Pertumbuhan penyaluran kredit di Indonesia menunjukkan tanda-tanda menurun, dengan kenaikan hanya sebesar 7,36% secara tahunan pada bulan Oktober 2025. Angka ini bahkan turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,7%, menciptakan keprihatinan di kalangan ekonomi dan perbankan.
Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengucurkan likuiditas yang cukup besar, termasuk penempatan saldo anggaran lebih sekitar Rp200 triliun ke berbagai bank. Namun, meskipun likuiditas yang ada sangat memadai, masih terdapat tantangan yang menghambat pertumbuhan kredit.
Dari sudut pandang makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan lebih cepat. Menurut rapat dewan gubernur Bank Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi RI berada di kisaran 4,7% hingga 5,5% untuk tahun ini, namun keadaan yang ada membuat optimisme itu tereduksi.
Menurut para bankir, penyebab utama lemahnya fungsi intermediasi perbankan lebih kepada faktor permintaan kredit. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian yang dialami oleh pelaku usaha yang menyebabkan mereka ragu untuk mengambil kredit.
Permintaan Kredit yang Melemah di Tengah Likuiditas Berlebih
Kondisi ini terlihat sangat jelas, di mana struktur permintaan untuk baik kredit produktif maupun konsumtif sangat minim. Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas aset kredit agar tetap baik dalam situasi ini. Ia menyatakan bahwa perbankan tidak bisa dipaksakan untuk mengucurkan kredit jika permintaan dari nasabah tidak ada.
Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih juga menjadi tantangan tambahan. Hal ini membuat bank harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga kualitas aset dapat tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh kondisi yang tidak menguntungkan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Steffano Ridwan, Presiden Direktur Maybank Indonesia, yang mengatakan bahwa pelaku usaha lebih memilih untuk menunggu dalam mengambil keputusan investasi. Ketidakpastian kondisi makroekonomi, seperti perubahan tarif dan lemahnya daya beli, menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan untuk meminjam.
Di sisi lain, meski ada bank seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang berhasil mencatatkan pertumbuhan penyaluran pinjaman, pertumbuhannya tetap tidak signifikan. Meski BTN mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui bahwa tingkat pertumbuhannya hanya sedikit.
Daya Beli dan Tantangan Ekonomi yang Dihadapi Masyarakat
Paul Sutaryono, seorang pengamat perbankan, mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi bank saat ini bukan terletak pada likuiditas yang kurang memadai, melainkan pada rendahnya permintaan kredit. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural yang lebih dalam dalam perekonomian yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa daya beli masyarakat yang lemah membuat sektor riil mengalami penurunan dalam penjualan barang dan jasa. Akibatnya, kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan mencapai angka yang cukup besar, mencerminkan rendahnya kepercayaan dan permintaan di pasar.
Data terbaru dari Bank Indonesia memperlihatkan bahwa jumlah kredit yang tidak ditarik telah mencapai Rp 2.450,7 triliun, atau hampir 23% dari total plafon kredit yang ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun bank bersedia memberikan kredit, ketertarikan dari nasabah sangat kurang.
Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika tidak, akan sulit bagi sektor perbankan untuk berfungsi dengan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pentingnya Perbaikan dan Penanganan Korupsi dalam Sektor Riil
Menurut Paul, untuk memulihkan kondisi perekonomian, pemerintah perlu berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi, termasuk pungutan liar dan suap, yang dapat membebani sektor riil. Tindakan ini akan sangat penting dalam menurunkan biaya operasional pelaku usaha dan membangun iklim bisnis yang lebih sehat.
Keberhasilan inisiatif pemerintah dalam menciptakan kepercayaan di kalangan pelaku usaha juga sangat bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi. Dengan adanya kejelasan dan kepastian dalam kebijakan, diharapkan para pelaku usaha akan lebih berani untuk mengambil kredit yang diperlukan.
Saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan penciptaan peluang kerja dan mendukung sektor riil agar dapat beroperasi optimal. Jika hal ini dapat dilakukan, maka secara bertahap, daya beli masyarakat akan meningkat dan mendorong pertumbuhan kredit yang lebih besar.
Dengan langkah-langkah yang tepat, tentunya sektor perbankan dapat berfungsi maksimal sebagai penyalur pembiayaan yang mendukung pertumbuhan perekonomian. Bank sebagai institusi keuangan perlu bersama-sama dengan pemerintah untuk beradaptasi pada situasi yang sedang berlangsung, agar dapat membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional.
