Tag Pakar

Keberadaan uang tunai sering kali dianggap sebagai solusi utama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Namun, banyak perencana keuangan menyarankan agar kita lebih bijak dalam mempertahankan jumlah uang tunai yang dimiliki.

Pengepungan finansial ini tidak sebatas pada jumlah nominal yang tersimpan, melainkan juga pada bagaimana cara pengelolaan yang lebih efektif. Banyak orang masih menganggap bahwa menyimpan uang dalam rekening tabungan adalah langkah paling aman, padahal kenyataannya bisa jadi sebaliknya.

Ketika krisis terjadi, pelaku pasar cenderung menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan atau instrumen likuid. Meskipun demikian, cara ini bisa berpotensi merugikan dalam jangka panjang jika tidak dikelola dengan bijak.

Pentingnya Memahami Nilai Uang dalam Rekening Tabungan

Uang tunai yang terparkir di dalam rekening tabungan tidak selalu lebih baik dibandingkan dengan investasi yang lebih produktif. Dalam banyak kasus, inflasi dapat menggerus nilai uang tunai Anda.

Ketika inflasi meningkat, daya beli uang berkurang, yang dapat membuat simpanan Anda tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Perlindungan nilai dari uang tunai bukanlah hal yang bisa diandalkan jika Anda hanya menyimpan di rekening biasa.

Perencana keuangan Jessica Goedtel mengingatkan pentingnya memahami risiko yang mungkin terjadi. Misalnya, rekening tabungan yang tidak dilindungi bisa membuat dana Anda lebih sulit untuk dipulihkan jika terjadi pembobolan.

Strategi Menyimpan Uang yang Lebih Efektif

Menyimpan uang dalam jumlah yang proporsional adalah langkah yang bijaksana. Gregory Guenther, seorang konselor perencanaan pensiun, merekomendasikan untuk memiliki cukup uang di rekening untuk memenuhi tagihan satu hingga dua minggu.

Kelebihan uang tunai di rekening dapat mengakibatkan kehilangan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi melalui investasi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan titik seimbang antara jumlah yang disimpan dan potensi investasi yang lebih menguntungkan.

Hal ini bukan saja membantu dalam pengelolaan anggaran harian, tetapi juga memberikan ruang untuk kenyamanan tanpa perlu sering memeriksa saldo.

Menentukan Besaran Tabungan Darurat yang Diperlukan

Perencana keuangan sepakat bahwa tidak semua uang tunai yang disimpan dalam rekening harus digunakan sebagai dana darurat. Tabungan darurat seharusnya dipisahkan dan disimpan terpisah agar lebih mudah diakses saat dibutuhkan.

Ketika menghadapi situasi yang tak terduga, seperti biaya medis mendadak atau kehilangan pekerjaan, tabungan darurat berfungsi sebagai jaring pengaman finansial. Kebanyakan ahli merekomendasikan idealnya memiliki tabungan darurat yang setara dengan tiga hingga enam bulan kebutuhan hidup di rekening yang berbunga tinggi.

Dengan langkah ini, Anda dapat menghindari risiko kehilangan uang, sekaligus memaksimalkan imbal hasil yang mungkin Anda terima dari tabungan tersebut.

Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia masih menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan angka kasus yang terus meningkat, risiko penyebaran penyakit ini sangat mengkhawatirkan.

Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 56.000 kasus terkonfirmasi pada tahun ini, dengan ratusan kematian terkait. DBD tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang perlu diatasi secara bersama-sama.

Penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti ini, menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius terutama bagi kelompok rentan. Khususnya anak-anak, yang menunjukkan kerentanan lebih tinggi terhadap infeksi ini.

Penyebab dan Faktor Risiko Penyebaran DBD di Indonesia

DBD disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk, dan kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor pendorong penyebarannya. Di lingkungan yang padat, peluang penularan meningkat karena banyaknya tempat tinggal dan kegiatan sosial.

Kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi, seperti adanya genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Wilayah perkotaan dengan infrastruktur yang tidak memadai seringkali menjadi sarang ideal bagi nyamuk ini.

Selain itu, cuaca dan iklim juga berperan dalam meningkatkan risiko DBD. Musim hujan yang berkepanjangan menciptakan kondisi yang sempurna bagi keberadaan larva nyamuk, sehingga menambah jumlah nyamuk dewasa di lingkungan sekitar.

Kelemahan Sistem Imun pada Anak-Anak dan Bayi

Kelompok usia anak, terutama di bawah 10 tahun, tercatat sebagai yang paling rentan terhadap infeksi dengue. Hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh mereka yang belum sepenuhnya matang dan kuat.

Prof. dr. Eggi Arguni menjelaskan bahwa paparan yang tinggi terhadap lingkungan baik di sekolah maupun rumah menjadi salah satu penyebab tingginya angka kasus. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai upaya pencegahan.

Anak-anak juga bisa mengalami reaksi lebih berat saat terinfeksi, terutama jika mereka belum mendapatkan vaksinasi. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada mereka untuk mencegah terjadinya komplikasi serius.

Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi DBD

Pemerintah dan lembaga kesehatan telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah DBD. Salah satunya adalah melalui program pembersihan lingkungan dan pengendalian populasi nyamuk.

Kampanye pemberantasan sarang nyamuk (PSN) menjadi salah satu strategi efektif yang dilakukan, dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk mencegah dan mengurangi peningkatan kasus DBD.

Selain pembersihan lingkungan, vaksinasi juga diperkenalkan sebagai salah satu upaya dalam mencegah infeksi dengue. Vaksin ini menunjukkan kemampuan untuk mengurangi risiko infeksi pada kelompok yang rentan.

Pakar hukum dari berbagai universitas di Indonesia baru-baru ini mengungkapkan pentingnya memiliki regulasi yang jelas mengenai perbedaan antara kerugian bisnis dan kerugian negara dalam konteks operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan adanya penjelasan yang tegas, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih yakin dalam meminta pertanggungjawaban pidana kepada pejabat BUMN.

Ketidakjelasan dalam regulasi saat ini sering kali menghambat upaya penegakan hukum terhadap pejabat BUMN. Hal ini terutama berkaitan dengan prinsip business judgement rule yang meski diakui, tetapi belum secara detail diatur dalam perundang-undangan yang ada.

Guru Besar Hukum Universitas Lampung, Rudy Lukman, mengingatkan bahwa tanpa pegangan yang kuat dalam regulasi, penegakan hukum akan terus menemui jalan buntu. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi VI DPR RI, ia menyerukan perlunya pengaturan yang lebih konkret tentang prinsip tersebut.

“Jangan takut untuk membuat regulasi yang lebih rinci mengenai business judgement rule. Selama ini hal ini belum dieksplisitkan,” ujarnya dalam diskusi pada Kamis (25/9/2025). Ia menekankan bahwa aturan tersebut tidak cukup hanya dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), tetapi harus melibatkan DPR.

Lebih jauh, Rudy juga menggarisbawahi signifikansi harmonisasi regulasi dalam pengelolaan BUMN. Ia memberikan contoh dari periode 1999-2003 ketika berbagai undang-undang ekonomi disusun secara sinkron. Namun, sejak 2015 hingga 2020, pendekatan sinkronisasi tersebut tampak menurun.

Hasilnya, banyak regulasi yang menjadi tumpang tindih dan membingungkan, yang berimbas pada kompetitifitas BUMN. Dengan beberapa undang-undang yang saling bertentangan, BUMN berisiko menghadapi kendala yang menghambatkinerja optimal.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Mailinda Eka Yuniza, juga menyoroti kerumitan ini. Ia menjelaskan bahwa banyaknya regulasi yang mengatur BUMN—mulai dari UU BUMN hingga UU Perseroan Terbatas—menyebabkan kebingungan di lapangan.

Pentingnya Harmonisasi Regulasi untuk BUMN yang Lebih Baik

Mailinda menegaskan bahwa ada dua kategori hukum yang membagi berbagai undang-undang ini: satu bersifat publik dan satu lagi bersifat perdata. Ketidakcocokan antara keduanya semakin memperumit situasi BUMN saat ini.

Di sisi lain, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, menekankan bahwa kerugian yang terjadi pada BUMN tidak dapat serta merta dijadikan alasan untuk menuntut direksi dengan pasal korupsi. Ini tentunya memerlukan bukti kuat yang menunjukkan adanya tindakan melawan hukum.

“Perlu dicek apakah kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari direksi BUMN. Prinsip business judgement rule harus menjadi indikator penting dalam menentukan kasus-kasus semacam ini,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengungkapkan komitmen anggota dewan untuk menciptakan lingkungan yang profesional bagi pejabat BUMN. Dalam pertemuan yang sama, ia menekankan bahwa tubuh legislatif tidak memiliki niatan untuk melindungi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat BUMN.

“Kami tidak ingin memberikan tempat bagi kejahatan. Jika terbukti bersalah, tindakan tegas akan diambil,” ujar Andre saat menjawab masukan dari para pakar.

Ia menjelaskan bahwa penambahan pasal yang menetapkan bahwa aset BUMN terpisah dari keuangan negara dalam UU 1/2025 adalah langkah untuk mendorong semangat business judgement rule di kalangan direksi BUMN.

Tantangan dan Harapan untuk Revisi UU BUMN

Andre juga mencatat, soal tanggung jawab dan pengelolaan keuangan BUMN yang merupakan tanggung jawab BUMN itu sendiri, bukan lagi di bawah pengawasan langsung negara. Ini memberikan otonomi lebih kepada BUMN dalam pengambilan keputusan bisnis.

Sesuai dengan Pasal 4B UU 1/2025, kerugian atau keuntungan yang dialami BUMN sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMN. Ini diharapkan memberikan kejelasan dan batasan yang lebih baik dalam pengelolaan dan tanggung jawab bisnis di BUMN.

Dengan langkah ini, diharapkan para direksi dapat melakukan keputusan bisnis tanpa merasa terancam oleh tindakan hukum yang tidak jelas. Namun, mereka tetap harus menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam operasional yang mereka jalankan.

Langkah-langkah seperti revisi Undang-Undang dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi pertumbuhan BUMN di Indonesia. Jika regulasi bisa lebih diperjelas dan disinergikan, kompetitifitas BUMN di pasar dapat meningkat.

Oleh karena itu, proses revisi UU BUMN sangat dianjurkan untuk diteruskan, agar kedepannya, BUMN dapat berfungsi lebih efektif sekaligus transparan dalam pengelolaannya. Harapan ini tidak hanya ditujukan untuk para pelaku bisnis, tetapi juga untuk masyarakat luas sebagai bagian penting dalam perekonomian negara.

Penutup: Menyongsong Masa Depan BUMN yang Lebih Berkelanjutan

Revisi UU BUMN menjadi salah satu langkah krusial agar BUMN dapat berdaya saing di tingkat nasional serta internasional. Dengan adanya norma-norma yang jelas, para pejabat BUMN pun diharapkan dapat lebih fokus pada pengembangan kinerja yang berkelanjutan.

Sangat penting bagi semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, untuk aktif terlibat dalam proses ini. Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam menciptakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan efektif.

Dengan harmonisasi dan kejelasan dalam peraturan, diharapkan BUMN tidak hanya menjadi entitas yang menguntungkan secara finansial, tetapi juga mampu berkontribusi lebih terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Dengan kolaborasi ini, masa depan BUMN yang lebih cerah bukanlah impian yang mustahil.