Tag Kelola

Penerapan tata kelola yang baik dalam pasar keuangan semakin menjadi perhatian banyak pihak, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2025, langkah signifikan telah diambil untuk memastikan keberlanjutan dan transparansi dalam operasional Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Tujuan dari POJK ini adalah untuk memperkuat aspek tata kelola di berbagai lembaga tersebut serta meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Dalam konteks ini, penting untuk memahami kompleksitas yang ada serta tantangan yang harus dihadapi oleh sektor keuangan di dalam negeri.

Penguatan tata kelola diharapkan dapat menanggapi perubahan dinamis dalam dunia keuangan. Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan, langkah ini dirasa sangat penting untuk menjaga integritas pasar.

Pentingnya Tata Kelola dalam Pasar Modal dan Keuangan

Tata kelola yang efektif membantu menciptakan kepercayaan antara investor dan lembaga keuangan. Dengan adanya tata kelola yang baik, risiko dalam berinvestasi bisa diminimalisir, sehingga menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi di pasar modal.

Lebih lanjut, tata kelola yang kuat juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pasar. Ini menjadi penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi secara keseluruhan.

Pada akhirnya, peningkatan tata kelola akan berdampak positif pada daya saing pasar modal Indonesia di kancah internasional. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan investor asing akan lebih percaya dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Ruang Lingkup Peraturan POJK 31 Tahun 2025

POJK ini mencakup berbagai aspek penting yang harus dipatuhi oleh Bursa Efek dan lembaga terkait. Antara lain, pengaturan ini mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris SRO.

Selain itu, komite-komite yang dibentuk dalam organisasi juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini membantu dalam pengawasan dan penanganan benturan kepentingan yang mungkin terjadi.

Penerapan manajemen risiko juga menjadi salah satu fokus utama dalam POJK ini. Melalui pengendalian risiko yang baik, lembaga diharapkan dapat bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul di sektor keuangan.

Aspek Teknologi Informasi dalam POJK

Salah satu hal yang cukup menonjol dalam POJK ini adalah penerapan teknologi informasi. Dalam era digital saat ini, integrasi TI dalam aktivitas lembaga keuangan tidak bisa diabaikan.

Penerapan sistem pengendalian internal dan audit yang berbasis TI akan membantu mendeteksi potensi masalah sedini mungkin. Ini akan mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional seiring dengan perkembangan teknologi.

Tidak hanya itu, prosedur alternatif yang dicantumkan dalam peraturan ini juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lembaga dalam menghadapi gangguan sistem. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan operasional dalam situasi yang tidak terduga.

Dampak Jangka Panjang dari POJK terhadap Pasar Keuangan

Dampak dari penerapan POJK ini diharapkan akan terasa dalam jangka panjang bagi pasar keuangan. Dengan adanya tata kelola yang lebih baik, investor dapat merasa lebih aman dalam berinvestasi.

Kepercayaan ini tidak hanya akan mendatangkan dana baru, tetapi juga meningkatkan likuiditas pasar. Ketika lebih banyak investor yang berinvestasi, akan ada peningkatan dalam pengembangan produk dan layanan di pasar keuangan.

Lebih lanjut, pertumbuhan pasar yang sehat akan memberikan efek positif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Jakarta, pada hari Rabu yang lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau yang lebih dikenal sebagai BRI, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Pusat BRI di Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, di mana ada beberapa agenda penting yang dibahas, termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pendelegasian kewenangan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026.

Dalam RUPSLB tersebut, di agenda pertama, para pemegang saham sepakat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Salah satu alasan utama dari perubahan ini adalah penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terbaru.

Perubahan Anggaran Dasar ini juga selaras dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Konglomerasi Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa BRI berkomitmen untuk terus mengikuti praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

RAPAT JUMWANG MENETAPKAN KEWENANGAN PENGELUARAN TAHUN 2026

Agenda kedua dalam RUPSLB ini adalah pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui RKAP Perseroan tahun 2026. Dalam pendelegasian ini, perlu ada persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak sebelum keputusan diambil. Ini adalah langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan adanya pendelegasian ini, diharapkan proses pengelolaan keuangan dan operasional BRI dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap perubahan yang mungkin terjadi di pasar. Ini sejalan dengan visi BRI untuk menjadi salah satu bank terdepan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Sementara itu, agenda ketiga menyajikan perubahan susunan pengurus Perseroan. Hal ini penting agar struktur manajemen dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang. Susunan pengurus yang baru diharapkan mampu membawa inovasi dan kreatif dalam menjalankan operasional perusahaan.

DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS BARU BRI

Susunan baru Direksi dan Komisaris BRI telah diumumkan, antara lain Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama. Selain itu, terdapat juga Parman Nataatmadja yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, serta beberapa komisaris lainnya yang mengisi posisi penting.

Di jajaran Direksi, Hery Gunardi ditetapkan sebagai Direktur Utama, dengan Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari sebagai Wakil Direktur Utama. Kehadiran para pemimpin ini diharapkan mampu mendorong kinerja Perusahaan ke arah yang lebih baik.

Direktur-direktur lainnya yang terpilih mencakup Kepala Unit Micro, Commercial Banking, serta Treasury and International Banking, yang semuanya memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan BRI di masa mendatang.

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BRIL SEPANJANG TAHUN 2025

Hery Gunardi selaku Direktur Utama BRI mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan hingga akhir tahun menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan kredit dan pembiayaan diperkirakan akan berada dalam target yang telah ditentukan, meskipun harus memperhatikan kondisi makroekonomi yang berfluktuasi.

Dari data yang didapat, tercatat bahwa total aset BRI saat ini mencapai Rp2.123 triliun, dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di angka 6,26% secara tahunan. Ini merupakan hasil dari strategi pengelolaan risiko yang cermat dan efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dari sisi pendanaan, BRI juga menunjukkan kinerja yang baik dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.475 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 8,25% year on year. Mayoritas sumber dana ini berasal dari giro dan tabungan, yang memberikan keuntungan dari segi biaya dana yang lebih efisien.

INDIKATOR KESEHATAN ASSET BRIL

Kualitas aset juga menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) berada pada level 3,1%. Ini adalah indikasi bahwa BRI sangat berhati-hati dalam mengelola risiko kredit, terutama di tengah dinamika perekonomian yang tidak menentu.

Adanya NPL Coverage yang mencapai 183,1% menunjukkan komitmen BRI dalam mempertahankan kualitas aset. Dengan ini, BRI berupaya untuk memastikan bahwa seluruh portofolio kredit dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Rasio Current Account and Saving Account (CASA) juga menunjukkan bahwa struktur DPK akan tetap didominasi oleh dana murah, yang penting untuk mendukung efisiensi biaya keuangan perusahaan. Semua indikator ini menggambarkan kesiapan BRI untuk tumbuh dan beradaptasi dengan tantangan yang ada.

Jakarta baru-baru ini menjadi saksi pentingnya pertemuan bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada 15 Desember 2025 dilakukan untuk memperkuat arah kebijakan dan struktur tata kelola perusahaan. Keputusan ini diambil sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan dan regulasi yang berubah di tahun 2026.

RUPSLB ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran pimpinan perusahaan, tetapi juga diikuti secara daring oleh para pemegang saham. Fokus utama dari pertemuan ini adalah penyesuaian tata kelola BNI agar lebih responsif terhadap perkembangan regulasi yang berlaku.

Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama BNI, menjelaskan bahwa keputusan yang diambil selama RUPSLB sangat strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan regulasi dan dapat menjalankan strategi bisnis yang efektif di masa mendatang.

“RUPSLB kali ini memastikan setiap aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan memastikan persiapan operasional kami untuk tahun depan,” ungkap Putrama dalam keterangan yang disampaikan. Dalam agenda tersebut, diharapkan keputusan yang diambil bisa memberikan dampak kecukupan dalam kesiapan BNI menghadapi dinamika industri.

Dalam agenda pertama RUPSLB, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar yang mencakup penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai dengan Undang-Undang BUMN terbaru. Perubahan ini adalah respons terhadap permintaan Badan Pengelola BUMN, yang secara langsung berhubungan dengan penguatan tata kelola perusahaan.

Selanjutnya, agenda kedua memberikan persetujuan terkait pendelegasian kewenangan perihal penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk tahun 2026. Ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses perencanaan sehingga perusahaan siap menjalankan strategi operasional setahun ke depan.

Pemegang saham juga menyetujui pembaruan dokumen Recovery Plan untuk tahun 2025/2026. Ini menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan regulator, sekaligus penguatan dalam hal perencanaan keberlanjutan operasional perusahaan untuk menghadapi kemungkinan tantangan di masa yang akan datang.

Dalam agenda terakhir, RUPSLB juga menegaskan pemberhentian Suminto dari posisi anggota Dewan Komisaris. Pemberhentian ini bertepatan dengan penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

Dengan berakhirnya masa jabatan Suminto pada 8 Oktober 2025, RUPSLB ini mengukuhkan pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris baru. Febrio sebelumnya menjabat di Kementerian Keuangan dan diharapkan dapat membawa perspektif baru ke dalam tata kelola BNI.

Kinerja Keuangan BNI yang Menggembirakan

BNI berhasil menutup kuartal III 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Di tengah tantangan ekonomi global, fundamental perusahaan tetap kuat berkat efisiensi pendanaan dan upaya transformasi digital yang berkelanjutan. Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit mencapai Rp812 triliun, dengan pertumbuhan tahunan yang menakjubkan sebesar 10,5%.

Pertumbuhan ini terlihat di semua segmen bisnis, termasuk kredit korporasi yang tumbuh 12,4% menjadi Rp451 triliun. Tidak hanya itu, sektor menengah dan UMKM non-KUR juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, masing-masing tumbuh 14,3% dan 13,9%.

Segmen konsumer juga mencatat pertumbuhan yang baik, mencapai 9,6% menjadi Rp150,2 triliun. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pinjaman pribadi, serta penggunaan kartu kredit.

Dari sisi pendanaan, enam bulan terakhir menunjukkan dana murah (CASA) juga meningkat sebesar 13,3% menjadi Rp613,4 triliun, didukung oleh pertumbuhan pada giro dan tabungan yang solid. Ini merupakan sinyal positif bagi kesehatan finansial BNI, yang turut berkontribusi pada pencapaian total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp934,3 triliun.

Strategi Transformasi Digital yang Efektif

Transformasi digital tetap menjadi salah satu pilar utama bagi BNI. Aplikasi mobile banking “wondr by BNI” mencatat 10,5 juta pengguna, melakukan 866 juta transaksi dengan total nilai mencapai Rp783 triliun. Ini menunjukkan minat masyarakat terhadap layanan digital yang ditawarkan oleh bank.

Sementara itu, untuk segmen wholesale banking, platform BNIdirect juga mencatat pertumbuhan yang positif. Dengan total nilai transaksi mencapai Rp8.080 triliun, BNI berhasil menarik segmentasi pelanggan yang lebih besar, termasuk di dalamnya jumlah volume transaksi yang melampaui satu miliar.

Keberhasilan BNI dalam kinerja keuangan dan transformasi digital tak lepas dari komitmen semua pihak untuk mengedepankan inovasi. Hal ini diharapkan akan semakin memperkuat posisi BNI sebagai bank yang mampu bersaing dan memberikan nilai jangka panjang yang signifikan bagi stakeholder.

Kesiapan BNI Menghadapi Tahun 2026

Berdasarkan hasil RUPSLB dan pencapaian kinerja keuangan, BNI menegaskan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan di tahun 2026. Penyesuaian struktur dan kebijakan diharapkan akan menjaga kesinambungan pertumbuhan dan ketahanan perusahaan.

Putrama menyatakan optimisme bahwa penguatan tata kelola dan transformasi yang berkelanjutan akan membuat BNI semakin kokoh sebagai bank yang sehat dan kompetitif. Hal ini diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Selanjutnya, perusahaan akan terus memantau perubahan regulasi dan situasi industri agar tetap adaptif. Dengan pendekatan ini, BNI berharap dapat terus memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan tetap menjadi yang terdepan di industri perbankan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, BNI berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingannya. Kesiapan menghadapi dinamika pasar serta perubahan regulasi di tahun mendatang adalah prioritas utama yang akan menjadi pedoman bagi BNI ke depan.