Tag Pejabat

Baru-baru ini, PT Wanatiara Persada menjadi sorotan publik karena terlibat dalam skandal suap yang melibatkan pejabat KPP Madya Jakarta Utara. Kasus ini mencuat setelah penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menunjukkan adanya praktik korupsi di instansi perpajakan yang seharusnya berfungsi untuk menjaga keadilan dan transparansi.

Keterlibatan PT Wanatiara Persada dalam skandal ini bukanlah hal sepele. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor penambangan dan pengolahan feronikel, reputasi mereka kini berada dalam tekanan berat. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan upaya serius dalam menangani masalah suap di Indonesia.

Banyak pihak menganggap bahwa tindakan korupsi seperti ini merusak integritas lembaga-lembaga pemerintah dan berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat. KPK diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan dan praktik ilegal yang terjadi dalam kasus ini untuk memastikan keadilan dan kepatuhan hukum ditegakkan.

Profil Perusahaan PT Wanatiara Persada dan Jinchuan Group

PT Wanatiara Persada merupakan perusahaan patungan yang didirikan di Indonesia dengan sebagian besar saham dikuasai oleh Jinchuan Group Co, Ltd, sebuah entitas yang memiliki reputasi besar di kawasan Tiongkok. Perusahaan ini fokus pada penghasilan feronikel dan beroperasi di Maluku Utara.

Jinchuan Group, yang didirikan pada tahun 1959, memiliki sejarah panjang dalam industri pertambangan dan pengolahan logam. Mereka terlibat dalam berbagai aspek mulai dari penambangan hingga pengolahan logam berharga, dan kini menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Tiongkok dengan operasi di lebih dari 30 negara.

Seiring dengan berkembangnya usaha mereka, PT Wanatiara Persada berupaya menciptakan nilai tambah dalam proses produksi, menggunakan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan. Dengan kapasitas smelter yang tinggi, mereka berkomitmen untuk memenuhi permintaan pasar dalam konteks keberlanjutan.

Dampak Kasus Suap Terhadap Operasional dan Perekonomian

Kasus suap ini tentu memiliki dampak signifikan terhadap operasional PT Wanatiara Persada. Proses penyelidikan yang melibatkan berbagai pihak dapat mengganggu aktivitas bisnis dan kepercayaan investor. Hal ini sekaligus menciptakan ketidakpastian bagi karyawan dan mitra bisnis lainnya.

Dari sisi perekonomian, skandal ini bisa mengurangi minat investasi asing di sektor pertambangan Indonesia. Banyak investor yang enggan terlibat di negara yang memiliki masalah korupsi yang mencolok, dan hal ini bisa berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, jika penegakan hukum tidak dilakukan secara tegas dan transparan, akan timbul persepsi negatif di kalangan publik bahwa korupsi bisa berhasil tanpa konsekuensi. Ini sangat berbahaya bagi citra pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Peran KPK dalam Memerangi Korupsi di Sektor Publik

KPK memiliki tanggung jawab utama dalam memberantas korupsi di Indonesia. Melalui langkah-langkah tegas yang diambil dalam kasus PT Wanatiara Persada, mereka menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, tidak peduli seberapa besar perusahaan tersebut.

Penggeledahan yang dilakukan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak merupakan sinyal kuat yang menunjukkan keseriusan KPK dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Masyarakat berharap bahwa KPK akan terus melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat.

Tindakan KPK ini dinilai penting agar pejabat publik menyadari pentingnya integritas dan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi. Semoga langkah ini juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya di berbagai sektor.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Bisnis

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan suatu bisnis. Perusahaan seperti PT Wanatiara Persada seharusnya memahami bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan reputasi mereka, tetapi juga berpotensi menghancurkan kepercayaan masyarakat dan investor.

Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi harus diambil serius oleh perusahaan. Implementasi sistem pengawasan internal yang ketat serta pelaporan yang transparan menjadi langkah awal untuk meyakinkan semua pihak bahwa perusahaan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika bisnis.

Selain itu, edukasi terhadap karyawan mengenai norma moral dan hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang melibatkan individu dalam organisasi. Dengan keyakinan bahwa etika adalah bagian yang tak terpisahkan dari dunia bisnis, diharapkan perusahaan dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Jakarta baru-baru ini menjadi pusat perhatian akibat pengumuman penetapan lima orang sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Ketiga pejabat di KPP tersebut, termasuk kepala kantor, diduga menerima suap untuk merugikan negara demi keuntungan pribadi dan korporasi.

Aksi penegakan hukum ini menunjukkan bahwa masalah korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen menangani kasus ini dengan tegas, mendorong para pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam memberantas praktik kotor yang melanggengkan ketidakadilan.

Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu, beserta dua anggota timnya menghadapi konsekuensi serius setelah ditemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam pengaturan pajak yang merugikan negara. Dengan dimulainya penyelidikan ini, ada harapan akan terciptanya keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pengumuman Penetapan Tersangka dan Prosedur Hukum yang Dijalani

Pihak KPK mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang menunjukkan bahwa beberapa pejabat KPP terlibat dalam skandal suap tersebut. Proses hukum akan dijalani dengan ketat untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Dalam tindak lanjutnya, Rosmauli, Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat, menyatakan bahwa mereka akan mencabut izin praktik konsultan pajak yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan konsistensi KPK dalam menerapkan kode etik profesi di lingkungan perpajakan.

Meskipun para pejabat tersebut sebelumnya dipercaya menjalankan tugasnya, fakta bahwa mereka terlibat dalam praktik suap menunjukkan bahwa pengawasan internal harus ditingkatkan untuk mencegah hal serupa di masa depan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan bisa memberikan efek jera bagi pelanggar lainnya.

Dampak Kasus Korupsi terhadap Kepercayaan Publik

Kasus ini memberikan tamparan keras bagi citra lembaga pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat mulai meragukan integritas petugas pajak dan institusi yang seharusnya melindungi kepentingan negara.

Dalam konteks ini, langkah KPK yang cepat dan tegas tentu sangat diapresiasi. Masyarakat mengharapkan bahwa pihak berwenang mampu memberantas praktik korupsi yang kian merajalela di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan pajak.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat penting agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas mereka. Begitu banyak sektor yang bergantung pada keuangan negara, sehingga kasus ini menjadi perhatian serius seluruh lapisan masyarakat.

Profil Kekayaan Tersangka dan Analisis Sumber Pendapatan Mereka

Menurut laporan e-LHKPN, Dwi Budi Iswahyu memiliki total kekayaan mencapai Rp4,87 miliar yang terdiri dari beberapa aset seperti tanah dan bangunan. Dengan jumlah yang cukup signifikan ini membuat publik mempertanyakan dari mana asal dana tersebut.

Pada laporan Agus Syaifudin, total harta kekayaannya tercatat sebesar Rp3,23 miliar. Hal ini menjadikan masyarakat bertanya-tanya mengenai praktek pembuatan laporan harta kekayaan yang jujur dan transparan di kalangan pejabat negara.

Begitu juga dengan Askob Bahtiar, yang tertera memiliki kekayaan senilai Rp2,65 miliar. Keberadaan kekayaan yang tinggi diimbangi dengan kasus dugaan suap ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak sehat antara kekuasaan dan korupsi.

Pentingnya Reformasi dalam Sistem Perpajakan di Indonesia

Perkembangan kasus ini menegaskan kembali perlunya reformasi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Mahalnya pajak yang dikenakan pada perusahaan dan individu sering kali membuat praktik suap menjadi pilihan bagi beberapa pihak untuk menghindari kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayar.

Pembenahan dalam sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan sangat dibutuhkan guna mengurangi ancaman pemerasan di sektor ini. Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki citra lembaga perpajakan dan menjaga integritas pegawainya.

Dengan adanya reformasi, diharapkan kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan curang juga menjadi faktor penting dalam memberantas korupsi.

Pelantikan pimpinan baru pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan lembaga pengawas keuangan ini dapat beradaptasi lebih baik dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya transformasi organisasi untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas. Dalam suasana yang penuh tantangan, OJK harus mampu menjaga stabilitas sektor keuangan demi kepentingan bangsa.

Transformasi ini tidak hanya terbatas pada struktur organisasi, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir dan cara kerja. OJK perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan industri keuangan.

Pentingnya Transformasi untuk Stabilitas Sektor Keuangan

Transformasi organisasi di OJK dirancang untuk memperkuat integritas dalam pengawasan keuangan. Mahendra menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap sektor jasa keuangan.

Perubahan ini menuntut OJK untuk lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi. Dalam menghadapi dinamika global, lembaga ini harus mampu beradaptasi dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Transformasi yang dimaksud mencakup semua aspek, mulai dari struktur hingga budaya kerja. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap perubahan menjadi hal yang sangat penting bagi semua insan yang terlibat dalam OJK.

Struktur Organisasi dan Amanah UU P2SK

Pelantikan pejabat baru juga merupakan respons terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dengan adanya UU P2SK, OJK berupaya memperkuat strukturnya agar lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan.

Kepemimpinan di tingkat daerah menjadi fokus penting untuk memperkuat kehadiran OJK dalam masyarakat. Penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah diharapkan dapat memenuhi karakteristik lokal yang berbeda-beda.

OJK harus mampu mengembangkan pejabat dengan kemampuan kepemimpinan yang baik serta kemampuan untuk membangun jejaring. Dengan begitu, pengawasan sektor keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Penguatan Kepemimpinan di Berbagai Tingkatan

Kepala OJK Daerah menjadi salah satu jabatan penting yang dilantik untuk memperkuat kepemimpinan di daerah. Pejabat baru diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan memperkuat kepercayaan publik terhadap OJK.

Proses pelantikan ini juga mencerminkan upaya OJK dalam menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga untuk terus berinovasi dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

Mahendra menekankan bahwa setiap pejabat baru harus menjalankan amanah dengan tanggung jawab tinggi. Pernyataan ini menegaskan bahwa kepentingan bangsa harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi.

Di tengah kemewahan yang dibawa oleh status sosial, terdapat sosok yang memilih jalan berbeda. Soesalit, anak dari tokoh besar, menolak privilege dan memilih untuk merangkak dari bawah demi integritas dan kepribadian yang kuat.

Dikenal sebagai putra R.A. Kartini, Soesalit justru memilih untuk tidak memanfaatkan nama ibunya. Keputusan ini membuat hidupnya dipenuhi cobaan, meski pada akhirnya menjadi contoh inspiratif tentang keberanian dan keteguhan hati.

Bagaimana kisah perjalanan hidup Soesalit? Mari kita telaah lebih dalam.

Soesalit lahir dalam keluarga pejabat yang memiliki pengaruh besar. Ayahnya, Raden Mas Adipati Ario Djojadiningrat, menjabat sebagai Bupati Rembang. Sementara ibunya, R.A. Kartini, adalah ikon pemikiran maju di zamannya yang dikenal berkat surat-suratnya yang mengangkat tema kesetaraan gender.

Meski lahir dalam kemewahan, Soesalit tidak ingin hidup dalam bayang-bayang nama besar orang tuanya. Dalam risetnya, Wardiman Djojonegoro mencatat bahwa Soesalit sebenarnya memiliki hak untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai bupati, tetapi ia memilih untuk menolak tawaran tersebut.

Setelah menolak posisi yang seharusnya menjadi haknya, Soesalit memutuskan untuk bergabung dengan tentara pada tahun 1943. Ia dilatih oleh tentara Jepang dan kemudian memasuki jajaran tentara Pembela Tanah Air (PETA). Ketika Indonesia meraih kemerdekaan, Soesalit pun menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat Republik Indonesia.

Keterlibatannya dalam berbagai pertempuran melawan Belanda membuat kariernya semakin bersinar. Menurut catatan Sitisoemandari Soeroto, Soesalit cepat naik pangkat berkat prestasi yang ditunjukkannya di medan perang. Puncak kariernya sebagai tentara terjadi pada tahun 1946 ketika ia diangkat sebagai Panglima Divisi II Diponegoro.

Keberanian Soesalit Menghadapi Tantangan Hidup

Selama masa jabatannya, Soesalit bertanggung jawab atas keamanan ibu kota negara yang saat itu berada di Yogyakarta. Ia juga pernah menjabat dalam posisi sipil, salah satunya sebagai penasehat Menteri Pertahanan. Dalam setiap peran yang diembannya, ia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakininya.

Banyak yang tidak menyadari bahwa Soesalit adalah anak dari R.A. Kartini. Ia memilih untuk tidak memanfaatkan nama besar ibunya demi meraih kesuksesan. Selama hidupnya, kisah-kisah inspiratif tentang ibunya terus menjadi tema pembicaraan, tetapi ia tetap teguh pada prinsipnya.

Atasannya yang kala itu, Jenderal Nasution, menjadi saksi bisu atas kesederhanaan hidup Soesalit. Nasution mengamati bahwa meskipun Soesalit memiliki kesempatan untuk hidup lebih berkecukupan, ia lebih memilih untuk hidup melarat sebagai veteran dari berbagai pertempuran.

Nasution bahkan mencatat bahwa Soesalit dapat mengubah nasibnya hanya dengan mengungkapkan siapa ibunya. Namun, Soesalit berpegang pada prinsip untuk tidak mengandalkan warisan nama besarnya. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan kejujuran pribadi.

Nilai Integritas dalam Kehidupan Sehari-hari

Prinsip yang dijunjung tinggi Soesalit menyoroti pentingnya integritas dalam menghadapi tantangan hidup. Ia memilih untuk tidak mengharapkan belas kasihan orang lain hanya karena latar belakang keluarganya. Keputusan ini bukanlah hal ringan dan menunjukkan kepribadiannya yang teguh.

Kerendahan hati Soesalit terhadap hidup sebagai veteran mencerminkan pandangannya tentang kehormatan. Ia tidak ingin mengubah identitasnya atau memperdagangkan nama besar ibunya demi keuntungan pribadi. Ini adalah kisah tentang bagaimana kekuatan moral dapat membentuk seseorang meskipun dalam keadaan yang sulit.

Dalam pandangannya, prestasi yang diraih haruslah hasil dari usaha sendiri dan bukan karena bantuan nama atau status orang tua. Soesalit mengingatkan kita pentingnya menghargai setiap usaha dan kerja keras. Nilai-nilai ini harus diteruskan kepada generasi mendatang agar mereka memahami arti sebenarnya dari sukses.

Semasa hidupnya, Soesalit terus menerapkan prinsip tersebut, meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan. Hidup dalam kesederhanaan sebagai veteran tidak membuatnya kehilangan semangat. Sebaliknya, ia tetap menjadi teladan ketika berbicara tentang integritas.

Pelajaran Berharga dari Kehidupan Soesalit

Pada akhir hayatnya, Soesalit meninggal pada 17 Maret 1962 dalam kondisi yang mencerminkan pilihannya untuk hidup dengan sepenuh hati dan tanpa mengandalkan nama besar. Cerita hidupnya menjadi inspirasi banyak orang, terutama dalam meyakinkan bahwa kerja keras dan kejujuran adalah kunci dari keberhasilan.

Sosok Soesalit menunjukkan pada kita bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari ketenaran atau harta benda, melainkan dari integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai diri sendiri. Hidupnya adalah pelajaran berharga yang perlu dipahami oleh setiap orang, terlepas dari latar belakang mereka.

Dalam dunia yang sering kali mengedepankan popularitas, cerita Soesalit menjadi pengingat bahwa lebih baik berdiri sendiri daripada bergantung pada nama besar. Integritas, kejujuran, dan semangat untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur adalah hal-hal yang patut dihargai dan dijadikan pedoman hidup.

Kisah Soesalit, meskipun kurang dikenal dibandingkan ibu kandungnya, memiliki kedalaman dan pelajaran yang sangat berharga. Ia mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk menempuh jalan mereka sendiri, dan mengandalkan nilai-nilai pribadi dapat membawa mereka menuju kebesaran sejati.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), yang lebih dikenal sebagai BJB, merencanakan pembatalan pengangkatan tiga pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025. Langkah ini diambil setelah adanya rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyangkut proses pengangkatan yang dilakukan dalam rapat umum pemegang saham tahunan.

Keputusan untuk membatalkan pengangkatan Wowiek Prasantyo sebagai Komisaris Utama Independen, Helmy Yahya sebagai Komisaris Independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai Direktur Kepatuhan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan investor. Pengumuman ini juga mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi dalam proses pengangkatan yang berkaitan dengan standar dan regulasi yang diberlakukan oleh OJK.

Pada bulan April 2025, ketiga individu ini diumumkan sebagai pengurus baru setelah melewati proses pemilihan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan mereka dan berharap mereka dapat melewati proses fit and proper test yang diperlukan.

Proses Penunjukan dan Pembatalan Pengurus BJB

Proses penunjukan pengurus baru BJB selalu menjadi sorotan publik. Keputusan untuk membatalkan pengangkatan ini adalah langkah strategis yang diambil oleh pihak manajemen bank untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang ada. Hal ini penting untuk menjaga reputasi dan kinerja bank di mata publik dan pemegang saham.

OJK, sebagai lembaga pengawas, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua pengurus bank memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Proses fit and proper test adalah salah satu cara untuk mengukur kapabilitas dan integritas calon pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya memprioritaskan aspek administratif tetapi juga profesionalisme dalam manajemen bank.

Dari hasil evaluasi OJK, adakah masalah yang dapat mengganggu kelancaran dan integritas pengawasan bank? Ini adalah pemikiran yang perlu ditekankan oleh pemegang saham untuk menghindari potensi masalah di masa yang akan datang.

Profil dan Latar Belakang Para Calon Pengurus

Wowiek Prasantyo, yang dikenal dengan nama Mardigu, memiliki karir yang penuh warna di berbagai sektor. Sebelum diangkat, ia dikenal luas karena pandangannya yang kontroversial mengenai geopolitik dan teori konspirasi. Selain itu, ia juga mempunyai beberapa bisnis di sektor minyak dan gas, yang menunjukkan kemampuannya dalam mengelola risiko.

Mardigu juga pernah mengalami masalah dengan OJK terkait perusahaannya yang dilarang melakukan penawaran efek. Namun, ia tetap berupaya untuk meraih perhatian publik dengan memasukkan ide-ide inovatif, seperti usulannya mengenai rupiah digital yang dianggap dapat membantu perekonomian nasional.

Helmy Yahya, dengan latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, memiliki berbagai pengalaman di sektor keuangan. Pengalamannya di sejumlah perusahaan dan institusi membuktikan bahwa ia memiliki kapasitas dalam menjalankan tugas-tugas di bidang pengawasan dan akuntabilitas. Ia menjadi contoh seorang profesional yang memiliki integritas dan standar yang tinggi.

Tanggapan OJK dan Reaksi Publik Terhadap Rencana Ini

Menanggapi rencana pembatalan pengangkatan ini, OJK menyatakan bahwa proses fit and proper test adalah untuk menjaga integritas manajemen. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa OJK berkomitmen untuk meraih transparansi dan akuntabilitas dalam industri perbankan, mengingat perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian.

Reaksi publik terhadap rencana ini pun beragam. Sebagian publik mengapresiasi langkah yang diambil oleh BJB untuk menjaga kualitas kepemimpinan. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat mempengaruhi kinerja bank dan kepercayaan investor.

Setiap perubahan dalam pengurus bank menuntut penyesuaian dari semua pihak. Investor dan pemegang saham perlu untuk menganalisis dampak dari perubahan ini, bukan hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang, sehingga stabilitas bank dapat terjaga.

Kesimpulan dan Outlook untuk BJB ke Depan

Masa depan BJB akan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil saat RUPSLB mendatang. Pembatalan pengangkatan ini menegaskan pentingnya proses pengawasan yang ketat dalam pengelolaan bank. Harapan untuk melihat pengurus baru yang kompeten dan mampu memimpin BJB menuju keberhasilan semakin besar.

Untuk mencapai hal tersebut, kolaborasi antara manajemen bank, OJK, dan pemegang saham menjadi sangat krusial. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan pengurus baru harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Kinerja BJB di masa depan tidak hanya diukur dari angka profitabilitas, tetapi juga dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan investor. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis dalam pengelolaan dan kepemimpinan harus terus diupayakan untuk mencapai visi jangka panjang yang lebih baik.

Era kolonialisme di Indonesia menjadi babak sejarah yang penuh dengan pelajaran berharga, terutama terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu contoh ekstrem dari fenomena ini adalah kehidupan seorang pejabat VOC yang dikenal dengan nama Qiu Zuguan, kepala lembaga Boedelkamer yang bertugas mengurus harta peninggalan orang-orang Tionghoa di Batavia, yang kini kita kenal sebagai Jakarta.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Qiu Zuguan menunjukkan betapa berbahayanya jika kekuasaan tidak dijalankan dengan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, banyak kebijakan yang sebenarnya merugikan rakyat, hingga akhirnya membuatnya diacuhkan oleh masyarakat, bahkan setelah kematiannya sekalipun.

Dari berbagai catatan sejarah, tampak sekali bahwa Qiu Zuguan bukanlah sosok yang dikenang dengan baik oleh masyarakat. Selama menjabat, tingkah lakunya yang otoriter dan kebijakan pajaknya yang memberatkan menciptakan kesan buruk di kalangan rakyat, terutama warga Tionghoa.

Masa Jabatan Qiu Zuguan dan Kebijakan Pajaknya yang Kontroversial

Selama masa jabatannya yang dimulai pada tahun 1715, Qiu Zuguan dikenal karena membuat berbagai kebijakan pajak yang memberatkan. Sejarawan Leonard Blusse dalam bukunya menegaskan bahwa hampir setiap aktivitas sehari-hari warga dikenakan pajak. Hal ini tidak hanya menambah beban ekonomi tetapi juga memicu rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Salah satu contohnya adalah pajak khusus yang dikenakan kepada warga Tionghoa yang ingin melangsungkan pernikahan. Meskipun pernikahan adalah momen bahagia, masyarakat harus membayar sejumlah uang yang cukup besar, sehingga martabat mereka pun terganggu. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat menindas rakyat di saat yang paling tidak mengenakkan.

Selain itu, saat keluarga mengalami duka karena kematian, mereka juga dipaksa membayar pajak untuk mendapatkan sertifikat kematian. Dalam situasi berduka, beban ini semakin membuat mereka merasa tertekan dan tidak dihargai sebagai manusia. Ketidakadilan semacam inilah yang menciptakan rasa benci yang mendalam terhadap Qiu.

Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan Yang Menyengsarakan

Akibat kebijakan pajak yang memberatkan, warga Tionghoa merasa terjepit dalam berbagai hal. Dalam bukunya, Benny G. Setiono mendokumentasikan betapa memprihatinkannya kondisi tersebut, di mana warga Tionghoa sampai dikenakan pajak kepala dan kuku. Jika ada yang berani menolak membayar, ancaman penjara siap menanti, yang membuat mereka terpaksa patuh meski dalam keengganan.

Cita rasa keadilan tampaknya tidak berlaku bagi mereka, dan banyak yang merasa terpaksa hidup dalam ketakutan dan kepatuhan yang menyakitkan. Hal ini menggambarkan dinamika sosial yang cenderung tidak seimbang antara penguasa dan rakyat. Masyarakat pun tidak memiliki banyak pilihan selain menerima kenyataan yang pahit ini.

Namun, kondisi ini mulai berubah jelang kematian Qiu Zuguan. Ketika dia meninggal pada Juli 1721, warga merasa bahwa inilah kesempatan untuk melampiaskan rasa kesal yang terpendam. Sebuah momen yang biasanya dipenuhi penghormatan justru berubah menjadi penolakan total. Tak seorang pun mau mengurus jenazahnya, menggambarkan betapa bencinya rakyat terhadap kebijakannya yang menyengsarakan.

Akibat Kematian Qiu Zuguan: Pengabaian yang Memalukan

Setelah kematiannya, Qiu Zuguan ditinggalkan di tengah jalan tanpa ada yang mau angkat petinya. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan namun juga menjadi simbol dari seluruh kebijakan yang merugikan rakyat. Sejumlah catatan sejarah mengungkapkan bagaimana peti mati Qiu akhirnya dibiarkan saja, menunjukkan betapa dalamnya rasa benci yang telah tertanam di hati masyarakat.

Keluarganya pun terpaksa melakukan bujukan, namun semua usaha mereka sia-sia. Tanpa dukungan dari masyarakat, mereka akhirnya menyewa warga lokal untuk mengusung jenazah Qiu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kejadian ini mencerminkan ironisnya keadaan seorang pejabat yang seharusnya dihormati justru berakhir dengan pengabaian yang memalukan.

Memori akan kebijakan yang menyengsarakan dan perilakunya yang arogan tetap membekas dalam benak rakyat. Masyarakat enggan mengingat Qiu dengan cara positif, justru sebaliknya, kenangan pahit itulah yang akan terus dikenang dan diceritakan sebagai pelajaran bagi generasi yang akan datang.

Modus penipuan di era digital kini semakin canggih dan sulit dideteksi. Salah satu bentuk penipuan yang marak adalah pemalsuan identitas melalui media sosial dan aplikasi pesan instan untuk meraup keuntungan dari korban yang tidak curiga.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengungkapkan pengalamannya ketika namanya dicatut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Modus ini semakin berkembang dengan variasi cara yang lebih rumit dibandingkan sebelumnya.

“Banyak pihak yang mengaku sebagai saya, termasuk nama Sekda dan Wakil Bupati. Salah satu penipuan yang saya temui adalah melalui WhatsApp dengan klaim butuh uang untuk menjual mobil, sehingga meminta uang DP dari korban,” jelasnya saat acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Purwokerto.

Sadewo menekankan pentingnya masyarakat untuk lebih cerdas dalam melindungi diri mereka sendiri dari risiko penipuan. Dengan kemajuan teknologi, potensi penipuan ini hanya akan terus meningkat, sehingga kewaspadaan menjadi suatu keharusan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, atau yang akrab disapa Kiki, juga berbagi pengalamannya mengenai penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI). Dia mengisahkan bagaimana dia hampir tertipu dengan panggilan video dari seseorang yang mirip dengan temannya.

“Awalnya saya tidak menyadari, tetapi saat melihat gerak-geriknya yang tidak wajar, saya menyadari bahwa ini adalah penipuan. Mereka menggunakan wajah yang dikenal, tetapi tingkahnya tidak menyerupai teman saya,” ungkap Kiki.

Kiki mengungkapkan kekhawatirannya akan meningkatnya modus penipuan seiring perkembangan teknologi. Ia percaya bahwa jika masyarakat tidak berhati-hati, lebih banyak orang berisiko menjadi korban.

Dalam hal pencegahan, Kiki menjelaskan bahwa OJK sudah membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai lembaga untuk menanggulangi aktivitas keuangan ilegal. Selain itu, terdapat Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang beroperasi hampir selama setahun untuk membantu masyarakat.

“Hingga saat ini, korban yang melapor sudah mencapai hampir 300.000 dengan total kerugian mencapai Rp7 triliun. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan betapa pentingnya untuk segera ditangani,” tambah Kiki.

Meningkatnya Modus Penipuan Digital di Indonesia

Seiring dengan pertumbuhan teknologis, modus penipuan di ruang digital terus berkembang. Korban-korban baru sering kali datang dari individu yang kurang paham tentang bagaimana cara menjaga keamanan data dan identitas pribadi mereka.

Pihak berwenang menginformasikan bahwa jenis penipuan ini tidak hanya melibatkan permintaan uang, tetapi juga dapat berupa pengambilan data pribadi yang sensitif. Data ini kemudian disalahgunakan untuk keperluan yang tidak bertanggung jawab.

Penting untuk memahami bahwa modus penipuan ini bisa saja datang dari orang-orang terdekat. Situasi ini semakin memperumit kemampuan seseorang untuk menilai apakah suatu permintaan itu asli atau tidak.

Salah satu cara untuk melindungi diri adalah dengan selalu memverifikasi informasi yang diterima melalui langkah-langkah yang jelas. Misalnya, jika seseorang mengaku sebagai teman atau kolega, sebaiknya lakukan panggilan telepon atau pertemuan langsung untuk memastikan kebenarannya.

Mengetahui bahwa teknologi bisa disalahgunakan, masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi mereka di media sosial. Ini termasuk informasi seperti alamat, nomor telepon, dan foto yang dapat digunakan untuk penipuan.

Langkah Preventif untuk Menghindari Penipuan

Adopsi langkah-langkah pencegahan sangat penting agar masyarakat dapat melindungi diri dari ancaman penipuan. Pertama-tama, kenali sumber komunikasi yang Anda terima dan jangan langsung percaya tanpa verifikasi.

Penting juga untuk menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun yang Anda miliki. Langkah ini menjadi benteng pertama dalam melindungi data pribadi agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Kedua, dapatkan informasi terbaru mengenai modus penipuan dari berbagai sumber terpercaya. Hal ini akan memperlengkapi Anda dengan pengetahuan untuk mengenali tanda-tanda penipuan yang umum terjadi.

Pemanfaatan fitur keamanan yang ada di aplikasi media sosial seperti otentikasi dua langkah juga sangat disarankan. Ini akan menambah lapisan keamanan tambahan yang memperkecil kemungkinan akses tanpa izin ke akun Anda.

Akhirnya, jika Anda merasa ragu atau menjadi korban penipuan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Melaporkan kasus tersebut akan membantu orang lain menghindari penipuan yang serupa di masa depan.

Pentingnya Edukasi dalam Menghadapi Era Digital

Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai keamanan digital menjadi kunci untuk menghindari penipuan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mampu menghadapi berbagai risiko yang ada.

Program edukasi mengenai pengelolaan risiko keuangan dan deteksi penipuan harus terus diperkenalkan di semua tingkatan masyarakat. Baik di lingkungan sekolah, komunitas, maupun melalui media sosial.

Pihak berwenang dan lembaga keuangan juga berperan aktif dalam memberikan informasi yang transparan mengenai cara melindungi diri dari penipuan. Masyarakat harus didorong untuk tidak merasa malu melapor melalui layanan yang ada.

Ketika kesadaran ini meningkat, diharapkan jumlah penipuan dapat berkurang dan orang-orang lebih tanggap terhadap tawaran yang tidak masuk akal. Pengetahuan adalah senjata terkuat untuk menjaga diri dalam dunia digital yang penuh tantangan ini.

Akhirnya, komunitas dapat berperan dalam menjaga satu sama lain dengan saling berbagi informasi dan pengalaman terkait penipuan. Membangun jaringan dukungan adalah langkah positif dalam menghadapi ancaman ini pada masa mendatang.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini resmi berganti nama menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Perubahan ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Sidang Paripurna ke-6 pada masa persidangan I tahun 2025-2026, yang menunjukkan langkah penting dalam reformasi kelembagaan di Indonesia.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa pihaknya kini menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden RI terkait struktur jabatan dalam badan baru ini. Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pegawai yang bekerja untuk kementerian yang baru saja berganti nama ini.

Pergeseran ke BP BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap badan usaha milik negara. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat.

Perubahan Status Pegawai di BP BUMN

Dengan perubahan kelembagaan ini, pegawai negeri sipil (PNS) akan beralih status menjadi pegawai BP BUMN. Pergeseran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat struktur pengelolaan di sektor BUMN dan memperjelas fungsi masing-masing pegawai.

Menurut Kartika Wirjoatmodjo, status PNS akan berlanjut dan pegawai yang sebelumnya bekerja di kementerian akan tetap menjadi bagian dari badan pengatur yang baru. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing BUMN di lingkungan usaha yang semakin kompetitif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan tersebut telah diatur dalam RUU BUMN. Ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus menciptakan ruang untuk penguatan kewenangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Pemahaman RUU BUMN dan Implikasinya

RUU BUMN adalah landasan hukum di balik perubahan nama kementerian ini. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan akan ada pengaturan yang lebih baik mengenai pengelolaan dan investasi di sektor BUMN, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi ekonomi nasional.

Menurut Ketua Panitia Kerja RUU BUMN, Andre Rosiade, meskipun status kelembagaan berubah, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dipastikan keberadaannya. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan akan diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Keberlanjutan status ASN bagi pegawai Kementerian BUMN menjadi salah satu pertimbangan agar tidak ada ketidakpastian di kalangan pegawai. Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat kerja dan dedikasi yang telah ada selama ini.

Kepastian Hukum dalam Pergantian Struktur Kelembagaan

Pergeseran nama dari kementerian ke badan pengaturan ini dilengkapi dengan kepastian hukum yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Dengan adanya regulasi yang jelas, pegawai dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa khawatir akan perubahan mendasar yang bisa memengaruhi karir mereka.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan segera menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung transisi ini sehingga seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan perubahan status dan fungsi mereka. Ini juga akan memperjelas sinergi antara pegawai dan pengelolaan BUMN secara keseluruhan.

Namun, tantangan tetap ada, termasuk dalam hal pengelolaan internal dan komunikasi yang efektif antara semua unsur pengelola BUMN. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa transisi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal.

Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja melantik sejumlah pejabat baru dalam jabatan pimpinan Satuan Kerja setingkat Deputi Komisioner dan Kepala Departemen. Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi OJK dan meningkatkan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, yang mengemukakan pentingnya langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan. Dalam keterangan tertulis, beliau menegaskan bahwa pengawasan yang baik dapat meningkatkan edukasi serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

OJK berharap, pengisian posisi-posisi strategis ini dapat memperkuat tata kelola organisasi dan menstabilkan sektor keuangan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan nasional yang semakin berkembang.

Dengan adanya pejabat yang baru dilantik, OJK yakin kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat akan semakin terjalin. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, yang menjadi asas dari pengembangan sektor ini ke depan.

Nama-nama pejabat OJK yang dilantik mencerminkan keberagaman keahlian dan pengalaman di bidang jasa keuangan. Berikut adalah beberapa pejabat baru yang mengisi posisi penting tersebut:

1. Darmansyah sebagai Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik.

2. Deden Firman H. sebagai Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan.

3. I Nyoman Suka Yasa sebagai Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek.

4. M. Maulana sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional.

5. I Made Bagus Tirthayatra sebagai Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal.

6. Edi Broto Suwarno sebagai Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek.

Pentingnya Penguatan Struktur Organisasi dalam OJK

Pembentukan struktur organisasi yang kuat sangat penting bagi OJK untuk menjalankan fungsinya. Dengan pelantikan pejabat baru, OJK berharap dapat lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan saat ini.

Struktur organisasi yang efektif juga dapat membantu dalam melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap sektor keuangan. Hal ini akan berkontribusi terhadap stabilitas keuangan nasional dan perlindungan hak-hak konsumen.

Penguatan organisasi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di OJK. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai akan sangat menentukan keberhasilan OJK dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, organisasi yang kuat juga akan mendorong inovasi dalam pengawasan dan pengembangan produk keuangan yang lebih beragam. OJK berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi antara Regulator dan Pelaku Industri keuangan

Kolaborasi antara OJK dengan pelaku industri keuangan merupakan hal yang esensial untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih sehat. Melalui kerjasama ini, kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi dan pengalaman, yang akan memperkaya pengawasan yang ada.

Pelaku industri juga diharapkan untuk lebih patuh terhadap regulasi yang ditetapkan OJK. Dengan demikian, industri jasa keuangan dapat beroperasi dengan lebih transparan dan terpercaya di mata masyarakat.

OJK akan terus berupaya untuk menciptakan kerjasama yang sinergis dengan pelaku industri. Hal ini penting untuk membangun iklim yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor keuangan.

Melalui kolaborasi yang kuat, OJK dan pelaku industri dapat bersama-sama menghadapi tantangan baru yang muncul. Ini termasuk tantangan dari kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis.

Pentingnya Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Edukasi konsumen menjadi salah satu fokus utama OJK dalam melindungi masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang tepat mengenai produk keuangan sebelum membuat keputusan investasi.

OJK akan melaksanakan berbagai program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan manfaat produk keuangan. Ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi.

Perlindungan konsumen juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan layanan keuangan. OJK berkomitmen untuk memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan di pasar aman dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Dengan pendekatan ini, OJK bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan lebih percaya pada sistem keuangan yang ada.

Secara keseluruhan, pelantikan pejabat baru ini diharapkan membawa angin segar bagi OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan pengawasan yang lebih baik dan kolaborasi yang erat, sektor jasa keuangan di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik di masa depan.

Pakar hukum dari berbagai universitas di Indonesia baru-baru ini mengungkapkan pentingnya memiliki regulasi yang jelas mengenai perbedaan antara kerugian bisnis dan kerugian negara dalam konteks operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan adanya penjelasan yang tegas, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih yakin dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada pejabat BUMN.

Ketidakjelasan dalam regulasi saat ini sering kali menghambat upaya penegakan hukum terhadap pejabat BUMN. Hal ini terutama berkaitan dengan prinsip business judgement rule yang meski diakui, tetapi belum secara detail diatur dalam perundang-undangan yang ada.

Guru Besar Hukum Universitas Lampung, Rudy Lukman, mengingatkan bahwa tanpa pegangan yang kuat dalam regulasi, penegakan hukum akan terus menemui jalan buntu. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi VI DPR RI, ia menyerukan perlunya pengaturan yang lebih konkret tentang prinsip tersebut.

“Jangan takut untuk membuat regulasi yang lebih rinci mengenai business judgement rule. Selama ini hal ini belum dieksplisitkan,” ujarnya dalam diskusi pada Kamis (25/9/2025). Ia menekankan bahwa aturan tersebut tidak cukup hanya dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), tetapi harus melibatkan DPR.

Lebih jauh, Rudy juga menggarisbawahi signifikansi harmonisasi regulasi dalam pengelolaan BUMN. Ia memberikan contoh dari periode 1999-2003 ketika berbagai undang-undang ekonomi disusun secara sinkron. Namun, sejak 2015 hingga 2020, pendekatan sinkronisasi tersebut tampak menurun.

Hasilnya, banyak regulasi yang menjadi tumpang tindih dan membingungkan, yang berimbas pada kompetitifitas BUMN. Dengan beberapa undang-undang yang saling bertentangan, BUMN berisiko menghadapi kendala yang menghambatkinerja optimal.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Mailinda Eka Yuniza, juga menyoroti kerumitan ini. Ia menjelaskan bahwa banyaknya regulasi yang mengatur BUMN—mulai dari UU BUMN hingga UU Perseroan Terbatas—menyebabkan kebingungan di lapangan.

Pentingnya Harmonisasi Regulasi untuk BUMN yang Lebih Baik

Mailinda menegaskan bahwa ada dua kategori hukum yang membagi berbagai undang-undang ini: satu bersifat publik dan satu lagi bersifat perdata. Ketidakcocokan antara keduanya semakin memperumit situasi BUMN saat ini.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, menekankan bahwa kerugian yang terjadi pada BUMN tidak dapat serta merta dijadikan alasan untuk menuntut direksi dengan pasal korupsi. Ini tentunya memerlukan bukti kuat yang menunjukkan adanya tindakan melawan hukum.

“Perlu dicek apakah kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari direksi BUMN. Prinsip business judgement rule harus menjadi indikator penting dalam menentukan kasus-kasus semacam ini,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengungkapkan komitmen anggota dewan untuk menciptakan lingkungan yang profesional bagi pejabat BUMN. Dalam pertemuan yang sama, ia menekankan bahwa tubuh legislatif tidak memiliki niatan untuk melindungi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat BUMN.

“Kami tidak ingin memberikan tempat bagi kejahatan. Jika terbukti bersalah, tindakan tegas akan diambil,” ujar Andre saat menjawab masukan dari para pakar.

Ia menjelaskan bahwa penambahan pasal yang menetapkan bahwa aset BUMN terpisah dari keuangan negara dalam UU 1/2025 adalah langkah untuk mendorong semangat business judgement rule di kalangan direksi BUMN.

Tantangan dan Harapan untuk Revisi UU BUMN

Andre juga mencatat, soal tanggung jawab dan pengelolaan keuangan BUMN yang merupakan tanggung jawab BUMN itu sendiri, bukan lagi di bawah pengawasan langsung negara. Ini memberikan otonomi lebih kepada BUMN dalam pengambilan keputusan bisnis.

Sesuai dengan Pasal 4B UU 1/2025, kerugian atau keuntungan yang dialami BUMN sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMN. Ini diharapkan memberikan kejelasan dan batasan yang lebih baik dalam pengelolaan dan tanggung jawab bisnis di BUMN.

Dengan langkah ini, diharapkan para direksi dapat melakukan keputusan bisnis tanpa merasa terancam oleh tindakan hukum yang tidak jelas. Namun, mereka tetap harus menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam operasional yang mereka jalankan.

Langkah-langkah seperti revisi Undang-Undang dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi pertumbuhan BUMN di Indonesia. Jika regulasi bisa lebih diperjelas dan disinergikan, kompetitifitas BUMN di pasar dapat meningkat.

Oleh karena itu, proses revisi UU BUMN sangat dianjurkan untuk diteruskan, agar kedepannya, BUMN dapat berfungsi lebih efektif sekaligus transparan dalam pengelolaannya. Harapan ini tidak hanya ditujukan untuk para pelaku bisnis, tetapi juga untuk masyarakat luas sebagai bagian penting dalam perekonomian negara.

Penutup: Menyongsong Masa Depan BUMN yang Lebih Berkelanjutan

Revisi UU BUMN menjadi salah satu langkah krusial agar BUMN dapat berdaya saing di tingkat nasional serta internasional. Dengan adanya norma-norma yang jelas, para pejabat BUMN pun diharapkan dapat lebih fokus pada pengembangan kinerja yang berkelanjutan.

Sangat penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, untuk aktif terlibat dalam proses ini. Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam menciptakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan efektif.

Dengan harmonisasi dan kejelasan dalam peraturan, diharapkan BUMN tidak hanya menjadi entitas yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga mampu berkontribusi lebih terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Dengan kolaborasi ini, masa depan BUMN yang lebih cerah bukanlah impian yang mustahil.