinggi itu diberikan untuk berbagai kelompok deposan. Kelompok deposan Pemerintah BUMN menjadi yang tertinggi dengan suku bunga mencapai 5,97%, meskipun angka ini telah turun dari 6,60% pada 2024.

Di samping itu, kelompok industri keuangan non-bank (IKNB) menyusul dengan suku bunga sebesar 5,86%. Sementara itu, individu dan swasta non IKNB berada pada tingkat 5,73% dan 5,39% masing-masing.

Perry juga menyoroti bahwa suku bunga untuk bukan penduduk sebesar 5,22%, sementara untuk pemerintah non BUMN berada di angka 5,19%. Ini menunjukkan variasi yang cukup signifikan di antara kelompok-kelompok deposan ini.

Peran Bank Dalam Menyediakan Suku Bunga Khusus Tinggi

Dari total dana pihak ketiga yang memperoleh suku bunga khusus, sebagian besar diberikan oleh bank umum swasta nasional, mencapai Rp 1.170,3 triliun. Setelahnya, bank BUMN memberikan Rp 1.088,8 triliun, diikuti oleh BPD yang menyuplai Rp 266,4 triliun.

Bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia menyumbang Rp 24,4 triliun. Angka-angka ini menunjukkan struktur pasar perbankan yang dinamis dan menandakan pentingnya strategi dalam dalam menjaga likuiditas dan suku bunga di masa mendatang.

Perry mengatakan, untuk menciptakan iklim suku bunga yang lebih sehat, perlu ada dorongan dari berbagai sektor dan regulasi yang tepat. Hal ini akan membantu menurunkan suku bunga kredit, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Strategi Menurunkan Suku Bunga Kredit di Sektor Perbankan

Meskipun suku bunga kredit saat ini belum menunjukkan penurunan, Perry percaya bahwa ada langkah yang bisa diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Melalui himbauan dan insentif likuiditas, diharapkan bank bisa lebih fleksibel dalam menurunkan suku bunga.

Ini menjadi tantangan tersendiri, karena sistem perbankan harus seimbang dalam menyesuaikan kebijakan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi. Untuk itu, komunikasi yang jelas antara bank, regulator, dan deposan sangat diperlukan agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat yang optimal.

Perry juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan dalam mengelola suku bunga, sehingga dapat tercapai kondisi yang lebih stabil dalam perekonomian. Keberlanjutan ini tidak hanya berfokus pada suku bunga jangka pendek tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap sektor riil.

Hidup di area yang rawan bencana memerlukan kesiapsiagaan yang tinggi dari setiap individu. Tidak ada yang bisa memprediksi dengan tepat kapan dan bagaimana bencana akan terjadi, baik itu karena aktivitas tektonik maupun vulkanik.

Oleh karena itu, mitigasi bencana menjadi sebuah keharusan yang harus dipahami dan diimplementasikan secara serius oleh semua pihak. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam menghadapi potensi ancaman tersebut.

Tragedi yang terjadi di Kolombia 40 tahun lalu merupakan pengingat penting mengenai akibat dari kelalaian pemerintah dalam menyikapi peringatan ilmuwan. Ketidakpedulian terhadap saran mitigasi berujung pada kehilangan ribuan nyawa ketika Gunung Nevado del Ruiz meletus, mengubur Armero.

Kala Gunung Nevado del Ruiz Menjadi Saksi Bisu

Gunung Nevado del Ruiz terletak di Armero, Kolombia, dan telah menjadi bagian aktif dari sejarah geologinya selama 1,8 juta tahun. Meskipun dalam periode jarang meletus, gunung ini memiliki jejak sejarah yang panjang dan diselingi masa-masa tenang yang, pada kenyataannya, juga menimbulkan potensi bahaya.

Selama lebih dari satu abad, gunung ini tampak seolah tidur. Kondisi ini justru menciptakan situasi yang nyaman bagi penduduk lokal, yang mengandalkan tanah subur di sekitarnya untuk pertanian. Hingga tahun 1985, hampir 30 ribu jiwa tinggal di Armero, menjadikannya salah satu pusat pertanian di Kolombia.

Namun, pada tahun 1984, tanda-tanda keberadaan bahaya mulai muncul. Gempa kecil dan perubahan perilaku hewan di sekitar gunung menjadi sinyal awal aktivitas vulkanik. Penelitian yang dilakukan oleh ahli geologi menunjukkan adanya gejala awal yang seharusnya diwaspadai oleh pemerintah setempat.

“Tiga gempa signifikan mulai terasa,” tulis penelitian tersebut. Tindakan pencegahan seharusnya segera diambil demi melindungi ribuan jiwa yang terancam.

Setelah aktivitas vulkanik meningkat, para peneliti dari berbagai belahan dunia memberikan peringatan kepada pemerintah Kolombia. Mereka melakukan pemetaan potensi bahaya serta aliran lava, namun tindakan dari pihak berwenang tidak kunjung datang.

Kesalahan dalam Menanggapi Isyarat Alam

Meski para ilmuwan telah memberikan informasi secara detail, pemerintah Kolombia mengalami keterlambatan dalam merespons. Mereka ragu untuk melaksanakan tindakan evakuasi karena takut akan biaya politik yang mungkin timbul. Rencana mitigasi yang sudah ada harusnya dijalankan untuk menghindari bencana yang lebih parah.

Peringatan dari para ahli tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. “Otoritas enggan menanggung biaya ekonomi atau politik dari evakuasi dini,” ungkap riset tersebut. Penundaan ini sangat merugikan dan membawa konsekuensi fatal.

Pada malam tanggal 13 November 1985, Gunung Nevado del Ruiz meletus dengan dahsyat. Material vulkanik yang dilontarkan ke udara dan mencairnya salju serta es di puncak gunung menyebabkan aliran lahar yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya.

Dalam waktu yang sangat singkat, ribuan rumah tersapu, dan di antara kegelapan itu, 23.000 orang kehilangan nyawa mereka. Kerugian yang dihasilkan dari bencana ini tidak hanya berupa nyawa, tetapi juga kerugian material yang diperkirakan mencapai lebih dari US$1 miliar.

Dampak bagi Warga dan Lingkungan setelah Bencana

Bencana yang menghantam Armero turut memengaruhi kehidupan 230.000 orang. Lahan pertanian yang luas mengalami kerusakan parah, dengan sekitar 27.000 hektar tanah terpengaruh, yang menambah beban perekonomian daerah. Sekitar 20.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman.

Pemerintah bahkan harus membangun kembali 6.000 unit hunian baru untuk para korban. Namun, banyak orang merasa pemerintah tidak siap dalam menangani bencana yang begitu besar. Perasaan saling menyalahkan pun mengemuka setelah tragedi terjadi.

Andaikan pemerintah lebih cepat merespons peringatan dari para peneliti, jumlah korban yang melayang mungkin bisa diminimalkan. Kini, Armero yang dulunya adalah pusat kehidupan pertanian, tinggal menjadi kenangan pahit dan lokasi yang tak berpenghuni.

Tragedi ini adalah pelajaran berharga bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Mitigasi dan kesadaran akan potensi bencana harus terus dimaktubkan dalam agenda pemerintah dan masyarakat untuk menghindari bencana serupa di masa mendatang.

Naskah ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pentingnya mitigasi bencana untuk masa depan yang lebih aman.

Sejarah Indonesia mencatat banyak tokoh penting yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, salah satunya adalah Sultan Syarif Kasim II. Sebagai penguasa Kesultanan Siak, ia tidak hanya terkenal karena kekayaannya, tetapi juga karena dedikasinya kepada rakyat dan negara, terutama di masa-masa sulit ketika Indonesia berjuang untuk bebas dari penjajahan.

Terlahir di Riau, Syarif Kasim II dikenal sebagai raja muslim terkaya di Nusantara. Kekayaannya muncul dari berbagai sektor, seperti perkebunan dan pertanian, serta kerja sama yang menguntungkan dengan perusahaan asing pada zaman itu, membuatnya memiliki posisi strategis di peta ekonomi Indonesia.

Pada tahun 1930, ia memberikan izin kepada perusahaan asal Amerika Serikat untuk menambang minyak di wilayahnya. Keputusan ini membawa keuntungan besar, namun Syarif Kasim II lebih memilih hidup sederhana dan menggunakan kekayaannya untuk membantu rakyatnya dengan menyediakan pendidikan yang layak jauh sebelum Indonesia merdeka.

Perjuangan Sultan Syarif Kasim II Selama Masa Pendudukan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, situasi politik dan ekonomi di tanah air sangat tidak stabil. Roda pemerintahan terhambat oleh kedatangan Belanda yang ingin kembali menjajah, membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Di tengah krisis ini, Syarif Kasim II membuat keputusan penting untuk membantu segenap rakyat Indonesia.

Alih-alih mengumpulkan seluruh harta miliknya, ia memilih untuk mendonasikan sebagian besar kekayaannya kepada pemerintah Indonesia. Tindakan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan negara dan mendukung rakyat yang menderita akibat perang dan krisis ekonomi.

Dalam sebuah catatan sejarah, Syarif Kasim II menyumbangkan harta pribadinya seperti mahkota emas, pedang kerajaan, dan berlian kepada pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa besar komitmennya terhadap kemajuan bangsa, meskipun ia sendiri sudah memiliki status sebagai penguasa berpengaruh.

Kebaikan Hati dan Empati yang Ditunjukkan

Syarif Kasim II juga dikenal sebagai sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat. Saat ia melihat kondisi Aceh yang sangat memprihatinkan, niatnya untuk membagikan emas dan berlian kepada masyarakat sangat jelas. Namun, Gubernur Aceh, Daud Beureuh, mengingatkannya untuk menyerahkan harta tersebut kepada pemerintah pusat di Yogyakarta agar bisa dimanfaatkan secara lebih luas.

Di Yogyakarta, Sultan Syarif Kasim II tidak hanya menyerahkan perhiasan berharga, tetapi juga memberikan seluruh harta pribadinya. Ia melakukannya sebagai bentuk pengabdian kepada negara, dan total sumbangannya mencapai angka yang sangat besar, setara dengan lebih dari Rp 1 triliun saat ini.

Keputusan untuk mendonasikan semua harta pribadinya menunjukkan bahwa Syarif Kasim II bukan hanya seorang penguasa yang kaya, tetapi juga pemimpin yang berpikir jauh ke depan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia memilih untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya.

Warisan dan Pengaruhnya Saat Ini

Perjuangan dan kebaikan hati Sultan Syarif Kasim II menjadi bagian penting dalam warisan sejarah Indonesia. Raja yang mampu melihat kondisi rakyatnya dengan empati membuat banyak orang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Kebaikannya tidak hanya meliputi sumbangan fisik, tetapi juga budaya saling peduli yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin.

Dalam konteks modern, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Syarif Kasim II masih relevan. Di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, sikap empati dan komitmen untuk membantu sesama menjadi dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan sosial. Pengalaman Syarif Kasim II dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi penerus.

Dengan segala kontribusi yang telah dilakukan, Syarif Kasim II mengingatkan kita tentang pentingnya tanggung jawab sosial. Menggunakan kekayaan dan sumber daya untuk kebaikan bersama adalah sebuah nilai yang seharusnya diterapkan di setiap lapisan masyarakat, khususnya oleh para pemimpin masa kini.

Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

Menurut laporan terbaru, salah satu perusahaan terkemuka di bidang digital telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung regulasi pemerintah. Ini adalah langkah yang strategis untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.

Pernyataan resmi yang disampaikan oleh Direktur Legal dan Corporate Secretary perusahaan tersebut menggarisbawahi dedikasi mereka untuk menciptakan nilai jangka panjang. Fokus ini tidak hanya menguntungkan pemegang saham, tetapi juga mitra, pelanggan, dan seluruh ekosistem yang terlibat.

Pentingnya Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah

Kepatuhan terhadap regulasi pemerintah menjadi salah satu prioritas utama perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Hal ini menunjukkan tanggung jawab sosial dan etika yang tinggi dalam berbisnis.

Setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan senantiasa mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Perusahaan juga berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan iklim kerja yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Spekulasi Mengenai Penggabungan Perusahaan

Dalam dunia bisnis, rumor seringkali muncul dan menjadi topik hangat di kalangan pelaku industri. Salah satu spekulasi terbaru adalah mengenai potensi penggabungan antara perusahaan digital terkemuka.

Namun, pihak perusahaan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi terkait hal ini. Penegasan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan publik dan pemangku kepentingan.

Sebelumnya, pernyataan dari pejabat pemerintah juga menyoroti kemungkinan penggabungan ini sebagai bagian dari strategi pengembangan industri. Namun, perusahaan masih dalam tahap evaluasi dan belum mengambil keputusan final.

Membangun Hubungan yang Kuat dengan Mitra

Untuk mencapai keberhasilan, perusahaan harus membangun hubungan yang kuat dengan para mitra bisnisnya. Ini termasuk mitra pengemudi, UMKM, serta pelanggan yang menjadi bagian penting dari ekosistem.

Dengan menjaga komunikasi yang baik dan saling mendukung, perusahaan dapat memastikan bahwa semua pihak merasa diuntungkan. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan.

Perusahaan juga menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk membantu mitra berkembang. Dengan demikian, semua pihak dapat tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar.

Peluang untuk Inovasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Inovasi menjadi kunci untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat. Perusahaan harus terus mencari cara baru untuk meningkatkan layanan dan produk yang ditawarkan kepada pelanggan.

Investasi dalam teknologi dan pengembangan produk baru sangat penting. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus berkembang.

Melalui inovasi, perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Dengan demikian, mereka bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan terus berkontribusi pada pertumbuhan industri secara keseluruhan.

Kementerian Keuangan Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan surat utang berdenominasi Renminbi, yang dikenal sebagai Dim Sum Bond. Melalui penerbitan ini, pemerintah menargetkan penggalangan dana sebesar 6 miliar Yuan, atau sekitar Rp 14 triliun, yang akan diselesaikan pada 31 Oktober 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan pasar modal internasional, terutama dengan Tiongkok. Dengan penerbitan obligasi ini, diharapkan akan ada peningkatan investasi dan minat asing terhadap ekonomi Indonesia.

Penerbitan Dim Sum Bond ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencari alternatif pembiayaan yang lebih inovatif. Selain itu, ini menjadi sinyal positif bagi investor global mengenai kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.

Strategi Diversifikasi Pendanaan Melalui Obligasi

Seiring dengan kebutuhan pendanaan yang terus meningkat, diversifikasi menjadi kunci untuk memastikan stabilitas keuangan. Penerbitan obligasi dengan denominasi antar negara memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengakses likuiditas dari pasar luar negeri.

Dengan adanya variasi mata uang dalam portofolio, risiko fluktuasi nilai tukar dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk meminimalkan ketergantungan pada satu sumber pendanaan yang dapat berisiko tinggi.

Melalui langkah ini, pemerintah tidak hanya memberikan alternatif bagi investor, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif. Ini menjadi penting dalam rangka menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Dampak Penerbitan Dim Sum Bond pada Perekonomian

Penerbitan obligasi ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. Pertama, penerimaan dana akan mendukung berbagai proyek infrastruktur yang tengah berjalan.

Proyek-proyek ini berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan modal yang cukup, diharapkan pemerintah dapat mengakselerasi pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Selain itu, dapat dipastikan akan ada efek positif terhadap neraca perdagangan. Dengan meningkatnya arus investasi, Indonesia dapat lebih memperkuat posisinya dalam kancah perdagangan internasional.

Peluang dan Tantangan bagi Investor Asing

Penerbitan obligasi berdenominasi Yuan membuka berbagai peluang bagi investor asing. Nilai Yuan yang relatif stabil membuat investasi ini lebih menarik, terutama bagi mereka yang ingin mengurangi risiko mata uang.

Di sisi lain, investor juga dihadapkan pada tantangan mengenai perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi pasar yang mungkin tidak menentu. Memahami kondisi pasar di Tiongkok dan Indonesia menjadi penting agar investor dapat meminimalisasi risiko yang dihadapi.

Kemudahan dalam melakukan transaksi dan likuiditas di pasar obligasi juga menjadi faktor pendukung bagi keputusan investasi. Ini merupakan sinyal baik bagi investor yang mencari diversifikasi dan pengembalian yang lebih menarik.

Penyaluran dana pemerintah oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah mencapai angka yang signifikan. Pada 16 Oktober 2025, BRI berhasil menyalurkan dana sebesar Rp 55 triliun, yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan kepada sektor-sektor produktif.

Menurut Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, dana ini dividirikan secara strategis ke berbagai segmen. Sebagian besar dari dana tersebut mendapatkan alokasi untuk segmen mikro mencapai Rp 28,08 triliun, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikenal luas di masyarakat.

Dalam pembiayaan tersebut, segmen korporasi juga mendapatkan perhatian signifikan dengan alokasi mencapai Rp 11,07 triliun. Pembiayaan ini tidak hanya berfokus pada aspek penyediaan dana, tetapi juga bertujuan untuk menghidupkan kembali industri nasional dan memperkuat ekonomi dari tingkat akar rumput.

Strategi Penyaluran Dana yang Terukur dan Fleksibel

Penyaluran dana ini dilakukan dengan pendekatan yang cermat dan terukur. BRI berkomitmen untuk memastikan bahwa dana tersebut disalurkan ke sektor-sektor yang produktif dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, alokasi yang tersebar pada berbagai segmen menunjukkan keberagaman dalam pendekatan mereka.

Dengan alokasi yang besar untuk segmen mikro, BRI menunjukkan komitmennya untuk mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ini diharapkan dapat memacu aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat, serta menumbuhkan basis usaha baru yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pembiayaan untuk segmen komersial mencapai Rp 10,13 triliun, disusul dengan segmen konsumer yang mendapatkan Rp 6,58 triliun. Alokasi ini berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kelangsungan roda ekonomi tetap berputar.

Pentingnya Kerjasama dengan Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi

Hery Gunardi juga menekankan pentingnya kerjasama yang baik antara BRI dan pemerintah. Dukungan dari pemerintah dalam penyaluran dana ini sangat diharapkan dapat membawa dampak positif untuk perekonomian secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa bank memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penggunaan dana pemerintah.

Selain itu, Hery juga menyoroti hasil positif yang dicapai melalui penyaluran ini. Untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat, proses penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, memastikan bahwa setiap alokasi memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat dan industri.

Mengingat bahwa bulan September 2025, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank milik negara, ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan likuiditas di sektor perbankan. Dengan sendirinya, hal ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.

Peran BRI dalam Mendukung UMKM sebagai Penggerak Ekonomi

BRI berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan kepada UMKM, yang diakui sebagai motor penggerak utama perekonomian. Dengan fokus yang kuat pada segmen ini, BRI tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan di sektor tersebut.

Dalam mekanisme penyaluran dan akses pembiayaan, BRI menawarkan berbagai produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelaku UMKM. Hal ini termasuk pembiayaan berbasis kompetitif dan program pengembangan yang bertujuan memberikan pelatihan serta akses ke pasar yang lebih luas.

Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi BRI sebagai lembaga keuangan yang peduli terhadap ekonomi rakyat, tetapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan di kalangan pelaku usaha. Dukungan seperti ini akan memastikan keberlangsungan ekonomi nasional dengan solid.

Analisis Terhadap Dampak Dana Penyaluran untuk Ekonomi Nasional

Dengan penyaluran Rp 55 triliun ini, dampak yang diharapkan adalah adanya pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai sektor. Uang yang mengalir ke berbagai segmen produktif diharapkan dapat membangkitkan kembali sektor-sektor yang terdampak oleh kondisi ekonomi sebelumnya.

Penyaluran yang terfokus dan strategis pada segmen-segmen ini akan membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan mendukung target pertumbuhan nasional. Sektor industri, terutama, diharapkan dapat merasakan efek positif dari alokasi ini.

Dengan memanfaatkan dana yang ada secara maksimal, BRI tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan.