Tag Kredit

PT Bank Permata Tbk. memperlihatkan optimisme yang kuat mengenai pertumbuhan kredit konsumer pada tahun ini. Dalam proyeksi mereka, kredit ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 10% hingga tahun 2026, berkat penurunan suku bunga acuan dan daya beli masyarakat yang tetap stabil. Hal ini mencerminkan sikap percaya diri dari manajemen bank, terutama di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Haryanto, Division Head Consumer Lending, menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit ini juga didorong oleh sektor bisnis kartu kredit dan pinjaman pribadi. Selain itu, kredit pemilikan rumah (KPR) serta kredit kendaraan bermotor (KKB) diprediksi akan mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan tren positif dalam permintaan kredit konsumer.

“Kami melihat tahun ini berpotensi lebih baik dibandingkan tahun lalu, baik dalam hal layanan maupun pertumbuhan lainnya,” ungkap Haryanto saat diwawancarai di Jakarta Selatan. Kehadiran berbagai inovasi dan strategi pemasaran terlihat akan menjadi kunci bagi peningkatan kinerja bank di sektor kredit ini.

Pentingnya Segmentasi Pasar Dalam Kredit Konsumer

Pemilihan segmen pasar yang tepat menjadi salah satu faktor kunci dalam strategi pemasaran Permata Bank. Meskipun terdapat penurunan daya beli di masyarakat secara umum, kelompok nasabah Permata Bank umumnya berasal dari kelas menengah atas yang lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Hal ini membuat dampak negatif terhadap bank ini menjadi minimal dibandingkan dengan bank lainnya yang memiliki segmen pasar yang lebih luas.

Dengan fokus pada segmen ini, Permata Bank bisa lebih strategis dalam menawarkan produk dan layanan. Pengembangan kartu kredit dan pinjaman yang lebih menguntungkan bagi segmen menengah atas diharapkan dapat menarik lebih banyak nasabah baru. Pihak bank juga percaya bahwa segmentasi yang tepat akan mendongkrak pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kehadiran paket layanan yang fleksibel menjadi salah satu daya tarik bagi nasabah. Dengan penawaran ini, Permata Bank berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para nasabahnya, sehingga tetap kompetitif di pasar yang semakin ketat.

Strategi Promosi Melalui Event Khusus untuk Kredit Konsumer

Salah satu inisiatif menarik yang dilakukan Permata Bank adalah menggelar Travel Fair tahun 2026 bekerja sama dengan Japan Airlines. Event ini dirancang untuk memanfaatkan tren peningkatan wisatawan Indonesia yang pergi ke Jepang. Melalui promosi ini, bank berharap dapat meningkatkan volume transaksi kartu kredit yang lebih signifikan.

Travel Fair menghadirkan beragam penawaran menarik, seperti cashback mencapai Rp2 juta, cicilan 0% hingga 12 bulan, dan diskon untuk pembelian tiket pesawat serta paket akomodasi. Strategi ini berpotensi menarik banyak nasabah baru yang tertarik melakukan perjalanan, sekaligus mendorong penggunaan kartu kredit.

Dengan target peningkatan transaksi kartu kredit sekitar 20%, Permata Bank berharap dapat menciptakan dampak positif bagi portofolio kredit mereka. Komitmen terhadap inovasi dalam promosi seperti ini menunjukkan pemahaman mendalam bank terhadap perilaku konsumen.

Peran Sektor Usaha Kecil Menengah Dalam Peningkatan Kinerja Kredit

Selain fokus pada konsumer, Permata Bank juga menunjukkan perhatian besar terhadap segmen usaha kecil menengah (UKM). Haryanto menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan dukungan lebih besar terhadap para pelaku usaha ini, karena sektor UKM adalah pendorong penting bagi perekonomian. Dengan menyediakan layanan transaksi yang berbasis kebutuhan usaha, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas bagi UKM.

Inisiatif ini penting, mengingat sektor UKM sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan sumber pendanaan yang sesuai. Dengan mendorong pertumbuhan di segmen ini, Permata Bank tidak hanya memperluas basis nasabah, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih luas.

Langkah ini juga mencerminkan visi jangka panjang bank untuk menjadi mitra bagi pelaku usaha. Dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang relevan, Permata Bank berusaha menciptakan ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan usaha di Indonesia.

PT Bank HSBC Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2026 akan mengalami peningkatan antara 1% hingga 1,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Proyeksi ini muncul seiring dengan perbaikan beberapa faktor yang mendorong permintaan pembiayaan dalam berbagai sektor ekonomi.

Menurut Pranjul Bhandari, Managing Director dan Chief India Economist, permintaan kredit secara keseluruhan masih belum sekuat periode sebelum pandemi. Namun, ada tanda-tanda perbaikan yang muncul sepanjang tahun 2025 setelah mengalami penurunan di awal tahun.

Permintaan kredit menunjukkan peningkatan, terutama dari perusahaan kecil yang terus berinvestasi dalam berbagai proyek. Meski kondisi ini belum sepenuhnya kembali ke level optimal, pertumbuhan investasi di segmen tersebut memberikan harapan bagi sektor perbankan.

Di sisi lain, permintaan kredit dari rumah tangga masih dianggap lemah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan upah yang lambat serta ketidakpastian dalam permintaan barang konsumsi tahan lama.

Pranjul juga mencatat bahwa penjualan mobil yang menurun berkontribusi terhadap kinerja kredit konsumsi yang tidak optimal. Di tengah tantangan ini, kredit korporasi dari sektor perusahaan kecil menunjukkan kekuatan yang stabil, memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan kredit secara keseluruhan.

Proyeksi Pertumbuhan Kredit dan Ekonomi 2026

Pranjul menggarisbawahi pentingnya hubungan antara pertumbuhan kredit dan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal. Kinerja PDB nominal merupakan hasil kombinasi antara pertumbuhan ekonomi riil dan tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat.

Pada tahun 2025, inflasi tercatat sangat rendah akibat turunnya harga komoditas, yang memungkinkan daya beli masyarakat untuk sedikit meningkat. Namun, proyeksi untuk tahun 2026 menunjukkan bahwa inflasi kemungkinan akan kembali normal.

Dengan inflasi yang diharapkan kembali naik, pertumbuhan PDB nominal pada tahun 2026 diperkirakan akan lebih tinggi antara 1% hingga 1,5%. Hal ini dinilai sebagai potensi tambahan untuk mendorong permintaan kredit di pasar.

Strategi perbankan akan sangat bergantung pada kondisi makroekonomi ini, yang mencakup langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan kredit sambil mempertahankan kestabilan keuangan. Dengan proyeksi ini, diharapkan lembaga-lembaga keuangan dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sekaligus, perubahan kebijakan moneter dan fiskal juga akan memengaruhi bagaimana sektor perbankan merespons kebutuhan pembiayaan di masyarakat. Ini menciptakan atmosfer yang dinamis bagi bank untuk melakukan penyesuaian strategi layanannya.

Tren Kredit dan Sektor yang Mendominasi

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada November 2025, kredit tumbuh sebesar 7,74% secara tahunan, mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 7,46%. Total kredit yang ditawarkan oleh perbankan mencapai sekitar Rp8.314 triliun.

Jenis kredit yang paling berkembang adalah kredit investasi, yang mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 17,98% secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan tengah melakukan ekspansi dan berinvestasi dalam proyek baru untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,76% tahun ke tahun, dan kredit modal kerja meningkat sebesar 2,04%. Data ini mencerminkan adanya perluasan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai sektor.

Berdasarkan kategori debitur, pertumbuhan kredit korporasi terbilang solid dengan angka mencapai 12% secara tahunan. Namun, segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi tantangan tersendiri, dengan kondisi pembiayaan yang belum sepenuhnya kembali normal.

Dengan penyesuaian aktivitas usaha yang berjalan lambat, UMKM terus berjuang untuk mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang memadai. OJK mengakui bahwa tantangan ini memerlukan perhatian khusus dari sektor perbankan untuk mendukung keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi.

Strategi Perbankan dalam Menghadapi Tantangan

Dari sini, jelas bahwa sektor perbankan perlu mengembangkan strategi yang lebih inklusif untuk menjangkau segmen-segmen yang belum terlayani dengan baik, khususnya UMKM. Kebijakan dan inovasi produk perlu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan riil para pelaku usaha kecil.

Inisiatif untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM dapat menjadi langkah penting bagi perbankan dalam meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan etika yang diemban oleh lembaga keuangan.

Bank-bank juga perlu memanfaatkan teknologi finansial untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan kredit bagi calon debitur. Dengan digitalisasi, diharapkan prosesnya menjadi lebih transparan dan efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Selain itu, kolaborasi antara bank dan pelaku bisnis juga menjadi kunci penting. Melalui kerja sama yang saling menguntungkan, bank dapat mengedukasi UMKM tentang pentingnya manajemen keuangan, sementara pelaku usaha dapat lebih memahami produk perbankan yang tersedia untuk mereka.

Dengan langkah-langkah inovatif ini, diharapkan dapat tercipta iklim yang kondusif bagi pertumbuhan kredit di tahun-tahun mendatang, yang akan berimbas positif pada perekonomian nasional secara keseluruhan.

Kinerja sektor perbankan di Indonesia menunjukkan stabilitas yang mengesankan, meskipun kondisi ekonomi global dipenuhi ketidakpastian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan bahwa kinerja intermediasi perbankan nasional akan terus berlanjut secara solid hingga tahun mendatang, didukung oleh pertumbuhan kredit yang berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya permintaan pembiayaan dari sektor usaha. Selain itu, dinamika perekonomian nasional dan kondisi global akan sangat mempengaruhi realisasi proyeksi ini di lapangan.

Dian mencatat bahwa faktor eksternal meskipun menjadi perhatian, aspek penopang domestik tetap akan menjadi kunci. Dengan kondisi ini, OJK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dan intermediasi perbankan akan terjaga di tahun-tahun mendatang.

Proyeksi Kinerja Perbankan Nasional Hingga 2026

Hingga akhir November 2025, pertumbuhan kredit dalam sektor perbankan menunjukkan tanda-tanda melambat dibandingkan dengan kuartal pertama tahun yang sama. Meski demikian, OJK mencatat intermediasi perbankan yang stabil, dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas yang memadai.

Dian melaporkan bahwa pada bulan November 2025, total kredit mencapai sekitar Rp8.314 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,74%. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 7,46%, menunjukkan adanya akselerasi meskipun pertumbuhannya tidak secepat yang diharapkan.

Proyeksi pertumbuhan kredit diperkirakan tetap berada di atas batas bawah target yang telah ditetapkan oleh regulator. OJK meyakini bahwa faktor-faktor domestik akan membantu dalam menjaga momentum ini menjelang akhir tahun.

Perkembangan Jenis Kredit dan Sektor Usaha

Dari segi jenis kredit yang ditawarkan oleh perbankan, kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 17,98% secara tahunan pada bulan November. Ini menggambarkan adanya ekspansi di dunia usaha meskipun sektor lainnya mengalami tantangan.

Kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,76% dan kredit modal kerja juga meningkat 2,04% dibandingkan tahun lalu. Meskipun terdapat pertumbuhan di sektor-sektor tersebut, segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi banyak tantangan.

OJK mengakui bahwa UMKM mengalami kontraksi akibat penyesuaian aktivitas usaha yang berlangsung lambat dan ketidakpastian dalam daya serap pembiayaan. Ini menjadi indikasi bahwa masih diperlukan langkah-langkah inovatif untuk memulihkan segmen ini.

Dinamisasi Pendanaan dan Suku Bunga Perbankan

Sementara itu, pendanaan perbankan di Indonesia melalui dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang cukup stabil hingga mencapai 12,03% pada bulan November. Ini adalah peningkatan dari angka bulan sebelumnya yang tercatat 11,48% dan menunjang likuiditas perbankan yang sehat.

Kondisi likuiditas yang longgar ini juga tercermin dari penurunan suku bunga perbankan. Suku bunga kredit turun menjadi 8,96%, sementara suku bunga DPK berada di level 2,77%, dengan penurunan terbesar terlihat pada suku bunga deposito.

Kebijakan ini diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, tetapi OJK tetap mendorong perbankan untuk menjaga kesehatan likuiditas dan rentabilitas di tengah tantangan yang ada.

Kualitas Aset dan Ketahanan Perbankan Nasional

Dari sisi kualitas aset, OJK mencatat adanya perbaikan berkelanjutan. Rasio kredit bermasalah (NPL) gross mengalami penurunan menjadi 2,21%, sementara NPL net membaik menjadi 0,86%, mencerminkan kondisi kesehatan sektor perbankan yang lebih baik.

Indikator risiko kredit lainnya, yakni Loan at Risk (LAR), juga menunjukkan perbaikan dengan angka 9,22%. Hal ini menjadi sinyal positif bagi para pemangku kepentingan di industri perbankan.

Kapitalisasi perbankan yang kuat juga menjadi salah satu pilar ketahanan sektor ini. Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat di level 26,05%, meskipun sedikit mengalami penurunan dari 26,38%, namun tetap merupakan bantalan yang solid dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Perbankan di Indonesia telah memegang peranan signifikan dalam mendukung dinamika perekonomian nasional. Melalui penyaluran pembiayaan korporasi, sektor perbankan tidak hanya membantu dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembiayaan korporasi menjadi salah satu instrumen penting bagi perusahaan untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,2% pada tahun 2025, kebutuhan akan pembiayaan ini semakin mendesak, terutama di sektor korporasi dan bisnis menengah ke atas.

Sejumlah analis berpendapat bahwa permintaan terhadap kredit korporasi akan terus meningkat, terutama untuk menjaga arus kas dan menyusun rencana ekspansi. Di tengah tantangan yang ada, perbankan diharapkan dapat memberikan solusi keuangan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan debitur.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Pembiayaan Korporasi di Indonesia

Setiap perusahaan pasti membutuhkan akses keuangan untuk mendukung operasionalnya, terutama dalam situasi yang tidak menentu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, dibutuhkan langkah strategis dari perbankan untuk mendukung kebutuhan kredit tersebut.

Pembiayaan yang tepat tidak hanya membantu perusahaan bertahan, tetapi juga mendorong inovasi dan investasi baru. Hal ini penting mengingat persaingan di sektor korporasi terus meningkat dan perusahaan dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan pasar.

Melihat proyeksi pertumbuhan tersebut, Kementerian Keuangan mengharapkan penyaluran kredit korporasi akan semakin meningkat. Bank-bank di Indonesia diharapkan dapat melakukan penilaian yang mendalam dalam menyalurkan kredit agar tetap berkontribusi positif terhadap perekonomian.

Strategi Penyaluran Kredit oleh Perbankan di Tengah Ketidakpastian

Di kondisi ekonomi yang berubah-ubah, perbankan perlu bersikap lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Dengan mempertimbangkan profil risiko dan kapasitas membayar debitur, strategi ini diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

Banyak bank yang kini menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dalam menilai permohonan kredit. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan usaha dan potensi finansial perusahaan, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan akurat.

Selain itu, perbankan juga dituntut untuk berkolaborasi lebih baik dengan sektor usaha. Hal ini penting agar dapat memahami kebutuhan di lapangan dan menyediakan produk yang sesuai dengan harapan nasabah.

Tantangan yang Dihadapi oleh Bank dalam Menyalurkan Pembiayaan Korporasi

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh bank dalam penyaluran pembiayaan korporasi. Salah satunya adalah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar domestik. Bank harus mampu beradaptasi dengan situasi ini agar dapat tetap bertahan.

Kendala lain yang sering muncul adalah tingginya tingkat persaingan antar bank dalam memberikan penawaran kredit. Setiap bank harus memiliki strategi yang unik untuk menarik minat debitur agar memilih mereka sebagai mitra keuangan.

Selain itu, pengelolaan risiko juga menjadi tantangan yang signifikan. Bank perlu memiliki sistem yang efisien dalam mengidentifikasi dan menilai risiko terkait dengan kredit yang diberikan agar terhindar dari potensi kerugian.

Peran Teknologi dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit Korporasi

Perkembangan teknologi memberikan dampak besar terhadap sektor perbankan, termasuk dalam penyaluran kredit korporasi. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan bank untuk mempercepat proses evaluasi dan persetujuan kredit.

Selain itu, platform digital juga memudahkan perusahaan dalam mengajukan permohonan kredit secara online. Proses yang lebih cepat dan transparan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah.

Bank yang memanfaatkan teknologi dengan baik berpotensi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dengan demikian, mereka dapat menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif, yang pada gilirannya menarik lebih banyak debitur.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) baru-baru ini memberikan penjelasan terkait fenomena tingginya tingkat kredit yang belum dicairkan atau yang sering disebut sebagai undisbursed loan. Menurut informasi yang disampaikan, meskipun terdapat banyak kredit yang belum disalurkan, Maybank Indonesia tetap menunjukkan stabilitas dalam hal penyaluran kredit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, menekankan bahwa perilaku nasabah saat ini cenderung berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit yang tersedia. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran nasabah untuk menggunakan kredit sesuai dengan kebutuhan mereka yang sebenarnya.

Dalam pernyataannya, Steffano menyampaikan bagaimana nasabah lebih selektif dan memilih untuk tidak langsung menggunakan seluruh fasilitas kredit yang telah disediakan. Hal ini menggambarkan adanya perubahan dalam pola perilaku nasabah yang lebih bertanggung jawab dalam perencanaan keuangan mereka.

“Tentu saja, kami melihat bahwa banyak nasabah yang lebih berhati-hati dan menggunakan fasilitas kredit berdasarkan kebutuhan mereka yang sesungguhnya,” ujar Steffano saat ditemui di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menilai kebijakan prudent nasabah dapat membantu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat.

Dalam laporan keuangannya, Steffano menyatakan tingkat disbursed loan Maybank berada pada level yang cukup stabil, dengan utilisasi penyaluran kredit mencapai 50% hingga 60%. Di tengah situasi yang tidak menentu, keberlangsungan kredit tetap menjadi prioritas bagi bank dan nasabah.

Lebih lanjut, total kredit dan pembiayaan syariah yang disalurkan oleh Maybank pada November 2025 mencatatkan angka Rp 107,83 triliun. Meskipun demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, yang berada di angka Rp 111,70 triliun. Penurunan ini dapat mencerminkan prudensial yang diterapkan oleh banyak nasabah di masa kini.

Steffano juga memberi pandangan tentang prospek pertumbuhan kredit Maybank untuk tahun ini yang ditargetkan berada di kisaran 9% hingga 10%. Target ini diharapkan dapat tercapai meskipun dalam suasana ekonomi yang penuh tantangan.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, melaporkan bahwa total undisbursed loan di seluruh perbankan Indonesia mencapai Rp 2.509,4 triliun pada November 2025. Angka tersebut setara dengan sekitar 23,18% dari total plafon kredit yang tersedia, yang menunjukkan adanya potensi penyaluran yang belum terealisasi.

Perry menambahkan, meskipun terdapat potensi yang besar, pertumbuhan kredit secara keseluruhan hanya mencapai 7,74% secara tahunan. Hal ini meskipun lebih baik dari bulan Oktober yang hanya mencatatkan 7,36% year on year (yoy). Namun, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh BI.

Analisis Terhadap Perilaku Penggunaan Kredit di Kalangan Nasabah

Dari informasi yang diperoleh, terlihat jelas bahwa nasabah sekarang lebih berhati-hati dalam menggunakan kredit. Penggunaan kredit yang lebih bijak ini berpotensi untuk menciptakan stabilitas keuangan bagi masing-masing individu dan juga bank.

Sikap hati-hati ini bukan tanpa alasan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik, nasabah cenderung memilih untuk menggunakan uang mereka dengan lebih cermat. Hal ini juga berdampak pada bagaimana bank memposisikan diri mereka dalam memberikan fasilitas kredit.

Nampaknya, edukasi finansial memegang peranan penting dalam perubahan perilaku ini. Semakin banyak nasabah yang menyadari pentingnya merencanakan keuangan secara matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan besar seperti mengambil kredit.

Bank juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada nasabah dalam memahami produk-produk keuangan yang mereka tawarkan. Dengan cara ini, diharapkan nasabah dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait penggunaan kredit.

Prospek Pertumbuhan Kredit di Masa Depan

Tidak bisa dipungkiri, prospek pertumbuhan kredit menjadi perhatian utama semua pelaku industri perbankan. Pertumbuhan yang sehat diperlukan tidak hanya untuk keberlanjutan bisnis bank, tapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Maybank, dengan target pertumbuhan kredit antara 9% hingga 10%, menunjukkan optimisme yang realistis. Namun, pencapaian ini memerlukan strategi dan pendekatan yang tepat untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan fasilitas kredit yang ada.

Pentingnya membangun hubungan yang baik antara bank dan nasabah juga tak boleh diabaikan. Kepercayaan nasabah terhadap bank sangat berpengaruh pada keputusan mereka untuk menggunakan layanan yang ditawarkan.

Di sisi lain, bank pun harus mampu memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Hal ini sangat penting untuk menjaga relevansi bank di tengah persaingan yang semakin ketat.

Tantangan yang Dihadapi oleh Bank dan Nasabah

Di tengah upaya untuk mencapai pertumbuhan, baik bank maupun nasabah tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah fluktuasi ekonomi yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan keputusan investasi.

Bank harus siap menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi atau perubahan kebijakan dari pemerintah. Fleksibilitas dalam beradaptasi menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang dalam kondisi semacam ini.

Sementara itu, nasabah juga harus berpikir kritis dalam melangkah, terutama saat akan mengambil keputusan untuk menggunakan fasilitas kredit. Kesadaran terhadap kondisi finansial pribadi menjadi sangat penting.

Akhirnya, kolaborasi antara bank dan nasabah perlu terus dipupuk untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengungkapkan bahwa potensi kredit dan pembiayaan yang dapat terpengaruh akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra bisa mencapai sekitar Rp400 triliun. Angka ini diperoleh dari data sementara yang menunjukkan sebanyak 105.000 debitur yang terpapar dampak bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa langkah awal perlu segera diambil untuk membantu para debitur yang mengalami kesulitan. Upaya tersebut mencakup penerapan langkah-langkah relaksasi kredit yang dirancang untuk meminimalkan dampak bencana terhadap keadaan finansial masyarakat.

Sebagai respons terhadap situasi ini, OJK telah merumuskan kebijakan yang efektif dan fleksibel. Dengan pendekatan ini, diharapkan korban bencana dapat pulih secara bertahap dan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan.

Relaksasi Kredit untuk Mendukung Korban Bencana di Tiga Provinsi Sumatra

Dalam rangka membantu pemulihan pasca-bencana, OJK mulai menerapkan kebijakan relaksasi kredit sejak 10 Desember 2025. Kebijakan ini dilaksanakan dua minggu setelah ketiga provinsi tersebut menyatakan status bencana, memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk mempersiapkan langkah konkret.

Relaksasi ini akan berlaku selama tiga tahun ke depan dan dirancang untuk mencakup seluruh jenis kredit di berbagai segmen usaha. Tidak hanya UMKM, tetapi juga usaha besar dan korporasi akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses relaksasi ini, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaatnya.

Kredit yang direstrukturisasi tetap akan dikategorikan sebagai lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan finansial para debitur serta memberikan rasa aman kepada mereka yang terdampak, agar mereka dapat kembali berbisnis secepatnya.

Pemetaan dan Penanganan Asuransi untuk Korban Bencana

Pada sektor perasuransian, OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk melakukan pemetaan terhadap polis yang terdampak. Ini bertujuan untuk menyederhanakan proses klaim dan memastikan bahwa klaim dapat diproses dengan cepat dan efisien.

Langkah-langkah pendukung lainnya juga diharapkan dapat mengurangi beban bagi debitur yang terpengaruh bencana. Koordinasi yang baik antara lembaga asuransi dan pemangku kepentingan lainnya sangat krusial dalam mempercepat pemulihan.

Perusahaan asuransi diharapkan dapat cepat mengambil tindakan dalam membantu klien mereka. Dengan demikian, korban bencana tidak hanya menunggu lama untuk mendapatkan klaim, tetapi dapat segera memulihkan kegiatan ekonomi mereka.

Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Implementasinya di Lapangan

OJK juga berharap agar kebijakan khusus terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) segera dihasilkan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari adanya diskriminasi perlakuan yang mungkin terjadi di lapangan, terutama bagi debitur yang berusaha bangkit dari keterpurukan.

Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pemulihan secara menyeluruh. Dengan dukungan yang tepat, sektor usaha rakyat dapat kembali bergerak dan memberikan kontribusi pada perekonomian lokal.

Diskusi dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan juga perlu ditingkatkan. Agar semua pihak yang terlibat dalam proses pemulihan dapat saling mendukung dan berbagi pengalaman untuk hasil yang lebih baik.

Pentingnya Kecepatan dalam Pengambilan Keputusan untuk Pemulihan

Keputusan untuk memberikan perlakuan khusus selama tiga tahun ini didasarkan pada pengalaman masa lalu, terutama saat pandemi Covid-19. Pengalaman tersebut menunjukkan betapa pentingnya respons cepat dan tepat dalam menghadapi situasi krisis.

Mahendra menekankan bahwa proses pengambilan keputusan perlu lebih fleksibel dan memanfaatkan data yang tersedia dengan lebih baik. Dengan demikian, semua keterlambatan yang terjadi di masa lalu dapat diminimalkan, dan dukungan bagi masyarakat yang terdampak dapat diberikan dengan lebih cepat.

Optimisme Mahendra terkait jangka waktu tiga tahun pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan kerjasama yang baik antar berbagai pihak, pemulihan ekonomi di Sumatra dapat menjadi contoh bagi wilayah lain yang menghadapi masalah serupa.

Peminjaman uang merupakan hal umum dalam masyarakat modern, namun tak jarang dikhawatirkan oleh para peminjam. Ketika kewajiban pembayaran tidak terpenuhi, mereka akan berhadapan dengan penagih utang yang dikenal sebagai debt collector.

Profesi ini sering kali dipandang negatif, terutama bila metode penagihan melanggar norma. Namun, di balik stigma tersebut, terdapat fakta bahwa pekerjaan ini dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan.

Budi Baonk, seorang praktisi Asset Recovery Management dari perusahaan leasing di Indonesia, menjelaskan bahwa gaji debt collector bervariasi dan sangat tergantung pada kesepakatan antara perusahaan leasing dan penyedia jasa penagihan. Hal ini menciptakan transparansi dalam proses penagihan utang.

Menurutnya, bayaran yang diterima debt collector untuk kasus tunggakan kredit kendaraan dapat berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 20 juta tergantung jenis kendaraan yang ditarik. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, pekerjaan ini menawarkan imbalan yang menarik.

Peraturan yang Mengatur Praktik Penagihan Utang di Indonesia

Di Indonesia, profesi debt collector diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen serta memastikan bahwa proses penagihan tetap sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.

Pasal-pasal dalam beleid tersebut menekankan pentingnya penagihan yang tidak bersifat mengintimidasi. Dengan demikian, meskipun pekerjaan ini menuntut ketekunan, hal itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang merugikan konsumen.

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penagihan harus dilakukan dengan cara yang sopan dan pada jam yang tidak mengganggu konsumen. Penagihan boleh dilakukan di luar jam tersebut, tetapi hanya setelah memperoleh persetujuan dari konsumen.

Proses Penagihan dan Tanggung Jawab Konsumen

Pihak OJK, melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, mengingatkan bahwa konsumen juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam hal ini, edukasi kepada konsumen menjadi sangat krusial.

Friderica Widyasari Dewi, perwakilan OJK, menekankan pentingnya kesadaran konsumen dalam hal pembayaran utang. Konsumen diminta untuk bayar tepat waktu agar tidak menghadapi situasi yang tidak diinginkan.

Jika konsumen tidak dapat membayar, dia menyarankan agar mereka segera mencari restrukturisasi kredit dengan lembaga keuangan. Hal ini diharapkan dapat mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Kesadaran Konsumen dan Tindakan Preventif yang Dapat Dilakukan

Konsumen perlu menyadari hak dan kewajibannya agar terhindar dari masalah dalam hal utang. Dengan pemahaman yang baik, konsumen dapat melakukan tindakan preventif untuk menghindari keterlambatan pembayaran.

Menurut pernyataan dari OJK, tidak ada perlindungan bagi konsumen yang beritikad buruk. Artinya, konsumen diharapkan untuk bertindak secara proaktif terkait kewajiban mereka.

Dalam hal tabel mengenai penyelesaian utang, konsumen dapat melakukan berbagai langkah, seperti meminta penjadwalan ulang pembayaran atau mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hak mereka sebagai debitur.

Dengan pengetahuan yang cukup, konsumen dapat meminimalisir risiko menghadapi penagihan utang. Ini juga berdampak positif terhadap hubungan antara konsumen dan lembaga keuangan.

Dengan mengikuti prosedur yang transparan dan etis, baik konsumen maupun penyedia jasa keuangan dapat menemukan pola komunikasi yang lebih baik. Sehingga, hal ini dapat mencegah terjadinya sengketa yang tidak perlu.

Kesimpulan akhir yang bisa diambil dari situasi ini adalah pentingnya edukasi bagi semua pihak yang terlibat. Stigma terhadap profesi debt collector seharusnya dapat diubah dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan hak masing-masing pihak.

Dalam rangka meningkatkan perannya sebagai lembaga keuangan negara, Bank Mandiri berupaya untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai kebijakan dan program, bank ini menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama ketika menghadapi bencana.

Baru-baru ini, Bank Mandiri telah meluncurkan sejumlah inisiatif yang berfokus pada dukungan pemulihan bagi debitur yang terpengaruh oleh bencana alam. Dengan melakukan kolaborasi yang erat dengan regulator, bank ini bahkan menyusun kebijakan yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bagi mereka yang terdampak.

Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri, Danis Subyantoro, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan respons yang cepat dan relevan terhadap situasi darurat yang dihadapi. Dengan mengikuti ketentuan terbaru yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak.

Inisiatif yang Dihadirkan Bank Mandiri untuk Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan data yang ada, Bank Mandiri mengidentifikasi bahwa terdapat lebih dari 30.000 debitur yang terpengaruh oleh bencana di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hal ini mendorong bank untuk melakukan pengkategorian debitur yang berdampak dalam berbagai tingkatan, mulai dari berat, sedang, hingga ringan.

Keseluruhan data debitur yang terdampak bersifat sementara dan terus diperbarui sesuai dengan hasil pendataan lanjutan di lapangan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua bantuan dan perlakuan khusus dapat diberikan secara tepat dan akurat kepada pihak yang berhak.

Oleh karena itu, fokus dari kebijakan ini tidak hanya pada penanganan kredit yang bermasalah, tetapi juga pada pemulihan jangka panjang bagi masyarakat. Melalui pengkategorian ini, bank dapat menyesuaikan pendekatan dan bantuan yang diberikan untuk masing-masing debitur.

Pemberian Perlakuan Khusus dan Program Restrukturisasi

Sejalan dengan kebijakan ini, perlakuan khusus akan diberikan secara menyeluruh kepada debitur yang terdampak, termasuk penilaian kualitas kredit yang lebih fleksibel. Penilaian tersebut akan difokuskan pada kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran tanpa memberatkan kebutuhan mereka yang sedang menghadapi kesulitan.

Bank Mandiri mengimplementasikan program restrukturisasi yang mempertimbangkan plafon kredit hingga Rp10 miliar, sebagai langkah nyata dalam membantu debitur yang terimbas bencana. Ini menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan Bank Mandiri dalam mendukung ekonomi masyarakat.

Kebijakan ini berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun, memberikan waktu yang cukup bagi debitur untuk kembali pulih dan menjalani aktivitas ekonomi mereka. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bangkit kembali.

Kerja Sama dengan Regulator dalam Penyampaian Bantuan

Bank Mandiri juga menunjukkan komitmen kerjasama yang erat dengan Otoritas Jasa Keuangan selama proses penyaluran bantuan. Tim yang terlibat di lapangan aktif melakukan koordinasi dengan debitur untuk memahami kondisi dan kebutuhan mereka guna memberikan perlakuan khusus yang relevan.

Keterlibatan aktif tim bank di wilayah yang terdampak sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap debitur menerima dukungan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Strategi ini menggambarkan bagaimana pentingnya kerja kolektif antara lembaga keuangan dan regulator dalam menghadapi krisis yang ditimbulkan oleh bencana alam. Kombinasi dari pendekatan ini berfungsi untuk menciptakan iklim yang stabil dan mendukung pemulihan ekonomi di tingkat lokal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengumumkan langkah strategis untuk mendukung industri furnitur dan tekstil di Indonesia. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, beliau menyatakan bahwa pemerintah akan menyediakan pembiayaan sebesar Rp 2 triliun, yang akan disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Keputusan ini diambil setelah pengusaha di sektor tersebut mengajukan kebutuhan dana mencapai Rp 16 triliun. Meskipun pada awalnya alokasi anggaran pemerintah terbatas, kini dengan dana yang tersedia, diharapkan dapat membantu mengangkat performa industri yang vital bagi perekonomian nasional.

“Dengan dana Rp 2 triliun yang kami siapkan, kami berharap bisa memberikan stimulus kepada perusahaan tekstil dan furnitur,” ungkap Purbaya saat menyampaikan rencana tersebut. Hal ini diharapkan dapat mempercepat potensi ekspor dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Pembiayaan Pendukung untuk Industri Kreatif di Indonesia

Purbaya menjelaskan bahwa bunga pinjaman yang ditawarkan untuk sektor ini adalah 6%, yang cukup menarik bagi pengusaha. Pinjaman ini dapat diakses langsung melalui LPEI, sehingga para pengusaha tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan.

“Sekarang industri yang berorientasi ekspor bisa lebih mudah mengakses pembiayaan, tentu saja dengan bunga yang terjangkau,” tambah Purbaya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk membangkitkan kembali industri yang sedang lesu akibat berbagai tantangan ekonomi global.

Kendati demikian, Purbaya mengingatkan bahwa tidak semua perusahaan mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan dana ini. Pembiayaan hanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki orientasi ekspor, sehingga perhatian terhadap pasar internasional menjadi prioritas utama.

Strategi untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal

Salah satu fokus utama pemerintah adalah meningkatkan daya saing produk furnitur dan tekstil Indonesia di pasar global. Dengan adanya pembiayaan yang jelas dan terjangkau, diharapkan pelaku industri bisa berinvestasi lebih baik dalam meningkatkan kualitas produk. Hal ini sangat penting untuk meraih perhatian konsumen di luar negeri.

Purbaya menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk lokal. “Kami ingin perusahaan tidak hanya bergantung pada permintaan domestik, tetapi juga mengeksplorasi peluang internasional,” ujarnya. Peluang di pasar dunia sangat besar, dan pemerintah ingin agar Indonesia dapat mengambil bagian yang lebih besar dalam penetrasi pasar global.

Melalui dukungan ini, diharapkan pelaku industri dapat memproduksi barang-barang yang tidak hanya memenuhi standar internasional tetapi juga memiliki nilai tambah. Ini melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan riset.

Peran LPEI dalam Pembiayaan Ekspor Sektor Furnitur dan Tekstil

LPEI berperan sebagai sarana untuk menyalurkan pembiayaan kepada industri yang memenuhi syarat. Dengan bunga yang kompetitif, pengusaha diharapkan dapat lebih percaya diri mengambil langkah ekspansi. LPEI diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif dalam mendukung pelaku usaha kecil hingga menengah.

“Kami telah memperhitungkan semua aspek dalam proses peminjaman, termasuk syarat dan kelayakan usaha,” jelas Purbaya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana yang bisa merugikan sektor industri secara keseluruhan.

Selain itu, ada keinginan untuk meningkatkan pemahaman para pengusaha mengenai prosedur dan proses yang berlaku di LPEI. Melalui sosialisasi yang lebih baik, diharapkan tingkat partisipasi dari perusahaan kecil dan menengah dalam program ini dapat meningkat.

Antisipasi Terhadap Dampak Ekonomi Global

Purbaya mengakui bahwa sektor tekstil dan furnitur tidak luput dari dampak resesi dan ketidakpastian ekonomi global. Oleh karena itu, dukungan dan pembiayaan yang tepat menjadi sangat penting untuk menjaga kestabilan sektor ini. Memastikan agar produk lokal tetap kompetitif di tengah tantangan memang tidak mudah.

“Kami terus memantau perkembangan global untuk merespons kebutuhan industri yang berorientasi ekspor,” tambahnya. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah berharap dapat memberikan respons yang cepat terhadap perubahan yang terjadi di pasar internasional.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, pendekatan pemerintah harus melibatkan dialog dengan para pelaku industri. Diharapkan, berbagai masukan dari mereka bisa menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan yang akan datang, sehingga lebih tepat sasaran.

Kredit macet di sektor multifinance telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, menandakan tantangan yang mulai melanda industri ini. Dengan total mencapai Rp22 triliun yang dihapus buku, masalah ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam menagih utang.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi, mengungkapkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) multifinance berada di kisaran 2,5%. Hal ini menunjukkan adanya 2,5% kredit macet dari total pembiayaan industri yang mencapai Rp507,1 triliun per September 2025.

Nilai NPF tersebut dihitung berdasarkan keterlambatan pembayaran di atas 10 hari. Namun, tantangan semakin besar ketika kredit tersebut dibiarkan macet dalam jangka waktu yang lebih lama.

Masalah Utama Kredit Macet di Sektor Multifinance

Penting untuk memahami bahwa kredit macet yang masuk dalam kategori NPFB berat sering kali berujung pada keputusan untuk dihapus dari buku. Proses ini secara akuntansi mengeluarkan kredit dari neraca, tetapi secara hukum tetap bisa ditagih. Hal ini menjadi problematika tersendiri bagi lembaga multifinance.

Hingga Juli 2025, jumlah kredit macet yang dihapus buku sudah mencapai Rp22 triliun. Menurut Suwandi, salah satu faktor yang berkontribusi adalah banyaknya pembiayaan kendaraan yang tidak dapat ditagih, terutama ketika unit kendaraan tersebut berpindah tangan tanpa proses yang sesuai.

Penjualan kendaraan dengan modus STNK only, meski belum lunas, semakin memperparah situasi. Keberadaan praktik ini sering kali menyebabkan kebingungan dan konflik antara debt collector dan masyarakat yang membeli kendaraan tersebut.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kredit Macet

Dalam proses penagihan, para petugas debt collector sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Suwandi menyatakan bahwa LSM dan rumor di media sosial tentang praktik jual-beli kendaraan STNK only menjadi penghalang yang signifikan. Hal ini pun memberi dampak negatif terhadap upaya penagihan yang seharusnya bisa berjalan lebih lancar.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada lembaga keuangan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara lebih luas. Jika kredit macet terus meningkat, hal ini dapat berimbas pada pengurangan laba lembaga pembiayaan dan mempengaruhi kesehatan finansial industri secara keseluruhan.

Selain itu, gangguan dalam penagihan utang juga dapat mengarah pada masalah hukum yang lebih kompleks, di mana lembaga keuangan dituntut baik secara hukum maupun etika. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kurang kondusif bagi industri multifinance.

Tren Terkini dalam Pembiayaan Multifinance di Indonesia

Dari perspektif yang lebih luas, pertumbuhan industri multifinance Indonesia menunjukkan tanda-tanda melambat dalam beberapa waktu terakhir. Data terbaru memperlihatkan total pembiayaan tumbuh hanya 1,1% secara tahunan (yoy) ke angka Rp507,1 triliun per September 2025, yang tentu saja mempengaruhi laba industri.

Dengan pertumbuhan yang stagnan, laba industri multifinance tercatat menurun hingga -4,9% dengan total mencapai Rp16,1 triliun. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan lembaga-lembaga yang beroperasi di sektor ini.

Dari sisi permodalan, total aset yang dimiliki oleh 145 perusahaan multifinance di Indonesia tercatat sebesar Rp587,4 triliun. Meskipun mengalami pertumbuhan 0,74% dalam periode tahun ke tahun, kondisi ini tetap memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan.

Langkah-Langkah yang Perlu Ditempuh untuk Mengatasi Masalah Kredit Macet

Upaya mencari solusi terhadap masalah kredit macet di sektor multifinance tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah melakukan edukasi kepada konsumen mengenai bahaya dan dampak dari kredit macet. Ini penting agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertransaksi.

Penting juga bagi lembaga pembiayaan untuk meningkatkan proses penagihan agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan yang profesional, diharapkan hubungan antara debt collector dan debitur dapat terjalin dengan lebih baik tanpa konflik yang merugikan kedua belah pihak.

Selanjutnya, kerja sama dengan pihak berwenang untuk menegakkan hukum terhadap praktik penjualan kendaraan STNK only juga menjadi kunci untuk mengurangi kredit macet. Dengan kerjasama yang erat antara pelaku industri dan lembaga penegak hukum, diharapkan lingkungan pembiayaan di Indonesia bisa menjadi lebih sehat.