Tag P2SK

Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya berbagai tantangan dan peluang, terutama dalam sektor keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka diskusi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang meliputi kripto dalam pembahasan di DPR RI.

Purbaya menegaskan bahwa tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menciptakan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur. Dalam pandangannya, upaya ini diperlukan untuk menyeimbangkan antara inovasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Purbaya, regulasi yang ada saat ini berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi pelaku kripto. Hal tersebut disebabkan oleh desentralisasi yang membuat sektor ini sulit terpantau dan diatur secara efektif tanpa adanya kerangka resmi.

Dari sudut pandang pelaku industri dan asosiasi, kekhawatiran terbesar mereka adalah terkait pasal-pasal tertentu dalam RUU P2SK yang dianggap dapat mengancam keberlanjutan ekosistem kripto di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pengaturan ini perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan berbagai pihak yang telah berinvestasi dalam teknologi blockchain dan kripto.

Dampak Negatif RUU P2SK Terhadap Ekosistem Kripto di Indonesia

Salah satu masalah utama yang diangkat adalah pasal 21A ayat 4 dalam RUU tersebut. Pasal ini mewajibkan seluruh aktivitas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital harus ditransaksikan melalui bursa resmi dan dilaporkan kepada pihak berwenang.

Hal ini, menurut perwakilan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Hamdi Hassyarbaini, berpotensi menyebabkan risiko terpusat. Jika semua aset kripto dipusatkan di satu lembaga, maka risiko yang timbul akibat kesalahan atau serangan siber dapat sangat merugikan seluruh ekosistem.

Hamdi menjelaskan bahwa saat ini, peraturan mengharuskan setidaknya 70 persen dari aset kripto disimpan di Self Regulatory Organization (SRO). Mengalihkan semuanya ke SRO seperti yang diatur dalam RUU akan meningkatkan vulnerabilitas.

Ketidakpastian ini bisa menyebabkan pelaku usaha mengalami kebangkrutan. Risiko pemutusan hubungan kerja secara massal pun mungkin akan terjadi jika bursa tidak bisa beroperasi secara mandiri seperti sebelumnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan masukan dari pelaku industri sebelum menerapkan regulasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha mereka.

Konsekuensi Regulasi Terhadap Perdagangan Kripto

Pasal lain yang juga disoroti adalah pasal 215C poin 9 yang menekankan kewajiban bursa untuk memiliki sistem penyelenggaraan perdagangan aset digital. Hal ini berpotensi mengubah struktur perdagangan yang selama ini dijalankan oleh Pedagang Aset Kripto Digital (PAKD).

Kedudukannya bisa sangat terganggu jika PAKD tidak lagi memiliki otonomi dalam mengatur transaksi. Hamdi mengingatkan bahwa jika peran mereka terdegradasi, konsekuensinya bisa menjadi lebih dari sekadar pekerjaan, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi.

Belum lagi, pasal 312A poin C yang mewajibkan bursa untuk menyelenggarakan perdagangan aset digital dalam waktu dua tahun setelah undang-undang disahkan. Hal ini semakin menambah tekanan bagi PAKD yang sudah beroperasi.

Bila tidak ada kejelasan dan waktu untuk beradaptasi, banyak dari mereka mungkin tidak mampu memenuhi persyaratan baru. Ini dapat membuat ekosistem kripto Indonesia tertinggal jauh dibanding negara-negara lain yang lebih ramah terhadap inovasi digital.

Situasi ini menghadirkan dilema. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk regulasi, namun di sisi lain, harus ada ruang bagi pelaku industri untuk berkembang dan berinovasi tanpa ketakutan akan penalti.

Peluang Investasi dan Inovasi yang Hilang

Potensi keluar modal dari Indonesia semakin berpotensi terjadi jika kondisi ini tidak segera diperbaiki. Hamdi mengungkapkan bahwa transaksi kripto bersifat global dan borderless; ini memberi peluang bagi individu di Indonesia untuk beralih ke bursa luar negeri yang lebih menguntungkan.

Investasi bisa mengalir keluar dari Indonesia pada saat yang bersamaan ketika masyarakat global terus mencari cara untuk berinovasi dalam teknologi keuangan. Selain itu, pasar kripto yang teregulasi dengan baik di negara lain bisa menjadi tujuan bagi investor yang menginginkan kejelasan dan kepastian hukum.

Dampak ini tak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Kalau tidak ada tindakan untuk mengakomodasi pelaku valid dalam sektor kripto, masa depan industri di Indonesia bisa terancam.

Kandang penting untuk pemerintah dan DPR untuk memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap regulasi ini. Melibatkan tenaga ahli, akademisi, dan pelaku industri dalam pembahasan lebih lanjut akan sangat membantu untuk menciptakan regulasi yang lebih baik.

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih kolaboratif, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang lebih sehat dan inovatif bagi semua pihak yang terlibat dalam industri kripto di Indonesia.

Di tengah perkembangan pesat aset kripto, Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sedang dibahas oleh DPR RI menjadi sorotan utama. Para pelaku industri kripto mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap beberapa pasal dalam RUU tersebut yang berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem kripto di Indonesia.

Pihak Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) telah mengajukan permintaan untuk meninjau kembali sejumlah pasal dalam RUU itu. Mereka menilai, jika disahkan, UU P2SK bisa menggerus peran pedagang aset kripto, memicu pemutusan hubungan kerja, serta menyebabkan kapital keluar dari Tanah Air.

Dalam sebuah rapat dengar pendapat umum yang diadakan oleh Komisi XI DPR RI, perwakilan ABI, Hamdi Hassyarbaini, menyampaikan pandangannya mengenai potensi dampak negatif dari RUU ini. Dia menyoroti beberapa pasal yang dianggap merugikan seluruh pemangku kepentingan dalam industri ini.

Penjelasan Mendalam Mengenai RUU P2SK dan Implikasinya

Salah satu pasal yang menuai perhatian adalah Pasal 21A ayat 4, yang mewajibkan semua transaksi aset digital, termasuk kripto, dilakukan melalui bursa yang telah ditentukan. Menurut Hamdi, aturan ini berpotensi menciptakan risiko terpusat yang sangat besar bagi seluruh ekosistem crypto, karena semua transaksi akan terfokus pada satu titik.

Dengan persyaratan ini, Hamdi khawatir akan ada risiko terbesar apabila terjadi masalah di bursa tempat aset disimpan. Misalnya, jika bursa mengalami serangan siber atau ‘hack’, semua aset yang terdistribusi akan berpotensi hilang secara bersamaan.

Bukan hanya itu, ada pula Pasal 215C yang mengharuskan bursa untuk memiliki atau mengendalikan seluruh sistem penyelenggaraan perdagangan aset. Hal ini dapat merugikan peran Pedagang Aset Kripto Digital (PAKD) yang sebelumnya beroperasi secara independen, dan dapat menyebabkan banyak PAKD terpaksa melakukan PHK.

Dampak Pasal-Pasal Tertentu terhadap Ekonomi Kripto Nasional

Permintaan untuk meninjau Pasal 312A yang mewajibkan bursa menyelenggarakan perdagangan aset digital dalam waktu dua tahun juga disampaikan. Hamdi berpandangan, kebijakan ini bisa mengakibatkan arus keluar modal dari Indonesia karena masyarakat dapat dengan mudah membuka akun di platform luar negeri.

Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2022, di mana setelah penerapan pajak kripto pada Mei, transaksi kripto di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Arus transaksi kripto diprediksi semakin ke luar negeri, jika kebijakan di dalam negeri masih terbelakang dibanding negara lain.

Hal ini bisa berbahaya bagi pertumbuhan industri kripto tanah air yang sebenarnya cukup menjanjikan. Selama tahun 2021, Indonesia mencatat transaksi hingga Rp 859 triliun sebelum adanya kebijakan pajak yang akhirnya mengalihkan fokus para trader ke platform luar.

Kekhawatiran Serupa dari Pihak Lain dalam Industri Ini

Pada kesempatan yang sama, pendiri dan Direktur Kepatuhan dari salah satu platform kripto, Robby, turut mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini sudah menciptakan struktur yang baik bagi investor asing untuk berpartisipasi di Indonesia.

Dia menegaskan bahwa mekanisme pencatatan transaksi yang berlaku saat ini sangat efektif dalam memantau seluruh aktivitas perdagangan aset digital. Dalam pandangannya, peraturan yang ada saat ini justru mendorong pertumbuhan investasi asing dan memberikan kepercayaan lebih kepada pasar kripto lokal.

Robby berharap agar regulasi ke depan bisa tetap mendukung perkembangan industri tanpa mengekang kebebasan teknologi yang ada, sehingga para pelaku sektor keuangan digital dapat tetap berinovasi secara bebas.

Harapan untuk Masa Depan Aset Kripto di Indonesia

Agar industri aset kripto di Indonesia tetap tumbuh, kolaborasi antara pemerintah dan para pelaku industri kripto sangat penting. Semua pihak harus memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan investasi.

Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan digitalisasi transaksi, Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin dalam industri kripto di tingkat global. Keberhasilan dalam pemangkasan regulasi yang berlebihan akan sangat membantu dalam memaksimalkan potensi pasar ini.

Melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan regulasi yang dihasilkan tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika rancangan undang-undang ini menangkap suara dari pasar, masa depan aset kripto di Indonesia bisa sangat menjanjikan.

Pertumbuhan industri kripto di Indonesia telah menjadi isu hangat yang menarik perhatian banyak pihak. Seiring dengan munculnya berbagai inovasi dan regulasi, pelaku pasar merespons secara beragam terhadap perubahan yang terjadi dalam tatanan hukum dan ekonomi ini.

Terkait dengan perkembangan terbaru, adanya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Mereka menilai ada risiko signifikan yang dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, yang berdampak pada pertumbuhan industri kripto.

Pentingnya Mengatur Industri Kripto di Indonesia

Industri kripto di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan transaksi yang meningkat, pembuatan regulasi yang jelas menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

Namun, jika regulasi justru menghambat inovasi dan berujung pada pengurangan daya tarik investasi, hal ini akan menjadi masalah besar bagi ekosistem kripto. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pasar untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

Beberapa pelaku usaha berpendapat bahwa regulasi yang ketat dapat berpotensi menghambat pertumbuhan industri ini. Jika investor merasa tertekan oleh berbagai peraturan, mereka mungkin memilih untuk berinvestasi di luar negeri yang menawarkan iklim yang lebih bersahabat.

Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU P2SK

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pasal 21A ayat 4, yang mewajibkan seluruh transaksi kripto dilakukan melalui bursa yang terdaftar. Hal ini mengarah pada penghususan di mana seluruh aset harus berada di bawah pengawasan SRO.

Pengusulan ini telah menuai kritik sebab dapat memicu risiko terpusat. Jika bursa mengalami masalah, misalnya serangan hacker, seluruh aset yang disimpan berpotensi berisiko hilang, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.

Lebih lanjut, pasal 215C poin 9 menyebutkan bahwa bursa harus memiliki kontrol atas sistem penyelenggaraan perdagangan. Ini dianggap mendegradasi fungsi pedagang aset kripto dan akan membawa dampak luas, termasuk potensi PHK massal.

Risiko Capital Outflow Akibat Regulasi yang Ketat

Menurut pelaku industri, kebijakan yang lebih ketat dapat mengarah pada capital outflow. Hal ini sulit dihindari karena transaksi kripto adalah sesuatu yang lintas batas, yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi di luar negeri dengan mudah.

Jika Indonesia tidak mampu menjaga daya saingnya, berpotensi besar bahwa para pelaku pasar akan mencari platform di luar negeri. Hal ini telah terjadi sebelumnya, di mana dua pertiga transaksi kripto Indonesia beralih ke platform asing setelah diberlakukannya dua pajak pada tahun 2022.

Kekhawatiran ini tidak hanya mengacu pada kehilangan modal tetapi, juga pada hilangnya peluang pengembangan industri yang lebih luas di Indonesia. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan imbas dari setiap pasal dalam RUU yang diajukan.

Alternatif untuk Mendorong Pertumbuhan Industri Aset Kripto

Sebagai solusi, para pelaku usaha mengusulkan revisi pasal-pasal yang dianggap merugikan. Mereka menginginkan agar RUU P2SK tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Pemangku kebijakan diharapkan dapat merumuskan regulasi yang lebih seimbang. Dengan demikian, industri kripto dapat tumbuh tanpa merasa tertekan oleh ketentuan yang tidak menguntungkan.

Penjagaan terhadap ekosistem kripto harus mengedepankan komunikasi antara berbagai pihak, seperti pelaku industri, regulator, dan masyarakat luas. Pendekatan kolaboratif ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan bermanfaat.

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan legislator dan pemerintah. Pembahasan ini penting untuk memperkuat regulasi yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa proses revisi akan dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar memberikan respons positif terhadap kondisi pasar dan industri keuangan saat ini.

Dalam upaya tersebut, Misbakhun berharap ekosistem industri keuangan di Indonesia dapat menjadi lebih kuat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa tercapai lebih cepat dan stabil, menjadi harapan masyarakat dan seluruh pelaku sektor keuangan.

Pentingnya Pembahasan Revisi UU P2SK untuk Sektor Jasa Keuangan

Seiring dengan jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari 2026, diskusi mengenai penguatan regulasi semakin mendesak. Misbakhun menyatakan bahwa pengalaman di pasar modal menunjukkan betapa perlunya adanya ketentuan yang lebih jelas dan kuat dalam undang-undang.

Regulasi yang ketat diharapkan dapat melindungi inflasi dan meningkatkan stabilitas pasar keuangan. Oleh karena itu, pembahasan UU P2SK ini menjadi langkah yang krusial untuk memastikan bahwa sektor keuangan tetap sehat dan berfungsi sesuai harapan masyarakat.

Misbakhun menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dari seluruh pelaku pasar modal. Dengan pendekatan yang kolaboratif, diharapkan setiap aspek terkait regulasi dapat dioptimalkan demi kepentingan publik dan industri secara keseluruhan.

Poin-Poin Krusial dalam Revisi UU P2SK yang Perlu Diperhatikan

Rancangan revisi UU P2SK akan mencakup beberapa poin penting yang menjadi sorotan. Di antaranya adalah penguatan regulasi terkait aset digital dan kripto, yang semakin banyak diminati oleh masyarakat dan investor.

Selain itu, revisi ini juga akan membahas peran bursa saham dan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penegakan hukum di sektor keuangan juga dipandang perlu untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri ini.

Misbakhun menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan secara objektif dan terbuka. Hal ini penting agar semua masalah dapat diidentifikasi dan dibahas dengan cepat dan tepat, sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar.

Langkah-Langkah Pemerintah dalam Mengawal Proses Revisi

Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah dalam mendukung pembahasan RUU P2SK ini. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan akan ada presentasi mengenai daftar inventaris masalah (DIM) yang akan disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai menteri, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR untuk memastikan semua aspek pembahasan terlaksana dengan baik. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan sektor keuangan nasional.

Penting bagi pemerintah untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses ini, dari pelaku pasar hingga masyarakat umum. Partisipasi aktif dari berbagai pihak diyakini akan memperkaya diskusi dan menghasilkan regulasi yang komprehensif dan efektif.

Jakarta, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perdagangan aset kripto. Kebijakan ini juga dirancang untuk memperkuat ekosistem keuangan serta melindungi nasabah dan investor yang terlibat dalam dunia kripto di Indonesia.

DPR menyatakan bahwa UU P2SK yang baru tidak akan mengorbankan keberadaan bursa lokal maupun pedagang aset kripto (PAKD) yang selama ini beroperasi secara independen. Langkah ini diambil agar perdagangan aset digital di tanah air tetap dapat berkembang sesuai dengan ketentuan yang mengedepankan perlindungan bagi para investor.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana arah perbaikan ekosistem perdagangan kripto melalui revisi UU P2SK ini. Dialog dan komunikasi antara pihak-pihak terkait akan menjadi kunci dalam menerapkan perangkat hukum yang lebih baik di sektor ini.

Reformasi Regulasi untuk Melindungi Investor di Sektor Kripto

Pentingnya regulasi dalam perdagangan aset kripto menjadi sorotan utama dalam revisi UU P2SK. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan perlindungan bagi investor semakin terjamin dan risiko yang ada dapat diminimalisir lebih baik.

Selain itu, reformasi regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi aset kripto. Ketika investor merasa aman, partisipasi mereka dalam pasar ini tentunya akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan sektor keuangan digital di Indonesia.

Regulasi yang kuat juga akan memfilter pelaku yang tidak bertanggung jawab dalam perdagangan kripto. Dengan ketentuan yang lebih ketat, maka akan lebih sulit bagi oknum tertentu untuk melakukan penipuan atau manipulasi pasar yang merugikan investor.

Dampak Revisi UU P2SK terhadap Bursa Lokal dan PAKD

Salah satu isu yang sering muncul adalah kekhawatiran bahwa revisi UU P2SK dapat menekan bursa lokal dan mematikan aktivitas PAKD. Namun, DPR menegaskan bahwa regulasi yang dikeluarkan justru bertujuan untuk memperkuat dan mendukung bursa lokal yang sudah ada.

Bursa lokal diharapkan dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang lebih baik, sehingga dapat menarik lebih banyak investor dan memperluas pasar. Dengan dukungan regulasi yang tepat, diharapkan bursa bisa bersaing dengan bursa luar negeri yang sudah lebih mapan.

Secara keseluruhan, revisi UU P2SK ini akan menjamin keberlangsungan dan keberhasilan bursa lokal. Terlebih lagi, dengan adanya perlindungan yang lebih baik bagi investor, diharapkan akan lebih banyak orang yang berani berinvestasi di aset kripto.

Pelatihan dan Edukasi untuk Pendatang Baru di Dunia Kripto

Salah satu tantangan dalam perdagangan aset kripto adalah kurangnya edukasi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, selain regulasi, penting bagi semua pihak untuk menyediakan program pelatihan dan edukasi yang komprehensif bagi masyarakat.

Melalui edukasi, investor pemula dapat memahami risiko dan peluang yang ada dalam perdagangan aset kripto. Dengan ilmu yang cukup, mereka akan lebih siap dan percaya diri dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.

Penyediaan informasi yang transparan dan akurat juga akan membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang berdasar. Edukasi yang baik akan menjadikan pasar lebih sehat dan mengurangi pergerakan irasional akibat kurangnya pemahaman.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menegaskan bahwa tidak ada intervensi terhadap independensi Bank Indonesia (BI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang menekankan bahwa mandat BI tetap berfokus pada stabilitas, namun kini diperluas untuk mendukung sektor riil.

Isu independensi BI yang diduga terganggu dalam RUU P2SK diakui sebagai narasi yang keliru. Hekal, perwakilan DPR, menegaskan bahwa semua keputusan terkait kebijakan moneter sepenuhnya adalah kewenangan BI tanpa campur tangan pemerintah sehingga tidak akan mengubah keadaan independensi lembaga tersebut.

DPR RI Tegaskan Independensi Bank Indonesia Dalam Sektor Keuangan

Dalam pernyataannya, Hekal menggarisbawahi bahwa perluasan mandat BI merupakan langkah yang positif. Tambahan fungsi ini tidak hanya melengkapi peran BI, tetapi juga memberikan ruang yang lebih luas dalam menyesuaikan instrumen guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih jauh lagi, Hekal mengaitkan perubahan ini dengan amanat konstitusi yang mengedepankan ekonomi sebagai usaha bersama. Dengan demikian, aturan dalam RUU P2SK dirancang untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dapat berfungsi secara independen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks perluasan mandat ini, RUU P2SK juga mencakup ketentuan mengenai penilaian serta evaluasi kinerja dari DPR terhadap LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BI. Hal ini akan memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas dalam fungsi lembaga-lembaga keuangan tersebut.

Evaluasi Kinerja oleh DPR Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi

RUU P2SK mengatur bahwa DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI berdasarkan laporan kinerja masing-masing lembaga. Evaluasi ini akan dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang berwenang dalam bidang keuangan dan sektor jasa keuangan.

Hasil dari evaluasi tersebut sejatinya bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPR. Dengan cara ini, rekomendasi bisa diteruskan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, sehingga sifatnya bersifat mengikat.

Lebih lanjut, pada salah satu pasal dalam RUU P2SK, ditentukan bahwa anggota Dewan Gubernur BI tidak dapat diberhentikan secara sepihak, kecuali dalam kondisi tertentu yang jelas. Kriteria tersebut termasuk pengunduran diri, terlibat dalam tindak pidana, atau tidak memenuhi kewajiban terhadap kreditur.

Peran Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa upaya menjaga kesejahteraan umum adalah hal yang utama dalam penyusunan ekonomi. Dalam konteks ini, semua ketentuan dalam RUU P2SK berpokok pada tujuan tersebut, memperkuat integritas lembaga-lembaga keuangan nasional.

Selain itu, RUU ini menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar lembaga yang mengelola sektor keuangan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

DPR juga menginginkan agar lembaga-lembaga keuangan tidak hanya fokus pada angka-angka ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan dampak kebijakan pada masyarakat. Dengan demikian, semua kebijakan yang diambil harus memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Dengan penegasan ini, DPR RI berharap agar tidak ada lagi keraguan tentang independensi BI. Diharapkan bahwa semua pihak dapat memahami bahwa tujuan perubahan regulasi ini bukan untuk melemahkan kemandirian BI, melainkan untuk memperkuat seluruh sistem keuangan dalam mendukung kesejahteraan umum.

Pada akhirnya, pengawasan aktif oleh DPR diharapkan mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan. Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) telah memperoleh dukungan dari seluruh Fraksi di DPR RI. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang diadakan pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mencakup tujuh agenda, di mana keputusan terkait RUU ini berada pada agenda keempat. Dalam pertemuan tersebut, Dasco menanyakan, “Apakah RUU dapat disetujui menjadi RUU usul DPR?” dan dia mendapat sambutan positif dari peserta rapat.

Seluruh fraksi yang ada di DPR RI memberikan pandangan terhadap RUU ini. Di antara mereka terdapat nama-nama seperti Didik Haryadi dari Fraksi PDI Perjuangan dan Dr. Eric Hermawan dari Fraksi Golkar yang masing-masing menyampaikan pandangannya dengan jelas dan terstruktur.

Fraksi-fraksi yang berbicara dalam rapat ini meliputi Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, yang masing-masing menyampaikan pandangan yang mendalam terkait pentingnya RUU ini dalam penguatan sektor keuangan nasional. Diskusi ini menunjukkan adanya kesepakatan lintas partai terhadap isu-isu krusial yang dihadapi oleh sektor keuangan.

Seluruh anggota fraksi menegaskan pentingnya RUU ini untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Mereka setuju bahwa RUU ini dapat menjadi pedoman dalam pengaturan yang lebih baik di sektor keuangan, guna menghadapi tantangan yang ada di masa depan.

Pentingnya RUU untuk Sektor Keuangan di Indonesia

Rancangan Undang-Undang PPSK memiliki tujuan yang signifikan untuk menciptakan stabilitas dan transparansi di sektor keuangan. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, diharapkan akan tercipta ekosistem yang lebih baik bagi pelaku usaha dan investor. Hal ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Dengan kebangkitan ekonomi pasca-pandemi, penguatan sektor keuangan menjadi prioritas utama. RUU ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi. Keberlanjutan sektor keuangan sangat vital untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kuat.

Dalam konteks global, tantangan yang dihadapi sektor keuangan Indonesia tidak dapat dianggap sepele. Persaingan dengan negara lain yang lebih maju dalam sektor keuangan menjadi motivasi untuk mempercepat reformasi di bidang ini. Karenanya, RUU ini diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan memberikan ruang bagi adaptasi dan pengembangan yang berkelanjutan.

Pembahasan dan persetujuan RUU ini menunjukkan komitmen yang kuat dari DPR RI untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. Seluruh fraksi sepakat bahwa keberadaan undang-undang ini sangat krusial untuk menciptakan regulasi yang seimbang antara perlindungan konsumen dan kepentingan industri. Melalui regulasi yang baik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan.

Proses Legislasi dan Tahapan Berikutnya

Setelah mendapatkan persetujuan di rapat paripurna, langkah selanjutnya adalah membawa RUU ini ke tahap pembahasan lebih mendalam. Proses ini melibatkan diskusi lebih lanjut antar-fraksi dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan semua aspek menjadi perhatian dalam penyempurnaan RUU. Hal ini penting agar RUU dapat diterima oleh semua pihak.

Legislasi yang baik memerlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, tahapan sosialisasi akan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai RUU ini. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menambah perspektif baru dan menjadikan RUU lebih komprehensif.

Setelah masukan dan revisi dilakukan, RUU ini akan dibawa ke rapat pleno DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Proses ini mungkin memakan waktu, namun dianggap perlu untuk memastikan bahwa semua suara dan perbedaan pendapat dapat diakomodasi secara adil. Kesepakatan politik juga menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan tahapan ini.

Dengan demikian, seluruh elemen dalam proses legislasi ini bertujuan untuk menciptakan hasil yang berkualitas tinggi dan dapat diimplementasikan dengan baik. RUU ini diharapkan tidak hanya menjadi sekadar regulasi, tetapi menjadi panduan strategis yang dapat mendorong sektor keuangan Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Kontribusi Fraksi Terhadap Pembahasan RUU Secara Keseluruhan

Setiap fraksi memiliki peran penting dalam pembahasan RUU ini, dengan mengusulkan ide-ide dan kritik konstruktif agar RUU dapat lebih matang. Misalnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi masyarakat. Sementara itu, Golkar menyoroti perlunya perlindungan bagi konsumen dalam sektor keuangan.

Seluruh pandangan yang diberikan mencerminkan kepentingan partai masing-masing, tetapi semuanya berorientasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Fraksi Nasdem mengusulkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Ini merupakan langkah nyata untuk mengikuti perkembangan zaman.

Melalui berbagai masukan dari fraksi-fraksi, diharapkan RUU ini dapat menyentuh berbagai aspek, mulai dari perlindungan konsumen hingga mendorong inovasi. Analisis mendalam terhadap dampak regulasi juga menjadi perhatian utama agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat jangka panjang. Ke depannya, diharapkan proses legislative ini dapat menjadi contoh baik bagi pembuatan undang-undang lainnya.

Fraksi-fraksi yang terlibat dalam pembahasan ini menunjukkan semangat kolaboratif terhadap isu-isu penting yang berpengaruh pada masyarakat. Dengan kerjasama ini, RUU PPSK diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan dan penguatan sektor keuangan di masa mendatang.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK telah disepakati oleh berbagai fraksi partai dalam rapat Badan Legislasi. RUU ini direncanakan untuk dibahas dalam sidang Paripurna yang akan berlangsung pada 2 Oktober 2025, menandakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan regulasi sektor keuangan di Indonesia.

Dalam draf hasil harmonisasi pada 1 Oktober 2025, mencolok adalah keterlibatan kembali kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa perbankan. Sebuah langkah yang dianggap perlu demi meningkatkan efektivitas penanganan masalah perbankan yang kerap mencuat ke permukaan.

Penegakan hukum dalam konteks ini akan dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi, termasuk pihak kepolisian dan penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah yang ada dengan pendekatan kolaboratif.

Ketentuan mengenai penyidik yang terlibat dalam sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 8, yang menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana perbankan dapat dilakukan secara lintas institusi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat integrasi dalam penegakan hukum di sektor keuangan.

Pasal 37D yang telah direvisi menjelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan dimulainya atau menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Ini merupakan bentuk pengayaan terhadap prosedur yang ada dalam UU 4/2023, di mana otonomi OJK tetap terjaga.

Kali ini, ada kekhawatiran yang wajar mengenai kemungkinan penyalahgunaan wewenang, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dalam pelaksanaan tugas ini. Dengan revisi ini, diharapkan semua pihak dapat bekerjasama lebih baik demi kepentingan publik dan integritas sektor keuangan.

Pentingnya Kerjasama Antara OJK dan Kepolisian dalam Penyidikan

Di tengah tantangan yang dihadapi sektor keuangan, kolaborasi antara OJK dan kepolisian dianggap sangat penting. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perbankan, yang dalam beberapa tahun terakhir banyak menyita perhatian publik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohammad Hekal mengungkapkan bahwa revisi RUU P2SK ini akan memfasilitasi sinergi antara instansi terkait. Dengan begitu, ketika ada masalah, langkah penyelesaian bisa diambil lebih cepat dan efektif.

Hekal juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice untuk penyelesaian masalah yang muncul dalam sektor keuangan. Hal ini akan memungkinkan penyelidikan yang lebih manusiawi dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa menjatuhkan sanksi yang terlalu berat, selama ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Konsep ini menekankan pentingnya negosiasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian isu hukum, yang akan berdampak positif pada citra sektor keuangan. Dengan demikian, hubungan antara regulator, penegak hukum, dan pelaku industri dapat berjalan lebih baik.

Melalui mekanisme yang lebih fleksibel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dapat meningkat. Ini adalah langkah awal yang penting dalam menuju perbaikan dan penguatan sektor tersebut.

Tantangan dalam Implementasi Revisi RUU P2SK

Meskipun revisi RUU P2SK memberikan kesempatan untuk kerjasama yang lebih baik, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak, baik OJK maupun kepolisian, benar-benar memahami peran dan tanggung jawab mereka.

Ketidakjelasan dalam pemisahan tugas bisa saja mengakibatkan tumpang tindih, berpotensi memperlambat proses penyelesaian kasus. Oleh karena itu, pelatihan dan koordinasi yang baik antara kedua lembaga menjadi sangat penting.

Selain itu, transparansi dalam proses penyidikan juga sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pemantauan dan evaluasi secara berkala pun harus dilakukan untuk melihat sejauh mana perubahan ini memberikan dampak positif.

Belum lagi, perluasan jangkauan penyidikan juga harus diperhatikan agar tidak hanya memfokuskan pada isu-isu besar, melainkan juga menangani kasus-kasus yang lebih kecil tetapi tidak kalah penting. Setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan.

Masyarakat perlu diajak untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan sektor keuangan. Hal ini tidak saja berdampak pada keamanan industri tetapi juga memberikan andil dalam menciptakan budaya transparansi.

Peran Masyarakat dalam Menjaga Integritas Sektor Keuangan

Ketika membicarakan sektor keuangan, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dengan partisipasi aktif, masyarakat bisa memberikan masukan yang berarti untuk perbaikan sistem dan kebijakan yang ada.

Pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan baru harus dilakukan secara rutin. Masyarakat harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa keuangan agar bisa melindungi diri mereka dari potensi tindak penipuan.

Forum-forum diskusi dan penyampaian aspirasi perlu difasilitasi untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan regulator. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka, kepercayaan terhadap sektor keuangan dapat terbangun secara berkelanjutan.

Sosialisasi ini juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan yang seringkali menjadi korban dari praktik-praktik tidak etis. Hal ini penting agar mereka mendapatkan informasi yang memadai dan dapat membuat keputusan yang bijak.

Pada akhirnya, semua pihak, baik dari instansi pemerintah, industri, maupun masyarakat, harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Dengan semangat kerjasama, kita bisa mengatasi tantangan yang ada demi masa depan yang lebih baik.

Jakarta, Indonesia – Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang lebih dikenal sebagai RUU P2SK, telah mendapatkan persetujuan dari berbagai fraksi partai dalam rapat Badan Legislasi (Baleg). RUU ini akan dijadwalkan untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna yang akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2025.

Dalam proses harmonisasi yang dilakukan pada 1 Oktober 2025, terdapat beberapa isu penting yang muncul, termasuk potensi dampak terhadap independensi Bank Indonesia (BI). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, juga menjelaskan bahwa RUU ini akan mencakup penilaian dan evaluasi kinerja berbagai lembaga keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 9A RUU P2SK menyiratkan bahwa DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap lembaga-lembaga tersebut berdasarkan laporan kinerja mereka. Evaluasi ini akan dilakukan oleh alat kelengkapan dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

Pentingnya Penilaian Kinerja dalam Sistem Keuangan

Penyertaan pasal tentang evaluasi kinerja dalam RUU P2SK adalah langkah signifikan dalam memperkuat akuntabilitas lembaga-lembaga keuangan. Penilaian ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja yang disampaikan kepada Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat.

Di dalam RUU ini, terdapat juga ketentuan yang mencakup masalah pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI. Mereka tidak dapat diberhentikan dengan sembarangan, melainkan hanya karena alasan tertentu seperti pengunduran diri atau melakukan tindak pidana. Ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap posisi mereka agar tetap profesional dan independen.

Pasal 48 RUU menyatakan bahwa anggota Dewan Gubernur juga memiliki hak untuk didengar keterangannya sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Presiden. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan proses pemberhentian berjalan secara transparan dan adil.

Independensi Lembaga Keuangan dan Stabilitas Sistem

Misbakhun menegaskan pentingnya menjaga independensi semua lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari BI, LPS, dan OJK. Menurutnya, independensi ketiga lembaga ini tidak akan berubah dalam RUU P2SK. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

RUU P2SK dirancang untuk memperkuat posisi LPS, BI, dan OJK sebagai lembaga yang berfungsi secara independen. Penekanan pada independensi ini penting agar tidak ada intervensi dari lembaga lain yang dapat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka.

Sebagai contoh, anggaran untuk LPS yang sebelumnya melalui pemerintah, kini akan diajukan langsung kepada DPR. Ini menjadi bentuk penguatan bagi LPS sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan fungsinya.

Proses Selanjutnya untuk RUU P2SK

RUU P2SK yang telah disetujui dalam rapat Baleg akan masuk ke fase berikutnya pada sidang paripurna, yang berlangsung pada 2 Oktober 2025. Meskipun ini adalah langkah awal dalam proses legislasi, penting untuk memahami keseluruhan konteks dari RUU ini. Penjelasan terkait substansi RUU akan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya.

Setelah persetujuan di sidang paripurna, RUU ini akan dikirimkan ke pemerintah untuk tahap pembahasan lebih lanjut. Langkah ini juga menandakan bahwa DPR tidak akan mengintervensi kegiatan BI, LPS, dan OJK yang berjalan dalam rangka menjaga independensi mereka.

Secara keseluruhan, RUU P2SK diharapkan bisa menjadi instrumen yang mendukung stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Informasi yang jelas dan transparan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua stakeholder memahami dampak dan manfaat dari RUU ini.

Kegiatan legislasi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian yang besar, terutama dalam aspek pengembangan sektor keuangan. Baru-baru ini, Ketua Badan Legislasi menyampaikan persetujuannya atas usulan dari Komisi XI yang dianggap penting untuk penguatan lembaga negara.

Harapan dari usulan tersebut adalah terciptanya sebuah undang-undang yang tidak hanya independen tetapi juga dapat diandalkan dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Berbagai fraksi di DPR telah menunjukkan dukungan terhadap langkah ini dalam rangka peningkatan transparansi dan efisiensi sektor keuangan.

Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, juga menekankan pentingnya dukungan dari Badan Legislasi untuk menyelesaikan RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ia mengungkapkan bahwa revisi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam pengembangan sektor keuangan.

Pentingnya Revisi Undang-Undang untuk Pengembangan Keuangan

Pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi salah satu agenda utama dalam rapat DPR. Salah satu fokus dari revisi ini adalah mengubah mekanisme penyusunan anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan revisi ini, LPS akan mengajukan anggarannya langsung kepada Komisi XI DPR, berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga penyimpanan.

Menurut Mukhamad Misbakhun, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membatalkan mekanisme lama yang dinilai kurang efektif. Dalam konteks ini, LPS berperan sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang membutuhkan peraturan yang lebih ketat dalam pengelolaan anggarannya.

Struktur Lembaga dan Peran Masing-Masing dalam KSSK

Struktur lembaga negara yang terlibat dalam sistem keuangan harus saling berhubungan dan berkoordinasi dengan baik. Misbakhun menjelaskan bahwa tidak hanya LPS, tetapi juga Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memiliki mekanisme anggaran yang lebih efisien.

Upaya ini bertujuan untuk menempatkan LPS pada derajat yang sama dengan lembaga lainnya di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan demikian, ketiga lembaga tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga kesehatan sistem keuangan nasional.

Penting untuk dicatat bahwa revisi ini bukan hanya soal pengaturan anggaran, tetapi juga menyangkut profesionalisme dan tata kelola yang baik dalam operasional lembaga keuangan. Setiap lembaga diharapkan mengikuti prosedur yang benar dan transparan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Mekanisme Penguatan dan Tanggung Jawab Pegawai Lembaga Keuangan

Seluruh revisi yang diusulkan juga mencakup penguatan tindakan hukum bagi para pegawai lembaga keuangan yang melakukan kesalahan profesional. Pihak legislatif menekankan bahwa jika mereka melanggar aturan, maka tanggung jawab secara pribadi akan dikenakan kepada mereka.

Dalam rangka memberikan kejelasan hukum, setiap pegawai harus menyadari risiko yang mungkin muncul dari tindakan mereka. Misbakhun menegaskan bahwa penguatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai lembaga keuangan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan tugas mereka dengan baik.

Revisi ini mencerminkan komitmen DPR untuk mendorong profesionalisme di sektor keuangan dan menjamin bahwa institusi keuangan mampu beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh anggota KSSK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan melalui tindakan dan keputusan yang tepat.