Tag Melakukan

Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, banyak perusahaan mencari cara untuk memperkuat posisi finansial mereka, salah satunya melalui rights issue. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan dengan menjual saham baru kepada pemegang saham yang ada.

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang ada, para analis memprediksi bahwa aksi rights issue akan meningkat signifikan. Tahun depan, banyak perusahaan akan mengambil langkah proaktif untuk memperkuat struktur modal mereka demi menghadapi tantangan yang mungkin muncul.

Pentingnya Rights Issue bagi Perusahaan dalam Meningkatkan Modal

Rights issue merupakan salah satu strategi yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana tanpa harus meminjam. Dengan cara ini, perusahaan dapat menjaga likuiditas sambil memperluas basis investornya.

Ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan rights issue, mereka sering kali memberikan harga yang menarik untuk menarik pemegang saham. Hal ini mendorong pemegang saham lama untuk tetap berinvestasi dan mendukung pertumbuhan perusahaan.

Selain itu, proses ini juga meningkatkan transparansi perusahaan di mata investor baru. Dengan mendapatkan modal tambahan, perusahaan dapat lebih agresif dalam pengembangan produk dan ekspansi pasar.

Analisis Dampak Rights Issue terhadap Saham Perusahaan

Tindakan rights issue bisa berdampak langsung pada harga saham perusahaan. Ketika saham baru diterbitkan, terdapat potensi dilusi bagi pemegang saham yang tidak ikut serta dalam penawaran ini.

Namun, jika dana yang terkumpul digunakan dengan efisien, dampaknya dapat positif dalam jangka panjang. Investor biasanya akan menilai seberapa efektif perusahaan menggunakan dana tersebut untuk pertumbuhan dan inovasi.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyampaikan rencana yang jelas mengenai penggunaan dana hasil rights issue. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkecil dampak negatif terhadap harga saham.

Tantangan yang Dihadapi Perusahaan dalam Melakukan Rights Issue

Meskipun rights issue memiliki banyak manfaat, hal ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah membangun kepercayaan investor di tengah ketidakpastian pasar.

Perusahaan harus mampu menunjukkan bahwa alasan di balik rights issue adalah untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan bukan karena masalah finansial. Ketidakpastian ekonomi dapat membuat investor ragu untuk berpartisipasi.

Selain itu, proses administratif yang rumit juga bisa menjadi hambatan. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua langkah diambil dengan transparansi untuk menghindari keraguan di kalangan pemegang saham potensial.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mengeluarkan fatwa mengenai rekening dormant dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) XI. Ini merupakan langkah signifikan untuk memberikan panduan hukum dalam konteks transaksi keuangan yang semakin kompleks dan beragam.

Fatwa ini menetapkan bahwa meskipun rekening dianggap tidak aktif atau dormant, status kepemilikannya masih berlaku. Ini berarti bahwa bank memiliki kewajiban untuk memberi informasi kepada pemilik rekening atau ahli waris terkait status rekening tersebut.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan bahwa fatwa ini dikeluarkan sebagai respons atas permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari Rp 190 triliun yang masuk dalam kategori rekening dormant, dan setelah klarifikasi, masih terdapat sekitar Rp 50 triliun yang tidak terpakai.

Pentingnya Fatwa MUI Terkait Rekening Dormant untuk Transaksi Keuangan

Fatwa ini diharapkan dapat memberikan bimbingan jelas mengenai pengelolaan rekening dormant di bank. Hal ini penting mengingat uang yang terpendam dalam rekening tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Melalui keputusan ini, MUI menekankan pentingnya tanggung jawab bank untuk melibatkan pemilik rekening secara aktif.

Ni’am menegaskan bahwa tindakan mengabaikan rekening dormant bisa memiliki konsekuensi hukum. Dalam pandangan syariah, rekening yang telah lama tidak diaktifkan tetap menjadi hak milik pemilik. Karenanya, pihak bank diharuskan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar rekening tersebut tidak terabaikan.

Fatwa ini memberikan penekanan pada perlunya upaya untuk mengingatkan pemilik rekening tentang status rekening mereka. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bisa lebih peduli terhadap harta mereka dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang tidak terpakai.

Aspek Hukum Dan Sosial Rekening Dormant Menurut Syariah

Dari sudut pandang hukum syariah, rekening dormant memiliki status yang sangat penting. Kewajiban bank untuk mengingatkan pemilik bukan hanya sekadar prosedural, tetapi juga merupakan bagian dari etika bisnis dalam pandangan Islam. Fatwa ini membawa perspektif baru tentang tanggung jawab bank dan pemilik rekening terkait dengan posisi harta yang terpendam.

Jika pemilik rekening tidak dapat ditemukan, maka dana tersebut berstatus sebagai dana tak bertuan. Dalam hal ini, fatwa menyatakan bahwa uang harus disalurkan untuk keperluan sosial. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yakni penggunaan harta untuk tujuan yang lebih besar.

Pihak bank juga diharapkan untuk mengikuti prinsip syariah dalam pengelolaan rekening dormant. Jika rekening tersebut berasal dari lembaga keuangan syariah, dana yang tidak terpakai harus diserahkan kepada lembaga sosial Islam, seperti lembaga zakat. Ini tidak hanya memperkuat kepercayaan umat terhadap lembaga keuangan, tetapi juga mempromosikan pengelolaan harta yang beretika.

Implikasi Dan Rekomendasi Dalam Pengelolaan Rekening Dormant

Secara keseluruhan, fatwa ini memiliki implikasi luas bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Bagi pemilik rekening, disarankan untuk lebih aktif dalam memonitor dan memanfaatkan dana mereka. MUI juga memberikan rekomendasi untuk menjaga agar dana tidak terbuang sia-sia.

Pihak bank memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening dormant. Dalam konteks ini, kolaborasi antar lembaga keuangan, pemerintah, dan MUI akan sangat penting. Dengan demikian, akan ada harmonisasi dalam penanganan dana yang tidak terpakai untuk kepentingan masyarakat.

Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus berperan aktif dalam menegakkan ketentuan ini. Tindakan pencegahan yang lebih baik harus diterapkan untuk melindungi pemilik rekening dan juga memastikan keberlangsungan transaksi keuangan yang sehat di negara ini.

Pembangunan sistem keuangan digital yang pesat di Indonesia telah menciptakan berbagai inovasi dalam bidang transaksi pembayaran. Salah satu terobosan utama adalah peluncuran Quick Response Indonesian Standard (QRIS), yang kini semakin diperluas penggunaannya, termasuk di luar kawasan Asia Tenggara.

Dengan mengambil langkah signifikan bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, QRIS kini dapat digunakan di Jepang. Langkah ini menunjukkan komitmen dalam memperluas jaringan pembayaran digital yang aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.

Pada tahap awal, QRIS dapat digunakan di 35 merchant di Jepang dengan memindai QR Code JPQR Global melalui aplikasi pembayaran domestik. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Jepang dalam melakukan transaksi.

Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berkolaborasi untuk memperluas penggunaan QRIS ini. Dengan jaringan yang lebih luas, diharapkan kehadiran QRIS dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam transaksi ekonomi antara Indonesia dan Jepang.

Perluasan QRIS Mendorong Koneksi Ekonomi Internasional

Kemitraan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pembayaran digital di Indonesia. QRIS tidak hanya menjawab kebutuhan domestik tetapi juga berupaya merambah ke pasar internasional, membuat transaksi lintas negara menjadi lebih sederhana.

Jepang bukanlah negara satu-satunya yang menjadi tempat ekspansi QRIS. Bank Indonesia juga melakukan percobaan interkoneksi dengan People’s Bank of China untuk memfasilitasi penggunaan QRIS di China. Hal ini menjadi bagian dari strategi untuk menjadikan sistem pembayaran yang lebih inklusif secara global.

Keberhasilan QRIS di Jepang adalah langkah pertama dari banyak langkah yang direncanakan untuk memperluas jaringan ke negara-negara lain, termasuk Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Dalam hal ini, QRIS memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa hambatan.

Penggunaan QRIS di luar negeri, terutama di negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Indonesia, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti pekerja migran, juga diuntungkan karena dapat melakukan transaksi tanpa harus membawa uang tunai.

Manfaat QRIS untuk Masyarakat dan Ekonomi Nasional

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya QRIS dalam memperkuat sistem pembayaran nasional. Sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi antar negara, termasuk dalam hal jual beli barang dan jasa.

Dengan jumlah pengguna yang terus meningkat mencapai 57 juta, QRIS telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi paling signifikan dalam ekosistem pembayaran di Indonesia. Kecanggihan teknologi QRIS juga dapat meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional di panggung internasional.

Namun, tantangan muncul dari pengawasan perdagangan global seperti yang diungkapkan oleh pemerintah AS. Dalam catatan mereka, QRIS dinilai dapat menjadi penghalang bagi perusahaan asing dalam bertransaksi di Indonesia, yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis internasional.

Analis memprediksi bahwa keberlangsungan QRIS akan sangat bergantung pada respons pemerintah terhadap tantangan regulasi internasional. Upaya merangkul kerjasama dan saling pengertian dengan negara lain menjadi kunci keberhasilan dalam misi ini.

Regulasi yang Mengatur Sistem Pembayaran dan Implikasinya

Regulasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia, seperti Peraturan BI No. 21/2019 tentang QRIS, menjadi sorotan bagi pemerintah lain. Peraturan tersebut menyatakan bahwa QRIS merupakan standar nasional untuk seluruh transaksi menggunakan kode QR di Indonesia.

Meski demikian, pihak AS menyatakan kekhawatiran akan kurangnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan terkait QRIS. Mereka berargumen bahwa pemangku kepentingan internasional tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan, berpotensi mengganggu hubungan dagang.

Lebih lanjut, pemerintah AS juga menyoroti peraturan yang mengharuskan semua transaksi pembayaran dilakukan melalui lembaga switching yang terdaftar di Indonesia. Ini turut mendapat perhatian karena dianggap dapat mengekang partisipasi asing di pasar Indonesia.

Agar dapat beroperasi, perusahaan asing diwajibkan untuk bekerja sama dengan lembaga switching lokal, yang diyakini dapat membantu memperkuat industri pembayaran domestik. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan sektor keuangan di Tanah Air.

Dengan semua tantangan dan peluang yang ada, masa depan QRIS diharapkan dapat terus bersinar, sekaligus menjadi alat yang efektif untuk memudahkan transaksi internasional. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Pasar modal Indonesia tengah mengalami perubahan signifikan yang menjadi perhatian utama di kalangan investor dan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya menjaga integritas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal. Salah satu fokus utama adalah menanggulangi isu saham gorengan yang mengganggu transparansi pasar.

Dalam konteks ini, OJK dibawah kepemimpinan Inarno Djajadi berkomitmen untuk mendorong perlindungan bagi investor. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi dan keadilan di pasar saham.

“Penting bagi kita untuk menjaga agar transaksi di pasar modal berjalan dengan wajar dan efisien,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang mendorong penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini.

Pada acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025, Inarno menjelaskan bahwa OJK akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan. Membangun sinergi dengan pelaku pasar juga menjadi prioritas utama untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menegakkan disiplin pasar,” tambahnya. Komitmen ini diharapkan dapat mengurangi praktik manipulatif di pasar modal dan melindungi investor agar tidak dirugikan.

OJK juga berupaya meningkatkan literasi finansial di kalangan masyarakat. Keberhasilan investasi bergantung pada pemahaman risiko dan bukan hanya mengejar keuntungan yang cepat, jelas Inarno.

Perkembangan Pasar Modal Indonesia dan Pencapaian OJK

Hingga pertengahan Oktober 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. OJK melaporkan bahwa IHSG berada di level 8.124, tumbuh sebesar 14,76% sejak awal tahun.

Nilai kapitalisasi pasar saham juga mencatatkan angka yang mengesankan, mencapai Rp15.227 triliun. Angka ini setara dengan 68,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mendekati target roadmap yang ditetapkan OJK.

“Target kami adalah mencapai 70% pada tahun 2027, dan saat ini kita sudah mendekati angka tersebut,” paparnya. OJK optimistis bahwa pencapaian ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Sampai dengan 16 Oktober 2025, OJK telah menerbitkan 161 pernyataan efektif untuk emisi efek dengan total nilai penghimpunan dana sebesar Rp189,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal semakin tinggi.

Alternatif pendanaan melalui keamanan crowdfunding juga telah membuktikan keberhasilannya. Melalui sarana ini, dana sebesar Rp1,72 triliun berhasil dihimpun untuk usaha kecil dan menengah dari 912 penerbit yang ada.

Jumlah Investor dan Kendala di Pasar Modal

Jumlah investor di pasar modal Indonesia juga menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan Oktober 2025, tercatat hampir 19 juta single investor identification (SID), menandakan peningkatan partisipasi publik dalam pasar modal.

OJK juga menargetkan jumlah SID mencapai 20 juta pada tahun 2027. Pencapaian ini menjadi indikator kemajuan dalam meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap pemodalan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait isu saham gorengan yang menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan sempat memberikan teguran kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk lebih memperhatikan permasalahan ini.

“Banyak saham gorengan yang beredar di pasar, kami perlu memastikan bahwa kondisi pasar tetap terjaga,” ucap Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menegaskan bahwa insentif untuk BEI hanya akan diberikan setelah mereka membereskan masalah ini.

Teguran tersebut menjadi sinyal baik bahwa pemerintah dan regulator berkomitmen untuk melindungi investor dan menciptakan pasar yang lebih sehat dan transparan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem yang kondusif.

Komitmen OJK Dalam Mengedukasi Masyarakat

Salah satu agenda OJK dalam memperbaiki keadaan pasar modal adalah meningkatkan literasi finansial di kalangan masyarakat. Program edukasi ini bertujuan agar investor lebih memahami risiko dan cara investasi yang bijak.

OJK menyadari bahwa investasi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memahami pasar. Oleh sebab itu, mereka berupaya mengadakan berbagai kegiatan edukasi agar masyarakat lebih paham.

Inarno menekankan bahwa pengetahuan tentang investasi sangat penting untuk menghindari kerugian akibat keputusan yang kurang tepat. “Kita perlu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pasar modal bekerja,” ujarnya.

Dengan semakin banyaknya program literasi, OJK berharap dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk berinvestasi secara bertanggung jawab. Mereka percaya bahwa edukasi yang baik akan melahirkan investor yang lebih cerdas dan bijaksana.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, regulator, dan masyarakat sangat penting. Hal ini diperlukan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak.