Tag Jumlah

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, menegaskan pentingnya meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan di tengah lesunya pertumbuhan kredit menjelang akhir tahun, yang mencerminkan tantangan besar bagi sektor perbankan dan perekonomian secara keseluruhan.

Kredit perbankan per September 2025 tercatat 7,70% dibandingkan tahun sebelumnya, sedikit meningkat dari 7,56% di bulan Agustus. Meskipun ada peningkatan, Perry menggarisbawahi bahwa permintaan kredit masih lemah, dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang menunggu kepastian.

Sikap ‘wait and see’ dari para pelaku bisnis menghadapkan tantangan dalam optimasi pembiayaan. Selain itu, suku bunga kredit yang cenderung tinggi juga menambah kompleksitas dalam pencairan kredit tersebut.

Permasalahan Undisbursed Loan yang Mengemuka di Sektor Perbankan

Berdasarkan laporan, jumlah fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 masih sangat signifikan, mencapai Rp2.374,8 triliun. Jumlah ini setara dengan 22,54% dari total plafon kredit yang ada, menunjukkan potensi yang belum dimanfaatkan.

Perry menjelaskan bahwa banyak sektor, terutama korporasi, mengalami kendala dalam pencairan kredit. Sektor perdagangan, industri, dan pertambangan menjadi penyumbang utama dari undisbursed loan ini dengan jenis kredit yang paling banyak terhambat adalah modal kerja.

Stagnasi dalam pencairan ini berimbas pada kesehatan sektor perbankan. Hal ini menuntut perhatian lebih dari regulator untuk mendorong keberlanjutan kredit yang lebih baik demi pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Faktor Penyebab Pertumbuhan Kredit yang Lesu

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya pertumbuhan kredit saat ini. Salah satunya adalah tingginya suku bunga yang menyebabkan banyak pelaku usaha enggan untuk berutang. Masyarakat bisnis lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan internal daripada mengambil kredit dari bank.

Kondisi makroekonomi yang tidak menentu turut berkontribusi terhadap perlambatan ini. Pelaku usaha lebih memilih untuk menunda ekspansi atau investasi baru, sehingga dampaknya langsung terlihat pada permintaan kredit.

Analisis terhadap data menunjukkan bahwa situasi ini mungkin akan terus berlanjut hingga akhir tahun jika tidak ada langkah-langkah strategis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inovatif dan proaktif dari pihak perbankan dan pemerintah.

Upaya yang Harus Dilakukan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Kredit

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kolaborasi antara Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya. Mereka perlu menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang ada. Salah satu caranya adalah dengan menyesuaikan suku bunga agar lebih kompetitif.

Selain itu, sosialisasi mengenai produk-produk kredit yang inovatif perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha yang mungkin tidak memahami jenis kredit yang tersedia atau tidak mengetahui cara akses yang lebih baik terhadap kredit tersebut.

Penerapan teknologi informasi dalam proses pencairan kredit juga dapat mempercepat dan mempermudah akses. Upaya digitalisasi dalam layanan perbankan diharapkan dapat mendekatkan bank kepada para pelaku usaha.

Keberadaan uang tunai sering kali dianggap sebagai solusi utama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Namun, banyak perencana keuangan menyarankan agar kita lebih bijak dalam mempertahankan jumlah uang tunai yang dimiliki.

Pengepungan finansial ini tidak sebatas pada jumlah nominal yang tersimpan, melainkan juga pada bagaimana cara pengelolaan yang lebih efektif. Banyak orang masih menganggap bahwa menyimpan uang dalam rekening tabungan adalah langkah paling aman, padahal kenyataannya bisa jadi sebaliknya.

Ketika krisis terjadi, pelaku pasar cenderung menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan atau instrumen likuid. Meskipun demikian, cara ini bisa berpotensi merugikan dalam jangka panjang jika tidak dikelola dengan bijak.

Pentingnya Memahami Nilai Uang dalam Rekening Tabungan

Uang tunai yang terparkir di dalam rekening tabungan tidak selalu lebih baik dibandingkan dengan investasi yang lebih produktif. Dalam banyak kasus, inflasi dapat menggerus nilai uang tunai Anda.

Ketika inflasi meningkat, daya beli uang berkurang, yang dapat membuat simpanan Anda tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Perlindungan nilai dari uang tunai bukanlah hal yang bisa diandalkan jika Anda hanya menyimpan di rekening biasa.

Perencana keuangan Jessica Goedtel mengingatkan pentingnya memahami risiko yang mungkin terjadi. Misalnya, rekening tabungan yang tidak dilindungi bisa membuat dana Anda lebih sulit untuk dipulihkan jika terjadi pembobolan.

Strategi Menyimpan Uang yang Lebih Efektif

Menyimpan uang dalam jumlah yang proporsional adalah langkah yang bijaksana. Gregory Guenther, seorang konselor perencanaan pensiun, merekomendasikan untuk memiliki cukup uang di rekening untuk memenuhi tagihan satu hingga dua minggu.

Kelebihan uang tunai di rekening dapat mengakibatkan kehilangan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi melalui investasi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan titik seimbang antara jumlah yang disimpan dan potensi investasi yang lebih menguntungkan.

Hal ini bukan saja membantu dalam pengelolaan anggaran harian, tetapi juga memberikan ruang untuk kenyamanan tanpa perlu sering memeriksa saldo.

Menentukan Besaran Tabungan Darurat yang Diperlukan

Perencana keuangan sepakat bahwa tidak semua uang tunai yang disimpan dalam rekening harus digunakan sebagai dana darurat. Tabungan darurat seharusnya dipisahkan dan disimpan terpisah agar lebih mudah diakses saat dibutuhkan.

Ketika menghadapi situasi yang tak terduga, seperti biaya medis mendadak atau kehilangan pekerjaan, tabungan darurat berfungsi sebagai jaring pengaman finansial. Kebanyakan ahli merekomendasikan idealnya memiliki tabungan darurat yang setara dengan tiga hingga enam bulan kebutuhan hidup di rekening yang berbunga tinggi.

Dengan langkah ini, Anda dapat menghindari risiko kehilangan uang, sekaligus memaksimalkan imbal hasil yang mungkin Anda terima dari tabungan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menghadiri acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel St. Regis, Jakarta. Dalam dialog yang berlangsung dengan Steve Forbes, Presiden menekankan pentingnya rasionalisasi jumlah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia.

Prabowo menyatakan bahwa arahan telah diberikan kepada CEO Danantara Indonesia untuk mengurangi jumlah BUMN hingga angka yang lebih efisien. Langkah tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan pelat merah di tanah air.

Dia berharap agar jumlah BUMN yang terlalu banyak ini dapat dipangkas dari sekitar 1.000 menjadi antara 200 hingga 240 perusahaan. Menurutnya, langkah ini akan membantu BUMN untuk lebih fokus dan berencana secara strategis.

Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menekankan perlunya pengelolaan BUMN dengan standar internasional. Ia mendorong Danantara Indonesia untuk mencari talenta terbaik agar dapat meningkatkan pengelolaan BUMN dengan lebih efisien.

Presiden menekankan bahwa dengan mengelola BUMN secara profesional, harapan tingkat pengembalian yang lebih positif bukanlah hal yang mustahil. Ia optimis bahwa capaian tersebut dapat terwujud dengan perubahan manajemen yang tepat.

Prabowo menambahkan bahwa saat ini, pimpinan BUMN tidak hanya harus berasal dari warga negara Indonesia. Namun, pihak ekspatriat juga diizinkan memimpin BUMN agar dapat membawa standar global ke dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Namun, kita perlu menyadari adanya disconnect yang terkadang terjadi antara pelaku ekonomi dan pelaku politik,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kedua sektor agar dapat mencapai tujuan bersama.

Upaya Rasionalisasi di Lingkungan BUMN

Dalam langkah yang nyata, pemerintah sebelumnya telah menghapus premi bagi pejabat dan memotong setengah jumlah komisaris di berbagai BUMN. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan perusahaan pelat merah yang ada.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa efisiensi yang dilakukan bisa menghasilkan penghematan hingga $500 juta per tahun. Menurutnya, pemangkasan komisaris adalah langkah konkret yang dapat membantu memperbaiki keberlanjutan BUMN.

Setiap BUMN biasanya memiliki lima komisaris, dan jika dihitung secara keseluruhan, jumlahnya bisa mencapai ribuan. Dengan penghematan ini, BUMN diharapkan bisa lebih berdaya saing di pasar global.

Rosan menjelaskan bahwa sebelumnya, perusahaan pelat merah memiliki komisaris dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan bisa mencapai belasan orang. Kini, dengan adanya pengurangan tersebut, perusahaan bisa lebih fokus pada pengembangan dan kemajuan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan adalah prioritas utama bagi semua BUMN, sehingga setiap keputusan harus membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Model tata kelola yang baik akan memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya juga.

Membangun BUMN yang Berbasis Keunggulan Internasional

Dengan adanya kebijakan baru, harapan untuk membangun pengelolaan BUMN yang berskala internasional semakin membesar. Prabowo menekankan bahwa keahlian yang dibawa oleh ekspatriat dapat menjadi kunci dalam modernisasi pengelolaan BUMN.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil Pemerintah diharapkan dapat menghadirkan BUMN yang lebih kuat dan efektif. Dengan standar internasional, diharapkan kualitas layanan dan produk dari BUMN akan meningkat signifikan.

Ini juga menjadi momentum bagi seluruh stakeholder untuk memperbaiki kerjasama dan kolaborasi dalam menciptakan lapangan kerja serta peluang investasi. Sinergi antara manajemen, tenaga kerja, dan pemerintah sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut.

Penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang keberadaan dan peran penting BUMN dalam perekonomian nasional. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami dan mendukung setiap langkah yang diambil untuk efisiensi dan keberlanjutan BUMN.

Dengan tetap menjaga kedaulatan ekonomi, pemerintah bisa meningkatkan peran BUMN menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi masyakat. Keberanian untuk berpikir strategis akan sangat menentukan langkah ke depan bagi BUMN di Indonesia.

Dukungan Pemerintah dalam Mewujudkan Perubahan

Perubahan besar dalam pengelolaan BUMN tak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari pemerintah dan institusi terkait. Keterlibatan semua pihak akan menjadi penting dalam menghadapi tantangan di era yang kompetitif ini.

Pemerintah yakin bahwa setiap langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui BUMN yang sehat dan efisien, pelayanan publik juga akan semakin maksimal.

Bagi para pekerja di BUMN, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme mereka. Dengan pelatihan yang tepat, mereka bisa menjadi tenaga ahli yang siap bersaing di tingkat internasional.

Dari langkah-langkah yang diambil, dapat diasumsikan bahwa upaya pemerintah untuk memodernisasi BUMN bukan hanya berkaitan dengan efisiensi, melainkan juga tentang menciptakan lapangan kerja baru. Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, optimisme tetap harus dijaga.

Kedepannya, diharapkan BUMN akan dapat selain berfungsi sebagai penopang ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas. Inisiatif ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat ekonomi nasional.