Tag Likuiditas

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengakui adanya sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh industri pasar modal di tanah air. Fokus utama permasalahan ini terletak pada kedalaman pasar dan likuiditas, yang dinilai masih kurang dibandingkan dengan negara-negara tetangga, meskipun kapitalisasi pasarnya cukup besar.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, menjelaskan perbandingan antara ukuran pasar dan jumlah saham yang tersedia di publik. Dengan tingginya konsentrasi saham pada perusahaan-perusahaan konglomerasi besar, bursa Indonesia masih bergantung pada segelintir emiten untuk mendongkrak pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Salah satu isu mendasar yang dihadapi bursa saham di Indonesia adalah tingginya rasio kapitalisasi pasar dibandingkan dengan free float. Meskipun terlihat mengesankan dari sisi kapitalisasi, rasio free float yang hanya 7,5% sangat jauh dari standar yang lebih tinggi di negara lain, seperti 25% yang dipunyai oleh negara-negara tetangga.

Analisis Kedalaman Pasar Modal di Indonesia

Dalam rapat kerja yang berlangsung dengan Komisi XI di DPR RI, Inarno menyatakan bahwa bursa Indonesia masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kedalaman pasar. Ia menegaskan bahwa ukuran pasar bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan, melainkan adanya jumlah emiten yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja pasar.

Kedalaman pasar yang rendah dapat menjadi penghalang bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk bergerak lebih aktif. Dengan adanya segelintir perusahaan besar yang mendominasi, investor cenderung meragukan stabilitas pasar secara keseluruhan, yang berujung pada pengurangan likuiditas.

Menurutnya, jika kita melihat data lebih dalam, terlihat bahwa dari total emiten yang ada, hanya 50 emiten besar yang berkontribusi sekitar 75% terhadap pergerakan IHSG. Ini menunjukkan bahwa pasar masih terlalu bergantung pada sejumlah kecil perusahaan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan.

Perbandingan Free Float Antara Indonesia dan Negara Lain

Pembandingan rasio free float Indonesia dengan negara-negara lain menjadi sangat relevan untuk menggambarkan tantangan yang ada. Dengan hanya 7,5% free float, Indonesia berada pada posisi yang kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang sebagian besar telah mencapai angka di atas 20%.

Rendahnya free float ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan perusahaan dan ketidakmampuan untuk menarik minat investor. Hal ini mengharuskan pemerintah dan OJK untuk melakukan reformasi guna meningkatkan daya tarik pasar modal, baik melalui regulasi yang lebih baik maupun insentif bagi emiten untuk meningkatkan proporsi saham yang dapat diperdagangkan secara publik.

Pentingnya perbandingan ini juga menjelaskan posisi Indonesia di mata investor global. Ketersediaan saham yang dapat diperdagangkan secara lebih luas tentunya akan menambah kepercayaan investor untuk memasuki bursa Indonesia.

Kontribusi Emiten Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal

Saat ini, perusahaan-perusahaan besar sangat berpotensi mendominasi pergerakan bursa. Sebanyak 50 emiten besar tersebut bukan hanya menjadi pendorong utama untuk IHSG, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap persepsi pasar secara keseluruhan.

Data menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan berkapitalisasi pasar kecil atau small cap tidak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal penggerakan indeks. Dengan 729 emiten berkapitalisasi kecil, kontribusi mereka terhadap IHSG dapat dikatakan sangat terbatas.

Perlu adanya perhatian lebih terhadap sektor-sektor yang diisi oleh emiten kecil namun menjanjikan, agar dapat menarik perhatian investor dan meningkatkan likuiditas secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan OJK harus berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang dapat memberikan akses lebih baik bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk dapat bersaing.

Di sisi lain, penting untuk menggali potensi dari perusahaan-perusahaan kecil tersebut, termasuk memberikan dukungan dalam hal inovasi dan strategi pemasaran yang lebih baik. Dengan meningkatkan jumlah emiten yang berkontribusi lebih besar terhadap IHSG, stabilitas pasar akan lebih terjaga dan kepercayaan investor akan meningkat.

Melalui langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi pasar modalnya dan menjadikannya lebih menarik baik bagi investor domestik maupun internasional.

Pertumbuhan penyaluran kredit di Indonesia menunjukkan tanda-tanda menurun, dengan kenaikan hanya sebesar 7,36% secara tahunan pada bulan Oktober 2025. Angka ini bahkan turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 7,7%, menciptakan keprihatinan di kalangan ekonomi dan perbankan.

Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengucurkan likuiditas yang cukup besar, termasuk penempatan saldo anggaran lebih sekitar Rp200 triliun ke berbagai bank. Namun, meskipun likuiditas yang ada sangat memadai, masih terdapat tantangan yang menghambat pertumbuhan kredit.

Dari sudut pandang makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan lebih cepat. Menurut rapat dewan gubernur Bank Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi RI berada di kisaran 4,7% hingga 5,5% untuk tahun ini, namun keadaan yang ada membuat optimisme itu tereduksi.

Menurut para bankir, penyebab utama lemahnya fungsi intermediasi perbankan lebih kepada faktor permintaan kredit. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian yang dialami oleh pelaku usaha yang menyebabkan mereka ragu untuk mengambil kredit.

Permintaan Kredit yang Melemah di Tengah Likuiditas Berlebih

Kondisi ini terlihat sangat jelas, di mana struktur permintaan untuk baik kredit produktif maupun konsumtif sangat minim. Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, mengingatkan pentingnya menjaga kualitas aset kredit agar tetap baik dalam situasi ini. Ia menyatakan bahwa perbankan tidak bisa dipaksakan untuk mengucurkan kredit jika permintaan dari nasabah tidak ada.

Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih juga menjadi tantangan tambahan. Hal ini membuat bank harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga kualitas aset dapat tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh kondisi yang tidak menguntungkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Steffano Ridwan, Presiden Direktur Maybank Indonesia, yang mengatakan bahwa pelaku usaha lebih memilih untuk menunggu dalam mengambil keputusan investasi. Ketidakpastian kondisi makroekonomi, seperti perubahan tarif dan lemahnya daya beli, menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan untuk meminjam.

Di sisi lain, meski ada bank seperti Bank Tabungan Negara (BTN) yang berhasil mencatatkan pertumbuhan penyaluran pinjaman, pertumbuhannya tetap tidak signifikan. Meski BTN mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui bahwa tingkat pertumbuhannya hanya sedikit.

Daya Beli dan Tantangan Ekonomi yang Dihadapi Masyarakat

Paul Sutaryono, seorang pengamat perbankan, mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi bank saat ini bukan terletak pada likuiditas yang kurang memadai, melainkan pada rendahnya permintaan kredit. Hal ini menunjukkan adanya masalah struktural yang lebih dalam dalam perekonomian yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa daya beli masyarakat yang lemah membuat sektor riil mengalami penurunan dalam penjualan barang dan jasa. Akibatnya, kredit yang sudah disetujui namun belum dicairkan mencapai angka yang cukup besar, mencerminkan rendahnya kepercayaan dan permintaan di pasar.

Data terbaru dari Bank Indonesia memperlihatkan bahwa jumlah kredit yang tidak ditarik telah mencapai Rp 2.450,7 triliun, atau hampir 23% dari total plafon kredit yang ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun bank bersedia memberikan kredit, ketertarikan dari nasabah sangat kurang.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika tidak, akan sulit bagi sektor perbankan untuk berfungsi dengan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pentingnya Perbaikan dan Penanganan Korupsi dalam Sektor Riil

Menurut Paul, untuk memulihkan kondisi perekonomian, pemerintah perlu berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi, termasuk pungutan liar dan suap, yang dapat membebani sektor riil. Tindakan ini akan sangat penting dalam menurunkan biaya operasional pelaku usaha dan membangun iklim bisnis yang lebih sehat.

Keberhasilan inisiatif pemerintah dalam menciptakan kepercayaan di kalangan pelaku usaha juga sangat bergantung pada stabilitas politik dan ekonomi. Dengan adanya kejelasan dan kepastian dalam kebijakan, diharapkan para pelaku usaha akan lebih berani untuk mengambil kredit yang diperlukan.

Saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan penciptaan peluang kerja dan mendukung sektor riil agar dapat beroperasi optimal. Jika hal ini dapat dilakukan, maka secara bertahap, daya beli masyarakat akan meningkat dan mendorong pertumbuhan kredit yang lebih besar.

Dengan langkah-langkah yang tepat, tentunya sektor perbankan dapat berfungsi maksimal sebagai penyalur pembiayaan yang mendukung pertumbuhan perekonomian. Bank sebagai institusi keuangan perlu bersama-sama dengan pemerintah untuk beradaptasi pada situasi yang sedang berlangsung, agar dapat membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia (BI) baru-baru ini mengumumkan penyaluran insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) yang mencapai Rp 393 triliun kepada bank-bank yang aktif dalam menyalurkan kredit. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menerangkan bahwa dari jumlah tersebut, alokasi untuk bank negara atau BUMN mencapai Rp 173,6 triliun, sementara bank swasta memperoleh Rp 174,4 triliun.

Perry menjelaskan bahwa insentif ini juga mencakup bank pembangunan daerah (BPD) dengan alokasi sebesar Rp 39,1 triliun dan kantor cabang bank asing yang mendapatkan Rp 5,7 triliun. Ini menunjukkan komitmen BI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor perbankan yang berperan penting dalam pendanaan berbagai kegiatan ekonomi.

“Kami telah memberikan insentif kebijakan likuiditas makro prudensial sebagai upaya mendukung bank-bank agar lebih giat menyalurkan kredit,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR. Insentif ini dimaksudkan untuk mendorong bank dalam menyalurkan dana ke sektor-sektor prioritas yang vital bagi perekonomian nasional.

Rincian Penyaluran Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial

Dalam penjelasannya, Perry mengingatkan bahwa penyaluran insentif ini berfokus pada sektor-sektor prioritas. Kredit yang disalurkan ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Di antara sektor tersebut adalah pertanian, perdagangan, dan manufaktur.

Sektor perumahan rakyat dan real estate juga tak luput dari perhatian, di mana keduanya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selain itu, bidang konstruksi dan transportasi juga menjadi sasaran utama agar mendapatkan modal yang cukup untuk berkembang.

Khusus untuk UMKM dan sektor hijau, BI menunjukkan kepedulian yang tinggi. Insentif yang diberikan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari lembaga perbankan.

Fokus BI pada Sektor Prioritas untuk Meningkatkan Ekonomi

Gubernur BI menekankan bahwa tujuan dari penyaluran insentif ini adalah untuk mendukung pilar-pilar utama dari program Asta Cita pemerintah. Dalam upaya tersebut, BI berperan proaktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perry juga mengungkapkan harapan bahwa dengan adanya insentif ini, bank-bank dapat lebih responsif terhadap kebutuhan sektor-sektor yang strategis. Oleh karena itu, koordinasi antara BI dan lembaga-lembaga keuangan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang bertujuan untuk menguatkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang terus berubah. Dengan fokus pada kredit yang berdampak luas, BI berusaha menciptakan efek berantai yang positif bagi perekonomian nasional.

Dampak Positif untuk Sektor UMKM dan Ekonomi Hijau

Pemberian insentif berdasarkan sektor prioritas diharapkan dapat menyebabkan lonjakan dalam pertumbuhan sektor UMKM. Dengan kursi yang lebih kuat dalam struktur pembiayaan, UMKM diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan pada PDB nasional.

Selain itu, dukungan terhadap ekonomi hijau memunculkan peluang bagi pelaku usaha yang berkomitmen pada keberlanjutan. BI menilai bahwa penerapan praktik-praktik ramah lingkungan bukan hanya bertujuan untuk menjaga alam, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

Dari sisi sosial, langkah ini juga diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran, mengingat sektor hijau sering kali membutuhkan tenaga kerja yang besar. Maka dari itu, BI ingin memastikan bahwa semua sektor dapat tumbuh harmonis, memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengungkapkan bahwa likuiditas sektor perbankan di Indonesia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pada Agustus 2025, dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, mencapai angka Rp 9.386 triliun dengan kenaikan 8,51% dibandingkan tahun lalu.

Pertumbuhan DPK yang awalnya stagnan di level 4% menunjukkan tren peningkatan yang positif. Hal ini menjadi kabar baik bagi industri perbankan, yang sebelumnya menghadapi tantangan dalam menarik simpanan dari masyarakat.

“Likuiditas di bulan Agustus tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sektor perbankan,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, dalam konferensi pers yang diadakan pada 9 Oktober 2025.

Dian menjelaskan lebih lanjut mengenai rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) yang tercatat sebesar 86,05% per Agustus 2025. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan Mei 2025, yang sempat mencapai level 88,16% dan mencerminkan stabilitas yang lebih baik di sektor perbankan.

Selain itu, alat likuid per non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) juga berada dalam posisi yang semakin baik. Pada Agustus 2025, AL/NCD dan AL/DPK masing-masing tercatat di angka 120,25% dan 27,25% yang memperlihatkan soliditas keuangan perbankan.

Perkembangan Kredit di Sektor Perbankan Indonesia yang Menarik untuk Diketahui

Pada Agustus 2025, penyaluran kredit mencapai Rp 8.075 triliun dengan kenaikan 7,56% secara tahunan. Pertumbuhan ini lebih tinggi 53 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya, mengindikasikan permintaan kredit yang mulai pulih.

Jika dilihat dari jenis penggunaannya, kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 13,86% year-on-year. Sementara itu, kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing bertumbuh 7,80% dan 3,53%, menunjukkan ketergantungan yang bervariasi terhadap jenis kredit.

Di sisi lain, profil debitur juga mengalami perubahan, di mana kredit untuk sektor korporasi tumbuh 10,79% dan untuk UMKM hanya 1,3%. Perbedaan ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama terkait dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Analisis Risiko Kredit di Sektor Perbankan yang Penting untuk Diperhatikan

Meskipun pertumbuhan kredit menunjukkan penguatan total, ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan. Misalnya, pertumbuhan kredit konsumsi mengalami perlambatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, yang menjadi tanda bahwa konsumen mungkin lebih berhati-hati dalam mengambil kredit.

Sejalan dengan itu, OJK melaporkan bahwa risiko kredit tetap terkendali dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross di angka 2,28%. Angka ini relatif stabil jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, mencerminkan manajemen risiko yang cukup baik dari lembaga keuangan.

Rasio nonperforming loan net tercatat di angka 0,87%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan masih berada dalam kategori aman. Ini memberikan kepercayaan kepada para pemangku kebijakan dan pelaku pasar bahwa sektor perbankan masih dapat menjaga kualitas kreditnya.

Strategi OJK dalam Mengelola Likuiditas dan Risiko Kredit yang Relevan

Upaya OJK untuk menjaga likuiditas di sektor perbankan selama periode ketidakpastian sangat krusial. Stabilitas likuiditas akan membantu mengurangi risiko yang dihadapi lembaga keuangan, sehingga dapat beroperasi dengan lebih efisien.

OJK juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan pasar dan memberikan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas sektor perbankan. Kebijakan yang adaptif akan memungkinkan industri perbankan untuk lebih tanggap terhadap perubahan situasi ekonomi yang terjadi.

Dengan meningkatkan kualitas dan ketepatan pengelolaan risiko, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem perbankan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keseluruhan langkah ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.