Tag Hanya

PT Indofarma Tbk. (INAF) baru-baru ini melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 413 karyawan pada kuartal III tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi restrukturisasi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional.

Pada laporan keuangan yang dirilis, manajemen menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2025, setelah melakukan PHK, jumlah karyawan di perusahaan berkurang menjadi tiga orang. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan struktur perusahaan dengan kondisi pasar yang berubah.

Meski banyak karyawan yang terkena dampak PHK, Indofarma juga melakukan penambahan 18 karyawan baru pada akhir September 2025. Hal ini membawa total jumlah karyawan menjadi 21 orang, dengan harapan dapat menjalankan model bisnis baru yang lebih efektif.

Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Upaya Rightsizing Perusahaan

PHK yang dilakukan oleh INAF merupakan langkah strategis dalam proses rightsizing yang diharapkan dapat membawa perusahaan untuk lebih berdaya saing. Dalam laporannya, manajemen menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk mereorganisasi struktur karyawan agar lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Dalam proses ini, perusahaan mempertimbangkan aspek-aspek operasional dan keuangan, sehingga langkah ini diambil untuk menciptakan efisiensi yang lebih baik. Dengan lebih sedikit karyawan, perusahaan dapat fokus pada pengembangan strategi yang tepat untuk bertahan di pasar yang kompetitif.

Selanjutnya, INAF menjalankan model bisnis terbatas setelah mendapatkan persetujuan dalam Putusan Homologasi. Putusan ini merupakan keputusan hukum yang disepakati oleh kreditur dan perusahaan, yang bertujuan untuk merestrukturisasi utang dan menjaga kelangsungan usaha.

Kinerja Keuangan Pasca PHK dan Strategi Bisnis Baru

Setelah melakukan pemutusan hubungan kerja, Indofarma melaporkan adanya penurunan kerugian yang signifikan. Berdasarkan laporan kuartal III tahun 2025, kerugian perusahaan turun menjadi Rp127,09 miliar, dibandingkan Rp166,48 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pengurangan beban biaya operasional akibat pengurangan jumlah karyawan turut membantu meningkatkan kinerja keuangan. Meskipun ada penurunan dalam penjualan bersih yang mencapai Rp133,73 miliar, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya dengan lebih baik.

Penyesuaian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang tidak menentu dan mencari cara untuk meningkatkan profitabilitas di masa depan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan Indofarma dapat tumbuh lebih baik di masa mendatang.

Analisis Dampak PHK terhadap Pertumbuhan Perusahaan

Proses PHK yang dialami oleh INAF adalah gambaran nyata dari tantangan yang dihadapi perusahaan di industri farmasi. Banyak perusahaan dalam sektor ini harus mempertimbangkan pemangkasan biaya untuk tetap bertahan di tengah persaingan yang ketat.

Dari sisi karyawan, pemutusan hubungan kerja menimbulkan dampak sosial yang tidak dapat diabaikan. Banyak karyawan yang terpaksa kehilangan sumber penghasilan dan berjuang untuk menemukan pekerjaan baru di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Namun, bagi perusahaan, pengurangan jumlah karyawan ini juga memberikan kesempatan untuk berkonsentrasi pada pengembangan produk dan layanan yang lebih inovatif. Dengan struktur organisasi yang lebih ramping, INAF diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.

Bagi mereka yang dikhianati, rasanya bisa sangat menyakitkan dan menyedihkan. Perasaan hancur dan kecewa itu normal, dan seringkali mengharuskan individu untuk mencari cara agar bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Dalam situasi yang rumit ini, terapi dapat menjadi jalan keluar yang efektif. Melalui sesi dengan profesional, individu dapat memproses emosi negatif yang muncul akibat pengkhianatan tersebut.

Ketika pasangan yang mengalami perselingkuhan dihadapkan pada keputusan untuk bertahan atau berpisah, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Nilai-nilai masing-masing individu, tingkat komitmen dalam hubungan, serta terutama jika ada anak-anak yang terlibat, akan sangat memengaruhi keputusan akhir.

Penting juga bagi pelaku perselingkuhan untuk melakukan refleksi diri, demi memahami mengapa mereka mengambil tindakan tersebut. Proses ini dapat membantu dalam mengenali kesalahan dan mencegah hal serupa terulang di masa depan.

Belajar dari pengalaman pahit bisa menjadi langkah awal dalam perbaikan diri. Banyak yang menganggap bahwa pengkhianatan bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat.

Memahami Aspek Emosional Perselingkuhan dan Dampaknya

Dalam menghadapi pengkhianatan, seringkali individu merasakan campuran emosi yang sulit diatasi. Rasa hancur, kemarahan, dan kebingungan bisa muncul secara bersamaan, menciptakan ketidakpastian dalam hubungan yang sudah terjalin.

Pemulihan dari pengkhianatan memerlukan waktu dan upaya sadar untuk memahami perasaan tersebut. Proses ini tidak selalu linear; kadang, individu merasa sudah mulai sembuh, tetapi kemudian teringat kembali akan rasa sakit yang pernah dialami.

Terapi dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memproses emosi yang rumit ini. Profesional psikologi bisa memberikan alat untuk mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang lebih konstruktif agar tidak menghancurkan diri sendiri atau hubungan yang ada.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa keputusan untuk bertahan atau pergi adalah pilihan yang pribadi. Masing-masing pihak perlu mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak terhadap kesejahteraan pribadi dan anak jika ada.

Kendati sulit, ada individu yang justru menemukan kekuatan baru setelah mengalami pengkhianatan. Dengan melakukan refleksi, mereka bisa menemukan pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan apa yang mereka inginkan dari suatu hubungan.

Pentingnya Komunikasi Terbuka Setelah Pengkhianatan

Setelah pengkhianatan terjadi, komunikasi antara pasangan menjadi sangat krusial. Mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran masing-masing bisa membantu memulai proses penyembuhan dan pemulihan.

Tidak jarang, cara pasangan berkomunikasi dalam situasi tegang ini dapat menentukan masa depan hubungan mereka. Komunikasi yang baik dapat mencegah kesalahpahaman yang lebih dalam dan memperkuat ikatan yang ada.

Selain itu, penting bagi kedua belah pihak untuk mendengarkan tanpa menyalahkan satu sama lain. Kita harus bisa membuka diri dan memberikan ruang bagi pasangan untuk menjelaskan sudut pandang mereka tanpa interupsi.

Hal ini tidak hanya membantu mengurangi ketegangan tetapi juga menunjukkan bahwa masing-masing pihak berkomitmen untuk mencari solusi bersama. Dengan memahami posisi dan perasaan satu sama lain, mereka dapat menemukan jalan keluar yang lebih konstruktif.

Sering kali, proses ini memerlukan kesabaran dan pengertian dari kedua belah pihak. Namun, jika dilakukan dengan tulus, banyak pasangan yang berhasil bangkit dari keterpurukan ini dan bahkan memperkuat hubungan mereka.

Strategi untuk Membangun Kembali Kepercayaan dalam Hubungan

Kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang sehat, dan setelah pengkhianatan, membangun kembali kepercayaan dapat menjadi tantangan yang sangat besar. Proses ini membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk saling percaya kembali.

Langkah awal yang penting adalah upaya transparansi. Pelaku pengkhianatan harus bersedia membuka diri dan menjelaskan alasan di balik tindakan mereka, serta menunjukkan kepatuhan untuk memperbaiki situasi.

Di sisi lain, pihak yang dikhianati juga perlu berusaha untuk tetap terbuka. Membiarkan keinginan untuk mempercayai kembali adalah langkah penting yang harus diambil meski mengingat rasa sakit yang telah terjadi.

Menyiapkan waktu berkualitas yang dihabiskan bersama bisa menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kepercayaan. Aktivitas yang melibatkan kerjasama dan komunikasi bisa memperkuat kembali hubungan yang telah rusak.

Penting juga untuk menetapkan batasan yang jelas guna menghindari kesalahpahaman di masa depan. Dengan saling sepakat tentang batasan tersebut, masing-masing individu punya pegangan dalam menjalani hubungan yang lebih kuat dan lebih sehat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukanlah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perbankan dalam memberikan kredit kepada calon debitur. SLIK hanya merupakan salah satu elemen yang dipertimbangkan dalam proses penyaluran kredit, di mana banyak pertimbangan lain yang juga harus diperhatikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa analisis kredit umumnya mengikuti prinsip 5C, yang mencakup Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Dalam hal ini, karakter calon debitur serta legalitas dan kemampuan finansial mereka menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan kredit oleh lembaga keuangan.

Pentingnya SLIK juga terlihat dalam kontribusinya untuk menjaga agar program pembiayaan nasional berlangsung secara tepat dan berkelanjutan. Data yang dikumpulkan oleh SLIK sangat berperan dalam program pembiayaan pemerintah, termasuk program perumahan rakyat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang layak.

Peran SLIK dalam Analisis Pemberian Kredit oleh Perbankan

SLIK memberikan gambaran yang komprehensif mengenai riwayat kredit calon debitur, namun keputusan akhir tetap berada di tangan masing-masing bank. Berbagai faktor lain, seperti kebijakan internal bank dan manajemen risiko, akan sangat memengaruhi apakah suatu kredit akan disetujui atau tidak.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa SLIK hanyalah salah satu acuan. Ia menambahkan bahwa jika data menunjukkan adanya masalah dalam kemampuan bayar calon debitur, keputusan untuk memberikan pinjaman tetap berada di tangan manajemen bank yang bersangkutan.

Dengan demikian, penting bagi calon debitur untuk memahami bahwa walaupun SLIK berperan dalam penentuan kelayakan kredit, bank memiliki kebijakan dan pertimbangan berbeda yang akan menentukan hasil akhir pengajuan kredit. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dengan pihak bank dapat membantu menjelaskan situasi keuangan calon debitur.

Kemudahan Kredit bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Salah satu permasalahan yang muncul adalah bahwa calon penerima subsidi terkendala pada syarat-syarat di SLIK. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengemukakan kekhawatiran terkait bagaimana skoring kredit dalam SLIK ini dapat menghambat masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Pembatasan yang dinyatakan dalam SLIK berpotensi menyebabkan serapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menurun. Dalam sesi diskusi dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait, terungkap bahwa langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan di SLIK ini perlu segera dicari solusinya untuk meningkatkan permintaan akan kredit perumahan.

Selanjutnya, fokus pada peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sangat penting. Dengan menghilangkan hambatan di SLIK, diharapkan lebih banyak masyarakat yang mampu mengajukan KPR dan memiliki rumah sendiri yang layak.

Strategi OJK dalam Meningkatkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

OJK terus melakukan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya data keuangan dan laporan kredit. Melalui kampanye edukasi, OJK berharap masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga dan memperbaiki riwayat kredit mereka. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada proses pengajuan kredit di masa mendatang.

Dalam mendukung strategi pengembangan ekonomi dan perumahan nasional, OJK juga berkolaborasi dengan instansi lainnya. Kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap produk keuangan yang dibutuhkan, termasuk pembiayaan rumah.

Mengacu pada situasi yang ada, upaya untuk memperbaiki sistem kredit menjadi sangat penting. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan debitur, tetapi juga untuk keberlanjutan sektor perbankan dan dampak positif bagi perekonomian negara secara keseluruhan.

Pentingnya Transparansi dalam Struktur Data SLIK

Transparansi dalam pengolahan data SLIK sangat dibutuhkan untuk memberi kejelasan kepada masyarakat dan calon debitur. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat memahami apa yang perlu dilakukan agar kondisi kredit mereka dapat diperbaiki dan lebih layak untuk mendapatkan pembiayaan.

Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pemahaman mengenai hak dan kewajiban terkait dengan laporan kredit. Pengetahuan ini akan membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih kuat dan bertanggung jawab di masa depan.

Melalui pendekatan ini, OJK berharap masyarakat akan lebih proaktif dalam mengelola data keuangan mereka, yang pada gilirannya akan mempermudah akses ke produk pembiayaan. Dengan demikian, target pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai, sehingga proses akses perumahan dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien.

Fenomena pembentukan perusahaan anak, cucu, dan cicit oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia telah menjadi sorotan serius. Banyak pihak, termasuk anggota Komisi VI DPR RI, mengungkapkan keprihatinan terhadap kerugian yang dialami oleh entitas usaha tersebut. Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Khilmi, mengatakan bahwa banyak perusahaan tersebut hanya berfungsi sebagai penyerap gaji tanpa memberikan kontribusi positif dalam bentuk keuntungan.

Menurut Khilmi, pembentukan berbagai entitas usaha ini seharusnya berfungsi sebagai penunjang bagi kinerja BUMN, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Dia menjelaskan bahwa saat ini, banyak perusahaan anak dan cucu BUMN mengalami kerugian besar, seakan-akan keberadaan mereka tidak memberikan manfaat yang signifikan.

“Banyak sekali perusahaan ini yang merugi, bahkan ada yang rugi hingga Rp200 miliar,” ujar Khilmi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta. Ia menyoroti fenomena ini sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian dan solusi dari berbagai pihak.

Di masa lalu, BUMN didirikan untuk berfungsi sebagai agen pembangunan yang membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Namun, dengan adanya anak dan cucu usaha yang banyak, ada pertanyaan besar mengenai tujuan dan keberlangsungan bisnis mereka. Khilmi menekankan pentingnya merespons masalah kerugian ini agar dapat kembali ke tujuan awal sebagai agen pembangunan.

Masalah ini semakin rumit ketika Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mengungkapkan bahwa banyak aset BUMN kini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Asep mencatat bahwa perusahaan-perusahaan itu sering kali dijadikan sebagai vendor dan didirikan oleh kerabat para pengurus perusahaan induk, menciptakan sistem yang tidak transparan.

Asep juga mengatakan bahwa fenomena ini menurunkan potensi laba holding BUMN hingga 20%. Hal ini membuat pelaku usaha swasta dan UMKM sulit untuk bersaing. “Pertanyaan besar adalah apakah tindakan ini sudah melanggar prinsip business judgment rule, karena banyak keputusan diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas,” jelasnya.

Contoh konkret muncul dari PT Pertamina, yang kini memiliki bisnis di sektor perhotelan, dan PT PLN yang mengelola usaha parkir. “Inilah yang menyebabkan pendapatan holding BUMN berkurang karena keuntungan tidak tersebar merata,” tutup Asep dengan nada mengkhawatirkan.

Pentingnya Meninjau Kembali Tujuan Pembentukan BUMN di Indonesia

Berdasarkan perhatian yang diberikan oleh anggota DPR, jelas bahwa saat ini ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali tujuan pembentukan BUMN. Dengan kondisi keuangan yang merugikan, maka langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengembalikan BUMN pada jalur yang tepat. Perlu diingat bahwa tujuan utama BUMN adalah untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat.

Satu di antara langkah strategis tersebut adalah melakukan audit menyeluruh terhadap semua perusahaan anak dan cucu. Melalui audit ini, diharapkan dapat diidentifikasi mana perusahaan yang memberikan kontribusi positif dan mana yang hanya menjadi beban finansial. Ini penting agar tidak ada lagi uang negara yang terbuang sia-sia.

Jika hasil audit menunjukkan bahwa banyak perusahaan tidak berfungsi secara efektif, maka ada beberapa opsi yang dapat diambil. Salah satu opsi adalah melakukan restrukturisasi perusahaan atau bahkan memutus hubungan konglomerasi bisnis yang tidak menguntungkan. Ini perlu diambil demi menjaga stabilitas ekonomi negara.

Selain itu, perlu juga ada kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mengelola perusahaan-perusahaan ini. Dengan mengundang investor swasta untuk berpartisipasi, diharapkan bisa membawa perspektif baru yang lebih inovatif dan efisien. Ini bisa menjadi langkah strategis bagi BUMN untuk kembali ke jalur yang benar dan mencapai tujuan utama mereka.

Kepentingan Hukum dalam Pengelolaan BUMN dan Entitas Anak

Hal penting lainnya yang perlu dicermati adalah perspektif hukum dalam pengelolaan BUMN dan perusahaan anak. Pertanyaan mengenai apakah kerugian yang dialami BUMN ini dapat dianggap sebagai kerugian bagi negara perlu ditanggapi serius. Untuk itu, pendapat dari para ahli hukum menjadi sangat diperlukan dalam pemahaman dan penanganan masalah ini.

Terdapat kebutuhan untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan semua entitas bisnis milik negara. Dengan transparansi yang baik, akan lebih mudah untuk mengawasi penggunaan dana dan memastikan bahwa perusahaan benar-benar beroperasi sesuai dengan tujuan pendiriannya. Hal ini sekaligus akan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi BUMN.

Tindakan yang transparan dalam pengelolaan BUMN juga akan melindungi negara dari potensi tindakan korupsi yang mungkin terjadi. Banyak kasus di mana pengelolaan keuangan yang buruk menyebabkan kerugian besar dan berujung pada tindakan hukum. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan semua keputusan yang diambil adalah demi kepentingan rakyat.

Dengan demikian, penting untuk memasukkan unsur-unsur hukum dalam setiap keputusan yang diambil oleh BUMN. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan regulasi bisnis sangatlah diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini bergerak sesuai dengan koridor yang tepat.

Menuju Kinerja BUMN yang Lebih Optimal di Masa Depan

Pada akhirnya, semua aspek ini membawa harapan untuk perbaikan signifikan dalam kinerja BUMN di masa yang akan datang. Dengan peninjauan berkala terhadap semua anak perusahaan serta melibatkan pihak-pihak independen dalam proses evaluasi, BUMN berpotensi untuk kembali ke jalur yang benar. Ini tak hanya akan membantu mengatasi masalah kerugian, tetapi juga meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Melakukan sinergi dengan sektor swasta, termasuk UMKM, adalah strategi yang bisa diambil untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Melalui kerjasama ini, diharapkan akan tercipta inovasi dan efisiensi yang lebih baik, sehingga mendatangkan keuntungan bagi semua pihak.

Seluruh langkah yang diambil harus fokus pada keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan keuntungan dari BUMN yang beroperasi di tengah mereka, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil diharapkan sesuai dengan semangat dan tujuan awal BUMN sebagai agen pembangunan.

Dengan kesadaran dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, BUMN diharapkan dapat kembali berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.