Tag KUR

Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berkomitmen dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih luas untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI berupaya mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat.

Hingga akhir Oktober 2025, BRI mencatatkan penyaluran KUR mencapai Rp147,2 triliun, yang disalurkan kepada sekitar 3,2 juta debitur. Angka ini mencerminkan 83,2% dari total alokasi KUR tahun 2025, yang bersumber dari permintaan tinggi pelaku usaha kecil di berbagai daerah di Indonesia.

Alokasi KUR tahun 2025 ini terdiri dari Rp160 triliun untuk KUR Mikro dan Rp17 triliun untuk KUR Kecil. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian BRI terhadap pengembangan UMKM di tanah air, terutama dalam rangka memajukan ekonomi lokal.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa ketekunan BRI dalam mendukung program pemerintah sangat penting. Penyaluran KUR menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat UMKM, terutama pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

Dengan melakukan hal tersebut, BRI turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Menurut Hery, BRI akan terus mengoptimalkan penyaluran KUR, termasuk sisa kuota sebesar Rp29,8 triliun yang masih tersedia untuk didistribusikan hingga akhir tahun ini.

Pentingnya Pembiayaan untuk UMKM di Indonesia

Pembiayaan yang memadai sangat crucial untuk pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Tanpa akses finansial yang cukup, UMKM akan kesulitan untuk berkembang dan bersaing di pasar.

KUR yang disalurkan oleh BRI ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan lainnya. Dengan suku bunga yang terjangkau, program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan, mengingat kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai angka yang tinggi. Pemberdayaan UMKM juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, KUR juga memberikan dukungan bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk. Dengan meningkatnya akses terhadap modal, diharapkan akan ada lebih banyak UMKM yang dapat berpartisipasi dalam rantai nilai yang lebih besar.

Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program juga sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Dengan membangun ekosistem yang kondusif, diharapkan UMKM dapat tumbuh lebih pesat dan berkelanjutan.

Keberhasilan BRI dalam Penyaluran KUR

BRI telah berhasil menjadi bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, yang menunjukkan keseriusannya dalam mendukung UMKM. Proses penyaluran KUR dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi agar dana yang diberikan dapat digunakan seefisien mungkin.

Hal ini sangat penting karena KUR sepenuhnya bersumber dari dana perbankan dan harus dikelola dengan baik. Dengan mutu pengelolaan yang baik, BRI berkomitmen untuk menjaga kualitas kredit agar tetap aman.

Dalam hal ini, BRI juga menerapkan berbagai mekanisme kontrol dan evaluasi yang ketat terhadap penyaluran KUR. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Setiap debitur yang mengajukan KUR harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa dana yang dicairkan digunakan untuk kegiatan usaha produktif. Dengan demikian, KUR tidak hanya menjadi alat untuk mendukung pembiayaan, tetapi juga sebagai kendaraan untuk meningkatkan kualitas usaha.

Keberhasilan BRI dalam penyaluran KUR juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan tersebut. Hal ini adalah indikator penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah dalam menjalankan usaha.

Tantangan dan Peluang untuk UMKM ke Depan

Meski penyaluran KUR menunjukkan angka yang menggembirakan, tantangan bagi UMKM di Indonesia masih banyak. Pelaku usaha kecil sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk akses terhadap informasi pasar dan teknologi.

Namun, dengan kemajuan teknologi digital, pelaku UMKM kini memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar. Memanfaatkan platform digital dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini.

Program-program pelatihan dan pendampingan juga perlu ditingkatkan untuk membantu pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar.

Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi pengembangan UMKM. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan UMKM dapat tumbuh menjadi lebih kuat dan berdaya saing di kancah global.

Dengan semua upaya yang dilakukan, diharapkan UMKM di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional. Ini adalah harapan dan cita-cita yang harus kita capai bersama.

PN Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) alias BNI terus aktif merangkul sektor perumahan dengan program Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga akhir Oktober 2025, BNI berhasil menyalurkan pembiayaan mencapai Rp40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM, yang terbagi antara sisi pasokan dan permintaan.

Rinciannya, Rp28,1 miliar dialokasikan untuk sisi pasokan kepada tujuh pelaku UMKM, sementara Rp12,66 miliar untuk sisi permintaan kepada 34 pelaku UMKM. Angka ini melambangkan 15,2% dari total penyaluran KPP nasional yang tercatat sebesar Rp267 miliar dengan 117 debitur yang terlibat.

Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menekankan pentingnya program KPP dalam memperluas akses pembiayaan di sektor perumahan. Melalui program ini, BNI berupaya membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing di sektor riil sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni.

Meningkatkan Akses Pembiayaan untuk UMKM di Sektor Perumahan

Program KPP dirancang untuk menciptakan akses yang lebih baik bagi pelaku UMKM dalam sektor perumahan. Dengan pengembangan akses pembiayaan ini, diharapkan pelaku usaha dapat membangun atau merenovasi rumah sekaligus memanfaatkannya sebagai tempat usaha.

Via KPP, BNI tidak hanya memberi pinjaman untuk membeli rumah, tetapi juga menyediakan dukungan kepada pengembang dan kontraktor dalam pengadaan tanah serta bahan bangunan. Ini menunjukkan komitmen BNI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan perumahan nasional.

Program ini mirip dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bisa diakses melalui kantor cabang maupun saluran digital resmi BNI. Proses pengajuan mencakup analisis yang ketat, persetujuan, dan pencairan dana yang menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan.

Langkah Mitigasi Risiko dalam Pembiayaan Perumahan

Untuk menjaga kualitas pembiayaan, BNI menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang komprehensif. Ini termasuk kolaborasi dengan pengembang dan kontraktor untuk memastikan kualitas serta kelayakan proyek yang dibiayai.

Risiko proyek dinilai melalui pendekatan yang mencakup analisis legalitas aset dan kelayakan usaha. Penggunaan sistem penilaian karakter dan kapasitas calon debitur juga menjadi bagian penting dalam proses ini.

Monitoring terus-menerus terhadap portofolio kredit dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan profil risiko perusahaan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kesehatan keuangan dan kredibilitas BNI di pasaran.

Potensi Pertumbuhan dan Kolaborasi untuk Sukses Program KPP

BNI optimistis dapat melampaui target penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp250 miliar hingga akhir tahun. Target tersebut terbagi antara Rp100 miliar untuk sisi pasokan dan Rp150 miliar untuk sisi permintaan yang memungkinkan pelaku UMKM memiliki rumah sekaligus tempat usaha.

Percepatan program KPP juga dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang di seluruh Indonesia. Salah satu wujud nyata dari kolaborasi ini adalah kegiatan sosialisasi yang digelar untuk memperkenalkan program kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Melalui sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan program perumahan nasional dapat terwujud lebih cepat. Iqbal menekankan bahwa kunci keberhasilan program terletak pada kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama.

Bank Mandiri mencatat pencapaian signifikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Oktober 2025, dengan total penyaluran mencapai Rp 38,11 triliun. Kredit ini telah diterima oleh sekitar 329.012 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia, menandakan usaha bank dalam mendukung pertumbuhan sektor ini.

Dari segi kualitas, portfolio KUR yang dimiliki oleh Bank Mandiri tetap terjaga dengan tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL) di bawah satu persen. Hal ini menunjukkan komitmen bank dalam memberikan pembiayaan yang bertanggung jawab dan efektif bagi pelaku UMKM.

Menurut Bayu Trisno Arief Setiawan, SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri, realisasi penyaluran KUR tersebut setara dengan 92,96% dari target yang ditetapkan di tahun 2025 sebesar Rp 41 triliun. Penyaluran ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berbasis rakyat.

Peran KUR dalam Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Rakyat

“Dukungan KUR ini bukan sekadar masalah pembiayaan, tetapi juga pemberdayaan,” kata Bayu. Melalui akses yang lebih luas terhadap modal, Bank Mandiri berupaya membantu pelaku UMKM untuk memperkuat kapasitas produksi mereka serta meningkatkan daya saing usaha.

Selain itu, penyaluran KUR hingga Oktober 2025 menunjukkan dominasi sektor produksi, yakni sebesar 61,47% atau setara dengan Rp 23,43 triliun. Khususnya, sektor pertanian menyumbang Rp 11,93 triliun, yang berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional.

Sektor jasa produksi dan industri pengolahan juga berkontribusi signifikan, masing-masing mencapai Rp 8,13 triliun dan Rp 2,82 triliun. Dengan demikian, KUR berperan penting dalam memperkuat berbagai sektor vokasi yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Sejarah dan Dampak KUR Sejak Diperkenalkan

Sejak diluncurkan pada tahun 2008, total akumulasi penyaluran KUR oleh Bank Mandiri sudah mencapai Rp 300,52 triliun dengan lebih dari 3,56 juta debitur. Program kredit berbunga rendah ini telah terbukti membantu jutaan pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar yang mereka jangkau.

Pentingnya KUR dapat dilihat dari bagaimana program ini secara terus-menerus mendukung pertumbuhan UMKM. Para pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mengakses modal dan mengembangkan bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Untuk menjaga kualitas penyaluran KUR, Bank Mandiri mengimplementasikan pendekatan berbasis ekosistem. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkuat sektor produksi unggulan di berbagai wilayah serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan dan Edukasi Pelaku UMKM

Bank Mandiri juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian dan pembayaran angsuran bagi debitur KUR melalui jaringan Mandiri Agen yang tersebar luas. Agen-agen ini menjadi mitra terpercaya bagi pelaku UMKM dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif.

Program ini dilengkapi dengan edukasi layanan keuangan dan literasi digital, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pengelolaan keuangan modern. Dengan demikian, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih inklusif dalam mengelola keuangan mereka.

Bayu menegaskan bahwa kolaborasi erat antara Bank Mandiri, pemerintah, dan ekosistem digital adalah kunci untuk memastikan penyaluran KUR efektif. Melalui kerjasama ini, KUR diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.

UMKM yang kuat tidak hanya menciptakan peluang kerja, tetapi juga menjadi dasar bagi ketahanan pangan serta pembangunan kesejahteraan di tingkat nasional. Dengan berfokus pada inklusi dan pemberdayaan, Bank Mandiri berupaya untuk menjadikan setiap pelaku UMKM sebagai bagian integral dari perekonomian bangsa.

Jakarta, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan rencana untuk memperluas penyaluran subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses perumahan yang layak dan terjangkau.

Pada kesempatan ini, Airlangga mengajak semua bank swasta untuk berpartisipasi dalam program ini. Salah satu bank yang diharapkan dapat berkontribusi adalah Bank Permata.

“Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp130 triliun untuk mendukung program ini,” ujarnya. Airlangga menyampaikan bahwa penyaluran KUR Perumahan akan dimulai pada pertengahan Oktober 2025.

Peran Bank dalam Penyaluran Subsidi KUR Perumahan

Pemerintah sangat mendorong partisipasi bank dalam penyaluran KUR Perumahan. Dengan dukungan bank, masyarakat akan lebih terdorong untuk memanfaatkan fasilitas ini.

“Jika Bank Permata dan bank lain memberikan kredit, kami akan memberikan subsidi 5%,” tambahnya. Ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi lebih banyak bank dalam program ini.

Program ini bertujuan untuk membantu mewujudkan keberadaan tiga juta rumah bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kekurangan perumahan yang ada saat ini.

Target Pembangunan dan Manfaat bagi Masyarakat

Airlangga menargetkan bahwa program ini dapat membangun sekitar 320 ribu unit rumah. KUR diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan dalam membeli rumah.

“Dengan adanya KUR, kita bisa membangun banyak rumah tipe kecil,” tambahnya. Hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui skema ini, kebutuhan akan perumahan di Indonesia diharapkan dapat terpenuhi lebih cepat. Ini juga akan berdampak positif bagi sektor industri terkait.

Rincian Skema KUR Perumahan

Skema KUR Perumahan dirancang dengan dua pendekatan utama. Pertama, menyediakan akses kredit kepada para developer dan kontraktor untuk pengadaan material bangunan.

Pada sisi supply, UMKM dapat mengakses kredit hingga Rp5 miliar dengan bunga yang lebih rendah. Subsidi bunga sebesar 5% akan diberikan oleh pemerintah untuk mendukung hal ini.

Kedua, pada sisi demand, UMKM yang ingin membeli atau merenovasi rumah juga akan mendapatkan akses pembiayaan dengan plafon pinjaman sampai Rp500 juta. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan hunian yang layak.