Tag Kredit

Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan usulan untuk memperpanjang program hapus buku dan hapus tagih kredit perbankan yang dimiliki oleh bank-bank pelat merah. Usulan ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, yang menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Mahendra menekankan pentingnya tindak lanjut dari kementerian untuk memastikan bahwa program ini dapat diterapkan dengan efektif. Menurutnya, perpanjangan program ini diharapkan dapat mendukung langkah-langkah yang lebih efisien dalam pengelolaan kredit bermasalah oleh bank.

OJK memiliki keyakinan bahwa penyesuaian dalam kebijakan kredit dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi, terutama untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Harapan ini mencerminkan kesadaran akan kebutuhan untuk merampingkan proses yang ada agar lebih sesuai dengan situasi terkini di pasar.

Dari sudut pandang perbankan, langkah perpanjangan program hapus tagih diharapkan mampu menjadikan portofolio pinjaman yang tersisa menjadi lebih sehat. OJK percaya bahwa jika langkah ini dapat segera diimplementasikan, dampaknya akan sangat positif bagi ekonomi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Mahendra juga berkomentar tentang tingkat pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih terbatas, meskipun telah terdapat alokasi dana dari pemerintah sebesar Rp 200 triliun. Ia mengakui bahwa permintaan di segmen UMKM belakangan ini cenderung stagnan, berbanding terbalik dengan sektor lainnya.

Menurut OJK, meskipun ada tantangan dalam pertumbuhan UMKM, ada tanda-tanda pemulihan di sektor riil yang menunjukkan optimisme di masa depan. Mahendra mencatat bahwa beberapa sektor mengalam perkembangan yang positif, meskipun angka ini masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Persepsi bahwa sektor UMKM kurang berkembang di tengah alokasi besar dana mengharuskan adanya strategi baru yang lebih inovatif. Hal ini menjadi tantangan bagi OJK dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan lebih lanjut.

Strategi OJK untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia

OJK memahami bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung pertumbuhan sektor ini harus menjadi prioritas. Selain program hapus buku, OJK juga berupaya menciptakan akses yang lebih baik untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Upaya ini mencakup edukasi serta pelatihan bagi pengusaha UMKM tentang keuangan dan manajemen risiko. Pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dalam mengelola usaha dan menjalin hubungan dengan lembaga pembiayaan.

Peningkatan literasi keuangan di kalangan UMKM juga dianggap penting untuk menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks. Dengan wawasan yang lebih baik tentang keuangan, para pelaku UMKM diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan usaha.

OJK juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan integrasi layanan pembiayaan. Hal ini penting agar UMKM mendapatkan solusi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui pendekatan yang lebih terkonsolidasi, OJK berharap dapat mempercepat pertumbuhan sektor yang vital ini.

Secara keseluruhan, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses ke pembiayaan tetapi juga menjamin keberlanjutan bisnis mereka.

Peran Pemerintah dalam Penyediaan Dukungan untuk UMKM

Pemerintah menyadari bahwa dukungan yang solid untuk UMKM sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam menyediakan akses pembiayaan harus diperkuat dengan kebijakan yang mendukung. Dalam hal ini, koordinasi dengan OJK dan kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan.

Melalui alokasi dana miliaran rupiah untuk pinjaman UMKM, pemerintah juga berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun tantangan dalam penyampaian dan penggunaan dana ini sering kali menghambat pertumbuhan yang diharapkan.

Sejalan dengan itu, penting untuk memantau efektivitas penggunaan dana oleh UMKM. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana ini benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha dan tidak hanya sekadar bantuan tanpa dampak. Dengan demikian, langkah-langkah strategis perlu diarahkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

Pemerintah juga dapat mendorong kemitraan antara sektor swasta dan UMKM untuk memperluas pasar dan akses terhadap sumber daya. Dengan melakukan kolaborasi, UMKM akan lebih mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Melalui sebagian besar langkah yang diambil, diharapkan UMKM bisa berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan mereka akan menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan OJK.

Evaluasi dan Monitoring untuk Keberhasilan Program

Evaluasi dan monitoring merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan program yang ada. OJK dan pemerintah perlu melakukan penilaian rutin terhadap dampak dari kebijakan dan program yang diimplementasikan. Melalui evaluasi ini, mereka dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, dalam konteks program hapus buku, pemantauan berkala dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif program ini dalam membantu bank dan UMKM. Informasi ini penting untuk raffinement dan adaptasi program agar dapat lebih baik dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, partisipasi stakeholder dalam proses evaluasi juga sangat diperlukan. Dengan melibatkan berbagai pihak, OJK dapat memperoleh masukan yang berharga untuk meningkatkan kebijakan yang ada. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

OJK diharapkan dapat terus berinovasi dalam menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam situasi gabungan krisis global dan lokal yang membebani pertumbuhan ekonomi.

Dengan upaya berkelanjutan dalam evaluasi dan monitoring, OJK serta pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan memiliki dampak yang signifikan. Sehingga ke depannya, sektor UMKM dapat berperan dengan lebih aktif dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan terbaru di dunia industri pertambangan menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Salah satu emiten besar di sektor ini yang tengah menarik perhatian adalah PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), yang baru-baru ini mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan besar.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan finansial yang strategis dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Pinjaman yang diperoleh tidak hanya berfungsi untuk mendukung kebutuhan modal namun juga berpotensi meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global.

Pihak manajemen PT Bayan Resources mengumumkan bahwa mereka telah resmi mengamandemen perjanjian fasilitas pinjaman yang telah ada. Perpanjangan ini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi di masa mendatang.

Peningkatan Fasilitas Pinjaman dan Implikasinya bagi Perusahaan

Baru-baru ini, PT Bayan Resources menggembirakan investor dengan pengumuman mengenai perpanjangan fasilitas pinjaman. Fasilitas ini diperpanjang hingga tahun 2028, memberikan perusahaan lebih banyak waktu untuk merencanakan dan melaksanakan strategi bisnisnya.

Dalam perjanjian terbaru, ada juga peningkatan dalam jumlah pinjaman modal kerja dari US$ 260 juta menjadi US$ 310 juta. Ini menunjukkan kepercayaan bank terhadap kemampuan BYAN dalam mengelola pinjaman dan meningkatkan kinerja keuangannya.

Tidak hanya itu, fasilitas pinjaman nontunai juga mengalami perubahan. Meskipun penurunan fasilitas bank garansi dari US$ 80 juta menjadi US$ 25 juta mungkin tampak seperti pengurangan, hal ini bisa jadi mencerminkan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Rincian Fasilitas Perbankan dan Dampaknya terhadap Operasional

Fasilitas yang didapatkan oleh PT Bayan Resources akan digunakan untuk membiayai berbagai aspek operasional perusahaan. Hal ini mencakup kebutuhan modal kerja yang krusial untuk menjaga kelancaran produksi, serta transaksi valuta asing yang diperlukan.

Jaminan yang diberikan menjadi salah satu kekuatan dalam fasilitasi pinjaman tersebut. Jaminan dari anak perusahaan seperti PT Bara Tabang dan PT Fajar Sakti Prima menunjukkan struktur yang kuat, di mana semua pihak terlibat dalam mendukung kelangsungan usaha.

Dengan demikian, peningkatan fasilitas pinjaman ini tidak hanya memberikan suntikan dana, tetapi juga memperkuat kolaborasi antar perusahaan di bawah naungan Bayan Resources. Ini adalah langkah strategis yang sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan.

Analisis Masa Depan dan Peluang Pertumbuhan Bagi PT Bayan Resources

Menjelang periode mendatang, PT Bayan Resources memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan perpanjangan pinjaman dan peningkatan dana, perusahaan dapat lebih leluasa melakukan inovasi dan ekspansi di sektor pertambangan.

Peningkatan kapasitas modal kerja memungkinkan BYAN untuk mengejar peluang bisnis yang mungkin sebelumnya tertunda. Ini bisa mencakup pengembangan proyek baru atau pembaruan teknologi dalam proses pertambangan.

Melihat tren yang ada, seiring dengan pemulihan ekonomi global, permintaan terhadap komoditas pertambangan kemungkinan akan meningkat. Oleh karena itu, langkah strategis ini menjadi krusial bagi BYAN untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan yang ada.

Jakarta, CNBC Indonesia – JPMorgan Chase & Co. mulai mempersiapkan kebijakan baru yang memungkinkan para klien institusional untuk menggunakan Bitcoin dan Ethereum sebagai agunan dalam pinjaman. Dengan langkah ini, JPMorgan menandai integrasi teknik yang lebih langsung antara aset kripto dan sistem kredit di Wall Street, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam cara institusi keuangan mengelola risiko dan inovasi.

Program ini direncanakan untuk diluncurkan pada akhir 2025 dan akan melibatkan model kustodian pihak ketiga untuk menyimpan token yang digunakan sebagai agunan. Dalam perkembangan ini, saham JPMorgan mengalami kenaikan tipis sebesar 0,18% di level US$ 294,93 dalam perdagangan pra-pasar, menunjukkan minat investor terhadap inovasi yang ditawarkan perusahaan.

Sesuai laporan yang beredar, mekanisme kerja yang diusulkan memungkinkan klien untuk meletakkan aset kripto di kustodian yang telah disetujui, untuk mendukung pinjaman terstruktur atau jalur kredit. Inisiatif ini juga mencerminkan perubahan pendekatan JPMorgan terhadap aset digital, dengan memperluas basis kebijakan yang telah ada sebelumnya.

Pentingnya Aset Kripto dalam Sistem Keuangan Modern

Perubahan kebijakan ini tidak hanya menunjukkan adopsi Bitcoin dan Ethereum di kalangan bank besar, tetapi juga menggambarkan evolusi pemikiran industri keuangan terhadap aset digital. Sebelumnya, institusi seperti JPMorgan dikenal skeptis terhadap kripto, namun mereka kini bergeser untuk mengakui potensi nilai yang dapat ditawarkan oleh aset-aset tersebut.

Bitcoin dan Ethereum kini dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem agunan yang lebih luas, setara dengan instrumen investasi tradisional seperti obligasi pemerintah dan saham. Tentu saja, hal ini juga membawa risiko dan volatilitas yang lebih tinggi, menciptakan tantangan terbarukan bagi manajemen risiko bank.

Samuel Patt, pendiri metaprotokol Bitcoin OP_NET, menyampaikan pandangannya bahwa semakin banyak lembaga keuangan mulai mengintegrasikan Bitcoin, semakin mereka perlu memahami dan mematuhi regulasi yang relevan. Dengan aset kripto yang diperdagangkan secara 24 jam, tantangan untuk mengelola eksposur kredit menjadi semakin kompleks.

Risiko dan Tantangan dalam Mengintegrasikan Aset Digital

Memasukkan aset kripto ke dalam sistem keuangan tradisional memunculkan banyak pertanyaan tentang risiko yang terkait. Para ahli di bidang ini menegaskan pentingnya pemodelan real-time untuk mengatasi volatilitas intraday, likuiditas bursa, serta solvabilitas kustodian yang terlibat dalam proses tersebut.

Para pengambil keputusan di lembaga keuangan harus memikirkan kembali kerangka kerja mereka mengenai agunan kripto. Margin dinamis dan asuransi risiko kustodian menjadi hal yang wajib dipertimbangkan, bukan sekadar pertimbangan tambahan belakangan.

Dengan memperkenalkan aset digital sebagai agunan, bank terpaksa menghadapi sejumlah tantangan baru. Ini termasuk penyesuaian standar pengukuran risiko yang mungkin berbeda dengan pengukuran yang digunakan untuk barang-barang tradisional, seperti obligasi atau ekuitas.

Integrasi Aset Digital oleh Bank-Bank Besar di AS

Tindakan JPMorgan juga mencerminkan tren yang lebih luas di kalangan bank-bank lain di AS yang bergerak untuk lebih mengintegrasikan aset digital dalam layanan pinjaman dan pengelolaan aset mereka. Ini terjadi selama bank-bank berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pedoman federal mengenai kripto.

Misalnya, sebelum pengenalan Undang-Undang GENIUS pada Juli, bank besar AS seperti BNY Mellon dan Goldman Sachs telah bekerja sama untuk meluncurkan produk pasar uang berbasis token. Langkah ini mendemonstrasikan kemampuan mereka dalam menyimpan dan menyelesaikan transaksi aset digital, yang telah mereka kembangkan selama beberapa waktu.

Selanjutnya, Morgan Stanley berencana untuk memberikan akses kepada klien ritel untuk berdagang di aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, mulai kuartal kedua tahun depan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses investasi crypto ke segmen yang lebih luas, termasuk akun pensiun.

Bank Indonesia (BI) melaporkan perkembangan kredit perbankan yang semakin positif hingga September 2025, dengan total kredit yang disalurkan mencapai Rp 8.051 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam sektor keuangan di Indonesia.

Perkembangan ini mendapat perhatian karena pertumbuhan tahunan (year-on-year/yoy) juga meningkat, dari 7% menjadi 7,2%. Hal ini mencerminkan optimisme di kalangan pelaku ekonomi dan dapat menandakan pemulihan yang berkelanjutan setelah tantangan yang dihadapi di masa lalu.

Total kredit yang disalurkan terdiri dari berbagai sektor, termasuk korporasi dan perorangan. Dalam hal ini, sektor korporasi mendapatkan porsi terbesar, menunjukkan bahwa dunia usaha mulai aktif kembali dalam merencanakan investasi dan pengembangan usaha.

Analisis Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor dan Kategori

Penyaluran kredit untuk sektor korporasi mencapai Rp 4.461,1 triliun, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan dalam sektor korporasi sebesar 10,5% yoy menggambarkan bahwa banyak perusahaan berusaha memanfaatkan berbagai peluang bisnis yang muncul.

Sementara itu, kredit yang disalurkan untuk individu mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, yaitu 3,2%. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di sektor korporasi, hal ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk melakukan konsumsi yang lebih tinggi dalam kondisi ekonomi yang lebih baik.

Seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit, terdapat juga variasi dalam jenis penggunaan kredit yang dikategorikan sebagai kredit modal kerja, konsumsi, dan investasi. Di antara ketiga kategori tersebut, kredit modal kerja masih mendominasi dengan total Rp 3.481,3 triliun.

Kredit untuk UMKM: Tantangan dan Peluang

Penting untuk mencatat bahwa penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mengalami pertumbuhan, meskipun angkanya relatif kecil. Pada September 2025, nilai kredit untuk UMKM tercatat sebesar Rp 1.499,1 triliun.

Kredit UMKM pada skala kecil tumbuh sebesar 7,2% yoy, menunjukkan bahwa segmen ini tetap menjadi motor penggerak penting dalam perekonomian nasional. Namun, sektor mikro dan menengah justru mengalami kontraksi, yang menjadi tantangan bagi upaya pemberdayaan UMKM secara keseluruhan.

Dalam laporan BI dijelaskan bahwa kredit untuk skala mikro mengalami penurunan sebesar 4,2%, sementara credit untuk menengah terkontraksi sebesar 1,1%. Ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

Peningkatan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Perbankan

Selaras dengan pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan juga mengalami peningkatan. Hingga September 2025, total DPK mencatat sebesar Rp 9.143 triliun, relatif meningkat dibanding bulan Agustus yang mencapai Rp 9.039,8 triliun.

Tabungan dan simpanan berjangka menjadi dua komponen utama dari DPK, yang tumbuh masing-masing sebesar 6,4% dan 5,8% yoy. Pengembangan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, yang mendukung stabilitas finansial di negara ini.

Dari sisi distribusi, DPK sebagian besar berasal dari sektor korporasi dengan nilai Rp 4.491,5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tetap berkomitmen untuk menempatkan dana mereka di perbankan, menandakan keyakinan terhadap prospek ekonomi.

Bank Negara Indonesia (BNI) dalam laporan terbarunya menunjukkan kinerja yang mengesankan dengan pertumbuhan kredit yang mencapai 10,5% dibandingkan tahun lalu, menembus angka Rp812,2 triliun hingga kuartal III-2025. Angka ini mencerminkan peningkatan yang merata di berbagai segmen bisnis, mengindikasikan portofolio kredit yang semakin sehat dan berimbang.

“Pertumbuhan kredit BNI kini lebih seimbang di seluruh segmen, baik korporasi, menengah, maupun UMKM,” ungkap Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena. Ia menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari efektivitas strategi pembiayaan bank dalam menjaga kualitas aset sambil mendorong pertumbuhan sektor produktif.

Kredit pada segmen korporasi mengalami kenaikan 12,4% secara tahunan, yang didukung oleh peningkatan pembiayaan untuk korporasi swasta, BUMN, serta institusi. Selain itu, kredit untuk segmen menengah juga tumbuh 14,3%, sementara kredit untuk UMKM non-KUR meningkat 13,9% hingga mencapai Rp46,3 triliun, menunjukkan komitmen BNI dalam memperkuat sektor riil dan mendukung kemandirian ekonomi nasional.

Analisis Pertumbuhan Pembiayaan BNI Hingga Kuartal III 2025

Dari sisi kredit konsumer, BNI mencatat pertumbuhan positif sebesar 9,6% yang mencapai Rp150,2 triliun. Hal ini didorong oleh tingginya permintaan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), personal loan, dan kartu kredit yang sangat diminati masyarakat.

Keberhasilan BNI juga terlihat dari sinergi yang terjalin dengan anak perusahaan, yang memperkuat ekosistem bisnis secara keseluruhan. Pertumbuhan kredit usaha di level grup menunjukkan angka signifikan, dengan kenaikan mencapai 15,3% menjadi Rp17,4 triliun.

Untuk menjaga kualitas aset dan profil risiko yang sehat, BNI terus memperkuat ketahanan keuangannya. Langkah ini termasuk pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang disiplin dan solid untuk menghadapi potensi risiko di masa mendatang.

Strategi Pengelolaan Risiko dan Kualitas Aset BNI

Hingga akhir kuartal III 2025, CKPN BNI tercatat mencapai Rp34,7 triliun, dengan rasio cakupan terhadap kredit bermasalah (NPL coverage ratio) yang sangat tinggi, yaitu 222,7%. Penguatan cadangan ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai risiko kredit dan menjaga kestabilan finansial yang berkelanjutan.

BNI mengungkapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL gross) tetap terjaga di kisaran 2,0%. Di sisi lain, Loan at Risk (LAR) juga menunjukkan perbaikan yang signifikan, kini berada di level 10,4%, menandakan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit.

Pada aspek permodalan, BNI memiliki rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang solid, mencapai 21,1%, termasuk Tier-1 Capital yang senantiasa tetap kuat. Likuiditas bank juga berada di level yang aman dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 86,9% dan angka lainnya yang menunjukkan stabilitas likuiditas yang baik.

Kinerja Keuangan dan Tantangan di Masa Depan

Sementara itu, di sisi keuangan, BNI mencatat laba bersih konsolidasi sebanyak Rp15,12 triliun hingga akhir September 2025. Meskipun mengalami penurunan 7,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pencapaian ini tetap menunjukkan daya tahan bank dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Pendapatan bunga bank juga meningkat, mencatat angka Rp51,16 triliun, yang berarti ada kenaikan 4,77% dari sebelumnya yang mencapai Rp48,83 triliun. Ini menunjukkan bahwa meski ada tekanan dalam beberapa aspek, BNI masih dapat mempertahankan pertumbuhan positif di pendapatan bunga.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis, BNI terus menyesuaikan strategi dan fokus pada pengembangan berbagai produk dan layanan. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisi BNI di pasar saat ini.

PT Bank Mega Syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam sektor kartu kredit syariah, mencerminkan minat masyarakat yang terus meningkat terhadap produk keuangan berbasis syariah. Hingga September 2025, total pembiayaan untuk Syariah Card mencapai Rp 222,06 miliar, sebuah kenaikan yang mencolok sebesar 130% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini juga tercermin dalam jumlah penerbitan Syariah Card yang melonjak sekitar 118% setiap tahunnya. Data dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia menunjukkan bahwa modal kartu kredit konvensional berjumlah 18,8 juta, mengalami pertumbuhan sebesar 1% hingga Juni 2025 jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Menurut Eva Dahlia, Kepala Divisi Syariah Card Bank Mega Syariah, pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah yang lebih transparan dan bebas dari riba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konsumen semakin cerdas dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Kenaikan Permintaan Kartu Kredit Syariah di Masyarakat

Pertumbuhan penggunaan Syariah Card mencerminkan tingginya literasi keuangan masyarakat, yang kini lebih sadar akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak nasabah tidak hanya memanfaatkan kartu ini untuk belanja, tetapi juga untuk keperluan sosial seperti sedekah dan perjalanan ibadah.

Berbeda dengan kartu kredit konvensional, Syariah Card tidak mengenakan bunga. Sistem ini menggunakan tiga akad utama, yaitu kafalah, ijarah, dan qardh, yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan layanan tanpa beban bunga yang menjadi ciri khas kartu kredit tradisional.

Pendapatan bank syariah yang berasal dari Syariah Card terdiri dari ujrah, biaya tahunan, dan biaya keanggotaan. Semua ini dikelola secara transparan, tanpa adanya unsur riba, yang menunjukkan komitmen bank untuk beroperasi dalam koridor etika keuangan syariah.

Fitur-Fitur Inovatif Kartu Pembiayaan Syariah

Selain akses pembiayaan, Syariah Card juga memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya. Nasabah dapat menikmati cicilan tanpa bunga di merchant tertentu, akses promo menarik, dan transaksi yang berlangsung dalam kerangka prinsip halal.

Kehadiran fitur digital seperti aplikasi m-Syariah juga semakin memudahkan konsumen dalam mengelola keuangannya. Dengan digitalisasi ini, nasabah dapat melakukan transaksi, mengunci promo, hingga mendapatkan informasi terbaru tentang layanan dengan lebih cepat dan efisien.

Lebih jauh lagi, Eva mengungkapkan bahwa inovasi seperti promosi poin yang dapat ditukar dengan sedekah menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Ini merupakan langkah strategis untuk menarik minat lebih banyak nasabah dan memperkuat posisi Bank Mega Syariah di pasar kartu pembiayaan syariah.

Proyeksi Masa Depan dan Strategi Pertumbuhan Bank Mega Syariah

Dari segi proyeksi, Bank Mega Syariah optimis bahwa pertumbuhan kartu kredit syariah akan berlanjut seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah. Strategi ini membutuhkan kolaborasi dengan berbagai ekosistem, termasuk merchant dan lembaga lain untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bank juga berkomitmen untuk memperluas jaringan merchant agar nasabah dapat memanfaatkan Syariah Card di lebih banyak tempat. Ini akan menarik lebih banyak konsumen dari berbagai kalangan untuk mencoba menggunakan kartu tersebut dalam keseharian mereka.

Dengan melihat potensi yang ada, Bank Mega Syariah terus berupaya untuk melakukan inovasi dan menawarkan produk-produk baru yang relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Semua tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan nasabah, mengingat pentingnya hubungan jangka panjang dalam industri keuangan.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, menegaskan pentingnya meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan di tengah lesunya pertumbuhan kredit menjelang akhir tahun, yang mencerminkan tantangan besar bagi sektor perbankan dan perekonomian secara keseluruhan.

Kredit perbankan per September 2025 tercatat 7,70% dibandingkan tahun sebelumnya, sedikit meningkat dari 7,56% di bulan Agustus. Meskipun ada peningkatan, Perry menggarisbawahi bahwa permintaan kredit masih lemah, dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang menunggu kepastian.

Sikap ‘wait and see’ dari para pelaku bisnis menghadapkan tantangan dalam optimasi pembiayaan. Selain itu, suku bunga kredit yang cenderung tinggi juga menambah kompleksitas dalam pencairan kredit tersebut.

Permasalahan Undisbursed Loan yang Mengemuka di Sektor Perbankan

Berdasarkan laporan, jumlah fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 masih sangat signifikan, mencapai Rp2.374,8 triliun. Jumlah ini setara dengan 22,54% dari total plafon kredit yang ada, menunjukkan potensi yang belum dimanfaatkan.

Perry menjelaskan bahwa banyak sektor, terutama korporasi, mengalami kendala dalam pencairan kredit. Sektor perdagangan, industri, dan pertambangan menjadi penyumbang utama dari undisbursed loan ini dengan jenis kredit yang paling banyak terhambat adalah modal kerja.

Stagnasi dalam pencairan ini berimbas pada kesehatan sektor perbankan. Hal ini menuntut perhatian lebih dari regulator untuk mendorong keberlanjutan kredit yang lebih baik demi pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Faktor Penyebab Pertumbuhan Kredit yang Lesu

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya pertumbuhan kredit saat ini. Salah satunya adalah tingginya suku bunga yang menyebabkan banyak pelaku usaha enggan untuk berutang. Masyarakat bisnis lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan internal daripada mengambil kredit dari bank.

Kondisi makroekonomi yang tidak menentu turut berkontribusi terhadap perlambatan ini. Pelaku usaha lebih memilih untuk menunda ekspansi atau investasi baru, sehingga dampaknya langsung terlihat pada permintaan kredit.

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa situasi ini mungkin akan terus berlanjut hingga akhir tahun jika tidak ada langkah-langkah strategis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inovatif dan proaktif dari pihak perbankan dan pemerintah.

Upaya yang Harus Dilakukan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Kredit

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kolaborasi antara Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya. Mereka perlu menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang ada. Salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan suku bunga agar lebih kompetitif.

Selain itu, sosialisasi mengenai produk-produk kredit yang inovatif perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha yang mungkin tidak memahami jenis kredit yang tersedia atau tidak mengetahui cara akses yang lebih baik terhadap kredit tersebut.

Penerapan teknologi informasi dalam proses pencairan kredit juga dapat mempercepat dan mempermudah akses. Upaya digitalisasi dalam layanan perbankan diharapkan dapat mendekatkan bank kepada para pelaku usaha.

Jakarta, langkah Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga acuan secara signifikan dari 6,25% pada Agustus 2024 menjadi 4,75% hingga Oktober 2025 ternyata tidak secepat yang diharapkan dalam pengaruhnya terhadap suku bunga kredit yang diberlakukan oleh perbankan. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam proses transmisi kebijakan moneter ke dalam industri perbankan.

Deputi Gubernur BI, Aida S Budiman, mengungkapkan hal ini setelah rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dilakukan pada 21-22 Oktober 2025. Dia menyatakan bahwa meski suku bunga acuan telah diturunkan sebanyak 150 basis poin, perubahan pada suku bunga kredit dan dana pihak ketiga tidak menunjukkan penurunan yang proporsional.

Aida menjelaskan bahwa meskipun terdapat penurunan yang nyata, kecepatan respons perbankan terhadap suku bunga acuan masih melambat. Sebagai contoh, penurunan suku bunga dana pihak ketiga hanya sebesar 29 bps dan suku bunga kredit baru mencatat penurunan hanya 15 bps.

Dampak Penurunan Suku Bunga Terhadap Ekonomi

Peningkatan bunga kredit yang lambat dapat berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mengakses pembiayaan yang lebih murah. Hal ini tentunya menghambat misi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menarik dana mereka dari bank, tetapi juga memanfaatkan produk pembiayaan yang lebih terjangkau.

Sku bunga yang lebih rendah di pasar uang menunjukkan bahwa respons pasar terhadap penurunan BI rate berjalan dengan baik. Aida mencatat bahwa untuk instrumen pasar uang seperti INDONIA, turun sampai 204 bps, sedangkan SRBI untuk tenor 12 bulan menunjukkan penurunan lebih tinggi hingga 257 bps.

Ketika imbal hasil pun mencatat penurunan agresif, hal ini menunjukkan adanya pergeseran cepat dalam preferensi investor. Kenyataan ini menciptakan sinyal positif bagi stabilitas pasar keuangan, meskipun perbankan harus bergerak lebih cepat lagi dalam menyesuaikan suku bunga kredit yang ditawarkan kepada nasabah.

Langkah Bank Indonesia Melalui Kebijakan Insentif Likuiditas

Untuk mempercepat penyaluran kredit ke masyarakat, Bank Indonesia merencanakan penerapan kebijakan insentif likuiditas yang baru pada 1 Desember 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dorongan hukuman bagi bank untuk lebih cepat menyesuaikan suku bunga pinjaman mereka sesuai dengan suku bunga acuan.

Aida menjelaskan, insentif likuiditas terdiri dari beberapa komponen, yang termasuk insentif lending channel dan interest rate channel. Total insentif yang dapat diberikan kepada bank mencapai 5,5% dari dana pihak ketiga, tentunya menjadi daya tarik tersendiri dalam meningkatkan penyaluran kredit.

Saat ini, besaran insentif pada lending channel akan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan kredit dibandingkan dengan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah langkah strategis yang diharapkan dapat memicu peningkatan signifikan pada volume kredit yang disalurkan ke masyarakat.

Kendala yang Dihadapi oleh Perbankan

Dari perspektif perbankan, tantangan utama dalam penyesuaian suku bunga terletak pada persepsi risiko dan keberlanjutan bisnis. Banyak bank yang cenderung berhati-hati dalam menurunkan suku bunga pinjaman, dengan alasan bahwa kondisi makroekonomi masih belum sepenuhnya stabil.

Walaupun suku bunga acuan mengalami penurunan, beberapa bank masih berpegang pada kebijakan konservatif sebagai respons terhadap potensi fluktuasi pasar dan risiko likuiditas. Disparitas antara suku bunga acuan dan suku bunga kredit menyebabkan banyak nasabah mencari alternatif lain dalam mendapatkan pinjaman.

Aida menekankan perlunya komunikasi yang lebih baik antara Bank Indonesia dan perbankan untuk menjelaskan visi dan tujuan dari penurunan suku bunga acuan. Di samping itu, kesepahaman antara kedua belah pihak sangat penting untuk mendorong pergerakan yang lebih sinergis dalam penyesuaian kebijakan ini.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru saja melakukan pertemuan penting dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, di Kantor Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut berlangsung pada pukul 10:30 WIB dan dihadiri juga oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae, yang memberikan dukungan pada diskusi yang sangat krusial ini.

Meski topik yang dibahas tidak diumumkan secara resmi, pertemuan ini dipercayai terkait dengan kebijakan penghapusan kredit macet. Pekan lalu, Purbaya telah menyampaikan rencananya untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai isu tersebut, menjadikannya sorotan utama dalam pembicaraan hari ini.

Purbaya berfokus pada data nasabah yang memiliki kredit macet di bawah Rp 1 juta. Ini sangat relevan dengan kebijakan yang direncanakan untuk membantu para calon pembeli rumah dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pentingnya Pembahasan Data Nasabah Kredit Macet

Purbaya mencatat bahwa penghapusan kredit macet di bawah Rp 1 juta akan menjadi bagian dari kebijakan yang lebih besar. Namun, ia memberikan sinyal kuat bahwa kebijakan ini mungkin tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal ini berkaitan dengan ketidakjelasan data yang dimiliki OJK.

Saat pertemuan dengan komisioner BP Tapera, Purbaya menemukan adanya masalah dalam keakuratan data. Data yang menyebutkan ada 110.000 calon pembeli rumah terhambat oleh kredit macet ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan.

Jakarta, Jamie Dimon, sosok yang dikenal sebagai CEO JPMorgan Chase dan salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia perbankan, baru-baru ini mengeluarkan peringatan serius tentang kondisi pasar kredit di Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang mengguncang, dia mengaitkan dua kebangkrutan besar, Tricolor dan First Brands, dengan potensi masalah yang lebih besar yang mungkin terjadi di sektor keuangan.

“Jika Anda melihat satu kecoak, kemungkinan besar masih ada yang lain,” ujar Dimon. Pernyataan tersebut, meskipun terdengar sederhana, menggambarkan kekhawatirannya akan stabilitas pasar yang lebih luas setelah rangkaian kejadian yang kurang menguntungkan ini.

Peringatan tersebut tidak hanya sebuah opini semata; kekhawatiran pasar dengan cepat terbukti nyata. Dalam waktu dua hari setelah pernyataan Dimon, saham bank-bank regional di AS mengalami penurunan tajam, yang menunjukkan betapa sensitifnya investor terhadap tanda-tanda ketidakpastian di industri keuangan. Penurunan 6% tersebut memperingati kita akan betapa rapuhnya sistem keuangan saat ini.

Investor kini berada dalam posisi yang sulit, berjuang untuk menyeimbangkan peluang dan risiko di tengah harapan yang dipicu oleh kemajuan teknologi. Meskipun indeks S&P 500 menunjukkan kenaikan yang signifikan, banyak analis di Wall Street merasa bahwa relasi tersebut mungkin tidak berkelanjutan dan situasi bisa berubah dengan cepat.

Potensi Risiko di Pasar Kredit AS yang Meningkat

Tekanan di pasar pendanaan antarbank menunjukkan bahwa likuiditas memang menjadi masalah yang semakin mendesak. Dengan suku bunga pinjaman antarbank mencatatkan leve tertinggi dalam enam tahun, banyak pihak merasa bahwa bank-bank kini lebih berhati-hati untuk berkolaborasi dalam meminjamkan dana.

Bukti dari kekhawatiran ini terungkap saat bank-bank di AS meminjam lebih dari US$15 miliar dari fasilitas repo milik The Fed dalam waktu dua hari. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi, menunjukkan betapa besar kebutuhan likuiditas saat ini.

Selain itu, pasar kredit swasta mulai menjadi perhatian utama bagi investor. Sejak krisis keuangan global, banyak perusahaan menengah berisiko yang bergantung pada solusi pembiayaan yang bersumber dari luar perbankan, menciptakan hubungan yang semakin rumit antara bank dan lembaga kredit lainnya.

Di tengah perdebatan yang terjadi antara pelaku kredit swasta dan bank mengenai siapa yang lebih berisiko, fokus utama saat ini tetap pada kestabilan keuangan. Banyak pihak menyatakan bahwa bank-bank yang memiliki eksposur terhadap perusahaan yang bermasalah sebenarnya lebih rentan dan risiko tersebut harus ditangani dengan serius.

Kekhawatiran di Kalangan Investor Mengenai Standar Pemberian Pinjaman

Investor saat ini perlu berwaspada terhadap dampak potensi kejatuhan ekonomi global. Perusahaan-perusahaan dengan kondisi keuangan lemah mungkin akan menghadapi kesulitan dalam melakukan refinancing, dan yang paling terpukul adalah bank-bank regional yang lebih terpapar.

Berdasarkan riset terbaru, eksposur bank terhadap kredit swasta telah meningkat tajam, dengan nilai mencapai sekitar US$4,5 triliun. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap masalah yang muncul di sektor kredit swasta baik langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada sistem perbankan secara keseluruhan.

Menarik untuk dicatat bahwa pengaruh pengetatan standar pemberian pinjaman menjadi perhatian utama di kalangan investor. Banyak pelaku pasar percaya bahwa jika kondisi ekonomi terus memburuk, bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya mungkin tidak akan dapat menahan dampak dari kebangkrutan yang meningkat.

Dalam konteks ini, ada kesepakatan luas bahwa pengetatan berkelanjutan pada standar pemberian pinjaman mungkin diperlukan untuk mencegah lonjakan masalah baru di pasar, meskipun ini bisa berisiko menahan pertumbuhan ekonomi.

Dampak dari Kerugian Belum Terealisasi di Sektor Perbankan

Kerugian yang belum terealisasi di neraca bank-bank AS akibat kenaikan suku bunga jangka panjang menjadi perhatian penting lainnya. Selama tahun lalu, kita telah menyaksikan penurunan signifikan dalam nilai obligasi pemerintah yang dipegang bank, menciptakan situasi yang bisa memicu krisis keuangan lebih lanjut.

Meskipun kerugian belum terealisasi ini telah berkurang dari puncaknya, jumlah yang tersisa masih signifikan. Dalam angka, kerugian yang saat ini sekitar US$395 miliar menciptakan kerentanan yang jelas di pasar, terutama jika terjadi lonjakan baru dalam pinjaman bermasalah.

Secara keseluruhan, kondisi yang ada saat ini akan menjadi fokus perhatian bagi pelaku pasar yang berusaha memahami dampak dari kebijakan moneter yang ketat. Perhatian yang diberikan kepada kerugian belum terealisasi ini menunjukkan bagaimana sistem keuangan sangat saling terhubung dan rentan terhadap gejolak eksternal.

Banyak analis setuju bahwa dalam lingkungan normal, situasi seperti ini mungkin hanya menyebabkan sedikit gejolak. Namun, setelah bertahun-tahun dalam era suku bunga rendah dan reli pasar yang panjang, sinyal-sinyal kecil mulai membuat ketakutan di kalangan investor bahwa waktu yang lebih buruk bisa saja mendekat.