Tag Menahan

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, baru-baru ini menjelaskan keputusan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) pada bulan Januari. Pada kesempatan tersebut, ia menyoroti ketidaksesuaian antara penurunan suku bunga simpanan dan penurunan TBP dalam tiga bulan terakhir.

Dengan nominal simpanan bank di atas TBP yang masih berada di angka 30% per Desember 2025, LPS merasakan perlunya untuk menjaga stabilitas suku bunga. Keputusan ini diambil supaya penurunan biaya dana tidak membawa dampak negatif terhadap suku bunga kredit yang ada di industri perbankan.

LPS mengumumkan bahwa TBP simpanan dalam Rupiah untuk bank umum akan tetap di angka 3,50%, sedangkan untuk BPR ditetapkan sebesar 6,00%. Adapun TBP untuk simpanan dalam valuta asing untuk bank umum adalah 2,00%, yang berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Alasan Mengapa TBP Tetap Dipertahankan di Bulan Januari

Dalam diskusinya, Anggito mengungkapkan bahwa suku bunga untuk periode tiga bulan tercatat di angka 3,86%, sementara untuk satu bulan sebesar 3,62%. Hal ini menandakan bahwa situasi pasar tidak sepenuhnya selaras dengan keputusan yang diambil oleh LPS.

Lebih lanjut, Anggito menambahkan bahwa pada akhir Desember 2025, simpanan bank yang berada di atas TBP masih mencapai 30%. Hal ini menunjukkan perlunya tetap menjaga struktur dalam perbankan untuk memastikan transmisi yang baik kepada suku bunga kredit.

LPS mengimbau perbankan untuk mengikuti indikasi dari TBP dan mekanisme pasar yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan suku bunga pinjaman dapat diturunkan, serta stabilitas dalam pendanaan dapat terjaga untuk mendukung fungsi intermediasi sektor keuangan.

Peningkatan Risiko Keuangan di Kalangan Bank Bermodal Rendah

Dalam keadaan stabilitas sistem keuangan saat ini, Anggito mengidentifikasi adanya risiko keuangan yang meningkat, khususnya di bank dengan modal rendah seperti BPR dan BPRS. Risiko ini bukan hanya diakibatkan oleh kondisi finansial, tetapi juga oleh berbagai kelemahan dalam tata kelola yang ada.

Salah satu fokus utama adalah banyaknya kepemilikan yang bersifat perorangan dalam BPR dan BPRS. Hal ini mengindikasikan lemahnya kontrol internal yang dapat menjadikan bank-bank tersebut rentan terhadap masalah di masa mendatang.

Anggito juga menekankan meningkatnya ancaman siber yang dihadapi oleh sebagian besar BPR/BPRS. Kebangkitan risiko ini menunjukkan bahwa tantangan untuk stabilitas keuangan ke depan bersifat lebih struktural dan operasional, bukan sekadar masalah sementara.

Pentingnya Penguatan Teknologi Informasi Dalam Sektor Perbankan

Anggito berpendapat bahwa penguatan infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi sangat diperlukan, terkhusus pada sistem inti perbankan di BPR dan BPRS. Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional lembaga-lembaga keuangan ini.

Tidak hanya itu, penguatan tata kelola dan pengendalian risiko juga menjadi bagian dari langkah strategis yang harus dilakukan. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan siber dan mencegah berbagai kemungkinan penipuan di masyarakat.

Literasi keuangan dan inklusi juga menjadi isu penting yang disoroti oleh Anggito. Dalam pandangannya, kedua aspek ini sangat berpengaruh dalam mencegah risiko sistem keuangan di jangka panjang dan menengah.

Upaya LPS untuk Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan

Di bawah pimpinan LPS, langkah-langkah untuk mendorong kepemilikan rekening aktif di kalangan masyarakat tengah dipercepat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan akun agar tidak disalahgunakan di kemudian hari.

Pendekatan kebijakan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah penduduk tanpa rekening di usia produktif. Namun juga memperhatikan bagaimana cara menanggulangi rekening tidak aktif dan bersaldo rendah serta memperkuat kepercayaan nasabah dalam sistem perbankan.

Kebijakan ini juga berupaya untuk memperluas basis dana yang lebih stabil bagi sistem perbankan dengan meningkatkan perlindungan bagi nasabah. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

Dalam upaya pemulihan daerah yang terdampak bencana alam, LPS mengeluarkan kebijakan strategis dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang diperlukan kepada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan.

Selain itu, LPS juga menyiapkan program relaksasi bagi lembaga keuangan yang terdampak. Dalam hal ini, terdapat 104 bank di tiga provinsi yang mendapatkan fasilitas ini untuk menunda pembayaran cicilan tanpa denda.

Kebijakan ini dirancang agar bank memiliki ruang likuiditas yang memadai, sehingga tetap dapat memberikan layanan yang optimal dan membantu pemulihan ekonomi di kawasan tersebut yang terdampak bencana.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan signifikan di akhir perdagangan hari ini, menunjukkan adanya perubahan arah yang perlu dicermati oleh para investor. Dengan pergerakan yang mencapai level 8.677,34, IHSG mengalami penurunan sebesar 9,12 poin atau 0,11%. Meski hari ini IHSG sempat bergerak di zona hijau pada sesi pertama, namun menjelang keputusan penting Rapat Dewan Gubernur BI, arah pergerakan berbalik.

Pada hari ini, sebanyak 379 saham mengalami penguatan, sementara 284 saham mencatatkan penurunan, dan 140 saham lainnya belum menunjukkan perubahan. Total nilai transaksi mencapai Rp 37,75 triliun, dengan keterlibatan 54,60 miliar saham dalam 2,72 juta kali transaksi. Menariknya, hampir setengah dari total transaksi hari ini terjadi di pasar negosiasi, dengan saham-saham tertentu seperti MDIY dan CBDK mencatatkan nilai transaksi tinggi.

Kapitalisasi pasar kembali mendekati Rp 16.000 triliun, menandakan bahwa investor tetap memiliki minat yang kuat di pasar. Berbagai sektor perdagangan menunjukkan pergerakan yang beragam, dengan sektor teknologi, industri, dan kesehatan mencatatkan pertumbuhan positif. Namun, di sisi lain, sektor-sektor seperti konsumer non-primer dan barang baku mengalami tekanan, menunjukkan adanya koreksi yang dalam.

Pergerakan Saham Emiten Utama dan Dampaknya terhadap IHSG

Emiten perbankan BUMN, Bank Rakyat Indonesia (BBRI), muncul sebagai penggerak utama kinerja IHSG di hari ini. Saham BBRI melesat hingga 1,63% ke level Rp 3.750 setelah mengumumkan pembagian dividen interim yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kontribusinya terhadap indeks sangat besar, mencapai 9,88 poin, menunjukkan daya tarik saham ini di pasar.

Namun, kondisi IHSG tertekan oleh performa kurang memuaskan dari beberapa saham lainnya. Barito Pacific (BRPT), yang merupakan emiten holding grup bisnis Prajogo Pangestu, menjadi salah satu pemberat utama kinerja IHSG dengan penurunan sebesar 3,57% ke Rp 3.510 per saham. Penurunan ini berimbas pada IHSG, menyumbang penurunan sebanyak 7,8 poin.

Emiten lain yang turut memberikan kontribusi negatif untuk kinerja IHSG meliputi EMTK, BBCA, dan GOTO. Dengan beragamnya performa saham-saham ini, pelaku pasar diharapkan lebih cermat dalam mengamati perubahan yang terjadi agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

Reaksi Terhadap Keputusan Suku Bunga Acuan dan Impaknya

Peluang pasar dapat dipengaruhi oleh sentimen eksternal dan internal, salah satunya adalah keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 4,75%. Keputusan ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Suku bunga deposit facility juga tetap bertahan di angka 3,75%, sedangkan suku bunga lending facility ditetapkan di 5,5%.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa langkah ini adalah upaya untuk memperkuat efektivitas transmisi moneter dan membuat kebijakan makroprudensial menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Dalam konteks ini, pasar diharapkan tetap optimis dengan langkah-langkah yang ditempuh BI untuk mengatasi tantangan yang ada.

Keputusan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pelaku pasar perlu tetap siaga dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menghadapi potensi perubahan kondisi ekonomi yang cepat.

Pentingnya Mengamati Data Ekonomi Global dalam Menyusun Strategi Investasi

Selain keputusan suku bunga dalam negeri, perhatian juga tertuju pada data ekonomi dari China, yang menunjukkan penjualan ritel hanya tumbuh 1,3%, jauh di bawah ekspektasi pasar. Di tengah kondisi ini, muncul sinyal bahwa permintaan domestik di negara mitra dagang utama Indonesia mengalami penurunan yang signifikan.

Bagi Indonesia, penurunan ini berpotensi berdampak negatif terhadap komoditas ekspor unggulan seperti batu bara dan nikel. Hal ini tentunya akan memengaruhi neraca transaksi berjalan di akhir tahun, jika tidak ditangani dengan langkah strategis yang tepat.

Dengan kondisi yang berpotensi merugikan ini, penting bagi investor untuk mempertimbangkan informasi yang tersedia sebelum mengambil keputusan. Membaca indikator ekonomi global dan dampaknya terhadap pasar domestik akan menjadi kunci bagi pelaku pasar untuk menggali peluang investasi yang lebih aman.

Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya terhadap stabilitas ekonomi dengan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di angka 4,75%. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 18 dan 19 November 2025, di tengah tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers yang diadakan secara daring, menjelaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan proyeksi inflasi yang tetap terkendali. Inflasi tahun 2025 dan 2026 diperkirakan akan tetap berada dalam kisaran antara 2,5% plus minus 1%, yang menunjukkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Perry juga menyampaikan bahwa perhatian BI ke depan akan terfokus pada transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini mencerminkan dedikasi institusi keuangan tersebut untuk selalu mendukung perkembangan ekonomi nasional dengan mempertimbangkan berbagai indikator penting.

Upaya Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Nilai Tukar dan Pertumbuhan Ekonomi

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu prioritas bagi BI di tengah situasi global yang tidak menentu. Dengan mempertahankan suku bunga, BI berusaha mengendalikan pergerakan nilai tukar dan menjaga kepercayaan pasar.

Dalam konteks ini, Perry menjelaskan bahwa kebijakan mempertahankan suku bunga dirancang untuk memperkuat langkah-langkah dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup penguatan kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk meningkatkan likuiditas serta pertumbuhan kredit di sektor-sektor yang penting bagi perkembangan ekonomi.

Kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung pengembangan ekonomi, dengan fokus pada perluasan adopsi pembayaran digital dan penguatan infrastruktur. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menggairahkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Langkah Strategis dalam Kebijakan Moneter dan Makroprudensial

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI menerapkan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing, baik melalui transaksis non-deliverable forward (NDF) maupun transaksi spot di pasar domestik.

Selain itu, pengelolaan struktur suku bunga juga dijalankan untuk menarik aliran investasi asing. Dengan cara ini, diharapkan akan tercipta daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dalam aset keuangan domestik.

Operasi moneternya akan lebih pro-market, yang mencakup penerbitan sekuritas rupiah dan pembelian surat berharga negara untuk mengelola likuiditas. Opsi ini diharapkan dapat mendukung kestabilan pasar uang dan memfasilitasi pertumbuhan dalam sektor kredit.

Inisiatif untuk Memperkuat Pasar Uang dan Valuta Asing

Perry menegaskan pentingnya pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Hal ini mencakup pengembangan instrumen baru, seperti floating rate note (FRN) dan penguatan peran dealer utama di pasar sekunder.

BI juga berupaya memperluas transaksi dalam mata uang asing, seperti yuan dan yen, untuk mendukung penguatan transaksi lokal. Dengan langkah ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih stabil baik di pasar uang maupun tubuh perekonomian secara keseluruhan.

Inisiatif ini bertujuan mendorong pertumbuhan pembiayaan yang lebih baik dan memfasilitasi akses pasar bagi berbagai pelaku usaha. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang positif.