Tag Mahal

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Kukuh Kumara, menekankan bahwa kendaraan listrik, atau electric vehicle, memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar otomotif Indonesia. Dengan proyeksi penjualan yang mencapai 12,8% di tahun 2025, industri ini menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang signifikan meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

Di antara tantangan tersebut adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yang saat ini masih terfokus di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Hal ini membuat aksesibilitas untuk pengguna kendaraan listrik di daerah lainnya terbatas, yang bisa memengaruhi keputusan masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Selain infrastruktur, masalah lain yang perlu diperhatikan adalah harga jual kembali kendaraan listrik yang cenderung lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Keketatan dalam pengembangan tiga komponen penting, yaitu motor listrik, semikonduktor, dan teknologi baterai, juga memengaruhi daya saing kendaraan listrik di pasar.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan yang lebih lengkap dan menyeluruh untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang memudahkan pertumbuhan industri otomotif, terutama dalam hal perpajakan yang lebih adil dibandingkan negara tetangga.

Dalam konteks ini, pajak kendaraan bermotor di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan di negara-negara seperti Malaysia dan Thailand. Misalnya, pajak tahunan untuk mobil seperti Toyota Avanza di Indonesia mencapai Rp 5 juta, sedangkan di Malaysia hanya Rp 600 ribu dan di Thailand Rp 150 ribu. Kebijakan ini perlu ditinjau agar industri otomotif bisa lebih bersaing di pasar regional.

Infrastruktur dan Tantangan di Sektor Kendaraan Listrik di Indonesia

Ketersediaan SPKLU merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan kendaraan listrik. Saat ini, stasiun pengisian masih terpusat di kota-kota besar, sementara kebutuhan masyarakat di daerah lain sering kali terabaikan.

Keberadaan SPKLU yang terbatas membuat pengguna kendaraan listrik merasa kurang nyaman dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan pasar kendaraan listrik dapat terhambat.

Selain itu, faktor lokasi dan sebaran stasiun pengisian menjadi pertimbangan penting bagi konsumen. Ketidakmerataan distribusi SPKLU menjadi salah satu faktor yang menghalangi masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Beberapa inisiatif pembangunan SPKLU perlu didorong oleh pemerintah dan sektor swasta guna meningkatkan aksesibilitas kendaraan listrik. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa mereka dapat dengan mudah mengisi daya kendaraan listrik tanpa kekhawatiran, sehingga lebih banyak yang akan tertarik untuk beralih.

Perkembangan Teknologi dalam Industri Mobil Listrik

Perkembangan teknologi menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia. Tiga komponen utama—motor listrik, semikonduktor, dan baterai—memerlukan perhatian yang serius dalam hal penelitian dan pengembangan.

Inovasi dalam desain dan efisiensi motor listrik dapat meningkatkan daya tarik kendaraan listrik, membuatnya lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Di sisi lain, semikonduktor berfungsi sebagai jantung dari sistem kendali kendaraan, yang menentukan performa dan kemudahan penggunaan.

Teknologi baterai adalah aspek terpenting untuk memastikan jarak tempuh yang memadai. Inovasi dalam baterai, seperti penggunaan material baru dan metode pengisian cepat, dapat meningkatkan daya saing kendaraan listrik.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi, biaya produksi kendaraan listrik juga diharapkan dapat menurun, membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Ini akan membantu mengubah persepsi bahwa kendaraan listrik adalah barang mahal dan tidak terjangkau bagi konsumen.

Peran Pemerintah dalam Mendukung Transisi ke Kendaraan Listrik

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan kendaraan listrik. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memberikan insentif bagi produsen dan konsumen kendaraan listrik untuk mendorong adopsi lebih luas.

Di samping itu, penyederhanaan regulasi dan pengurangan pajak kendaraan listrik dapat mendorong daya beli masyarakat. Kebijakan ini dapat menarik perhatian lebih banyak pelaku industri dan investor untuk masuk ke pasar kendaraan listrik.

Partisipasi pemerintah dalam membangun SPKLU juga krusial, agar infrastruktur dapat tersebar secara merata di berbagai daerah. Ini akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik dan mendorong migrasi dari kendaraan berbahan bakar fosil.

Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang manfaat kendaraan listrik sangat penting. Masyarakat perlu diberikan informasi yang memadai mengenai keuntungan dari penggunaan kendaraan listrik, baik dari segi biaya operasional maupun dampak lingkungan.

Jakarta telah menjadi pusat pembelanjaan yang berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, namun di balik kemewahannya terdapat sejarah yang kaya dan penuh makna. Salah satu titik awal dari perkembangan ini adalah Sarinah, mal pertama di Indonesia yang masih berdiri hingga kini. Sarinah bukan hanya sekadar tempat berbelanja, tetapi juga simbol dari cita-cita besar seorang presiden yang ingin membuat Indonesia berdaya saing di kancah internasional.

Sejarah Sarinah berawal dari visi Presiden Soekarno pada tahun 1960-an, saat berbagai proyek besar dicanangkan untuk menunjang kemajuan bangsa. Walaupun pada masa itu perekonomian Indonesia tengah menghadapi tantangan, ambisi Soekarno untuk menghadirkan proyek ikonik tetap berjalan, termasuk pembangunan Sarinah.

Lebih dari sekadar pusat perbelanjaan, Sarinah dirancang sebagai sebuah monument yang mencerminkan kekuatan dan potensi Indonesia. Filosofi di balik pendirian mal ini menekankan pentingnya memberikan akses bagi rakyat untuk membeli produk dalam negeri dengan harga terjangkau.

Asal Usul dan Misi Pendirian Sarinah

Pendirian Sarinah tidak lepas dari keinginan Soekarno untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara lain. Dalam memasuki dekade 1960-an, Indonesia memiliki tantangan berat, namun harga diri bangsa harus ditegakkan melalui proyek-proyek ambisius. Salah satu langkahnya adalah membangun pusat perbelanjaan yang bisa mengatasi kesulitan rakyat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada saat itu, Soekarno ingin membuat mal yang bukan hanya fokus pada keuntungan konsumtif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan rakyat. Melalui Sarinah, dia berharap bisa menciptakan stabilitas harga yang akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian lokal. Dengan menawarkan produk buatan dalam negeri, dia ingin menciptakan kesadaran akan pentingnya mendukung industri lokal.

Proyek ini pun dijalankan dengan serius, dimana Sarinah dirancang oleh arsitek terkenal dari Denmark, sementara kontraktor asal Jepang yang juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur lainnya di Indonesia. Proses konstruksi tidak hanya berfokus pada tampilan fisik, tetapi juga pada fungsionalitas yang nyaman bagi pengunjung.

Perkembangan dan Inovasi Sarinah di Era Soekarno

Pada 17 Agustus 1966, Sarinah resmi dibuka bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mall ini menjadi ikonik karena merupakan pusat perbelanjaan modern pertama yang dilengkapi dengan ruangan berpendingin udara dan eskalator. Ini adalah inovasi yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia dan membuat Sarinah menjadi destinasi utama bagi masyarakat.

Di awal operasionalnya, Sarinah menampilkan berbagai produk lokal dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat datang untuk berbelanja. Kehadiran Sarinah memberi harapan bagi rakyat, menciptakan kesadaran akan produk-produk lokal yang berkualitas dan mendorong perekonomian masyarakat.

Meski Soekarno harus meninggalkan jabatannya dan tidak dapat menyaksikan keberlanjutan misi tersebut secara langsung, semangat dan filosofi di balik Sarinah terus berlanjut. Namun, seiring dengan perubahan kepemimpinan, orientasi ekonomi Indonesia juga bertransformasi, dan Sarinah pun menghadapi tantangan baru.

Transformasi Sarinah di Tengah Perubahan Zaman

Setelah era Soekarno, banyak perubahan yang terjadi di Sarinah. Meskipun tetap menjadi simbol berbelanja bagi masyarakat, orientasi harga yang murah mulai pudar. Dalam pergantian zaman, munculnya berbagai mal baru dengan konsep yang berbeda membuat Sarinah harus beradaptasi agar tetap relevan.

Kemampuan beradaptasi ini mendorong Sarinah untuk melakukan renovasi dan penyesuaian konsep toko yang lebih modern dan menarik. Kini, Sarinah tidak hanya menawarkan produk lokal tetapi juga beragam barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat urban. Sarinah berusaha menunjukkan bahwa dengan inovasi, ia tetap bisa menjadi pilihan bagi masyarakat.

Dalam prosesnya, Sarinah kini bukan saja sekadar tempat berbelanja, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat. Mengadakan berbagai acara dan pameran produk lokal, Sarinah berusaha untuk mengembalikan semangat awalnya, yaitu menjadi jembatan bagi produk Indonesia.

Dalam pelbagai tantangan yang dihadapi, satu hal yang tidak berubah adalah posisi Sarinah sebagai bagian penting dari sejarah pusat perbelanjaan di Indonesia. Meskipun kini banyak mal baru menyebar di Jakarta, kisah awal Sarinah sebagai mal pertama harus tetap dikenang, mencerminkan semangat dan harapan seorang pemimpin untuk negerinya. Mengingat kembali perjalanan Sarinah ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana budaya konsumsi dan industri lokal berkembang di Indonesia.

Jakarta, salah satu pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu kebijakan terbaru yang diusulkan oleh Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Pandu Sjahrir, adalah penyesuaian kompensasi bagi komisaris BUMN yang dianggap tidak sesuai dengan standar global.

Pandu mengungkapkan bahwa besaran tantiem yang diterima oleh komisaris BUMN saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan praktik di luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam acara yang diadakan di Hotel JS Luwansa, Pandu menekankan pentingnya reformasi dalam struktur penggajian komisaris. Ia percaya bahwa dengan menghapus tantiem yang terlalu tinggi, akan ada penghematan signifikan yang bisa dialokasikan untuk investasi yang lebih produktif.

“Dengan mengubah struktur kompensasi, kita bisa menghemat sekitar Rp 8,2 triliun,” kata Pandu. Ini merupakan langkah yang berani dan menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan yang berarti dalam pengelolaan BUMN.

Transformasi dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Pemotongan tantiem hanya berlaku bagi posisi komisaris, sedangkan untuk direksi tetap mendapatkan kompensasi berbasis kinerja. Pandu menegaskan bahwa direksi adalah elemen penting yang secara langsung bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan.

Keputusan untuk membatasi tunjangan komisaris termasuk dalam upaya besar untuk merombak budaya di Danantara agar dapat bersaing lebih baik di tingkat global. “Kami ingin semua perusahaan BUMN memiliki visi untuk bersaing di level atas,” tambahnya.

Sebelum ini, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, juga mengungkapkan bahwa penghapusan tantiem komisaris sejalan dengan praktik terbaik global. Ini menunjukkan adanya kesadaran untuk melakukan transformasi dari dalam, sehingga BUMN dapat lebih diandalkan dan transparan.

Raung Tiga Barisan untuk Membangun Keberlanjutan

Kebijakan baru ini dituangkan dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025, dimulai pada tahun buku 2025. Penyesuaian ini diharapkan mampu menciptakan transparansi serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN.

Panduan dan Roeslani yakin bahwa langkah-langkah yang diambil ini tidak hanya berdampak positif bagi keuangan perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat, yang adalah pemilik sah dari BUMN. Dengan perbaikan ini, diharapkan BUMN bisa menjadi lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Transformasi ini juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, serta meningkatkan minat investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan BUMN. Dengan demikian, pengelolaan dana publik dapat dilakukan secara lebih baik dan bertanggung jawab.

Menuju Pengelolaan yang Lebih Akuntabel dan Efisien

Melalui langkah-langkah reformasi ini, diharapkan BUMN akan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di pasar global. Ini sangat penting, mengingat persaingan yang semakin ketat di sektor bisnis.

Langkah-langkah yang diambil oleh Danantara tidak hanya akan bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Dengan menerapkan standar global dalam pengelolaan, kepercayaan masyarakat terhadap BUMN bisa semakin meningkat.

Reformasi ini tidak sekadar datang dari atas, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas bisnis dan masyarakat luas. Dengan melibatkan semua pihak, konsep pengelolaan BUMN yang berbasis pada prinsip akuntabilitas dan transparansi akan menjadi lebih nyata.