Tag Fokus

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengemukakan kekhawatiran terkait penurunan pertumbuhan kredit di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengingatkan bahwa fenomena ini perlu perhatian serius, terutama dalam memperkuat kontribusi ekonomi dari sektor menengah ke bawah.

Mahendra menegaskan pentingnya memperluas akses keuangan bagi UMKM agar mereka dapat berfungsi optimal di tengah tantangan ekonomi saat ini. Upaya ini diharapkan dapat membantu memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, terutama bagi masyarakat yang berada di lapisan bawah.

“Kami melihat bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki akses keuangan ini,” tambahnya, merujuk pada acara Rakornas TPAKD di Jakarta. Penguatan ini tidak hanya perlu dilakukan melalui lembaga pembiayaan, tetapi juga memperhatikan kapasitas UMKM itu sendiri.

Penyebab Penurunan Pertumbuhan Kredit UMKM di Indonesia

Salah satu faktor yang menyebabkan perlambatan dalam pertumbuhan kredit adalah kurang optimalnya implementasi kebijakan penghapusan buku dan tagih bagi pembiayaan UMKM yang bermasalah. Mudahnya, capaian program ini saat ini masih jauh dari target yang diharapkan.

Mahendra menyampaikan, OJK telah mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang ada agar dapat berjalan lebih efektif. Diharapkan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan solusi yang lebih tepat bagi masalah pembiayaan UMKM.

Sebagai langkah konkret, OJK juga berupaya memperkuat kapasitas lembaga pembiayaan, baik bank maupun non-bank, melalui Peraturan OJK (POJK) yang fokus pada sektor UMKM. Ini bertujuan agar lembaga-lembaga tersebut lebih proaktif dalam menyuplai akses keuangan yang dibutuhkan UMKM.

Situasi Terkini Penyaluran Kredit dan Dampaknya

Data terbaru dari OJK menunjukkan bahwa penyaluran kredit per Agustus 2025 mencapai angka Rp 8.075 triliun, meningkat sebesar 7,56% secara tahunan. Pertumbuhan ini cukup signifikan, meskipun masih ada komponen yang menunjukkan perlambatan, seperti kredit konsumsi.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, kredit investasi mengalami pertumbuhan tertinggi dengan angka 13,86% secara tahunan. Namun, kredit yang dialokasikan untuk UMKM hanya meningkat tipis, yaitu 1,3%, yang menunjukkan masalah yang lebih mendalam dalam sektor ini.

Di sisi lain, meskipun pertumbuhan total kredit industri perbankan terlihat menggembirakan, analisa lebih lanjut menunjukkan bahwa kredit konsumsi mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini tentu mengkhawatirkan mengingat pentingnya konsumsi bagi pertumbuhan ekonomi.

Upaya dan Rencana Kedepan untuk Memperkuat UMKM

OJK tidak hanya berfokus pada peningkatan kredit, tetapi juga berkomitmen untuk memberdayakan UMKM agar mereka dapat memperbaiki kinerja usaha mereka. Salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan memperbaiki akses keuangan dan pelatihan bagi para pengusaha kecil.

Mahendra menekankan bahwa penguatan di sisi lembaga pembiayaan tidak cukup, jika kapasitas UMKM sendiri tidak ditingkatkan. Dengan memperbaiki kemampuan usaha di tingkat akar rumput, diharapkan sektor ini dapat kembali berperan sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan yang layak dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara lembaga keuangan dan pemerintah, semangat untuk mendukung UMKM dapat semakin meningkat.

Jakarta, pasar saham Indonesia mengalami dinamika yang menarik dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu fokus utama adalah saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), yang menunjukkan pergerakan signifikan dalam perdagangan terakhir, menarik perhatian banyak investor.

Pada perdagangan Rabu (8/10/2025), saham BBCA menjadi sasaran aksi jual oleh investor asing. Dengan catatan net sell mencapai Rp 757,3 miliar, saham ini mengalami penurunan 2,64% hingga mencapai harga terendah dalam tiga tahun terakhir, yaitu Rp 7.375.

Dalam sebulan terakhir, saham BBCA telah mengalami penurunan sebesar 7,81%. Sementara itu, sejak awal tahun 2025, penurunan saham BBCA bahkan mencapai 23,77%, yang menunjukkan adanya tren penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, di mana saham ini terkoreksi lebih dari 10%.

Dampak Aksi Jual Asing terhadap Pasar Saham

Aksi jual yang dilakukan oleh investor asing tidak hanya terbatas pada saham BBCA. Sektor lain juga merasakan dampaknya, seperti Rukun Raharja (RAJA) yang mencatat net sell Rp 150,9 miliar dan Solusi Sinergi Digital (WIFI) sebesar Rp 100,4 miliar. Hal ini menandakan bahwa ketidakpastian di pasar sedang meningkat.

Total transaksi di bursa saham menunjukkan bahwa investor asing melakukan pembelian senilai Rp 6,87 triliun, namun diimbangi dengan penjualan yang lebih besar mencapai Rp 7,32 triliun. Dengan demikian, net foreign sell di pasar mencapai Rp 455,1 miliar.

Selain itu, pada hari sebelumnya, net foreign sell tercatat lebih rendah, yaitu Rp 89,4 miliar. Kondisi ini menggambarkan adanya tekanan yang lebih kuat terhadap pasar saham yang diakibatkan oleh sentimen negatif dari luar negeri.

Daftar Saham dengan Aksi Jual Terbesar

Investor dapat melihat tren aksi jual ini dari daftar saham yang paling banyak terjual oleh investor asing. Adapun daftar tersebut meliputi PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan net sell tertinggi, diikuti oleh Rukun Raharja (RAJA) dan Solusi Sinergi Digital (WIFI).

1. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA): Rp 757,3 miliar
2. PT Rukun Raharja Tbk (RAJA): Rp 150,9 miliar
3. PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI): Rp 100,4 miliar
4. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN): Rp 83,8 miliar
5. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK): Rp 67,6 miliar
6. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA): Rp 53,3 miliar
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI): Rp 53,3 miliar
8. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI): Rp 44,9 miliar
9. PT Petrosea Tbk (PTRO): Rp 31,2 miliar
10. PT Barito Pacific Tbk (BRPT): Rp 30,2 miliar

Analisis menunjukkan bahwa angka-angka ini bisa memberikan gambaran umum spesifik terkait ketertarikan dan kepercayaan investor terhadap saham-saham tertentu. Hal ini sangat penting untuk dipantau bagi para investor yang ingin mengambil keputusan investasi yang tepat.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Indeks ditutup dengan penurunan tipis sebesar 0,04% atau hanya 3,25 poin, menyentuh angka 8.166,03 pada akhir perdagangan kemarin.

Pergerakan IHSG terlihat sangat volatil. Diawali dengan kenaikan sebesar 0,4% di pagi hari, IHSG sempat mengalami penurunan yang cukup tajam, mencapai 1,52% sebelum akhirnya menutup sesi pertama dengan penurunan 0,51% ke level 8.127,70.

Dalam perdagangan kemarin, terdapat 290 saham yang mengalami kenaikan, sementara 401 saham lainnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar dalam keadaan tidak stabil, dengan nilai transaksi yang mencapai Rp 29,48 triliun.

Sektor-sektor yang Terpengaruh di Pasar Saham

Mayoritas sektor perdagangan mengalami koreksi, terutama sektor finansial dan utilitas. Namun, terdapat sektor barang baku dan properti yang menunjukkan penguatan terbesar di tengah pasar yang volatile ini.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun bursa saham mengalami tekanan, beberapa sektor masih mampu bertahan atau bahkan tumbuh. Para investor sebaiknya tetap mencermati dinamika sektor-sektor ini untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Dari analisis yang ada, banyak investor yang kini mulai melakukan pergeseran strategi. Ini menjadi peluang bagi mereka yang ingin mendiversifikasi portofolio investasi mereka di waktu-waktu yang tidak menentu seperti sekarang ini.

Fenomena pembentukan perusahaan anak, cucu, dan cicit oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia telah menjadi sorotan serius. Banyak pihak, termasuk anggota Komisi VI DPR RI, mengungkapkan keprihatinan terhadap kerugian yang dialami oleh entitas usaha tersebut. Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Khilmi, mengatakan bahwa banyak perusahaan tersebut hanya berfungsi sebagai penyerap gaji tanpa memberikan kontribusi positif dalam bentuk keuntungan.

Menurut Khilmi, pembentukan berbagai entitas usaha ini seharusnya berfungsi sebagai penunjang bagi kinerja BUMN, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Dia menjelaskan bahwa saat ini, banyak perusahaan anak dan cucu BUMN mengalami kerugian besar, seakan-akan keberadaan mereka tidak memberikan manfaat yang signifikan.

“Banyak sekali perusahaan ini yang merugi, bahkan ada yang rugi hingga Rp200 miliar,” ujar Khilmi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta. Ia menyoroti fenomena ini sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian dan solusi dari berbagai pihak.

Di masa lalu, BUMN didirikan untuk berfungsi sebagai agen pembangunan yang membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Namun, dengan adanya anak dan cucu usaha yang banyak, ada pertanyaan besar mengenai tujuan dan keberlangsungan bisnis mereka. Khilmi menekankan pentingnya merespons masalah kerugian ini agar dapat kembali ke tujuan awal sebagai agen pembangunan.

Masalah ini semakin rumit ketika Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mengungkapkan bahwa banyak aset BUMN kini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Asep mencatat bahwa perusahaan-perusahaan itu sering kali dijadikan sebagai vendor dan didirikan oleh kerabat para pengurus perusahaan induk, menciptakan sistem yang tidak transparan.

Asep juga mengatakan bahwa fenomena ini menurunkan potensi laba holding BUMN hingga 20%. Hal ini membuat pelaku usaha swasta dan UMKM sulit untuk bersaing. “Pertanyaan besar adalah apakah tindakan ini sudah melanggar prinsip business judgment rule, karena banyak keputusan diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas,” jelasnya.

Contoh konkret muncul dari PT Pertamina, yang kini memiliki bisnis di sektor perhotelan, dan PT PLN yang mengelola usaha parkir. “Inilah yang menyebabkan pendapatan holding BUMN berkurang karena keuntungan tidak tersebar merata,” tutup Asep dengan nada mengkhawatirkan.

Pentingnya Meninjau Kembali Tujuan Pembentukan BUMN di Indonesia

Berdasarkan perhatian yang diberikan oleh anggota DPR, jelas bahwa saat ini ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali tujuan pembentukan BUMN. Dengan kondisi keuangan yang merugikan, maka langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengembalikan BUMN pada jalur yang tepat. Perlu diingat bahwa tujuan utama BUMN adalah untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat.

Satu di antara langkah strategis tersebut adalah melakukan audit menyeluruh terhadap semua perusahaan anak dan cucu. Melalui audit ini, diharapkan dapat diidentifikasi mana perusahaan yang memberikan kontribusi positif dan mana yang hanya menjadi beban finansial. Ini penting agar tidak ada lagi uang negara yang terbuang sia-sia.

Jika hasil audit menunjukkan bahwa banyak perusahaan tidak berfungsi secara efektif, maka ada beberapa opsi yang dapat diambil. Salah satu opsi adalah melakukan restrukturisasi perusahaan atau bahkan memutus hubungan konglomerasi bisnis yang tidak menguntungkan. Ini perlu diambil demi menjaga stabilitas ekonomi negara.

Selain itu, perlu juga ada kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mengelola perusahaan-perusahaan ini. Dengan mengundang investor swasta untuk berpartisipasi, diharapkan bisa membawa perspektif baru yang lebih inovatif dan efisien. Ini bisa menjadi langkah strategis bagi BUMN untuk kembali ke jalur yang benar dan mencapai tujuan utama mereka.

Kepentingan Hukum dalam Pengelolaan BUMN dan Entitas Anak

Hal penting lainnya yang perlu dicermati adalah perspektif hukum dalam pengelolaan BUMN dan perusahaan anak. Pertanyaan mengenai apakah kerugian yang dialami BUMN ini dapat dianggap sebagai kerugian bagi negara perlu ditanggapi serius. Untuk itu, pendapat dari para ahli hukum menjadi sangat diperlukan dalam pemahaman dan penanganan masalah ini.

Terdapat kebutuhan untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan semua entitas bisnis milik negara. Dengan transparansi yang baik, akan lebih mudah untuk mengawasi penggunaan dana dan memastikan bahwa perusahaan benar-benar beroperasi sesuai dengan tujuan pendiriannya. Hal ini sekaligus akan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi BUMN.

Tindakan yang transparan dalam pengelolaan BUMN juga akan melindungi negara dari potensi tindakan korupsi yang mungkin terjadi. Banyak kasus di mana pengelolaan keuangan yang buruk menyebabkan kerugian besar dan berujung pada tindakan hukum. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan semua keputusan yang diambil adalah demi kepentingan rakyat.

Dengan demikian, penting untuk memasukkan unsur-unsur hukum dalam setiap keputusan yang diambil oleh BUMN. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan regulasi bisnis sangatlah diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini bergerak sesuai dengan koridor yang tepat.

Menuju Kinerja BUMN yang Lebih Optimal di Masa Depan

Pada akhirnya, semua aspek ini membawa harapan untuk perbaikan signifikan dalam kinerja BUMN di masa yang akan datang. Dengan peninjauan berkala terhadap semua anak perusahaan serta melibatkan pihak-pihak independen dalam proses evaluasi, BUMN berpotensi untuk kembali ke jalur yang benar. Ini tak hanya akan membantu mengatasi masalah kerugian, tetapi juga meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Melakukan sinergi dengan sektor swasta, termasuk UMKM, adalah strategi yang bisa diambil untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Melalui kerjasama ini, diharapkan akan tercipta inovasi dan efisiensi yang lebih baik, sehingga mendatangkan keuntungan bagi semua pihak.

Seluruh langkah yang diambil harus fokus pada keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan keuntungan dari BUMN yang beroperasi di tengah mereka, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil diharapkan sesuai dengan semangat dan tujuan awal BUMN sebagai agen pembangunan.

Dengan kesadaran dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, BUMN diharapkan dapat kembali berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.