Tag Jadi

Lin Xueshan adalah seorang perantau asal Fujian, China, yang berhasil bangkit dari keterpurukan dan menemukan jalannya menuju kesuksesan di Indonesia. Dengan semangat juang yang tinggi, ia melewati banyak rintangan sebelum meraih impian yang selama ini diharapkannya.

Setelah tiba di Indonesia, Lin memilih Surabaya sebagai tempat untuk memulai hidup baru. Di sinilah ia mulai membangun usaha yang kelak dikenal luas, sekaligus mengubah namanya menjadi Alim Husin demi menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.

Perjalanan hidup Alim Husin tidaklah mudah. Ia memulai dengan usaha kecil, yang memerlukan perjuangan dan tekad kuat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya selama bertahun-tahun.

Menurut catatan sejarah, Alim Husin mendirikan UD Logam Djawa pada tahun 1960-an. Usaha ini awalnya berfokus pada pembuatan alat masak aluminum dan menjual berbagai peralatan rumah tangga yang dibutuhkan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, ia juga membuka jasa perbaikan pompa air dan lampu petromak. Keberanian dan inovasinya dalam usaha menjadi kunci sukses bagi Alim Husin dalam membangun fondasi bisnis yang kuat di Indonesia.

Di Surabaya pula, Alim Husin membina kehidupan keluarga dengan menikahi seorang wanita, dan mereka dianugerahi seorang anak laki-laki, Lin Wenguang. Wenguang yang kemudian dikenal sebagai Alim Markus, dididik secara ketat dengan harapan dapat meneruskan bisnis keluarga di masa mendatang.

Perjalanan Karier: Dari UMKM Menjadi Konglomerat

Alim Markus, sebagai putra sulung, menerima pendidikan yang baik. Dia pernah menjalani kursus bahasa asing dan menyelesaikan pendidikan di Taiwan, serta belajar di National University of Singapore. Usaha ini menunjukkan betapa seriusnya Alim Husin dalam mempersiapkan generasi penerus bisnisnya.

Pada tahun 1971, Alim Markus mendirikan usaha baru bernama Jin Feng, yang dalam bahasa Mandarin berarti “puncak emas.” Bisnis ini berfokus pada produk rumah tangga dan perlahan mulai berkembang menjadi merek yang dikenal di seluruh Indonesia.

Transformasi Jin Feng menjadi Maspion adalah titik balik dalam sejarah bisnis keluarga ini. Di bawah kepemimpinan Alim Markus, brand ini menggandeng semboyan “Cintailah produk-produk dalam negeri,” yang mengedepankan pentingnya penggunaan produk lokal di tengah arus globalisasi.

Dalam waktu singkat, Maspion berhasil menghadirkan sekitar 7.000 jenis produk rumah tangga, mencakup beragam alat seperti kompor, ember, dan pipa. Keberhasilan Maspion dalam menciptakan berbagai produk berkualitas menjadi magnet bagi konsumen, menghasilkan penjualan yang melimpah.

Perusahaan ini tak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Produk Maspion sudah dipasarkan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan bahkan negara-negara di Eropa serta Timur Tengah.

Kesuksesan Maspion dalam Lingkungan Global

Pada tahun 1995, Maspion mencatatkan keuntungan luar biasa sebesar USD 100 juta dari ekspor, yang membuka kesempatan bagi mereka untuk mendirikan cabang di Kanada. Selain itu, Maspion juga berinovasi dengan memasuki sektor perbankan dengan mendirikan Bank Maspion yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berhasil membangun Maspion menjadi raja alat rumah tangga, Alim Markus pun menjadi salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai USD 500 juta. Hal ini menempatkannya dalam jajaran orang kaya di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Maspion tidak hanya berhenti pada satu sektor, tetapi terus mengembangkan sayapnya ke berbagai bidang usaha lain. Melalui visi yang jelas, Maspion kini terlibat dalam delapan kategori bisnis utama.

Kategori-kategori ini meliputi Layanan Produk Konsumen, Produk Konsumen Industri, Konstruksi dan Material Bangunan, Hotel, dan Properti. Dengan beragam lini usaha, Maspion menunjukkan komitmennya untuk terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia.

Anak-anak usaha dari Maspion Group juga menunjukkan keberagaman dalam menawarkan produk dan layanan, termasuk bank dan industri aluminium. Ini merupakan contoh nyata bagaimana sebuah usaha kecil dapat berkembang menjadi konglomerat yang mendunia.

Pendidikan dan Pemberdayaan Pengusaha Muda di Indonesia

Kesuksesan Alim Husin dan Alim Markus tidak hanya membawa dampak bagi diri mereka sendiri, tetapi juga membuka peluang bagi pengusaha muda di Indonesia. Keduanya percaya akan pentingnya pendidikan dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan dalam berbisnis.

Mendukung pengusaha muda menjadi salah satu visi penting Maspion. Dalam hal ini, mereka aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang memfasilitasi pengembangan diri dan keterampilan para generasi penerus. Dalam banyak kesempatan, mereka berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk membantu sesama.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Maspion kepada para pengusaha muda diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan akan lahir banyak inovator dan wirausahawan yang dapat membawa perubahan positif bagi bangsa.

Alim Markus menyadari bahwa usaha yang dibangun tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, ia terus menginspirasi generasi muda untuk berani bermimpi dan berjuang demi cita-cita mereka.

Melalui dedikasi dan berbagai aktivitasnya, Maspion menjadi contoh bahwa ketekunan dan komitmen dalam bekerja dapat memunculkan hasil yang luar biasa. Kisah Alim Husin dan Alim Markus adalah bukti nyata bahwa peluang di depan mata dapat diraih dengan tekad dan kerja keras.

Jakarta, berita terkini menunjukkan bahwa PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) tiba-tiba membatalkan rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sebelumnya telah diumumkan. Pembatalan ini menarik perhatian banyak investor dan analis pasar karena situasi ini berpotensi mempengaruhi nilai saham dan keputusan investasi yang diambil.

Informasi mengenai hal ini diperoleh dari keterbukaan informasi yang disampaikan oleh emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Oktober 2025. Dalam surat resminya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan kebijakan mengenai pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan, yang menjadi salah satu faktor pertimbangan pembatalan RUPSLB.

Belum ada penjelasan lebih lanjut dari manajemen JECC terkait alasan spesifik di balik pembatalan tersebut. Sebelumnya, emiten telah mengeluarkan pengumuman untuk menyelenggarakan RUPSLB dan informasi ini telah dipublikasikan di website BEI pada 6 Oktober 2025, menunjukkan bahwa rencana tersebut cukup dipersiapkan sebelum dibatalkan.

Analisis Dampak Pembatalan RUPSLB Terhadap Saham JECC

Pembatalan RUPSLB ini bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap saham JECC, terutama bagi investor yang telah mempersiapkan strategi mereka berdasarkan rencana tersebut. Saham JECC pada perdagangan hari ini tercatat turun menjadi Rp1.170, mencerminkan penurunan sebesar 1,68% dalam satu hari.

Dalam minggu terakhir, saham perusahaan ini telah mengalami penurunan yang cukup tajam, hingga 15,22%. Penurunan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran di kalangan investor mengenai stabilitas dan arah kebijakan perusahaan ke depan.

Walaupun begitu, dalam periode tiga bulan terakhir, saham JECC masih menunjukkan tren positif dengan penguatan mencapai 40,12%. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada penurunan dalam jangka pendek, potensi pertumbuhan jangka panjang masih ada, tergantung pada keputusan manajemen selanjutnya.

Persepsi Pasar Terhadap Langkah Strategis Perusahaan

Pembatalan RUPSLB bisa dipandang sebagai langkah yang menunjukkan ketidakpastian di dalam manajemen perusahaan. Respon dari pasar biasanya cenderung negatif ketika ada pembatalan dalam agenda penting seperti ini, di mana investor mulai mempertanyakan komitmen manajemen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Bagi banyak investor, kejelasan mengenai kebijakan perusahaan merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan investasi. Ketidakpastian yang diakibatkan oleh pembatalan RUPSLB ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan, yang dapat berpengaruh pada harga saham di masa mendatang.

Penting bagi JECC untuk segera memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait situasi ini agar investor bisa mempertimbangkan untuk tetap berinvestasi atau tidak. Di saat yang sama, perusahaan juga perlu menjaga komunikasi yang terbuka dengan para pemangku kepentingan untuk mencegah spekulasi yang lebih jauh.

Pentingnya Kebijakan Perusahaan Dalam Menghadapi Fluktuasi Pasar

Kondisi pasar yang berfluktuasi memerlukan kebijakan yang adaptif dari perusahaan publik. Dalam hal ini, kebijakan pembelian kembali saham menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menstabilkan harga saham di pasar. Namun, keputusan ini tidak boleh diambil secara sembarangan.

OJK sebagai pengawas pasar modal telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan bahwa perusahaan tidak terjebak dalam manuver yang dapat merugikan investor. Dengan adanya regulasi tersebut, emiten diwajibkan untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang dapat berdampak besar pada nilai saham.

Ketidakpastian dalam lingkungan ekonomi global dan regional juga menambah kompleksitas bagi kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi JECC dan emiten lainnya untuk merumuskan rencana strategis yang solid untuk menghadapi kemungkinan fluktuasi di masa depan tanpa mengorbankan kepentingan para pemegang saham.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah membuka peluang untuk memberdayakan warga negara asing (WNA) dalam perusahaan BUMN. Hal ini menunjukkan upaya serius dari pemerintah untuk melakukan transformasi dan memperkuat manajemen perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya jeratan kualifikasi yang tepat bagi calon ekspatriat yang akan dipekerjakan. Menurutnya, sosok ini harus memiliki pengetahuan mendalam, kemampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, serta visi untuk menjadikan BUMN bersaing secara global.

Rosan menjelaskan bahwa mereka tidak sekadar memilih ekspatriat tanpa analisis yang mendalam. Diperlukan evaluasi yang cermat untuk memastikan kontribusi nyata yang dapat diberikan oleh para ekspatriat tersebut terhadap perusahaan.

Dia juga menekankan bahwa syarat kualifikasi yang ada harus mencakup standar tata kelola yang baik, yang berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Ini menjadi penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.

“Kami ingin meningkatkan tata kelola, agar segala tindak pengelolaan perusahaan berlangsung transparan dan profesional,” ujar Rosan. Dalam pandangannya, hal ini akan mencegah berbagai potensi masalah yang dapat muncul di dalam tubuh BUMN, termasuk korupsi yang harus diperangi secara serius.

Sejarah menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan perubahan menyeluruh dalam jajaran manajemennya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam rapat tersebut, ada pergeseran signifikan, termasuk penunjukan direktur baru yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi perusahaan.

RUPSLB yang digelar pada tanggal 15 Oktober 2025 tersebut, menghasilkan keputusan untuk memberhentikan Wamildan Tsani dari jabatan Direktur Utama dan menggantikannya dengan Glenny H. Kairupan. Ini adalah langkah strategis yang tidak bisa dianggap remeh.

Selain penggantian direktur utama, posisi komisaris juga diisi oleh Frans Dicky Tamara. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk melakukan pembaruan dan penguatan struktur manajerialnya demi mencapai kinerja yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, PT Garuda menambahkan dua orang direktur baru yang merupakan WNA, Balagopal Kunduvara dan Neil Raymond Mills. Penambahan mereka diharapkan dapat memperkuat tim manajemen yang ada dan memberikan perspektif baru dalam pengelolaan perusahaan.

Rosan menyatakan bahwa pengangkatan dua direktur berkewarganegaraan asing tersebut menjadi bagian dari upaya Danantara untuk membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Mereka membawa pengalaman dan latar belakang yang kaya dari industri penerbangan internasional.

Pentingnya Perubahan Manajerial di Garuda Indonesia

“Ini adalah langkah yang kami anggap perlu untuk mengembalikan citra Garuda,” kata Rosan. Masuknya tim baru ini diharapkan dapat mempercepat proses penyehatan perusahaan yang telah menghadapi berbagai tantangan dalam operasionalnya.

Rosan juga mengingatkan bahwa sebelumnya, upaya penyehatan dilakukan dengan injeksi modal berkali-kali, namun hasil yang dicapai tidak maksimal. Oleh karena itu, kali ini, pendekatan yang digunakan didorong oleh analisis mendalam untuk memastikan efektivitasnya.

Dia mengklarifikasi bahwa mereka tidak akan bergerak setengah hati dalam usaha ini. “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh manajemen dapat direalisasikan dengan cepat dan efektif,” tambahnya.

Peran Ekspatriat dalam Proses Transformasi BUMN

Rosan percaya bahwa keberadaan ekspatriat dalam manajemen Garuda membantu proses transformasi menjadi lebih optimal. Tujuannya adalah untuk tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar global yang selalu berubah.

Dalam konteks bisnis, Rosan menegaskan bahwa penguatan manajerial tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan perusahaan. Ini termasuk kebutuhan berinvestasi dalam pengembangan ARM dan inovasi.

Dia menekankan bahwa semua tindakan ini bertujuan untuk mendorong Garuda kembali ke jalur pertumbuhan yang positif. “Kami memerlukan rencana yang matang dan implementasi yang tangkas,” tuturnya.

Menatap Masa Depan yang Lebih Cerah

Secara keseluruhan, perubahan yang terjadi di Garuda Indonesia merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan penempatan orang-orang yang tepat, perusahaan diharapkan dapat merebut kembali kepercayaan publik dan meningkatkan performa bisnisnya.

Rosan mengungkapkan bahwa Danantara telah menginvestasikan dana yang signifikan dan berkomitmen untuk terus memperkuat posisi Garuda di industri penerbangan nasional. Upaya ini bukan sekadar untuk keuntungan jangka pendek, tetapi juga demi visi jangka panjang.

“Kami percaya bahwa kombinasi yang kuat dan beragam dari tim manajemen akan menciptakan sinergi yang hasilnya akan terlihat dalam waktu dekat,” kata Rosan. Dia berharap langkah ini dapat menginspirasi BUMN lainnya untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi yang diperlukan.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menghadiri acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel St. Regis, Jakarta. Dalam dialog yang berlangsung dengan Steve Forbes, Presiden menekankan pentingnya rasionalisasi jumlah badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia.

Prabowo menyatakan bahwa arahan telah diberikan kepada CEO Danantara Indonesia untuk mengurangi jumlah BUMN hingga angka yang lebih efisien. Langkah tersebut dianggap penting untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan pelat merah di tanah air.

Dia berharap agar jumlah BUMN yang terlalu banyak ini dapat dipangkas dari sekitar 1.000 menjadi antara 200 hingga 240 perusahaan. Menurutnya, langkah ini akan membantu BUMN untuk lebih fokus dan berencana secara strategis.

Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menekankan perlunya pengelolaan BUMN dengan standar internasional. Ia mendorong Danantara Indonesia untuk mencari talenta terbaik agar dapat meningkatkan pengelolaan BUMN dengan lebih efisien.

Presiden menekankan bahwa dengan mengelola BUMN secara profesional, harapan tingkat pengembalian yang lebih positif bukanlah hal yang mustahil. Ia optimis bahwa capaian tersebut dapat terwujud dengan perubahan manajemen yang tepat.

Prabowo menambahkan bahwa saat ini, pimpinan BUMN tidak hanya harus berasal dari warga negara Indonesia. Namun, pihak ekspatriat juga diizinkan memimpin BUMN agar dapat membawa standar global ke dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Namun, kita perlu menyadari adanya disconnect yang terkadang terjadi antara pelaku ekonomi dan pelaku politik,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kedua sektor agar dapat mencapai tujuan bersama.

Upaya Rasionalisasi di Lingkungan BUMN

Dalam langkah yang nyata, pemerintah sebelumnya telah menghapus premi bagi pejabat dan memotong setengah jumlah komisaris di berbagai BUMN. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya untuk menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan perusahaan pelat merah yang ada.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa efisiensi yang dilakukan bisa menghasilkan penghematan hingga $500 juta per tahun. Menurutnya, pemangkasan komisaris adalah langkah konkret yang dapat membantu memperbaiki keberlanjutan BUMN.

Setiap BUMN biasanya memiliki lima komisaris, dan jika dihitung secara keseluruhan, jumlahnya bisa mencapai ribuan. Dengan penghematan ini, BUMN diharapkan bisa lebih berdaya saing di pasar global.

Rosan menjelaskan bahwa sebelumnya, perusahaan pelat merah memiliki komisaris dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan bisa mencapai belasan orang. Kini, dengan adanya pengurangan tersebut, perusahaan bisa lebih fokus pada pengembangan dan kemajuan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan adalah prioritas utama bagi semua BUMN, sehingga setiap keputusan harus membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Model tata kelola yang baik akan memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya juga.

Membangun BUMN yang Berbasis Keunggulan Internasional

Dengan adanya kebijakan baru, harapan untuk membangun pengelolaan BUMN yang berskala internasional semakin membesar. Prabowo menekankan bahwa keahlian yang dibawa oleh ekspatriat dapat menjadi kunci dalam modernisasi pengelolaan BUMN.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil Pemerintah diharapkan dapat menghadirkan BUMN yang lebih kuat dan efektif. Dengan standar internasional, diharapkan kualitas layanan dan produk dari BUMN akan meningkat signifikan.

Ini juga menjadi momentum bagi seluruh stakeholder untuk memperbaiki kerjasama dan kolaborasi dalam menciptakan lapangan kerja serta peluang investasi. Sinergi antara manajemen, tenaga kerja, dan pemerintah sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut.

Penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang keberadaan dan peran penting BUMN dalam perekonomian nasional. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami dan mendukung setiap langkah yang diambil untuk efisiensi dan keberlanjutan BUMN.

Dengan tetap menjaga kedaulatan ekonomi, pemerintah bisa meningkatkan peran BUMN menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi masyakat. Keberanian untuk berpikir strategis akan sangat menentukan langkah ke depan bagi BUMN di Indonesia.

Dukungan Pemerintah dalam Mewujudkan Perubahan

Perubahan besar dalam pengelolaan BUMN tak akan terwujud tanpa dukungan penuh dari pemerintah dan institusi terkait. Keterlibatan semua pihak akan menjadi penting dalam menghadapi tantangan di era yang kompetitif ini.

Pemerintah yakin bahwa setiap langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui BUMN yang sehat dan efisien, pelayanan publik juga akan semakin maksimal.

Bagi para pekerja di BUMN, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme mereka. Dengan pelatihan yang tepat, mereka bisa menjadi tenaga ahli yang siap bersaing di tingkat internasional.

Dari langkah-langkah yang diambil, dapat diasumsikan bahwa upaya pemerintah untuk memodernisasi BUMN bukan hanya berkaitan dengan efisiensi, melainkan juga tentang menciptakan lapangan kerja baru. Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, optimisme tetap harus dijaga.

Kedepannya, diharapkan BUMN akan dapat selain berfungsi sebagai penopang ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas. Inisiatif ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat ekonomi nasional.

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan, pengelolaan sampah menjadi salah satu topik yang krusial. Inovasi dalam konversi sampah menjadi energi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif limbah pada lingkungan dan menciptakan sumber energi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, proyek pengolahan sampah menjadi energi, atau yang dikenal sebagai waste to energy, telah mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa inisiatif ini memerlukan investasi yang cukup besar mencapai Rp 91 triliun.

Proyek tersebut direncanakan berlangsung di 33 kota di Indonesia, dengan fokus awal di sepuluh kota besar. Kota-kota tersebut termasuk Jakarta, Surabaya, dan Makassar, yang merupakan beberapa daerah dengan volume sampah tertinggi di negara ini.

“Investasi sebesar Rp 91 triliun ini ditujukan untuk pengolahan sampah yang mencapai 1.000 ton per hari,” tambah Rosan. Menurutnya, Jakarta memiliki potensi besar dengan volume sampah harian mencapai 8.000 ton.

Dengan demikian, pemilihan lokasi yang tepat untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sangat penting. Faktor-faktor seperti ketersediaan lahan, air, dan rasio jumlah sampah harus diperhitungkan dalam menentukan lokasi yang ideal.

Pentingnya Proyek Waste to Energy dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia

Selain memberikan solusi untuk isu sampah, proyek ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Konversi limbah menjadi energi tidak hanya berkontribusi pada energi bersih tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Rosan Roeslani mengemukakan bahwa pendekatan ini menjawab tantangan yang dihadapi oleh banyak kota yang kesulitan dalam pengelolaan limbah. Dengan keberadaan instalasi yang mampu mengolah sampah, proses pengelolaan diharapkan menjadi lebih efisien.

Pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proyek ini juga diharapkan dapat menarik investor. Dukungan investasi akan sangat penting untuk mewujudkan ambisi pemerintah dalam mencapai target lingkungan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini juga akan memperhatikan aspek keberlanjutan. Teknologi yang digunakan dalam proses konversi diharapkan minim dampak negatif terhadap lingkungan.

Pemetaan lokasi yang cermat akan mendukung keberhasilan proyek ini dalam jangka panjang. Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan sampah.

Tahapan dan Rencana Pelaksanaan Proyek Waste to Energy

Rencana awal proyek merupakan bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Proyek ini juga menjadi salah satu langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pada tahap awal, BPI Danantara akan melakukan tender terbuka untuk menentukan kontraktor yang akan melaksanakan proyek ini. Proses ini direncanakan akan dimulai pada awal bulan November.

Rosan menekankan pentingnya transparansi dalam proses tender. Dengan cara ini, diharapkan kualitas konstruksi dan teknologi yang diterapkan akan memenuhi standar yang diharapkan.

Setiap kota yang terlibat diharapkan dapat menawarkan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Ini termasuk pemilihan teknis dan sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan limbah.

Setelah proses tender selesai, diharapkan proyek ini dapat segera berjalan. Realisasi proyek akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan limbah dalam skala yang lebih besar.

Dampak Lingkungan dan Sosial dari Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi

Proyek pengolahan sampah menjadi energi tidak hanya bertujuan pada pengelolaan limbah tetapi juga pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Dengan mengolah sampah, emisi yang dihasilkan oleh pembuangan limbah dapat diminimalisir.

Dari perspektif sosial, proyek ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan. Kampanye edukasi terkait pengelolaan sampah akan mendampingi implementasi proyek.

Di samping manfaat lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam proyek ini juga krusial. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses daur ulang dan pengumpulan sampah yang lebih efektif.

Investasi dalam teknologi ramah lingkungan akan memberikan kembali pada masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Hal ini meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kiranya, sinergi antara pemerintah, investor, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek ini. Hanya dengan kerja sama yang baik, visi untuk lingkungan yang lebih baik dapat terwujud.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini resmi berganti nama menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Perubahan ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Sidang Paripurna ke-6 pada masa persidangan I tahun 2025-2026, yang menunjukkan langkah penting dalam reformasi kelembagaan di Indonesia.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan bahwa pihaknya kini menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden RI terkait struktur jabatan dalam badan baru ini. Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pegawai yang bekerja untuk kementerian yang baru saja berganti nama ini.

Pergeseran ke BP BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap badan usaha milik negara. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat.

Perubahan Status Pegawai di BP BUMN

Dengan perubahan kelembagaan ini, pegawai negeri sipil (PNS) akan beralih status menjadi pegawai BP BUMN. Pergeseran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat struktur pengelolaan di sektor BUMN dan memperjelas fungsi masing-masing pegawai.

Menurut Kartika Wirjoatmodjo, status PNS akan berlanjut dan pegawai yang sebelumnya bekerja di kementerian akan tetap menjadi bagian dari badan pengatur yang baru. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing BUMN di lingkungan usaha yang semakin kompetitif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan tersebut telah diatur dalam RUU BUMN. Ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus menciptakan ruang untuk penguatan kewenangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Pemahaman RUU BUMN dan Implikasinya

RUU BUMN adalah landasan hukum di balik perubahan nama kementerian ini. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan akan ada pengaturan yang lebih baik mengenai pengelolaan dan investasi di sektor BUMN, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi ekonomi nasional.

Menurut Ketua Panitia Kerja RUU BUMN, Andre Rosiade, meskipun status kelembagaan berubah, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap dipastikan keberadaannya. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan akan diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

Keberlanjutan status ASN bagi pegawai Kementerian BUMN menjadi salah satu pertimbangan agar tidak ada ketidakpastian di kalangan pegawai. Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat kerja dan dedikasi yang telah ada selama ini.

Kepastian Hukum dalam Pergantian Struktur Kelembagaan

Pergeseran nama dari kementerian ke badan pengaturan ini dilengkapi dengan kepastian hukum yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Dengan adanya regulasi yang jelas, pegawai dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa khawatir akan perubahan mendasar yang bisa memengaruhi karir mereka.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan segera menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung transisi ini sehingga seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan perubahan status dan fungsi mereka. Ini juga akan memperjelas sinergi antara pegawai dan pengelolaan BUMN secara keseluruhan.

Namun, tantangan tetap ada, termasuk dalam hal pengelolaan internal dan komunikasi yang efektif antara semua unsur pengelola BUMN. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa transisi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal.

Jakarta – Di tengah persaingan dan tantangan global, kesuksesan sering kali lahir dari perjalanan yang penuh liku. Banyak individu yang rela merantau demi mengejar impian, dan salah satunya adalah Lin Xueshan, seorang pengusaha asal Fujian, China yang menemukan jalan kesuksesan di Indonesia melalui bisnis elektronik.

Setelah melewati berbagai rintangan, Lin Xueshan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meraih kesuksesan luar biasa. Ia mengembangkan perusahaan yang kemudian dikenal sebagai Maspion Group, yang produknya kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Perjalanan hidupnya dimulai dari kesulitan yang dialaminya di tanah kelahirannya. Terombang-ambing oleh ganasnya ombak, Lin Xueshan akhirnya tiba di Surabaya, tempat di mana ia membangun kehidupan dan bisnis baru yang kelak mengubah nasib keluarganya.

Kisah Perjuangan Lin Xueshan di Surabaya

Setelah menempuh perjalanan panjang, Lin menemukan pelabuhan baru di Surabaya. Di kota ini, ia merintis usaha pertamanya yang berfokus pada alat-alat rumah tangga. Dengan tekad yang kuat, Lin mulai membangun jembatan menuju kesuksesannya.

Mengacu pada tekad tersebut, ia mengganti namanya menjadi Alim Husin dan mendirikan UD Logam Djawa pada tahun 1960-an. Usaha ini, yang bergerak di bidang alat masak aluminium, membawa Alim ke puncak kesuksesan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.

Dari usaha yang kecil, Alim Husin memproduksi beragam alat rumah tangga, seperti kompor dan ember, serta jasa perbaikan peralatan rumah tangga. Dalam proses ini, ia tidak hanya meraih penghasilan, tetapi juga memberi peluang kerja kepada masyarakat sekitar.

Pendidikan dan Warisan untuk Generasi Selanjutnya

Di Surabaya juga, Alim Husin mendirikan keluarga dan memiliki anak pertama, Lin Wenguang, yang kelak dikenal sebagai Alim Markus. Dengan harapan untuk mewariskan pengetahuan dan pengalaman, Alim Husin mendidik anaknya dengan serius agar siap menghadapi dunia bisnis.

Markus menjalani pendidikan yang baik, mengikuti kursus bahasa, menjelaskan bagaimana pentingnya penguasaan berbagai aspek dalam berbisnis. Ia pun melanjutkan pendidikan di Taiwan dan National University of Singapore, memperkuat bekalnya untuk mengelola bisnis di masa depan.

Investasi pendidikan tersebut membuahkan hasil. Pada tahun 1971, Alim Markus mendirikan Jin Feng, bisnis yang mekar dari usaha sebelumnya dan bertransformasi menjadi Maspion. Dengan visi yang jelas, ia membawa ide-ide baru dan strategi yang inovatif ke dalam perusahaan.

Transformasi menjadi Maspion dan Keberhasilan yang Mengikuti

Seiring berjalannya waktu, Jin Feng bertransformasi menjadi Maspion, yang merupakan akronim dari “Mengajak Anda Selalu Percaya Industri Olahan Nasional”. Mengedepankan produk lokal, Maspion berhasil menarik minat masyarakat dan selalu mengedepankan kualitas.

Di bawah kepemimpinan Alim Markus, Maspion berkembang pesat dengan lebih dari 7.000 produk rumah tangga. Dari kompor hingga ember, semua diproduksi dengan kapasitas besar, dan Maspion berhasil mendominasi pasar, menjadi raja alat rumah tangga.

Melalui inovasi dan pemasaran yang tepat, Maspion tidak hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga memperluas sayap ke pasar internasional. Produk mereka kini mencapai negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia, membuktikan bahwa produk dalam negeri mampu bersaing di kancah global.

Ekspansi Bisnis dan Keberhasilan Alim Markus di Berbagai Sektor

Keberhasilan Maspion tidak hanya terbatas pada alat rumah tangga. Pada tahun 1995, perusahaan ini mencatat keuntungan ekspor yang mencapai US$ 100 juta, menandakan betapa suksesnya mereka di pasar internasional. Di samping itu, Maspion juga melangkah ke sektor perbankan dengan mendirikan Bank Maspion pada tahun 1989.

Kepemimpinan Alim Markus membuat Maspion berkembang menjadi konglomerasi besar yang mencakup sembilan kategori bisnis. Dari produk konsumen hingga infrastruktur, bisnis Maspion meliputi berbagai segmen dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan perusahaan.

Dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai US$ 500 juta, Alim Markus menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Keberhasilan ini bukan hanya sebagai prestasi pribadi, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak pengusaha muda di Indonesia.

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK telah disepakati oleh berbagai fraksi partai dalam rapat Badan Legislasi. RUU ini direncanakan untuk dibahas dalam sidang Paripurna yang akan berlangsung pada 2 Oktober 2025, menandakan langkah signifikan dalam upaya meningkatkan regulasi sektor keuangan di Indonesia.

Dalam draf hasil harmonisasi pada 1 Oktober 2025, mencolok adalah keterlibatan kembali kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa perbankan. Sebuah langkah yang dianggap perlu demi meningkatkan efektivitas penanganan masalah perbankan yang kerap mencuat ke permukaan.

Penegakan hukum dalam konteks ini akan dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi, termasuk pihak kepolisian dan penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi masalah yang ada dengan pendekatan kolaboratif.

Ketentuan mengenai penyidik yang terlibat dalam sektor jasa keuangan diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 8, yang menegaskan bahwa penyidikan tindak pidana perbankan dapat dilakukan secara lintas institusi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat integrasi dalam penegakan hukum di sektor keuangan.

Pasal 37D yang telah direvisi menjelaskan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan dimulainya atau menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Ini merupakan bentuk pengayaan terhadap prosedur yang ada dalam UU 4/2023, di mana otonomi OJK tetap terjaga.

Kali ini, ada kekhawatiran yang wajar mengenai kemungkinan penyalahgunaan wewenang, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas dalam pelaksanaan tugas ini. Dengan revisi ini, diharapkan semua pihak dapat bekerjasama lebih baik demi kepentingan publik dan integritas sektor keuangan.

Pentingnya Kerjasama Antara OJK dan Kepolisian dalam Penyidikan

Di tengah tantangan yang dihadapi sektor keuangan, kolaborasi antara OJK dan kepolisian dianggap sangat penting. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perbankan, yang dalam beberapa tahun terakhir banyak menyita perhatian publik.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Mohammad Hekal mengungkapkan bahwa revisi RUU P2SK ini akan memfasilitasi sinergi antara instansi terkait. Dengan begitu, ketika ada masalah, langkah penyelesaian bisa diambil lebih cepat dan efektif.

Hekal juga menekankan pentingnya pendekatan restorative justice untuk penyelesaian masalah yang muncul dalam sektor keuangan. Hal ini akan memungkinkan penyelidikan yang lebih manusiawi dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa menjatuhkan sanksi yang terlalu berat, selama ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Konsep ini menekankan pentingnya negosiasi dan kesepakatan bersama dalam penyelesaian isu hukum, yang akan berdampak positif pada citra sektor keuangan. Dengan demikian, hubungan antara regulator, penegak hukum, dan pelaku industri dapat berjalan lebih baik.

Melalui mekanisme yang lebih fleksibel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan dapat meningkat. Ini adalah langkah awal yang penting dalam menuju perbaikan dan penguatan sektor tersebut.

Tantangan dalam Implementasi Revisi RUU P2SK

Meskipun revisi RUU P2SK memberikan kesempatan untuk kerjasama yang lebih baik, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak, baik OJK maupun kepolisian, benar-benar memahami peran dan tanggung jawab mereka.

Ketidakjelasan dalam pemisahan tugas bisa saja mengakibatkan tumpang tindih, berpotensi memperlambat proses penyelesaian kasus. Oleh karena itu, pelatihan dan koordinasi yang baik antara kedua lembaga menjadi sangat penting.

Selain itu, transparansi dalam proses penyidikan juga sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pemantauan dan evaluasi secara berkala pun harus dilakukan untuk melihat sejauh mana perubahan ini memberikan dampak positif.

Belum lagi, perluasan jangkauan penyidikan juga harus diperhatikan agar tidak hanya memfokuskan pada isu-isu besar, melainkan juga menangani kasus-kasus yang lebih kecil tetapi tidak kalah penting. Setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan.

Masyarakat perlu diajak untuk lebih berperan aktif dalam pengawasan sektor keuangan. Hal ini tidak saja berdampak pada keamanan industri tetapi juga memberikan andil dalam menciptakan budaya transparansi.

Peran Masyarakat dalam Menjaga Integritas Sektor Keuangan

Ketika membicarakan sektor keuangan, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Dengan partisipasi aktif, masyarakat bisa memberikan masukan yang berarti untuk perbaikan sistem dan kebijakan yang ada.

Pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan baru harus dilakukan secara rutin. Masyarakat harus memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa keuangan agar bisa melindungi diri mereka dari potensi tindak penipuan.

Forum-forum diskusi dan penyampaian aspirasi perlu difasilitasi untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dan regulator. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka, kepercayaan terhadap sektor keuangan dapat terbangun secara berkelanjutan.

Sosialisasi ini juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan yang seringkali menjadi korban dari praktik-praktik tidak etis. Hal ini penting agar mereka mendapatkan informasi yang memadai dan dapat membuat keputusan yang bijak.

Pada akhirnya, semua pihak, baik dari instansi pemerintah, industri, maupun masyarakat, harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Dengan semangat kerjasama, kita bisa mengatasi tantangan yang ada demi masa depan yang lebih baik.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersiap meluncurkan program inovatif dalam pengelolaan sampah menjadi energi yang dikenal sebagai Waste to Energy (WTE) pada bulan Oktober 2025. Proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap solusi masalah sampah di Indonesia, seiring dengan meningkatnya jumlah limbah di kota-kota besar.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, serta perusahaan swasta dalam pelaksanaan proyek ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan implementasi program ini dapat berjalan dengan efektif dan transparan demi menciptakan solusi berkelanjutan.

“Insya Allah kita ingin launching program ini pada akhir bulan Oktober,” ungkap Rosan saat konferensi pers di gedung Wisma Danantara, Jakarta. Dia menyebutkan bahwa ini adalah langkah awal menuju pengelolaan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Rosan menerangkan bahwa proyek ini bertujuan untuk menjangkau 33 kota di seluruh Indonesia. Namun, dalam fase awal, fokus utama akan dilakukan di tujuh daerah, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bekasi, dan Tangerang. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.

“Khusus Jakarta, kami ingin memfokuskan pada 4-5 titik lokasi untuk memudahkan pengelolaan,” tuturnya. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih merasakan manfaat dari pengelolaan limbah yang lebih terorganisir.

Proses pelaksanaan proyek ini akan diselenggarakan secara transparan dengan membuka tender bagi pihak swasta yang tertarik untuk berpartisipasi. Rosan mengungkapkan harapannya agar lebih banyak investor dan perusahaan yang mau terlibat dalam proyek hijau ini.

Peluang Investasi dalam Proyek WTE di Indonesia

Salah satu keuntungan dari proyek ini adalah pengurangan biaya yang sebelumnya dikeluarkan pemerintah daerah untuk pengelolaan limbah. Dengan metode WTE, biaya yang dikenal sebagai tipping fee dapat diminimalisasi, sehingga anggaran daerah dapat lebih terarah kepada program lain yang juga penting.

Selain itu, tarif yang ditetapkan untuk produksi energi dari limbah ini sebesar US$ 0,20 per kWh. Tarif ini berlaku untuk pengelolaan satu ton sampah per hari yang diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari 15 MW listrik, cukup untuk memenuhi kebutuhan energis sekitar 20.000 rumah tangga.

Inovasi seperti ini menunjukkan bahwa sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang berharga. Proyek ini akan menjadi langkah maju dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Dengan proyek ini, Danantara tidak sekadar berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Pengelolaan limbah dengan cara yang lebih bijak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus mengurangi dampak negatif dari limbah.

Dampak Lingkungan dan Sosial dari Waste to Energy

Proyek WTE ini tidak hanya sekadar berfokus pada penghasilan energi, tetapi juga pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dengan mengubah sampah menjadi energi, kita dapat mengurangi volume limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, yang seringkali mencemari tanah dan air.

Secara sosial, proyek ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang efektif. Ketika masyarakat menyaksikan langsung bagaimana limbah yang mereka hasilkan dapat dimanfaatkan, hal ini akan mendorong perilaku lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

Rasan juga menyebutkan pentingnya pendidikan kepada masyarakat terkait pengelolaan limbah. Melalui program-program edukasi, diharapkan masyarakat dapat lebih paham tentang dampak limbah dan pentingnya memilah sampah.

Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, proyek WTE ini berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Yang jelas, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan proyek ini.

Kendala dalam Pelaksanaan Proyek WTE dan Solusinya

Meski banyak manfaat yang ditawarkan, proyek WTE juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah resistensi dari masyarakat terhadap program pengelolaan limbah baru ini. Diperlukan upaya untuk mengedukasi dan meyakinkan masyarakat tentang manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan.

Selain itu, penguatan regulasi juga menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya dukungan hukum yang kuat, akan sulit untuk melaksanakan proyek ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan harus diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang mendukung.

Rosan berkomitmen untuk terus membuka dialog dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan mendengarkan masukan dan saran, proyek ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan meraih kepercayaan dari masyarakat.

Ketika semua tantangan ini dapat teratasi, bukan tidak mungkin program Waste to Energy ini akan menjadi model pengelolaan sampah yang bisa diadopsi di negara-negara lain. Proyek ini menawarkan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pionir dalam pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Komisi VI DPR Republik Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengajukan rancangan undang-undang perubahan keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada rapat paripurna. Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah pengalihan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN, yang diusulkan untuk lebih meningkatkan efektivitas fungsi BUMN.

Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mengatur lembaga yang bertugas di bidang BUMN dengan lebih baik. Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pengelolaan BUMN yang lebih profesional.

Informasi sebelumnya menyebutkan akan ada penggabungan Kementerian BUMN dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hal ini mencuat setelah adanya pergeseran posisi Menteri BUMN, Erick Thohir, menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pada saat perombakan kabinet pada 17 September 2025, Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk pengganti resmi untuk posisi tersebut. Sebagai alternatif, Dony Oskaria, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri BUMN.

Revisi Undang-Undang BUMN ini dilakukan sekitar tujuh bulan setelah disahkannya perubahan ketiga pada Februari 2025. Usulan ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan merupakan bagian dari strategi untuk menata kembali pengelolaan BUMN secara menyeluruh.

Pentingnya Revisi Undang-Undang BUMN di Era Modern

Dalam rapat awal mengenai revisi undang-undang ini, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan bahwa tugas dan fungsi Kementerian BUMN semakin berkurang sejak keberadaan BPI Danantara. Kini, kementerian berperan lebih sebagai regulator, sementara operasional yang lebih besar diemban oleh BPI Danantara.

Prasetyo menjelaskan bahwa BPI Danantara dilengkapi dengan berbagai kemampuan yang mampu memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara kementerian dan badan pengelola untuk mencapai tujuan strategis pengembangan BUMN.

Sejak berdirinya, organisasi pemerintah yang berfungsi untuk mengelola perusahaan pelat merah ini telah mengalami berbagai perubahan. Berdasarkan catatan sejarah, organisasi ini mulai ada sejak tahun 1973 dan bukan dalam bentuk kementerian, melainkan bagian dari unit kerja di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pada tahun 1998, pemerintah kemudian mengubahnya menjadi kementerian yang dinamakan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Namun, lima tahun berikutnya, struktur tersebut ditarik kembali menjadi eselon I di Departemen Keuangan akibat kebijakan pemerintahan yang berubah-ubah.

Setelah beberapa pergeseran organisasi, di tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk kembali mengangkat pengelola BUMN setingkat kementerian. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor BUMN yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara.

Perkembangan Terbaru dalam Pengelolaan BUMN

Pentingnya pengelolaan yang baik terhadap BUMN tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan perubahan yang terus bergulir, kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan struktural menjadi semakin mendesak. Hal ini diperlukan agar BUMN bisa bersaing secara global dan tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengaturan juga menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Pengelolaan yang lebih profesional diharapkan bisa mendatangkan kepercayaan publik dan investor terhadap BUMN di masa mendatang.

Dengan segala pembaruan ini, diharapkan BUMN dapat bertransformasi menjadi entitas yang lebih adaptif dan dinamis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar tetapi juga berkontribusi aktif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Di tengah perubahan yang cepat ini, dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan, sangat dibutuhkan untuk menyukseskan proses revitalisasi BUMN. Semua langkah strategis yang diambil harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan sumbers daya manusia di dalamnya.

Tren Global dan Pengaruhnya terhadap Strategi BUMN

Dalam konteks perubahan yang terjadi, penting untuk mencermati tren global yang mempengaruhi pengelolaan BUMN. Persaingan pasar yang semakin ketat memaksa BUMN untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, penyesuaian strategi menjadi keharusan.

Perubahan dalam kebijakan investasi internasional dan respons terhadap kebutuhan pasar yang berkembang harus menjadi bagian dari fokus strategis BUMN ke depan. Pemanfaatan teknologi dan kemajuan digital juga menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan.

Memperkuat hubungan antara BUMN dan perekonomian global tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan terus beradaptasi dan berinovasi, BUMN diharapkan dapat berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, kolaborasi antarlembaga dan para stakeholder juga menjadi kunci. Dengan bersinergi, setiap elemen dalam pengelolaan BUMN dapat berkontribusi secara optimal untuk mencapai tujuan bersama.

Akhirnya, semua perubahan yang ada bertujuan untuk menciptakan BUMN yang bukan hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bertanggung jawab sosial. Dengan demikian, keberadaan BUMN diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat luas dan perekonomian nasional.