Tag Pangan

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tanggal 3 Desember 2025. Langkah ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi bagi masyarakat.

Melalui regulasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas gizi warga, terutama di daerah terpencil. Regulasi ini diharapkan juga dapat mengoptimalkan penggunaan produk lokal dari koperasi sebagai bagian dari rantai pasok.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Perpres tersebut akan memperkuat berbagai aspek tata kelola. Salah satu fokus utama adalah kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi, yang dapat memperkuat perekonomian lokal.

Pentingnya Makan Bergizi Gratis untuk Kesehatan Masyarakat

Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan pemberian makanan yang cukup nutrisi, diharapkan dapat menurunkan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa terdapat 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang atau akan dibangun. Proyek ini difokuskan pada wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan hak atas gizi yang layak.

Program ini juga perlu diimbangi dengan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang. Edukasi bagi masyarakat akan membantu mereka memahami pilihan makanan yang lebih sehat dan bergizi.

Keterlibatan Koperasi dalam Mewujudkan Perpres MBG

Keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku sangat penting dalam implementasi Perpres ini. Menurut Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI, bahan baku untuk SPPG harus berasal dari Koperasi Desa, BUMDes, UMKM, atau usaha lokal lainnya.

Hal ini menjadi langkah strategis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan mengutamakan produk lokal, diharapkan dapat menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Penguatan rantai pasok lokal juga menjadi fokus utama dalam implementasi Perpres ini. Edy menegaskan bahwa pasokan bahan baku wajib berasal dari usaha rakyat, seperti petani, peternak, dan nelayan di sekitar SPPG.

Regulasi Turunan sebagai Pendukung Implementasi Perpres

Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan Perpres ini. Salah satunya adalah percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang sangat penting untuk memastikan keamanan pangan.

Tidak hanya itu, pemenuhan tenaga ahli gizi juga menjadi salah satu prioritas. Ketersediaan tenaga ahli gizi akan membantu dalam penyusunan menu yang bergizi dan aman bagi masyarakat.

Pembangunan SPPG di wilayah 3T juga menjadi sorotan. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa makanan bergizi bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat di daerah terpencil.

Inflasi bahan pangan yang bergejolak atau volatile food mengalami peningkatan signifikan, mencapai 6,59% secara tahunan. Kenaikan ini terutama dipicu oleh fluktuasi harga komoditas seperti cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Kondisi ini menarik perhatian, terutama karena tekanan inflasi volatile food jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi umum yang tercatat sebesar 2,86% pada oktober 2025. Di balik peningkatan ini, ada banyak faktor yang saling berkaitan, termasuk gangguan musim yang mempengaruhi produksi pangan.

Dewan gubernur Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengaitkan tingginya tekanan inflasi bahan pangan dengan kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diskusi mengenai hubungan ini mencuat saat Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, memberikan penjelasan terkait kondisi inflasi saat konferensi pers.

Menganalisis Kenaikan Inflasi Bahan Pangan di Indonesia

Kenaikan inflasi bahan pangan pada bulan Oktober 2025 didorong oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor penting adalah efek dasar atau base effect yang terjadi akibat rendahnya tingkat inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Aida menjelaskan bahwa pada bulan-bulan sebelumnya, inflasi volatile food sangat rendah, dengan angka mencapai 3,04% di Agustus, 1,43% di September, dan 0,89% di Oktober tahun lalu. Hal ini menjelaskan mengapa angka inflasi melonjak menjadi 6,59% saat ini.

Faktor kedua yang sama pentingnya adalah waktu yang tidak tepat untuk penanaman produk hortikultura. Periode akhir tahun bukanlah waktu optimal untuk menanam komoditas tersebut, sehingga pasokan menjadi terbatasi.

Selain itu, faktor cuaca yang tidak mendukung juga berperan penting. Curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya mempengaruhi hasil pertanian, sehingga menyebabkan lonjakan harga.

Penyebab Inflasi pada Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras

Telur ayam ras dan daging ayam ras menunjukkan kenaikan harga, sebagian akibat dari biaya input pakan ternak yang meningkat. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa di Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa program MBG memicu lonjakan permintaan terhadap kedua komoditas ini.

Pudji Ismartini dari BPS mencatat bahwa lonjakan permintaan terjadi karena program tersebut, yang mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak telur dan daging ayam. Namun, inflasi pada keduanya juga dipengaruhi oleh peningkatan biaya produksi yang tidak bisa diabaikan.

Ia melanjutkan dengan statistik, mengungkapkan bahwa inflasi untuk telur ayam ras mencapai 4,34% dan daging ayam ras sebesar 1,13% pada Oktober 2025. Ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi dapat bervariasi antara komoditas meskipun ada kesamaan dalam penyebab utamanya.

Pudji menegaskan bahwa selain program MBG, komponen biaya produksi lain, seperti harga jagung pakan, juga mempengaruhi harga akhir. Oleh karena itu, analisis komprehensif diperlukan untuk memahami dinamika pasar pangan yang kompleks ini.

Pentingnya Mengelola Inflasi Pangan dalam Ekonomi

Mengelola inflasi pangan adalah tantangan besar bagi pemerintah dan otoritas moneter. Inflasi yang tinggi pada bahan pangan dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi.

Bagi banyak orang, biaya pangan merupakan komponen utama dalam pengeluaran bulanan mereka. Ketika harga bahan pangan naik, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga perlu ada intervensi untuk menjaga kestabilan harga.

Dalam konteks ini, program-program seperti MBG bisa jadi solusi, tetapi perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan dampak positifnya. Hasil evaluasi akan menjadi acuan bagi pengambilan keputusan di masa depan.

Selain itu, pendekatan multisektoral diperlukan, melibatkan kolaborasi antara kementerian terkait, petani, dan pelaku pasar untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengendalian inflasi pangan.