Tag Jalin

Jakarta menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di Indonesia, dan baru-baru ini, perhatian tertuju pada PT Jalin Pembayaran Nusantara. Perusahaan ini tengah mempersiapkan untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai pemungutan pajak digital untuk transaksi luar negeri.

Proses yang dilakukan oleh Jalin ini tidaklah sembarangan, melainkan melalui berbagai tahapan yang seksama. Diharapkan, semua persiapan dapat selesai pada awal tahun depan agar sistem ini bisa diimplementasikan dengan baik.

Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, menyebutkan bahwa mereka sedang melakukan sandboxing dengan beberapa bank besar dan perusahaan fintech. Ini adalah bagian dari upaya menjamin bahwa semua aspek teknis sudah siap sebelum peluncuran resmi.

“Saat ini prosesnya memang masih berjalan, dan kami telah menyelesaikan beberapa tahapan yang diperlukan. Kami sedang berkolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan optimal,” ungkap Ario dalam sebuah acara baru-baru ini.

Menurut Ario, sistem baru yang sedang dibangun akan mempermudah pengumpulan pajak dari para merchant. Dengan teknologi yang diadopsi, jumlah pajak dari setiap transaksi dapat segera terdeteksi secara otomatis, tanpa perlu pelaporan manual dari para pedagang.

“Dulu, merchant harus melaporkan pajaknya secara mandiri. Kini, dengan sistem yang baru, setiap transaksi akan langsung diketahui pajaknya,” tambahnya. Ini adalah langkah signifikan dalam mendigitalisasi sistem perpajakan yang ada.

Kehadiran sistem pemungutan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak digital. Ario meyakini bahwa, dengan cara ini, pajak yang dibayarkan akan lebih efektif dan efisien.

Dia menambahkan bahwa penerapan sistem ini bukanlah pajak baru bagi masyarakat, melainkan sebuah inovasi dalam cara pemungutan pajak yang lebih modern. “Ini bukan tentang menambah beban pajak baru, tetapi tentang efisiensi dalam pemungutan pajak dari para merchant yang sudah ada,” jelas Ario.

Pengaruh Pemungutan Pajak Digital Terhadap Ekonomi Indonesia

Pemungutan pajak digital dapat berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya sistem yang lebih efisien, diharapkan pendapatan negara dari pajak bisa meningkat. Hal ini tentu berperan besar dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Selain itu, implementasi teknologi dalam proses pajak dapat memberikan transparansi dan kenyamanan bagi para pelaku usaha. Mereka tidak perlu lagi repot-repot menghitung dan melaporkan pajak setiap kali melakukan transaksi.

Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi dari luar negeri. Dengan kepastian dan kemudahan administrasi perpajakan, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sosialisasi, karena sistem yang baru akan lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Di sisi lain, merchant akan lebih fokus pada aktivitas bisnis mereka, tanpa terbebani oleh urusan pajak yang rumit.

Ini merupakan transformasi besar dalam dunia perpajakan di Indonesia, yang akan membawa berbagai perubahan positif bagi ekosistem usaha. Jalin, sebagai penyelaras, diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan baik dan efisien.

Kolaborasi dengan Perusahaan Keuangan Besar untuk Keberhasilan Sistem

Kerjasama Jalin dengan bank-bank besar dan perusahaan fintech merupakan langkah cerdas. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun akan terintegrasi dengan baik dalam ekosistem perbankan dan keuangan yang ada. Ini adalah strategi yang tidak hanya meningkatkan kemampuan Jalin, tetapi juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang baru.

Dengan adanya sandboxing, Jalin dapat menguji berbagai skenario dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan permasalahan yang mungkin muncul pasca implementasi. Hal ini penting untuk menjamin tidak ada gangguan dalam proses pemungutan pajak.

Proses ini juga memberikan kesempatan bagi para bank dan fintech untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan datang. Sehingga, tidak hanya Jalin yang bersiap-siap, tetapi seluruh sektor keuangan nasional bisa mencapai level integrasi yang lebih baik.

Selanjutnya, Ario menjelaskan bahwa pendekatan ini akan membawa dampak positif bagi para pelaku usaha. Mereka bisa mendapatkan layanan yang lebih baik dan efisien dalam bertransaksi.

Sekaligus, hal ini memperlihatkan sinergi yang baik antara sektor publik dan privat. Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek berikutnya.

Pentingnya Edukasi Masyarakat Mengenai Pajak Digital

Meski sistem baru ini menjanjikan kemudahan, edukasi masyarakat tetap menjadi hal yang krusial. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat akan sukar beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh.

Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai bagaimana sistem ini berfungsi dan apa yang diharapkan dari para merchant. Semua pihak harus menyadari bahwa pijak digital tidak hanya mempermudah mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara.

Jalin bisa memainkan peran kunci dalam sosialisasi ini dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi. Informasi yang tepat dan menyeluruh akan mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pajak yang baru.

Agar sistem ini terkenal dan mudah diakses, pelatihan untuk para merchant dan pelaku usaha juga menjadi langkah penting. Ini akan membantu mereka menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan sistem pajak yang lebih modern.

Pada akhirnya, keberhasilan program pemungutan pajak digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kesadaran akan kewajiban pajak harus ditanamkan sejak dini untuk menciptakan budaya patuh pajak yang positif.

PT Jalin Pembayaran Nusantara tengah mempersiapkan pengembangan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) untuk transaksi lintas negara, khususnya ke Arab Saudi dan India. Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, mengungkapkan bahwa penjajakan untuk pengembangan ini baru saja dilakukan untuk mempermudah umat Muslim dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

With QRIS, para jemaah tidak perlu lagi membawa uang tunai yang berisiko. Dengan cukup melakukan tap pada aplikasi, mereka dapat melakukan transaksi dengan lebih aman dan efisien selama berada di luar negeri.

Pengembangan QRIS di luar negeri tidaklah sederhana. Menurut Ario, setiap negara memiliki regulasi dan metode pembayaran yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sinergi untuk menghadapi tantangan ini.

Upaya harmonisasi menjadi kunci utama agar integrasi sistem pembayaran dapat berjalan lancar. Ketika ada masalah, seperti keluhan atau selisih pembayaran, SOP yang disepakati akan memudahkan proses penyelesaiannya.

Pengembangan QRIS di Negara Lain dan Tantangannya

Setiap negara memiliki cara yang unik dalam mengelola sistem pembayaran digital. Ario menegaskan bahwa tidak semua negara memiliki sistem pembayaran kode QR yang terintegrasi seperti QRIS yang ada di Indonesia.

Di luar negeri, banyak sekali beragam jenis kode QR untuk pembayaran yang membuat proses menjadi rumit. Oleh karena itu, sinergi dengan pihak berwenang di masing-masing negara sangat penting untuk menghasilkan sistem yang efisien.

Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki peranan penting. Untuk dapat bekerja sama dengan negara lain, mereka harus mencapai kesepakatan dan standardisasi penggunaan QR yang ada.

Sejauh ini, QRIS cross border telah diperkenalkan di enam negara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperluas jangkauan sistem pembayaran QR.

Manfaat QRIS untuk Jemaah Haji dan Umrah

Pengenalan QRIS di Arab Saudi dan India dapat memberikan banyak manfaat bagi jemaah. Salah satunya adalah mengurangi risiko kehilangan uang tunai yang sering terjadi saat bepergian ke luar negeri.

Keberadaan QRIS juga membuat transaksi lebih cepat dan mudah dilakukan. Jemaah hanya perlu memindai kode untuk melakukan pembayaran tanpa harus membawa dompet yang berat.

Hal ini sudah terbukti menguntungkan di beberapa negara yang telah menggunakan QRIS. Dengan sistem yang terintegrasi, jemaah dapat lebih fokus pada ibadah tanpa khawatir keuangan mereka terganggu.

Selain itu, penggunaan teknologi ini juga dapat mendukung pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan. Banyak orang dapat lebih mudah mengakses layanan perbankan dan keuangan dengan menggunakan aplikasi di smartphone mereka.

Langkah Ke Depan dalam Integrasi Pembayaran Digital

Memperluas jaringan QRIS akan membutuhkan strategi jangka panjang. Ario mengungkapkan bahwa perlu ada advokasi dan diplomasi yang kuat dengan negara-negara yang menjadi target pengembangan.

Pihaknya sangat berharap agar seluruh perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia dapat bersatu untuk menghadapi tantangan ini. Sinergi di antara berbagai pihak sangat penting untuk menyukseskan integrasi QRIS.

Ke depan, keberadaan QRIS di lebih banyak negara diharapkan dapat membantu memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pembayaran global. Selain itu, akan mendatangkan manfaat ekonomi baik bagi Indonesia maupun negara tujuan.

Dengan demikian, QRIS diharapkan tidak hanya menjadi alat pembayaran, tetapi juga jembatan budaya dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara di sekitarnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tengah aktif mencari jalan untuk berkomunikasi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai penyesuaian kriteria perhitungan free float indeks. Langkah ini diambil setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan yang mencemaskan pelaku pasar.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, optimis bahwa dalam waktu dekat, mereka akan mendapatkan klarifikasi mengenai perubahan kriteria dari pihak MSCI. Dalam prosesnya, BEI juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk menjamin kelancaran komunikasi ini.

Namun, Iman tidak dapat membocorkan rincian lebih lanjut mengenai surat yang telah dikirimkan ke MSCI. Ia hanya menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menanyakan kepastian mengenai penerapan aturan tersebut di bursa-bursa saham global lainnya.

Iya juga menunjukkan bahwa mereka tidak memprotes kebijakan tersebut, melainkan hanya ingin mengetahui apakah peraturan yang sama diterapkan di bursa lain. Penting untuk memastikan bahwa perlakuan terhadap persyaratan free float di Indonesia setara dengan yang diterapkan di negara lain.

Dari data yang ada, pasar saham Indonesia mengalami penurunan yang drastis pada perdagangan kemarin, dengan IHSG jatuh hingga 3,8%. Kejadian ini berkaitan dengan berita bahwa MSCI akan mengenalkan ketentuan baru mengenai free float yang dianggap dapat mempengaruhi posisi saham di pasar.

Risiko Penurunan Nilai Free Float Saham di Indonesia

MSCI mengusulkan beberapa pendekatan baru yang dapat berpengaruh signifikan terhadap perhitungan free float di Indonesia. Dua pendekatan tersebut berfokus pada data kepemilikan saham yang dilaporkan oleh perusahaan dan juga informasi yang diterima dari KSEI.

Pendekatan pertama melibatkan penggunaan data dari laporan tahunan dan pengajuan resmi perusahaan yang beroperasi di pasar Indonesia. Semua saham yang tidak jelas kepemilikannya akan dianggap bukan sebagai free float, ini berpotensi menurunkan nilai saham yang diperdagangkan.

Pendekatan kedua berupaya mempermudah proses dengan menggunakan data dari KSEI. Dalam hal ini, hanya saham yang dimiliki oleh individu atau publik yang akan dianggap free float, sementara kepemilikan oleh perusahaan akan dianggap non-free float.

Perubahan ini mulai berlaku pada Mei 2026 dan MSCI akan melakukan penyesuaian dalam cara mereka membulatkan angka free float. Dengan adanya kebijakan ini, IHSG diharapkan bisa stabil dan lebih transparan di mata investor internasional.

Apabila perubahan ini diterapkan, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki kepemilikan saham besar oleh institusi atau kelompok tertentu akan merasakan dampak yang cukup signifikan. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya minat investor global terhadap saham-saham tersebut.

Dampak kebijakan baru terhadap posisi Indonesia dalam indeks MSCI

Dengan berlakunya aturan baru ini, porsi saham Indonesia dalam indeks MSCI dapat mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan nilai free float bisa mengakibatkan kapitalisasi pasar nasional tidak tercermin secara akurat dalam indeks global.

Sebagai akibatnya, potensi investasi dari luar negeri mungkin akan berkurang, karena investor cenderung lebih suka berinvestasi dalam instrumen yang lebih transparan dan memiliki free float tinggi.

Beberapa perusahaan yang sebelumnya dinilai menarik oleh investor internasional mungkin harus berjuang lebih keras untuk tetap mempertahankan daya tarik tersebut. Dalam ekosistem pasar yang kompetitif, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru ini.

Sebagai langkah antisipasi, perlu ada upaya proaktif dari BEI untuk memberikan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang terdaftar, agar mereka dapat mempersiapkan diri dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MSCI.

Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara BEI, OJK, dan KSEI sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami perubahan ini dan dapat bekerja menuju tujuan yang sama demi stabilitas pasar saham Indonesia.

Langkah Proaktif yang Diambil Oleh BEI untuk Menghadapi Dinamika Pasar

Untuk mengatasi tantangan ini, BEI telah mengambil langkah-langkah strategis dengan mengadakan konsultasi dan diskusi dengan berbagai pihak terkait. Kehadiran pihak-pihak yang berkompeten di dalam industri saham sangat diharapkan dapat memberikan solusi yang konstruktif.

Tidak hanya itu, BEI juga berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar agar para investor merasa lebih nyaman dengan berinvestasi di Indonesia. Hal ini sangat krusial, terutama di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh aturan baru tersebut.

BEI juga berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan MSCI dan melibatkan diri dalam diskusi internasional tentang kebijakan-kebijakan serupa. Tujuannya agar Indonesia tetap dapat beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan keunggulan kompetitifnya.

Melalui berbagai inisiatif dan program edukasi, BEI berharap dapat menekan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan baru ini. Keterlibatan semua pihak dalam proses ini juga akan sangat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem investasi yang lebih baik.

Dengan strategi yang tepat, diharapkan pasar saham Indonesia dapat tumbuh dan berkembang adalah dalam menghadapi tantangan yang ada. Kesiapan semua pihak untuk beradaptasi dengan perubahan ini akan menjadi indikator kunci keberhasilan implementasi regulasi yang baru.