Tag Kuat

Jakarta, dalam beberapa pekan terakhir, kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan utama. Hal ini dipicu oleh sejumlah faktor yang menyebabkan pelemahan mata uang garuda ini, termasuk perkembangan ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas finansial di Indonesia.

Rupiah sempat mencapai level terendah dalam empat bulan terakhir pada (19/9/2025), menyentuh Rp16.585 per dolar AS. Meskipun mengalami penguatan pada awal Oktober, di mana nilai tukar berada di Rp16.600 per dolar AS, pelemahan dalam periode sebulan sebelumnya tercatat mencapai 1,19%.

Otoritas moneter Indonesia, Bank Indonesia (BI), telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Melalui berbagai strategi, BI berupaya mengintervensi pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri agar pergerakan mata uang tetap stabil.

Analisis Terhadap Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah tidak hanya dialami oleh mata uang Indonesia saja, tetapi juga berlaku untuk berbagai mata uang di seluruh dunia. Faktor internal dan eksternal saling berkontribusi terhadap dinamika ini.

Selain itu, Denny menekankan pentingnya intervensi yang dilakukan oleh BI untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar. Ia optimis bahwa pergerakan rupiah dalam waktu dekat akan menunjukkan tren penguatan, meskipun persaingan di pasar global cukup ketat.

Pelemahan ini juga bertepatan dengan kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Penutupan pemerintahan AS, yang terjadi untuk pertama kalinya sejak 2018, menjadi faktor yang cukup signifikan dengan dampak yang luas. Pelaku pasar cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi saat ketidakpastian ini terjadi.

Dampak Dolar AS Terhadap Nilai Tukar Rupiah

Indeks dolar AS atau DXY menunjukkan tren penurunan, di mana pada pukul 15.00 WIB, terpantau melemah 0,15% ke level 97,637. Penurunan ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah, mengingat ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap dolar AS.

Kebijakan dan keputusan pemerintah AS sering memiliki dampak besar pada pasar global. Penutupan pemerintahan tersebut menciptakan kekhawatiran di kalangan investor, dan ini berimbas pada ketidakpastian dalam rilis laporan ketenagakerjaan yang sangat dinantikan oleh pasar.

Dengan situasi yang menantang ini, pelaku pasar mulai mencari alternatif data ketenagakerjaan dari sumber swasta, seperti laporan ADP, untuk menjadikan acuan dalam membuat keputusan investasi. Ini menunjukkan bahwa volatilitas pada dolar AS meningkat, dan cenderung mengalami koreksi.

Inflasi dan Perekonomian Domestik Indonesia

Dari sisi domestik, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi pada bulan September 2025 tercatat sebesar 0,21% (month-to-month), berbalik dari kondisi deflasi 0,08% pada Agustus. Kenaikan inflasi ini menjadi perhatian penting mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Kondisi inflasi yang meningkat dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan pertumbuhan domestik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh BI dan pemerintah perlu dioptimalkan agar dampak inflasi ini dapat dikelola dengan baik.

Perekonomian Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk menstabilkan nilai tukar di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga pada berbagai sektor perekonomian lainnya, termasuk perdagangan dan investasi.

Pandangan ke Depan untuk Stabilitas Rupiah

Melihat ke depan, penting bagi BI dan pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan ini.Investasi dalam infrastruktur dan peningkatan produktivitas bisa menjadi salah satu solusinya.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian nasional. Dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, diharapkan bisa menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat nilai rupiah di pasar global.

Di sisi lain, pemantauan berkelanjutan terhadap dinamika ekonomi global juga harus menjadi perhatian utama. Mengingat bahwa faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas juga dapat mempengaruhi kestabilan rupee secara signifikan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas baru-baru ini mengungkapkan pentingnya revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat posisi Holding Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Menurutnya, langkah ini akan membekali BPI Danantara dengan kewenangan yang lebih luas dalam menjalankan fungsi sebagai penjamin investasi.

Dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI, Agtas menegaskan perlunya transformasi kelembagaan yang dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki dan memperkuat sektor BUMN di tanah air.

Beberapa poin penting dari rancangan revisi UU BUMN mencakup perubahan struktur kelembagaan serta pengalokasian kekuasaan pengelolaan kepada lembaga yang sesuai. Dengan adanya penguatan dalam bentuk kebijakan tersebut, diharapkan BUMN dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif.

Revisi UU BUMN: Menjawab Kebutuhan Kelembagaan yang Lebih Kuat

Salah satu perubahan signifikan adalah transformasi dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN sekaligus memperjelas kewenangan masing-masing lembaga terkait.

Rancangannya juga mencakup penguasaan pengelolaan BUMN oleh presiden yang dikuasakan kepada lembaga pemerintah tertentu. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap BUMN dapat berfungsi sebagai alat yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, penguatan kewenangan BPI Danantara juga akan memberikan jaminan tambahan dalam hal holding investasi. Persetujuan dari Dewan Pengawas menjadi langkah penting untuk setiap tindakan yang diambil oleh organisasi ini.

Peran Holding Investasi dalam Meningkatkan Aset dan Nilai Perusahaan

Penting untuk mengetahui bahwa dalam Pasal 3AB UU BUMN, diatur bahwa Holding Investasi memiliki tugas untuk mengelola investasi dan memberdayakan aset. Prinsip ini menjadi dasar untuk meningkatkan nilai investasi yang dikelola oleh BUMN, sehingga dapat berkontribusi lebih banyak terhadap negara.

Dalam konteks ini, Holding Investasi memiliki wewenang untuk menerbitkan surat utang dan menerima pinjaman. Langkah-langkah ini, tentunya, bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan yang diperlukan bagi anak-anak usaha yang berada di bawah naungannya.

Pada saat bersamaan, Holding Investasi juga dapat melakukan penghapusan buku atau hapus tagih asetnya. Ini menjadi elemen penting dalam manajemen aset yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan.

Pentingnya Penegasan Kewenangan dan Tata Kelola yang Baik

Ruang lingkup kewenangan BPI Danantara kembali ditegaskan dengan terkait keberadaan organ dan pegawai yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga menjamin bahwa badan ini beroperasi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas juga memiliki peran yang tak kalah penting. Mereka akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan yang diambil, yang akan memperkuat integritas dan efisiensi manajemen BUMN secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berwenang melakukan pemeriksaan secara berkala. Keterlibatan BPK merupakan langkah yang strategis untuk memastikan semua tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.