Tag Likuiditas

Dalam perkembangan terbaru, sektor perbankan di Indonesia menghadapi tantangan dalam pertumbuhan kredit. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan kredit perbankan mengalami pelambatan yang signifikan pada Oktober 2025, mencatat angka 7,36% secara tahunan dengan total mencapai Rp 8.220 triliun.

Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,7% yoy, dan juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan pertumbuhan 10,92% yoy. Hal ini mengisyaratkan perlunya analisis lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika ini.

Pertumbuhan kredit investasi menjadi satu-satunya indikator yang menunjukkan peningkatan dengan angka 15,72% yoy, lebih tinggi dibandingkan dengan Oktober tahun lalu. Namun, di sisi lain, kredit modal kerja dan konsumsi menunjukkan kelesuan yang jauh lebih mendalam, menjadikannya pertanyaan penting bagi pengamat ekonomi sektor ini.

Perbedaan Pertumbuhan Antara Jenis Kredit yang Berbeda

Kredit investasi menjadi pendorong utama di tengah pelambatan ini, menandakan bahwa banyak perusahaan berinvestasi untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Sebaliknya, kredit modal kerja mengalami penurunan yang signifikan, turun 686 basis poin secara tahunan.

Demikian pula, kredit konsumsi juga melambat dengan penurunan 398 basis poin. Situasi ini mencerminkan pengurangan daya beli konsumen yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi yang masih dipertahankan, yang mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat.

Perlu dicatat bahwa pertumbuhan yang berbeda ini berdampak pada stabilitas keseluruhan sektor perbankan. Keberlanjutan kredit investasi sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan dalam kredit lainnya menunjukkan perlunya perhatian khusus dari para pemangku kepentingan.

Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas Perbankan

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) mengalami peningkatan yang cukup solid, naik 11,48% yoy. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada tahun lalu yang hanya mencapai 6,74% yoy, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Kondisi ini mengarah pada penurunan loan to deposit ratio (LDR) dari 87,5% menjadi 84,26%, menunjukkan bahwa likuiditas perbankan masih dalam kondisi baik. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa likuiditas industri perbankan sangat memadai untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Beliau juga menekankan bahwa rasio Al/NCD dan Al/DPK masing-masing mencapai 130,97% dan 29,43%, yang merupakan indikator penting dari kesehatan finansial bank. Kondisi seperti ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistemik di dalam sektor perbankan nasional.

Risiko dan Tantangan yang Dihadapi Sektor Perbankan

Tentunya di balik pertumbuhan positif DPK, muncul tantangan dalam bentuk rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Pada periode ini, NPL gross naik 5 basis poin menjadi 2,25%, sementara NPL net mengalami peningkatan 13 basis poin menjadi 0,9%.

Meskipun demikian, ada penurunan pada loan at risk (LAR) dari 9,94% menjadi 9,91%, yang menunjukkan upaya yang sedang dilakukan dalam mengelola risiko kredit. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa bank tetap beroperasi dengan aman di tengah ketidakpastian di pasar.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mencatat bahwa dalam konteks ini, penting untuk memperkuat permintaan domestik. Dengan inflasi yang moderat, dukungan kebijakan sangat diperlukan agar momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga.

Penguatan permintaan domestik diharapkan dapat memacu pertumbuhan yang lebih baik di sektor perbankan. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan risiko harus menjadi perhatian utama bagi semua pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, situasi saat ini menuntut perhatian dan tindakan cepat dari semua pihak untuk memastikan pertumbuhan perbankan yang sehat, tanpa mengesampingkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada. Analisis yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kredit perlu juga dilakukan untuk merumuskan strategi yang tepat ke depannya.

Di tengah harapan akan pemulihan ekonomi, pertumbuhan kredit di Indonesia menunjukkan kebangkitan yang lambat. Meskipun likuiditas perbankan cukup longgar, banyak pelaku usaha masih memilih untuk berhati-hati sebelum memutuskan menarik kredit untuk memperluas usahanya.

Ketua Umum Perbanas, Hery Gunardi, mencermati situasi ini dengan optimis. Ia menyatakan bahwa kondisi likuiditas perbankan di tahun 2025 berada dalam keadaan yang sangat kuat, hal ini tercermin dari penurunan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang menunjukkan ruang lebih bagi ekspansi kredit.

Menurut Hery, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah menetapkan batas LDR di bawah 92%, sedangkan industri perbankan saat ini tengah berada di tingkat sekitar 84%. Ini menandakan bahwa bank memiliki kemampuan untuk memberikan lebih banyak kredit.

Analisis terhadap Likuiditas Perbankan dan Ekspansi Kredit yang Diharapkan

Kondisi likuiditas yang menguntungkan ini, lanjut Hery, juga disokong oleh berbagai kebijakan pro-growth dari pemerintah dan Bank Indonesia. Salah satunya adalah relaksasi pada Giro Wajib Minimum (GWM) yang memberikan keleluasaan bagi bank untuk menyalurkan kredit lebih luas.

Selain itu, Hery mencatat bahwa pada tahun 2023, instrumen seperti SRBI menarik banyak perhatian karena menawarkan imbal hasil tinggi. Dengan likuiditas yang kini melimpah, bank diharapkan dapat menurunkan biaya dana dan bersaing secara lebih agresif.

Meskipun demikian, Hery mengamati bahwa nilai kredit yang belum dicairkan tetap tinggi. Hal ini menandakan banyak debitur yang sudah memiliki plafon kredit tetapi masih menunggu momen yang tepat untuk memanfaatkan dana mereka.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pertumbuhan Kredit Konsumsi

Salah satu penyebab rendahnya penyerapan kredit adalah melemahnya daya beli masyarakat, terutama di segmen menengah ke bawah. Situasi ini menyebabkan permintaan kredit konsumsi menjadi tidak sekuat periode sebelumnya.

Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Aviliani, mencatat pendapat dari pelaku usaha. Sekitar 68% dari mereka melihat bahwa stimulus ekonomi yang diberikan memiliki dampak positif pada sektor riil.

Namun, hanya 39% perusahaan yang merasa siap untuk melakukan investasi dalam waktu dekat, menunjukkan bahwa sikap wait and see masih mendominasi. Hasil ini mengindikasikan adanya ketidakpastian yang masih melanda dunia usaha.

Dampak Kebijakan Ekonomi Terhadap Kepercayaan Pelaku Usaha

Dari data yang ada, hanya 36% pelaku usaha yang merasakan dampak positif dari kebijakan yang telah dijalankan. Hal tersebut menggarisbawahi kenyataan bahwa sekitar 60% pelaku usaha merasa kebijakan tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan.

Pernyataan Aviliani menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dorongan agar lebih percaya diri dalam melaksanakan ekspansi. Kebijakan yang lebih sesuai sangat diperlukan untuk mendorong rasa optimisme di kalangan mereka.

Kondisi ini menegaskan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan akan ada peningkatan pada penyaluran kredit serta pemulihan daya beli masyarakat.

Menghadapai Tantangan di Sektor Kredit di Masa Depan

Ke depan, tantangan dalam penyaluran kredit di Indonesia tetap akan ada. Fokus pada peningkatan kepercayaan pelaku usaha menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memulihkan kondisi ini.

Bank dan lembaga keuangan juga perlu beradaptasi dengan kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini mencakup pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan preferensi debitur yang beragam.

Dengan demikian, penciptaan lingkungan yang mendukung bagi pelaku usaha kecil dan menengah akan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Penurunan investasi dan daya beli yang saat ini menjadi tantangan harus diatasi melalui sinergi yang kuat.

Pemerintah Indonesia sedang bersiap melakukan perubahan signifikan terhadap pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Mulai 1 Januari 2026 mendatang, revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2025 akan diberlakukan untuk merombak tata kelola tersebut.

Perubahan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi negara, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Dengan pendekatan baru ini, pemerintah ingin meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan DHE SDA.

Langkah ini menjadi penting mengingat besarnya kontribusi sektor SDA terhadap pendapatan negara. Kenaikan yang signifikan dalam volume ekspor dan devisa yang dihasilkan menjadi titik fokus dari perubahan kebijakan ini.

Analisiskan Kebijakan Baru yang Mempengaruhi Sektor Ekonomi

Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan baru ini akan memperkuat pengawasan dan pengaturan terhadap aliran DHE. Revisi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktek-praktek yang merugikan negara.

Setelah diterapkannya kebijakan ini, diharapkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor SDA akan lebih mematuhi peraturan. Konsekuensinya, pengelolaan sumber daya alam dijanjikan akan berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, evaluasi yang ketat terhadap kontribusi perusahaan dalam DHE diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan begitu, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari kebijakan yang diambil.

Pentingnya Transparansi dalam Manajemen Devisa Hasil Ekspor

Transparansi dalam pengelolaan Devisa Hasil Ekspor adalah kunci untuk menciptakan industri yang sehat. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan bahwa semua aliran DHE dikelola secara benar dan terukur.

Ketidaktransparanan dapat menciptakan celah bagi penyalahgunaan dan kebocoran yang merugikan. Oleh karena itu, dengan revisi ini, diharapkan semua pihak terlibat dapat beroperasi dengan prinsip keterbukaan dan integritas.

Kebijakan yang transparan juga bisa memberikan kepercayaan lebih kepada investor. Mereka akan merasa lebih aman untuk berinvestasi di sektor SDA jika terdapat jaminan pengelolaan yang baik dan rencana yang jelas.

Dampak Jangka Panjang dari Perubahan Kebijakan ini

Dengan mengimplementasikan revisi tersebut, pemerintah berupaya membangun fondasi yang kuat bagi perekonomian di masa depan. Diharapkan dampak positif dari pengelolaan DHE SDA akan terasa dalam jangka panjang.

Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga komunitas lokal dan pekerja di sektor SDA. Peningkatan pendapatan negara bisa berkontribusi pada program-program sosial dan infrastruktur yang lebih baik.

Selain itu, perubahan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan negara pada sumber pendapatan lain yang kurang stabil. Dengan memperkuat sektor SDA, perekonomian diharapkan menjadi lebih resilient terhadap guncangan eksternal.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan pernyataan penting mengenai kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Dia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat kontraktif dan tidak bertujuan untuk menyerap likuiditas yang ada di sistem perbankan.

Menurut Destry, saat ini kondisi likuiditas di Indonesia justru cenderung melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang ada akan secara otomatis kembali ke Bank Indonesia, salah satunya melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Destry menggarisbawahi pentingnya memahami arah kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia. Dia menjelaskan bahwa keadaan likuiditas yang berlebih menjadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan tersebut.

Pemahaman Tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia Saat Ini

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia saat ini berfokus untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, Destry mengindikasikan bahwa kebijakan tidak hanya untuk menyerap likuiditas, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam diskusinya, Destry juga memaparkan strategi makroprudensial yang diterapkan oleh bank sentral. Strategi ini bertujuan untuk melindungi sektor keuangan dari potensi risiko yang ada.

Dia menekankan bahwa kombinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial penting untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya juga sangat diperlukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Tantangan yang Dihadapi dalam Kebijakan Moneter

Destry mengakui bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Salah satunya adalah ketidakpastian di pasar global yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri.

Ia juga menyoroti dinamika nilai tukar yang fluktuatif, yang berpotensi berdampak pada inflasi dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus terus memantau dan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada.

Langkah proaktif dalam menghadapi tantangan ini harus diambil agar tidak terjadi dampak negatif pada perekonomian. Dengan cara ini, Bank Indonesia dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap institusi keuangan.

Peran Instrumen SRBI dalam Stabilitas Likuiditas

SRBI menjadi alat penting dalam memastikan stabilitas likuiditas di pasar. Instrumen ini dirancang untuk menarik likuiditas berlebih dari perbankan ke dalam sistem keuangan yang lebih terkelola.

Dengan penggunaan SRBI, Bank Indonesia dapat menstabilkan suku bunga dan membantu mengatur aliran dana di pasar. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Destry juga menambahkan bahwa keberadaan SRBI akan memfasilitasi pengelolaan likuiditas yang lebih efektif. Ini berarti bank-bank dapat lebih mudah beradaptasi dengan fluktuasi yang terjadi di pasar.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, baru-baru ini mengklarifikasi posisi kebijakan moneter bank sentral, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya kontraktif. Pengelolaan likuiditas di pasar, terutama melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, menjadi isu penting dalam diskusi berkaitan dengan arus dana di Indonesia.

Dalam acara Financial Forum 2025 yang diadakan di Bursa Efek Indonesia, Destry hadir untuk memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi saat ini. Dia menampilkan data tentang pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang telah dilakukan bank sentral selama tahun ini, menunjukkan komitmen dalam mendukung likuiditas di pasar.

Destry menekankan bahwa meskipun ada kebijakan yang terlihat mengarah pada pengetatan likuiditas, pada kenyataannya BI juga melakukan langkah-langkah ekspansif. Keseimbangan antara kontraksi dan ekspansi menjadi kata kunci dalam dialog tentang kebijakan moneter saat ini.

Penjelasan Tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia saat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Destry mengungkapkan bahwa BI tidak hanya fokus pada penarikan likuiditas, tetapi juga aktif dalam menambah likuiditas melalui pembelian SBN yang signifikan.

Pembelian SBN yang mencapai sekitar Rp 290 triliun menjelaskan upaya BI dalam menginjeksi dana ke pasar. Hal ini menandakan bahwa meski ada tantangan, bank sentral tetap berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam pernyataannya, Destry juga menekankan pentingnya pemantauan kesehatan likuiditas. Dia menunjukkan bahwa meski likuiditas di pasar berlimpah, perubahan dalam kebijakan tetap akan dipertimbangkan untuk menciptakan ekosistem yang stabil dan sehat.

Peran Likuiditas dalam Ekonomi Nasional

Likuiditas yang melimpah di pasar memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi nasional. Menurut Destry, aliran dana yang kembali ke BI melalui SRBI mencerminkan keseimbangan yang perlu dijaga untuk memastikan keefektifan kebijakan yang diterapkan.

Prestasi BI dalam mengurangi posisi outstanding SRBI menjadi salah satu pencapaian positif. Dari jumlah awal yang mencapai Rp 900 triliun, kini angka tersebut telah berkurang menjadi sekitar Rp 700 triliun, mencerminkan upaya dalam pengelolaan likuiditas yang lebih efisien.

Bank sentral juga telah mengambil langkah-langkah lain yang lebih mendalam, seperti melakukan transaksi FX Swap, yang nilainya mencapai ribuan triliun. Dengan langkah ini, BI berusaha untuk memperkuat posisi likuiditas di seluruh sektor ekonomi.

Tindakan Ekspansi dan Inovasi Kebijakan Moneter

Destry menjelaskan bahwa orientasi kebijakan moneter BI tetap pada ekspansi. Dia menegaskan bahwa likuiditas moneter akan terus diinjeksikan ke dalam pasar menggunakan berbagai instrumen seperti swap, repo, dan waktu deposito rupiah.

Inovasi dalam instrumen moneter adalah salah satu cara untuk merespons dinamika pasar yang terus berubah. BI tidak mengesampingkan kemungkinan diversifikasi instrumen lain untuk memastikan likuiditas tetap terjaga.

Destry menutup penjelasannya dengan menjelaskan pentingnya pemahaman kebijakan moneter yang holistik. Bank Indonesia akan terus mengadaptasi kebijakan untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks tanpa mengorbankan stabilitas domestik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengakui adanya sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh industri pasar modal di tanah air. Fokus utama permasalahan ini terletak pada kedalaman pasar dan likuiditas, yang dinilai masih kurang dibandingkan dengan negara-negara tetangga, meskipun kapitalisasi pasarnya cukup besar.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, menjelaskan perbandingan antara ukuran pasar dan jumlah saham yang tersedia di publik. Dengan tingginya konsentrasi saham pada perusahaan-perusahaan konglomerasi besar, bursa Indonesia masih bergantung pada segelintir emiten untuk mendongkrak pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Salah satu isu mendasar yang dihadapi bursa saham di Indonesia adalah tingginya rasio kapitalisasi pasar dibandingkan dengan free float. Meskipun terlihat mengesankan dari sisi kapitalisasi, rasio free float yang hanya 7,5% sangat jauh dari standar yang lebih tinggi di negara lain, seperti 25% yang dipunyai oleh negara-negara tetangga.

Analisis Kedalaman Pasar Modal di Indonesia

Dalam rapat kerja yang berlangsung dengan Komisi XI di DPR RI, Inarno menyatakan bahwa bursa Indonesia masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kedalaman pasar. Ia menegaskan bahwa ukuran pasar bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan, melainkan adanya jumlah emiten yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja pasar.

Kedalaman pasar yang rendah dapat menjadi penghalang bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk bergerak lebih aktif. Dengan adanya segelintir perusahaan besar yang mendominasi, investor cenderung meragukan stabilitas pasar secara keseluruhan, yang berujung pada pengurangan likuiditas.

Menurutnya, jika kita melihat data lebih dalam, terlihat bahwa dari total emiten yang ada, hanya 50 emiten besar yang berkontribusi sekitar 75% terhadap pergerakan IHSG. Ini menunjukkan bahwa pasar masih terlalu bergantung pada sejumlah kecil perusahaan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan.

Perbandingan Free Float Antara Indonesia dan Negara Lain

Pembandingan rasio free float Indonesia dengan negara-negara lain menjadi sangat relevan untuk menggambarkan tantangan yang ada. Dengan hanya 7,5% free float, Indonesia berada pada posisi yang kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang sebagian besar telah mencapai angka di atas 20%.

Rendahnya free float ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan perusahaan dan ketidakmampuan untuk menarik minat investor. Hal ini mengharuskan pemerintah dan OJK untuk melakukan reformasi guna meningkatkan daya tarik pasar modal, baik melalui regulasi yang lebih baik maupun insentif bagi emiten untuk meningkatkan proporsi saham yang dapat diperdagangkan secara publik.

Pentingnya perbandingan ini juga menjelaskan posisi Indonesia di mata investor global. Ketersediaan saham yang dapat diperdagangkan secara lebih luas tentunya akan menambah kepercayaan investor untuk memasuki bursa Indonesia.

Kontribusi Emiten Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal

Saat ini, perusahaan-perusahaan besar sangat berpotensi mendominasi pergerakan bursa. Sebanyak 50 emiten besar tersebut bukan hanya menjadi pendorong utama untuk IHSG, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap persepsi pasar secara keseluruhan.

Data menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan berkapitalisasi pasar kecil atau small cap tidak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal penggerakan indeks. Dengan 729 emiten berkapitalisasi kecil, kontribusi mereka terhadap IHSG dapat dikatakan sangat terbatas.

Perlu adanya perhatian lebih terhadap sektor-sektor yang diisi oleh emiten kecil namun menjanjikan, agar dapat menarik perhatian investor dan meningkatkan likuiditas secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan OJK harus berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang dapat memberikan akses lebih baik bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk dapat bersaing.

Di sisi lain, penting untuk menggali potensi dari perusahaan-perusahaan kecil tersebut, termasuk memberikan dukungan dalam hal inovasi dan strategi pemasaran yang lebih baik. Dengan meningkatkan jumlah emiten yang berkontribusi lebih besar terhadap IHSG, stabilitas pasar akan lebih terjaga dan kepercayaan investor akan meningkat.

Melalui langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi pasar modalnya dan menjadikannya lebih menarik baik bagi investor domestik maupun internasional.

Pertumbuhan penyaluran kredit di Indonesia menunjukkan tanda-tanda menurun, dengan kenaikan hanya sebesar 7,36% secara tahunan pada bulan Oktober 2025. Angka ini bahkan turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,7%, menciptakan keprihatinan di kalangan ekonomi dan perbankan.

Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengucurkan likuiditas yang cukup besar, termasuk penempatan saldo anggaran lebih sekitar Rp200 triliun ke berbagai bank. Namun, meskipun likuiditas yang ada sangat memadai, masih terdapat tantangan yang menghambat pertumbuhan kredit.

Dari sudut pandang makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan lebih cepat. Menurut rapat dewan gubernur Bank Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi RI berada di kisaran 4,7% hingga 5,5% untuk tahun ini, namun keadaan yang ada membuat optimisme itu tereduksi.

Menurut para bankir, penyebab utama lemahnya fungsi intermediasi perbankan lebih kepada faktor permintaan kredit. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian yang dialami oleh pelaku usaha yang menyebabkan mereka ragu untuk mengambil kredit.

Permintaan Kredit yang Melemah di Tengah Likuiditas Berlebih

Kondisi ini terlihat sangat jelas, di mana struktur permintaan untuk baik kredit produktif maupun konsumtif sangat minim. Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas aset kredit agar tetap baik dalam situasi ini. Ia menyatakan bahwa perbankan tidak bisa dipaksakan untuk mengucurkan kredit jika permintaan dari nasabah tidak ada.

Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih juga menjadi tantangan tambahan. Hal ini membuat bank harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga kualitas aset dapat tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh kondisi yang tidak menguntungkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Steffano Ridwan, Presiden Direktur Maybank Indonesia, yang mengatakan bahwa pelaku usaha lebih memilih untuk menunggu dalam mengambil keputusan investasi. Ketidakpastian kondisi makroekonomi, seperti perubahan tarif dan lemahnya daya beli, menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan untuk meminjam.

Di sisi lain, meski ada bank seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang berhasil mencatatkan pertumbuhan penyaluran pinjaman, pertumbuhannya tetap tidak signifikan. Meski BTN mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui bahwa tingkat pertumbuhannya hanya sedikit.

Daya Beli dan Tantangan Ekonomi yang Dihadapi Masyarakat

Paul Sutaryono, seorang pengamat perbankan, mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi bank saat ini bukan terletak pada likuiditas yang kurang memadai, melainkan pada rendahnya permintaan kredit. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural yang lebih dalam dalam perekonomian yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa daya beli masyarakat yang lemah membuat sektor riil mengalami penurunan dalam penjualan barang dan jasa. Akibatnya, kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan mencapai angka yang cukup besar, mencerminkan rendahnya kepercayaan dan permintaan di pasar.

Data terbaru dari Bank Indonesia memperlihatkan bahwa jumlah kredit yang tidak ditarik telah mencapai Rp 2.450,7 triliun, atau hampir 23% dari total plafon kredit yang ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun bank bersedia memberikan kredit, ketertarikan dari nasabah sangat kurang.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika tidak, akan sulit bagi sektor perbankan untuk berfungsi dengan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pentingnya Perbaikan dan Penanganan Korupsi dalam Sektor Riil

Menurut Paul, untuk memulihkan kondisi perekonomian, pemerintah perlu berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi, termasuk pungutan liar dan suap, yang dapat membebani sektor riil. Tindakan ini akan sangat penting dalam menurunkan biaya operasional pelaku usaha dan membangun iklim bisnis yang lebih sehat.

Keberhasilan inisiatif pemerintah dalam menciptakan kepercayaan di kalangan pelaku usaha juga sangat bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi. Dengan adanya kejelasan dan kepastian dalam kebijakan, diharapkan para pelaku usaha akan lebih berani untuk mengambil kredit yang diperlukan.

Saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan penciptaan peluang kerja dan mendukung sektor riil agar dapat beroperasi optimal. Jika hal ini dapat dilakukan, maka secara bertahap, daya beli masyarakat akan meningkat dan mendorong pertumbuhan kredit yang lebih besar.

Dengan langkah-langkah yang tepat, tentunya sektor perbankan dapat berfungsi maksimal sebagai penyalur pembiayaan yang mendukung pertumbuhan perekonomian. Bank sebagai institusi keuangan perlu bersama-sama dengan pemerintah untuk beradaptasi pada situasi yang sedang berlangsung, agar dapat membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia (BI) baru-baru ini mengumumkan penyaluran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) yang mencapai Rp 393 triliun kepada bank-bank yang aktif dalam menyalurkan kredit. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menerangkan bahwa dari jumlah tersebut, alokasi untuk bank negara atau BUMN mencapai Rp 173,6 triliun, sementara bank swasta memperoleh Rp 174,4 triliun.

Perry menjelaskan bahwa insentif ini juga mencakup bank pembangunan daerah (BPD) dengan alokasi sebesar Rp 39,1 triliun dan kantor cabang bank asing yang mendapatkan Rp 5,7 triliun. Ini menunjukkan komitmen BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor perbankan yang berperan penting dalam pendanaan berbagai kegiatan ekonomi.

“Kami telah memberikan insentif kebijakan likuiditas makro prudensial sebagai upaya mendukung bank-bank agar lebih giat menyalurkan kredit,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Insentif ini dimaksudkan untuk mendorong bank dalam menyalurkan dana ke sektor-sektor prioritas yang vital bagi perekonomian nasional.

Rincian Penyaluran Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial

Dalam penjelasannya, Perry mengingatkan bahwa penyaluran insentif ini berfokus pada sektor-sektor prioritas. Kredit yang disalurkan ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Di antara sektor tersebut adalah pertanian, perdagangan, dan manufaktur.

Sektor perumahan rakyat dan real estate juga tak luput dari perhatian, di mana keduanya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selain itu, bidang konstruksi dan transportasi juga menjadi sasaran utama agar mendapatkan modal yang cukup untuk berkembang.

Khusus untuk UMKM dan sektor hijau, BI menunjukkan kepedulian yang tinggi. Insentif yang diberikan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari lembaga perbankan.

Fokus BI pada Sektor Prioritas untuk Meningkatkan Ekonomi

Gubernur BI menekankan bahwa tujuan dari penyaluran insentif ini adalah untuk mendukung pilar-pilar utama dari program Asta Cita pemerintah. Dalam upaya tersebut, BI berperan proaktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perry juga mengungkapkan harapan bahwa dengan adanya insentif ini, bank-bank dapat lebih responsif terhadap kebutuhan sektor-sektor yang strategis. Oleh karena itu, koordinasi antara BI dan lembaga-lembaga keuangan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang bertujuan untuk menguatkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang terus berubah. Dengan fokus pada kredit yang berdampak luas, BI berusaha menciptakan efek berantai yang positif bagi perekonomian nasional.

Dampak Positif untuk Sektor UMKM dan Ekonomi Hijau

Pemberian insentif berdasarkan sektor prioritas diharapkan dapat menyebabkan lonjakan dalam pertumbuhan sektor UMKM. Dengan kursi yang lebih kuat dalam struktur pembiayaan, UMKM diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan pada PDB nasional.

Selain itu, dukungan terhadap ekonomi hijau memunculkan peluang bagi pelaku usaha yang berkomitmen pada keberlanjutan. BI menilai bahwa penerapan praktik-praktik ramah lingkungan bukan hanya bertujuan untuk menjaga alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

Dari sisi sosial, langkah ini juga diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran, mengingat sektor hijau sering kali membutuhkan tenaga kerja yang besar. Maka dari itu, BI ingin memastikan bahwa semua sektor dapat tumbuh harmonis, memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengungkapkan bahwa likuiditas sektor perbankan di Indonesia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pada Agustus 2025, dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, mencapai angka Rp 9.386 triliun dengan kenaikan 8,51% dibandingkan tahun lalu.

Pertumbuhan DPK yang awalnya stagnan di level 4% menunjukkan tren peningkatan yang positif. Hal ini menjadi kabar baik bagi industri perbankan, yang sebelumnya menghadapi tantangan dalam menarik simpanan dari masyarakat.

“Likuiditas di bulan Agustus tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sektor perbankan,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, dalam konferensi pers yang diadakan pada 9 Oktober 2025.

Dian menjelaskan lebih lanjut mengenai rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) yang tercatat sebesar 86,05% per Agustus 2025. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan Mei 2025, yang sempat mencapai level 88,16% dan mencerminkan stabilitas yang lebih baik di sektor perbankan.

Selain itu, alat likuid per non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) juga berada dalam posisi yang semakin baik. Pada Agustus 2025, AL/NCD dan AL/DPK masing-masing tercatat di angka 120,25% dan 27,25% yang memperlihatkan soliditas keuangan perbankan.

Perkembangan Kredit di Sektor Perbankan Indonesia yang Menarik untuk Diketahui

Pada Agustus 2025, penyaluran kredit mencapai Rp 8.075 triliun dengan kenaikan 7,56% secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi 53 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya, mengindikasikan permintaan kredit yang mulai pulih.

Jika dilihat dari jenis penggunaannya, kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 13,86% year-on-year. Sementara itu, kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing bertumbuh 7,80% dan 3,53%, menunjukkan ketergantungan yang bervariasi terhadap jenis kredit.

Di sisi lain, profil debitur juga mengalami perubahan, di mana kredit untuk sektor korporasi tumbuh 10,79% dan untuk UMKM hanya 1,3%. Perbedaan ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama terkait dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Analisis Risiko Kredit di Sektor Perbankan yang Penting untuk Diperhatikan

Meskipun pertumbuhan kredit menunjukkan penguatan total, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan. Misalnya, pertumbuhan kredit konsumsi mengalami perlambatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, yang menjadi tanda bahwa konsumen mungkin lebih berhati-hati dalam mengambil kredit.

Sejalan dengan itu, OJK melaporkan bahwa risiko kredit tetap terkendali dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross di angka 2,28%. Angka ini relatif stabil jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, mencerminkan manajemen risiko yang cukup baik dari lembaga keuangan.

Rasio nonperforming loan net tercatat di angka 0,87%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan masih berada dalam kategori aman. Ini memberikan kepercayaan kepada para pemangku kebijakan dan pelaku pasar bahwa sektor perbankan masih dapat menjaga kualitas kreditnya.

Strategi OJK dalam Mengelola Likuiditas dan Risiko Kredit yang Relevan

Upaya OJK untuk menjaga likuiditas di sektor perbankan selama periode ketidakpastian sangat krusial. Stabilitas likuiditas akan membantu mengurangi risiko yang dihadapi lembaga keuangan, sehingga dapat beroperasi dengan lebih efisien.

OJK juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan pasar dan memberikan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor perbankan. Kebijakan yang adaptif akan memungkinkan industri perbankan untuk lebih tanggap terhadap perubahan situasi ekonomi yang terjadi.

Dengan meningkatkan kualitas dan ketepatan pengelolaan risiko, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem perbankan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keseluruhan langkah ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.