Tag KUR

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang berusaha untuk mengambil alih salah satu lembaga keuangan di bawahnya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan meningkatkan efisiensi penyalurannya kepada pihak yang membutuhkan.

Diskusi antara Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Investasi Danantara mengenai rencana ini masih berlangsung. Meskipun terdapat ketertarikan untuk mengambil alih Permodalan Nasional Madani (PNM), pihak Danantara belum memberikan izin atas rencana tersebut.

Purbaya menyatakan, “Saya sedang diskusi sama Danantara untuk ngambil KUR-nya. Salah satu unitnya, saya tertarik sama PNM sebetulnya.” Sikap proaktif dari Kementerian Keuangan menunjukkan kemauan untuk memperbaiki sistem penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran.

Kebutuhan Pengelolaan yang Lebih Baik dalam KUR

Pengelolaan KUR yang lebih baik sangat penting untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan adanya pengelolaan yang langsung dari Kementerian Keuangan, diharapkan bisa mengoptimalkan penyaluran dana dengan lebih efektif dan efisien.

Purbaya mengungkapkan harapannya bahwa jika mampu mengambil alih PNM, lembaga ini bisa dijadikan sebagai penyalur KUR penuh. “Jadi rencana saya akan pakai itu, kalau dikasih, sebagai penyalur KUR yang betul-betul,” jelasnya. Rencana ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sektor usaha rakyat.

Dengan Dana KUR yang besar, Kementerian Keuangan dapat mengurangi anggaran yang harus dikeluarkan untuk subsidi bunga KUR. “Kemenkeu harus membayar subsidi bunga KUR hampir Rp 40 triliun per tahun,” tambahnya, menunjukkan potensi penghematan yang bisa dicapai.

Strategi Jangka Panjang untuk Usaha Rakyat

Purbaya berencana untuk membangun sebuah special mission vehicle (SMV) di bawah kementeriannya. Upaya ini bertujuan untuk menyalurkan total Rp 40 triliun langsung kepada nasabah KUR. Dengan cara ini, diharapkan proses penyaluran bisa lebih cepat dan tanpa hambatan.

Ia menjelaskan manfaat dari memiliki SMV yang langsung dibawah kontrol Kementerian Keuangan. “Dalam 4 tahun, saya berharap bisa punya satu bank kecil dengan modal Rp 160 triliun,” ungkap Purbaya optimis. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan yang terjadi akibat subsidi bunga yang terus-menerus.

Dengan dana yang dikelola sendiri, Kementerian Keuangan mempunyai fleksibilitas yang lebih besar dalam menyalurkan bantuan. Sebagai tambahan, Purbaya mempertimbangkan berbagai opsi untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan efisien dan transparan.

Menjalin Kerjasama yang Produktif

Upaya Kementerian Keuangan untuk menjalin kerjasama yang solid dengan Danantara adalah langkah strategis yang dapat melahirkan sinergi positif. Purbaya menyatakan bahwa tanpa kerjasama ini, akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan KUR.

“Saya mau beli dari Danantara. Nanti kalau nggak ngasih kita naikin aja pajak dia,” tuturnya dengan nada bercanda. Namun, di balik candaan tersebut terkandung keinginan untuk menyampaikan pentingnya kesepakatan yang saling menguntungkan.

Melalui pendekatan yang tegas dan terbuka, diharapkan akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara Kementerian Keuangan dan badan lain yang ada di sektor keuangan. Hal ini dapat membantu mengembangkan program yang lebih inovatif dalam mendukung UMKM.

Apabila rencana ini berhasil, dampaknya akan dirasakan langsung oleh berbagai kalangan, terutama pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk pendanaan akan membuka peluang lebih besar untuk berkembang.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat pencapaian signifikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun 2025. Dengan total penyaluran mencapai Rp 40,99 triliun, sebanyak 355.658 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan kontribusi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

Melihat dari sisi kualitas, portofolio KUR Bank Mandiri tetap terjaga dengan tingkat kredit bermasalah yang berada di bawah 1%. Ini menunjukkan komitmen bank dalam menjaga kesehatan portofolio serta mendukung pertumbuhan sektor UMKM dengan efektif.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, pencapaian ini merupakan bukti nyata adanya sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan pelaku usaha. Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, harapannya adalah dapat memperkuat kapabilitas produksi dan daya saing pelaku UMKM.

Peran Penting Bank Mandiri dalam Penyaluran KUR

Bank Mandiri memfokuskan penyaluran KUR pada sektor produksi, yang mencatatkan 61,54% dari total penyaluran. Hal ini terlihat dari nilai penyaluran sebesar Rp 25,13 triliun sepanjang 2025, dengan sektor pertanian sebagai kontributor utama.

Sektor pertanian meraih pembiayaan sebesar Rp 12,75 triliun, yang setara dengan 31,23% dari total penyaluran. Ini menunjukkan peran strategis sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selain sektor pertanian, pembiayaan juga diberikan kepada sektor jasa produksi dengan total Rp 8,76 triliun dan sektor industri pengolahan sebesar Rp 3,03 triliun. Hal ini mencerminkan diversifikasi dalam penyaluran KUR yang tidak hanya terfokus pada satu sektor saja.

Strategi Berkelanjutan dan Pendekatan Ekosistem

Untuk menjaga kualitas penyaluran KUR, Bank Mandiri menerapkan pendekatan berbasis ekosistem terintegrasi. Dengan sinergi antara nasabah wholesale dan pelaku UMKM, bank menerapkan strategi closed-loop dalam seluruh rantai nilai.

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis pelaku UMKM. Dengan adanya kerja sama yang erat, baik antara pihak bank maupun nasabah, hasil yang optimal dapat dicapai.

Bank Mandiri juga melakukan program edukasi layanan keuangan serta literasi digital kepada pelaku usaha. Melalui program Mandiri Agen, kebutuhan transaksi dan pembayaran angsuran debitur KUR pun dapat terpenuhi dengan lebih mudah.

Kesiapan Bank Mandiri untuk Mendukung Pemerintah di Tahun 2026

Menjelang tahun 2026, Bank Mandiri siap mendukung pemerintah dalam mempercepat penyaluran KUR yang lebih luas. Dengan memperkuat strategi berbasis ekosistem, harapannya adalah dapat memperluas jangkauan dan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Riduan percaya bahwa program-program yang diisi oleh pemerintah ini akan memberikan nilai tambah bagi kinerja bank. Sinergi yang kuat dengan pemerintah serta dukungan ekosistem yang terdigitalisasi akan membuat penyaluran KUR lebih tepat sasaran.

Fundamental usaha yang kuat dan daya saing yang meningkat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak. Dengan UMKM yang tangguh, tak hanya ketahanan pangan yang terjaga, tetapi juga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Pemerintah tengah mengambil langkah strategis dalam merespons dampak bencana yang melanda beberapa provinsi di Sumatera. Dengan fokus utama pada regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), upaya ini diharapkan mampu memberikan dukungan signifikan bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa pencarian solusi praktis menjadi prioritas untuk meringankan beban finansial masyarakat. Penyusunan regulasi dan penyaluran KUR yang lebih fleksibel akan diimplementasikan sesegera mungkin.

“Kebijakan ini dirancang bukan hanya untuk mempermudah akses kredit, tetapi juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana,” tambahnya.

Mengoptimalkan KUR untuk Pemulihan Ekonomi Wilayah Terdampak

Kebijakan KUR yang sedang disiapkan merupakan bagian dari upaya besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi wilayah yang tertimpa bencana. Dengan bunga yang lebih rendah, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kredit dengan lebih baik dalam membangun kembali kehidupan mereka.

Penyaluran KUR ini juga bertujuan untuk memberikan keringanan bagi debitur yang mungkin kesulitan membayar utang akibat kehilangan sumber pendapatan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya peningkatan klaim penjaminan di sektor perbankan.

Sambil menunggu regulasi final, pihak pemerintah telah memulai proses identifikasi kebutuhan di lapangan. Dharma, selaku pihak berwenang dalam hal ini, menegaskan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif.

Analisis Dampak Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah, dengan total lebih dari 1.600 titik kerusakan tercatat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hal ini mencerminkan kebutuhan yang mendesak akan pemulihan dan revitalisasi infrastruktur.

Dalam laporannya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa setelah dilakukan identifikasi, kerusakan yang paling banyak terjadi adalah pada jalan dan jembatan. Status sejumlah ruas jalan nasional pun masih dalam kondisi tidak bisa dilalui.

Rincian kerusakan di Aceh menggambarkan keadaan darurat yang memerlukan perhatian cepat. Misalnya, terdapat 477 titik kerusakan, sebagian besar disebabkan oleh banjir dan longsor, yang memerlukan tindakan segera untuk rehabilitasi.

Strategi Penanganan Kerusakan Infrastruktur

Pemerintah daerah bersegera dalam merespons kerusakan infrastruktur dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Dalam rapat koordinasi dengan lembaga terkait, telah dibahas langkah-langkah perbaikan serta pemulihan yang menyeluruh.

Identifikasi jalur-jalur penghubung yang terputus menjadi fokus utama, di mana berbagai pihak berkomitmen untuk memperbaikinya agar mobilitas masyarakat kembali normal. TNI dan Polri juga dilibatkan dalam upaya penanganan cepat ini.

Kegiatan pembersihan dan perbaikan jembatan yang rusak dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat untuk memudahkan akses dan mempercepat proses rehabilitasi. Dengan gotong royong, diharapkan proses perbaikan dapat lebih cepat dan efisien.

Implikasi Jangka Panjang dan Rencana Ke Depan

Dari penanganan ini, dampak jangka panjang terhadap perekonomian masyarakat setempat juga menjadi perhatian. Strategi pemulihan ekonomi tidak hanya fokus pada rehabilitasi fisik, tetapi juga pada pemulihan psikologis masyarakat yang terdampak.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan jangka panjang dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha kecil. Program-program nyata ini dirancang agar mereka dapat bangkit kembali dari keterpurukan yang dialami akibat bencana.

Dengan kombinasi antara bantuan langsung, fasilitas KUR, dan pemulihan infrastruktur, diharapkan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera pulih dan kembali berdaya saing. Penyusunan rencana yang matang dan sinergi dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan strategi pemulihan ini.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menunjukkan dukungan yang nyata terhadap kebijakan relaksasi yang diusulkan oleh pemerintah. Kebijakan ini diambil sebagai respons cepat untuk mendorong pemulihan masyarakat yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menyatakan bahwa perusahaan sedang melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap debitur yang berpotensi terdampak bencana. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk menentukan langkah mitigasi risiko sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh regulator.

Dalam proses ini, Bank Mandiri tetap menjaga koordinasi dengan OJK dan berbagai instansi terkait. Kerja sama ini diperlukan agar setiap opsi relaksasi dapat diterapkan dengan hati-hati sekaligus mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam keterangan tertulisnya, Adhika menegaskan kesiapan Bank Mandiri untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi beban yang ditimbulkan oleh bencana.

Adhika juga menjelaskan bahwa tindak lanjut dari arahan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi internal yang menyeluruh. Proses ini dimaksudkan agar pelaksanaan bantuan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Bank Mandiri menunjukkan empati mendalam terhadap korban bencana. Melalui tim Mandiri Peduli Bencana dan relawan Mandirian, berbagai bantuan disalurkan secara aktif ke wilayah-wilayah yang terkena dampak. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk membantu masyarakat dalam masa sulit.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga mengumumkan penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban utang petani di tengah situasi sulit akibat bencana.

Prabowo menegaskan bahwa utang-utang tersebut akan dihapus sebagai bentuk kompensasi atas kejadian luar biasa. Pernyataan ini memberikan harapan bagi para petani yang mungkin merasa tertekan dengan utang yang harus mereka bayar saat dalam keadaan sulit.

Menghadapi Bencana: Langkah-langkah yang Harus Diambil

Penting bagi perusahaan-perusahaan besar untuk memiliki rencana darurat ketika bencana terjadi. Kesiapan dalam menghadapi situasi krisis dapat mengurangi dampak negatif bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri.

Bank Mandiri memanfaatkan tim khusus yang bertugas untuk merespons keadaan darurat dengan cepat. Dengan adanya panduan dan prosedur yang jelas, diharapkan penanganan masalah bisa dilakukan secara efisien.

Selain itu, perusahaan harus aktif berkomunikasi dengan pemerintah dan lembaga lain. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan strategi yang lebih tepat dalam membantu korban bencana.

Standar operasional prosedur yang diterapkan seharusnya dapat beradaptasi dengan berbagai skenario bencana. Ini akan menjadikan perusahaan lebih fleksibel dalam menghadapi ancaman yang mungkin terjadi di masa depan.

Satu hal yang tak kalah penting adalah membangun kesadaran di internal perusahaan mengenai dampak bencana. Edukasi kepada karyawan mengenai pentingnya kesiapan menghadapi bencana dapat meningkatkan respons tim ketika situasi darurat terjadi.

Pentingnya Kerjasama dengan Instansi Terkait

Kerjasama dengan lembaga pemerintah sangat krusial dalam penanganan bencana. Koordinasi yang efektif antara perusahaan swasta dan pemerintah dapat mengoptimalkan penyaluran bantuan kepada yang membutuhkan.

Bank Mandiri berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan OJK dan instansi terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam situasi bencana, informasi yang tepat dan akurat harus disebarkan. Ini bisa mempengaruhi rencana pemulihan yang diambil oleh perusahaan maupun individu yang terdampak.

Sebagai bagian dari upaya relaksasi, diskusi terbuka antara perusahaan dan pemangku kepentingan harus dilakukan. Dengan mendengarkan suara dari masyarakat, kebijakan yang diambil bisa lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perlu diingat juga bahwa peran komunitas sangatlah penting. Mereka adalah pihak pertama yang merasakan dampak dari bencana, sehingga suara mereka harus diperhitungkan dalam setiap langkah yang diambil.

Mengukur Efektivitas Bantuan Sosial dan Ekonomi

Evaluasi terhadap pengaruh program bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus dilakukan secara berkala. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Bank Mandiri, melalui Mandiri Peduli Bencana, telah berupaya menyusun indikator efektivitas dari bantuan yang diberikan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui langsung dampak dari program-program yang dijalankan.

Melalui pelaporan yang transparan, para pemangku kepentingan bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil dari upaya yang dilakukan. Ini akan membangun kepercayaan di antara masyarakat terhadap inisiatif perusahaan dalam situasi bencana.

Dengan fokus pada keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara. Harapannya, program tersebut dapat membangun kembali fondasi ekonomi masyarakat yang hancur akibat bencana.

Secara keseluruhan, pendekatan yang berorientasi pada hasil dan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak akan membuat upaya pemulihan menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk memformulasikan regulasi baru terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama untuk daerah yang terimbas oleh bencana alam seperti banjir bandang dan longsor. Tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—menjadi prioritas dalam upaya ini, mengingat situasi yang memprihatinkan di kawasan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerangkan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto sangat jelas. Regulasi tersebut tidak hanya mencakup penyelesaian hapus buku, tetapi juga pemberian KUR dengan bunga yang lebih rendah, yang dirancang khusus untuk mendukung wilayah yang terkena dampak bencana.

Airlangga menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi debitur KUR yang mengalami kesulitan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah meningkatnya klaim penjaminan dan mendukung proses pemulihan ekonomi di daerah terdampak.

Pentingnya Penanganan Bencana dan Pemulihan Ekonomi

Kebijakan yang dicanangkan merupakan langkah proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong penguatan kembali aktivitas ekonomi di daerah terdampak. Pemerintah menyadari bahwa pemulihan infrastruktur sangat penting untuk mempercepat proses tersebut.

Dalam konteks ini, peran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga sangat signifikan. Mereka mencatat bahwa terdapat sekitar 1.666 titik kerusakan infrastruktur yang perlu diperbaiki di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kerusakan ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, telah melakukan identifikasi terhadap kerusakan yang terjadi. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam menyusun rencana perbaikan infrastruktur di lokasi bencana.

Rincian Kerusakan Infrastruktur yang Ditemukan

Dari hasil identifikasi, kerusakan infrastruktur di Aceh terbagi dalam beberapa kategori. Misalnya, terdampak oleh banjir tanggul kritis yang mencapai 143 titik, longsor sebanyak 46 titik, dan banjir akibat tanggul jebol sebanyak 36 titik.

Di Sumatra Utara, masalah yang dihadapi juga cukup serius, dengan 113 titik longsor, 17 titik jalan tergenang, dan 13 titik jalan putus. Kondisi ini membuat mobilitas masyarakat menjadi terhambat dan menyulitkan upaya pemulihan.

Sumatra Barat tidak kalah parah, dengan catatan kerusakan akibat longsor mencapai 203 titik, banjir sebanyak 119 titik, dan 56 titik jembatan yang tergerus. Semua ini menjadi gambaran nyata akan dampak bencana yang harus segera diatasi.

Status Jalan dan Akses Mobilitas di Tiga Provinsi

Hingga saat ini, sejumlah ruas jalan nasional non-tol di daerah Aceh masih terputus dan tidak dapat dilalui. Beberapa di antaranya adalah jalan Merudu hingga perbatasan Pidie Jaya/Bireuen. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat, yang tergantung pada transportasi darat.

Di Sumatra Utara, terdapat ruas jalan yang juga terputus, seperti jalan Tarutung-Sibolga, yang sangat penting untuk penghubungan antar daerah. Jika tidak segera diperbaiki, akan semakin menyulitkan distribusi bantuan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Sumatra Barat pun mengalami masalah serupa, dengan ruas jalan batas Kota Padang Panjang-Sicincin yang tidak dapat dilalui. Kesulitan akses ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

Dukungan dan Kerja Sama dalam Pemulihan

Dalam menghadapi situasi darurat ini, koordinasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Airlangga menyatakan bahwa pihaknya akan mempercepat pemulihan infrastruktur bersama TNI dan Polri. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan kerusakan.

Tentunya, semua langkah yang diambil akan dirancang secara integratif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat. Selain memperbaiki infrastruktur, perhatian juga harus diberikan kepada upaya penguatan ekonomi lokal agar masyarakat dapat segera pulih dari dampak bencana.

Pemerintah menyadari bahwa tugas pemulihan infrastruktur adalah proses yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Namun, dengan adanya regulasi KUR yang mendukung, diharapkan masyarakat yang terdampak bisa segera bangkit kembali.

Di tengah bencana yang melanda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan langkah strategis untuk meringankan beban petani yang terdampak oleh banjir dan longsor di Aceh. Langkah ini termasuk penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para petani, sebuah keputusan yang diambil untuk memastikan mereka tidak terbebani di saat yang sangat sulit.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat meninjau lokasi bencana di Teupin Mane, Bireun, Aceh, dan menggarisbawahi bahwa situasi ini dianggap sebagai kejadian luar biasa. Dengan menghapus utang tersebut, pemerintah berupaya memberikan rasa aman kepada petani agar dapat fokus pada pemulihan dan kembali beraktivitas sebagaimana mestinya.

Langkah pemerintah tidak berhenti pada penghapusan utang. Prabowo juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama bendungan dan lahan pertanian. Ini bertujuan untuk mengembalikan produktivitas pertanian di Aceh, yang terganggu akibat bencana yang melanda.

Upaya kolektif dari berbagai pihak juga diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk tetap tenang dan percaya bahwa dukungan dari pemerintah akan terus berlangsung untuk mengatasi tantangan pascabencana ini.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur, Prabowo juga memperhatikan ketersediaan pangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengirimkan cadangan pangan kepada masyarakat di Aceh untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, terutama bagi para petani yang sawahnya terkena dampak.

Upaya Pemulihan Infrastruktur Pertanian di Aceh

Pemulihan infrastruktur pertanian di Aceh menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Dengan banyaknya bendungan yang rusak, otoritas terkait diinstruksikan untuk segera melakukan perbaikan. Rencana rehabilitasi lahan pertanian pun sudah mulai disusun untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Saat peninjauan di lokasi bencana, Prabowo menegaskan bahwa perhatian serius akan diberikan untuk memperbaiki bendungan yang terdampak. Hal ini penting agar aliran air yang diharapkan bisa mendukung pertanian dapat segera terwujud.

Petani tidak perlu khawatir, mitigasi untuk memperbaiki sawah yang rusak sudah dalam tahap perencanaan. Dukungan dari pemerintah daerah juga akan menjadi bagian integral dalam proses pemulihan ini agar petani bisa segera kembali berproduksi tanpa merasa terbebani oleh kerugian yang ditimbulkan oleh bencana.

Masyarakat diharapkan untuk bersikap optimis dan bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya pemulihan. Komitmen ini akan menjadi modal penting bagi semua pihak untuk bangkit kembali dan menghapus kesedihan akibat bencana yang terjadi.

Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan proses perbaikan infrastruktur dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Semua ini demi kebaikan petani agar segera dapat kembali bekerja dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Pentingnya Ketahanan Pangan di Aceh Pasca Bencana

Ketahanan pangan menjadi perhatian utama setelah terjadinya bencana. Prabowo menyampaikan jaminan bahwa kebutuhan dasar masyarakat di Aceh akan dipenuhi meskipun sawah-sawah banyak yang rusak. Pengiriman cadangan pangan akan dilakukan untuk mendukung mereka selama masa pemulihan.

Saat sawah rusak dan produksi berkurang, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak tersebut. Ini termasuk pengadaan pangan yang memadai dari cadangan yang telah disiapkan sebelumnya.

Pemulihan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada pengiriman bantuan, tetapi juga pada upaya pemulihan lahan pertanian yang cepat dan efektif. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang komprehensif.

Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berada dalam satu komando dalam upaya pemulihan. Tanpa adanya kolaborasi yang baik, tantangan untuk memastikan setiap warga menikmati pangan yang cukup akan menjadi semakin sulit.

Dengan pengelolaan yang baik, potensi pertanian Aceh dapat dipulihkan sehingga akan meningkatkan kembali kesejahteraan masyarakat. Ini akan menjadi langkah awal menuju keberhasilan jangka panjang bagi daerah yang kini sedang berjuang untuk bangkit.

Apresiasi untuk Kerja Keras Semua Pihak dalam Pemulihan

Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada berbagai pihak yang telah bekerja keras dalam upaya pemulihan pascabencana di Aceh. Tindakan demi tindakan cepat dan terarah ada hasil dari kerjasama yang baik antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat setempat.

Ia berharap momentum ini tidak hanya berlanjut saat pemulihan berlangsung, tetapi juga seterusnya sebagai budaya gotong royong dalam menghadapi setiap tantangan. Kesigapan yang ditunjukkan semua pihak patut dicontoh sebagai teladan dalam situasi serupa di masa depan.

Sikap proaktif dalam menangani situasi darurat layak mendapatkan perhatian dan penghargaan. Kontribusi dari semua elemen masyarakat, termasuk relawan, akan sangat berarti untuk mempercepat proses pemulihan.

Dalam pandangannya, suksesnya pemulihan ini adalah bukti nyata dari daya juang masyarakat Aceh. Melalui kerjasama dan kolaborasi, impian untuk memperbaiki keadaan menjadi semakin dekat.

Semoga ke depan, Aceh bisa bangkit dengan lebih kuat dan mandiri dalam sektor pertanian, serta menjadi teladan bagi daerah lain yang juga pernah mengalami bencana serupa. Ketahanan pangan dan infrastruktur yang pulih akan mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berkomitmen dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih luas untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI berupaya mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat.

Hingga akhir Oktober 2025, BRI mencatatkan penyaluran KUR mencapai Rp147,2 triliun, yang disalurkan kepada sekitar 3,2 juta debitur. Angka ini mencerminkan 83,2% dari total alokasi KUR tahun 2025, yang bersumber dari permintaan tinggi pelaku usaha kecil di berbagai daerah di Indonesia.

Alokasi KUR tahun 2025 ini terdiri dari Rp160 triliun untuk KUR Mikro dan Rp17 triliun untuk KUR Kecil. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian BRI terhadap pengembangan UMKM di tanah air, terutama dalam rangka memajukan ekonomi lokal.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa ketekunan BRI dalam mendukung program pemerintah sangat penting. Penyaluran KUR menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat UMKM, terutama pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

Dengan melakukan hal tersebut, BRI turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Menurut Hery, BRI akan terus mengoptimalkan penyaluran KUR, termasuk sisa kuota sebesar Rp29,8 triliun yang masih tersedia untuk didistribusikan hingga akhir tahun ini.

Pentingnya Pembiayaan untuk UMKM di Indonesia

Pembiayaan yang memadai sangat crucial untuk pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Tanpa akses finansial yang cukup, UMKM akan kesulitan untuk berkembang dan bersaing di pasar.

KUR yang disalurkan oleh BRI ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan lainnya. Dengan suku bunga yang terjangkau, program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan, mengingat kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai angka yang tinggi. Pemberdayaan UMKM juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, KUR juga memberikan dukungan bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk. Dengan meningkatnya akses terhadap modal, diharapkan akan ada lebih banyak UMKM yang dapat berpartisipasi dalam rantai nilai yang lebih besar.

Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program juga sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Dengan membangun ekosistem yang kondusif, diharapkan UMKM dapat tumbuh lebih pesat dan berkelanjutan.

Keberhasilan BRI dalam Penyaluran KUR

BRI telah berhasil menjadi bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, yang menunjukkan keseriusannya dalam mendukung UMKM. Proses penyaluran KUR dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi agar dana yang diberikan dapat digunakan seefisien mungkin.

Hal ini sangat penting karena KUR sepenuhnya bersumber dari dana perbankan dan harus dikelola dengan baik. Dengan mutu pengelolaan yang baik, BRI berkomitmen untuk menjaga kualitas kredit agar tetap aman.

Dalam hal ini, BRI juga menerapkan berbagai mekanisme kontrol dan evaluasi yang ketat terhadap penyaluran KUR. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Setiap debitur yang mengajukan KUR harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa dana yang dicairkan digunakan untuk kegiatan usaha produktif. Dengan demikian, KUR tidak hanya menjadi alat untuk mendukung pembiayaan, tetapi juga sebagai kendaraan untuk meningkatkan kualitas usaha.

Keberhasilan BRI dalam penyaluran KUR juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan tersebut. Hal ini adalah indikator penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah dalam menjalankan usaha.

Tantangan dan Peluang untuk UMKM ke Depan

Meski penyaluran KUR menunjukkan angka yang menggembirakan, tantangan bagi UMKM di Indonesia masih banyak. Pelaku usaha kecil sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk akses terhadap informasi pasar dan teknologi.

Namun, dengan kemajuan teknologi digital, pelaku UMKM kini memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar. Memanfaatkan platform digital dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini.

Program-program pelatihan dan pendampingan juga perlu ditingkatkan untuk membantu pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar.

Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi pengembangan UMKM. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan UMKM dapat tumbuh menjadi lebih kuat dan berdaya saing di kancah global.

Dengan semua upaya yang dilakukan, diharapkan UMKM di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional. Ini adalah harapan dan cita-cita yang harus kita capai bersama.

PN Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) alias BNI terus aktif merangkul sektor perumahan dengan program Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga akhir Oktober 2025, BNI berhasil menyalurkan pembiayaan mencapai Rp40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM, yang terbagi antara sisi pasokan dan permintaan.

Rinciannya, Rp28,1 miliar dialokasikan untuk sisi pasokan kepada tujuh pelaku UMKM, sementara Rp12,66 miliar untuk sisi permintaan kepada 34 pelaku UMKM. Angka ini melambangkan 15,2% dari total penyaluran KPP nasional yang tercatat sebesar Rp267 miliar dengan 117 debitur yang terlibat.

Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menekankan pentingnya program KPP dalam memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan. Melalui program ini, BNI berupaya membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing di sektor riil sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni.

Meningkatkan Akses Pembiayaan untuk UMKM di Sektor Perumahan

Program KPP dirancang untuk menciptakan akses yang lebih baik bagi pelaku UMKM dalam sektor perumahan. Dengan pengembangan akses pembiayaan ini, diharapkan pelaku usaha dapat membangun atau merenovasi rumah sekaligus memanfaatkannya sebagai tempat usaha.

Via KPP, BNI tidak hanya memberi pinjaman untuk membeli rumah, tetapi juga menyediakan dukungan kepada pengembang dan kontraktor dalam pengadaan tanah serta bahan bangunan. Ini menunjukkan komitmen BNI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan perumahan nasional.

Program ini mirip dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bisa diakses melalui kantor cabang maupun saluran digital resmi BNI. Proses pengajuan mencakup analisis yang ketat, persetujuan, dan pencairan dana yang menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan.

Langkah Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Perumahan

Untuk menjaga kualitas pembiayaan, BNI menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang komprehensif. Ini termasuk kolaborasi dengan pengembang dan kontraktor untuk memastikan kualitas serta kelayakan proyek yang dibiayai.

Risiko proyek dinilai melalui pendekatan yang mencakup analisis legalitas aset dan kelayakan usaha. Penggunaan sistem penilaian karakter dan kapasitas calon debitur juga menjadi bagian penting dalam proses ini.

Monitoring terus-menerus terhadap portofolio kredit dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan profil risiko perusahaan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan dan kredibilitas BNI di pasaran.

Potensi Pertumbuhan dan Kolaborasi untuk Sukses Program KPP

BNI optimistis dapat melampaui target penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp250 miliar hingga akhir tahun. Target tersebut terbagi antara Rp100 miliar untuk sisi pasokan dan Rp150 miliar untuk sisi permintaan yang memungkinkan pelaku UMKM memiliki rumah sekaligus tempat usaha.

Percepatan program KPP juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang di seluruh Indonesia. Salah satu wujud nyata dari kolaborasi ini adalah kegiatan sosialisasi yang digelar untuk memperkenalkan program kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Melalui sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan program perumahan nasional dapat terwujud lebih cepat. Iqbal menekankan bahwa kunci keberhasilan program terletak pada kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama.

Bank Mandiri mencatat pencapaian signifikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Oktober 2025, dengan total penyaluran mencapai Rp 38,11 triliun. Kredit ini telah diterima oleh sekitar 329.012 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, menandakan usaha bank dalam mendukung pertumbuhan sektor ini.

Dari segi kualitas, portfolio KUR yang dimiliki oleh Bank Mandiri tetap terjaga dengan tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL) di bawah satu persen. Hal ini menunjukkan komitmen bank dalam memberikan pembiayaan yang bertanggung jawab dan efektif bagi pelaku UMKM.

Menurut Bayu Trisno Arief Setiawan, SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri, realisasi penyaluran KUR tersebut setara dengan 92,96% dari target yang ditetapkan di tahun 2025 sebesar Rp 41 triliun. Penyaluran ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis rakyat.

Peran KUR dalam Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Rakyat

“Dukungan KUR ini bukan sekadar masalah pembiayaan, tetapi juga pemberdayaan,” kata Bayu. Melalui akses yang lebih luas terhadap modal, Bank Mandiri berupaya membantu pelaku UMKM untuk memperkuat kapasitas produksi mereka serta meningkatkan daya saing usaha.

Selain itu, penyaluran KUR hingga Oktober 2025 menunjukkan dominasi sektor produksi, yakni sebesar 61,47% atau setara dengan Rp 23,43 triliun. Khususnya, sektor pertanian menyumbang Rp 11,93 triliun, yang berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional.

Sektor jasa produksi dan industri pengolahan juga berkontribusi signifikan, masing-masing mencapai Rp 8,13 triliun dan Rp 2,82 triliun. Dengan demikian, KUR berperan penting dalam memperkuat berbagai sektor vokasi yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Sejarah dan Dampak KUR Sejak Diperkenalkan

Sejak diluncurkan pada tahun 2008, total akumulasi penyaluran KUR oleh Bank Mandiri sudah mencapai Rp 300,52 triliun dengan lebih dari 3,56 juta debitur. Program kredit berbunga rendah ini telah terbukti membantu jutaan pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar yang mereka jangkau.

Pentingnya KUR dapat dilihat dari bagaimana program ini secara terus-menerus mendukung pertumbuhan UMKM. Para pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengakses modal dan mengembangkan bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk menjaga kualitas penyaluran KUR, Bank Mandiri mengimplementasikan pendekatan berbasis ekosistem. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat sektor produksi unggulan di berbagai wilayah serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Edukasi Pelaku UMKM

Bank Mandiri juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian dan pembayaran angsuran bagi debitur KUR melalui jaringan Mandiri Agen yang tersebar luas. Agen-agen ini menjadi mitra terpercaya bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif.

Program ini dilengkapi dengan edukasi layanan keuangan dan literasi digital, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pengelolaan keuangan modern. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih inklusif dalam mengelola keuangan mereka.

Bayu menegaskan bahwa kolaborasi erat antara Bank Mandiri, pemerintah, dan ekosistem digital adalah kunci untuk memastikan penyaluran KUR efektif. Melalui kerjasama ini, KUR diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.

UMKM yang kuat tidak hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga menjadi dasar bagi ketahanan pangan serta pembangunan kesejahteraan di tingkat nasional. Dengan berfokus pada inklusi dan pemberdayaan, Bank Mandiri berupaya untuk menjadikan setiap pelaku UMKM sebagai bagian integral dari perekonomian bangsa.

Jakarta, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan rencana untuk memperluas penyaluran subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses perumahan yang layak dan terjangkau.

Pada kesempatan ini, Airlangga mengajak semua bank swasta untuk berpartisipasi dalam program ini. Salah satu bank yang diharapkan dapat berkontribusi adalah Bank Permata.

“Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp130 triliun untuk mendukung program ini,” ujarnya. Airlangga menyampaikan bahwa penyaluran KUR Perumahan akan dimulai pada pertengahan Oktober 2025.

Peran Bank dalam Penyaluran Subsidi KUR Perumahan

Pemerintah sangat mendorong partisipasi bank dalam penyaluran KUR Perumahan. Dengan dukungan bank, masyarakat akan lebih terdorong untuk memanfaatkan fasilitas ini.

“Jika Bank Permata dan bank lain memberikan kredit, kami akan memberikan subsidi 5%,” tambahnya. Ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi lebih banyak bank dalam program ini.

Program ini bertujuan untuk membantu mewujudkan keberadaan tiga juta rumah bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekurangan perumahan yang ada saat ini.

Target Pembangunan dan Manfaat bagi Masyarakat

Airlangga menargetkan bahwa program ini dapat membangun sekitar 320 ribu unit rumah. KUR diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan dalam membeli rumah.

“Dengan adanya KUR, kita bisa membangun banyak rumah tipe kecil,” tambahnya. Hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui skema ini, kebutuhan akan perumahan di Indonesia diharapkan dapat terpenuhi lebih cepat. Ini juga akan berdampak positif bagi sektor industri terkait.

Rincian Skema KUR Perumahan

Skema KUR Perumahan dirancang dengan dua pendekatan utama. Pertama, menyediakan akses kredit kepada para developer dan kontraktor untuk pengadaan material bangunan.

Pada sisi supply, UMKM dapat mengakses kredit hingga Rp5 miliar dengan bunga yang lebih rendah. Subsidi bunga sebesar 5% akan diberikan oleh pemerintah untuk mendukung hal ini.

Kedua, pada sisi demand, UMKM yang ingin membeli atau merenovasi rumah juga akan mendapatkan akses pembiayaan dengan plafon pinjaman sampai Rp500 juta. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan hunian yang layak.