Tag Empat

Jakarta baru-baru ini menyaksikan sebuah langkah penting terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam acara peresmian yang menggembirakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan prestasi signifikan yang dicapai oleh BUMN selama satu tahun pemerintahannya, menunjukkan kinerja yang melonjak luar biasa.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara penting yang dihadiri banyak pihak, termasuk Peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan. Selain itu, acara ini juga mencakup Groundbreaking 107 SPPG Polri yang diadakan di Palmerah, Jakarta Barat, pada tanggal 13 Februari 2026.

Pada kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa sebelumnya BUMN mengalami kesulitan dalam mencatatkan keuntungan, namun kini berhasil mencatat pertumbuhan laba yang luar biasa. Suatu pencapaian yang membanggakan bagi negara dan rakyat.

“BUMN yang selama sekian tahun tidak pernah untung, dalam satu tahun pemerintahan kita, hasil BUMN naik empat kali lipat,” ungkap Prabowo. Angka ini menunjukkan lompatan dari Rp 89 triliun pada tahun 2024, menjadi jumlah yang lebih tinggi.

Presiden juga menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam mendorong keberhasilan BUMN. Dengan kepemimpinan yang tepat, diharapkan kinerja positif ini dapat terus berlanjut ke depannya.

Peningkatan Kinerja BUMN yang Signifikan

Menurut Prabowo, pencapaian ini bukan semata-mata kerja keras pemerintah, melainkan juga hasil kerja semua pihak dalam BUMN. Setiap individu berkontribusi pada upaya kolektif untuk memajukan perusahaan-perusahaan negara ini.

Dalam beberapa tahun belakangan, BUMN terjebak dalam berbagai masalah dan kesulitan yang menyebabkan kerugian finansial. Namun, dengan strategi yang tepat dan dedikasi, kondisi tersebut mampu diubah menjadi keuntungan yang menggembirakan.

Kenaikan laba yang dramatis tentunya memberikan harapan baru bagi ekonomi negara. Hal ini menunjukkan bahwa BUMN dapat berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian dan mendukung pembangunan nasional.

Presiden juga positif bahwa BUMN akan semakin berkinerja baik berkat pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab. Sikap proaktif ini diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat luas.

Dengan adanya pencapaian ini, diharapkan investor juga akan semakin percaya dan menaruh minat yang lebih besar terhadap BUMN. Hal ini berpotensi membuka peluang investasi yang baik untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Presiden Prabowo menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar penting bagi pengelolaan BUMN. Tanpa kedua aspek ini, keberhasilan jangka panjang akan sulit untuk dicapai.

Dia mengungkapkan bahwa semua pengelola BUMN harus berkomitmen untuk tidak mengecewakan rakyat. Keberadaan BUMN tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Dalam pesannya, Prabowo mengingatkan semua pemimpin BUMN tentang pentingnya menjaga kehormatan dan kepentingan publik. Ketidakpatuhan akan dihadapi dengan tindakan tegas dari pemerintah.

“Kalau kau meneruskan praktek merugikan bangsa dan rakyat, pemerintah akan gunakan segala kekuatan yang ada tanpa pandang buluh,” ujarnya dalam nada yang serius.

Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk memastikan agar praktek yang merugikan masyarakat dihentikan. Sikap tegas ini diharapkan mampu menciptakan iklim yang sehat bagi pengelolaan BUMN.

Peran BUMN dalam Ketahanan Pangan dan Ekonomi Rakyat

Keberadaan SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam bidang pangan.

Presiden Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan adalah isu krusial yang harus mendapat perhatian khusus. Dengan adanya BUMN yang berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya, maka ketahanan pangan dapat lebih terjamin.

Langkah strategis ini tentunya akan menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dengan tersedianya pangan yang terjangkau, akan meningkatkan kualitas hidup rakyat secara signifikan.

Dari sudut pandang ekonomi, BUMN yang berfungsi dengan baik dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah pengangguran yang masih menjadi tantangan di tanah air.

Di masa mendatang, diharapkan BUMN mampu beradaptasi dengan tantangan global yang terus berkembang. Inovasi dan pengembangan harus menjadi fokus utama agar BUMN tetap relevan dan mampu bersaing.

Influenza A H3N2 subclade K, yang dikenal sebagai Super Flu, sedang menjadi perhatian di berbagai belahan dunia. Peningkatan kasus yang terjadi di beberapa negara, termasuk Jepang dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa kita harus tetap waspada terhadap penyebaran virus influenza ini.

Data terbaru dari Jepang mencatat lonjakan angka kasus yang signifikan. Pemerintah Kota Tokyo bahkan mengeluarkan kembali Influenza Advisory setelah hampir dua dekade mencabutnya, menandakan situasi yang mendesak perlu diperhatikan.

Pada awal Februari 2026, laporan dari Korea menunjukkan peningkatan juga pada Influenza B, yang turut memperburuk situasi di kawasan tersebut. Selain itu, kasus serupa juga terdeteksi di Indonesia, menjadi peringatan penting bagi kita semua mengenai perlunya kesadaran dan kewaspadaan tinggi terhadap virus ini.

Satu lagi yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah infeksi akibat Virus Nipah. Virus ini terutama menimbulkan gangguan neurologis dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan infeksi saluran napas yang mengarah pada pneumonia atipikal.

Demi mencegah penularan lebih lanjut, kegiatan surveilans terhadap virus-virus yang menginfeksi saluran napas perlu ditingkatkan secara signifikan. Keberadaan langkah preventif ini akan membantu dalam pengendalian dan penanganan dini terhadap potensi ancaman kesehatan ini.

** Penulis adalah Direktur Pascasarjana Universitas YARSI / Adjunct Professor Griffith University, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)

Pentingnya Memahami Influenza dan Dampaknya bagi Kesehatan Publik

Penyakit influenza sering kali dianggap sepele, padahal bisa mengakibatkan komplikasi serius pada beberapa individu. Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan betapa cepatnya penyebaran virus ini dapat mempengaruhi sistem kesehatan secara keseluruhan.

Mayoritas orang yang terinfeksi mungkin hanya mengalami gejala ringan, tetapi ada kelompok berisiko seperti lansia dan penderita penyakit kronis yang harus mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itu, edukasi mengenai influenza harus diintensifkan demi melindungi kesehatan masyarakat.

Pemerintah dan organisasi kesehatan perlu bekerja sama dalam menyebarkan informasi yang tepat mengenai langkah-langkah pencegahan. Vaksinasi, penerapan pola hidup sehat, dan kebersihan yang baik merupakan kunci untuk menekan angka infeksi influenza.

Selain itu, monitoring kasus influenza di lapangan juga menjadi suatu keharusan. Dengan pemantauan yang ketat, kita dapat merespons lebih cepat terhadap lonjakan kasus yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Bagaimana Kita Bisa Mencegah Penyebaran Virus Influenza?

Cara terbaik untuk mencegah penyebaran virus influenza adalah melalui vaksinasi secara rutin. Vaksin yang diperbarui setiap tahun memiliki kemampuan untuk melindungi dari berbagai strain virus yang beredar di masyarakat.

Penting juga untuk menerapkan perilaku kebersihan yang baik, seperti mencuci tangan secara teratur dan menghindari kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Kedua langkah ini merupakan bagian penting dalam mencegah penularan.

Di samping itu, mengedukasi masyarakat tentang gejala awal influenza juga sangat membantu. Dengan lebih banyak orang yang mengetahui tentang tanda-tanda penyakit ini, diharapkan mereka segera mencari perawatan medis ketika gejala muncul.

Upaya pencegahan lainnya termasuk tinggal di rumah saat sakit agar tidak menularkan. Di lingkungan kerja atau sekolah, kebijakan kesehatan yang ketat harus diterapkan untuk menjaga keamanan semua pihak.

Peran Masyarakat dalam Menangani Penyebaran Virus Penyakit

Masyarakat memiliki peran sentral dalam pengendalian penyebaran penyakit, termasuk influenza. Kesadaran dan tindakan individu sangat krusial dalam mencegah infeksi yang lebih luas.

Partisipasi dalam program vaksinasi dan informasi kesehatan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Selain itu, setiap individu harus berkomitmen untuk tidak menyebarkan informasi yang salah mengenai penyakit.

Pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah juga harus menjadi prioritas. Ketika generasi muda memahami pentingnya tindakan pencegahan, mereka akan membagikan pengetahuan tersebut dengan orang lain di komunitas mereka.

Secara keseluruhan, jika setiap elemen masyarakat berkontribusi, kita semua dapat bersama-sama membangun ketahanan terhadap risiko pandemi di masa depan. Penyuluhan dan kolaborasi antar lembaga kesehatan akan meningkatkan efektivitas dalam menangani dan mencegah penyebaran penyakit.

Hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan dengan hasil yang kurang menggembirakan, terjebak dalam zona merah. Meskipun ada harapan dengan awal yang menjanjikan, IHSG akhirnya berakhir dengan penurunan yang signifikan.

Saat perdagangan mencapai akhir, IHSG tercatat berada di level 8.103,88, mengalami penurunan sebesar 0,53% atau 42,84 poin. Hari sebelumnya, IHSG menunjukkan performa yang lebih baik dengan dua hari berturut-turut memperlihatkan penguatan yang cukup menggembirakan.

Meskipun ada optimisme di awal perdagangan, IHSG kehilangan momentum pada sesi kedua. Kali ini, tekanan pasar kembali membuat indeks tertekan, berlawanan dengan ekspektasi banyak investor yang berharap akan adanya pemulihan lebih lanjut.

Aktivitas Perdagangan dan Pengaruh Asing pada IHSG

Dalam perdagangan hari ini, terjadi fluktuasi yang cukup mencolok dengan 370 saham mengalami kenaikan, sementara 314 saham mengalami penurunan, dan 274 saham tetap tidak bergerak. Dengan total nilai transaksi mencapai Rp 20 triliun, partisipasi investor mencakup 33,62 miliar saham dalam hampir 2,49 juta kali transaksi.

Sayangnya, kapitalisasi pasar tercatat mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 14.645 triliun akibat tekanan yang terjadi. Aliran dana asing yang terus mengalir keluar turut menjadi faktor penyebab penurunan ini, menunjukkan ketidakpastian di kalangan investor.

Investor asing tercatat membeli saham senilai Rp 3 triliun, tetapi di sisi lain melakukan penjualan senilai Rp 3,3 triliun, menghasilkan net foreign sell sebesar Rp 326,5 miliar hingga sesi pertama. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian pasar membuat investor asing memilih untuk keluar.

Saham Perbankan dan Dampaknya pada IHSG

Di tengah fluktuasi, saham-saham dari sektor perbankan menjadi sorotan leboh karena menjadi yang paling banyak diminati oleh investor asing. Bank Mandiri (BMRI) mencatatkan net buy terbesar, yakni Rp 155,1 miliar, diikuti Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dengan Rp 120,6 miliar.

Bank Central Asia (BBCA) juga menjadi incaran, dengan net buy mencapai Rp 79,8 miliar. Aktivitas yang positif dari saham-saham ini meski IHSG tergolong tidak menguntungkan secara keseluruhan, menunjukkan kepercayaan yang sebagian tetap ada di sektor ini.

Namun di sisi lain, beberapa saham mengalami nasib kurang baik. Antam (ANTM) harus menanggung net sell sebesar Rp 127,7 miliar, diikuti oleh Bumi Resources (BUMI) senilai Rp 82,4 miliar dan Bank Syariah Indonesia (BRIS) mencapai Rp 63,3 miliar. Hal ini menunjukkan ketidakpastian di sektor lainnya dalam konteks pasar yang lebih luas.

Kinerja Saham yang Menjadi Beban bagi IHSG

Meskipun terdapat beberapa saham yang menunjukkan kinerja kuat, ada juga saham yang terus menjadi beban bagi IHSG. MD Entertainment (FILM) dan Mora Telematika Indonesia (MORA) adalah dua saham yang terus mengalami penurunan drastis hingga mencapai auto reject bawah (ARB) dalam empat hari perdagangan terakhir.

Kedua saham ini telah memberikan kontribusi negatif yang signifikan terhadap IHSG, di mana FILM merugikan indeks sebesar -10,56 poin dan MORA -8,89 poin. Ini menandakan pengaruh besar saham-saham ini terhadap keseluruhan performa pasar.

Pada saat yang sama, Dian Swastatika Sentosa (DSSA) juga mengalami koreksi setelah sempat meningkat dalam dua hari sebelumnya. Saham ini turun 2,65%, berkontribusi sebesar -8,49 poin pada IHSG, menunjukkan volatilitas yang masih tinggi.

Kontribusi Positif dari Beberapa Emiten Terkemuka

Meski banyak pergerakan negatif, terdapat beberapa saham yang memberikan dukungan bagi IHSG agar tidak terjun lebih dalam. Astra International (ASII) menjadi sorotan dengan kenaikan 4,12% hari ini, berperan penting dalam mengurangi penurunan IHSG lebih lanjut.

Dengan kontribusi 11,26 poin, ASII memberikan harapan di tengah situasi yang sulit, menunjukkan bahwa tidak semua emiten terpengaruh oleh pergerakan negatif pasar secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan pentingnya diversifikasi dalam portofolio investasi.

Secara keseluruhan, meskipun IHSG tutup di zona merah pada hari ini, ada sinyal-sinyal pemulihan yang dapat dibangun dari performa positif beberapa saham. Ini menjadi gambaran kompleks dari pasar yang tidak selalu mudah diprediksi, tetapi tetap menawarkan peluang di antara tantangan yang ada.

Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan dalam perkembangan sektor asuransi, terutama terkait dengan spin off unit usaha syariah (UUS). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025, dua UUS telah berhasil berpisah dan mendirikan perusahaan asuransi baru, sementara yang lainnya masih dalam proses maupun persiapan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa saat ini enam UUS lain sedang dalam proses spin off. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya direncanakan akan mendirikan perusahaan syariah baru dan empat akan mengalihkan portofolio bisnis mereka.

Sebagai langkah pendukung, sejumlah UUS masih mengurus persiapan perizinan serta kesiapan operasional, dengan batas waktu pelaksanaan spin off ditetapkan paling lambat akhir tahun 2026. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa proses pemisahan berjalan dengan baik dan transparan.

Kewajiban Spin Off oleh OJK dan Targetnya

OJK mengharuskan setiap unit usaha syariah untuk melakukan pemisahan dari induk mereka. Sejalan dengan aturan ini, POJK Nomor 11 Tahun 2023 menjadi panduan penting untuk proses tersebut. Batas akhir untuk spin off UUS dalam sektor asuransi dan reasuransi ditetapkan pada 31 Desember 2026.

Selama tahun 2023, sebanyak 41 unit usaha syariah telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) kepada OJK. Dari total tersebut, 28 UUS berencana untuk melakukan spin off penuh, sementara 13 UUS memilih untuk mengalihkan portofolio mereka, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan.

Menurut Ogi, pelaksanaan spin off ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi serta operasional masing-masing UUS dalam industri asuransi. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan yang diberikan kepada nasabah.

Proses dan Tantangan dalam Spin Off UUS

Proses spin off tidaklah mudah dan melibatkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh setiap unit usaha. Dari perizinan hingga penyesuaian operasional, setiap UUS harus memiliki rencana yang matang agar transisi berjalan lancar. Ketidakpastian pasar juga menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan rencana bisnis.

OJK, selaku otoritas pengawas, berperan penting dalam memfasilitasi dan memantau proses ini. Analisis dan penilaian kembali terhadap rencana bisnis masing-masing perusahaan asuransi menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan UUS yang melakukan spin off.

Keputusan untuk tidak melanjutkan spin off bagi UUS yang memilih jalan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan strategis yang mencakup skala usaha dan potensi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa OJK berkomitmen untuk mendukung perusahaan asuransi dalam menjalani fase transisi ini.

Pelaksanaan Spin Off dan Dampaknya bagi Konsumen

Dampak dari spin off bagi konsumen dapat sangat signifikan. Dengan adanya perusahaan asuransi syariah yang berdiri sendiri, diharapkan layanan akan lebih terfokus dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang menginginkan produk asuransi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama.

Konsumen diharapkan dapat menikmati produk yang lebih inovatif dan akses yang lebih baik dalam memperoleh informasi mengenai asuransi syariah. Dengan adanya perusahaan yang berdiri sendiri, UUS diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh nasabah.

Sementara itu, nilai transparansi dalam pengelolaan asuransi juga diharapkan semakin meningkat. Proses yang lebih terbuka akan memberi nasabah kepercayaan lebih dalam menggunakan produk asuransi syariah, yang selanjutnya berkontribusi dalam perkembangan industri asuransi di Indonesia.

Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan adanya sejumlah perusahaan pembiayaan yang kekurangan modal. Dengan total 145 perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia, laporan ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sektor multifinance dalam pemenuhan ketentuan modal yang ditetapkan oleh regulasi.

“Ada 4 perusahaan pembiayaan yang belum penuhi ekuitas min Rp100 miliar,” ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Jumat (9/1/2026), ia juga menyebutkan bahwa ada 9 dari 95 perusahaan yang terdaftar sebagai Pindar yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Agusman menambahkan bahwa pihak-pihak tersebut telah menyampaikan rencana tindakan untuk meningkatkan modal, termasuk opsi merger sebagai alternatif. Langkah-k langkah ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut berupaya mencari solusi untuk masalah permodalan yang mereka hadapi.

Peran OJK dalam Pengawasan Sektor Pembiayaan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga pembiayaan di Indonesia. Dengan munculnya laporan ini, OJK menerapkan sanksi administratif kepada 24 perusahaan pembiayaan dan 6 perusahaan modal ventura selama bulan Desember 2025.

Sanksi ini diberikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terkait dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pihak OJK juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tanah air.

Melalui penegakan disiplin kepada sektor multifinance, OJK bertujuan agar setiap perusahaan mematuhi ketentuan modal yang ada. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk pertumbuhan sektor pembiayaan di Indonesia.

Mengapa Modal Perusahaan Pembiayaan Penting bagi Ekonomi?

Modal yang cukup adalah salah satu faktor utama yang mendukung keberlangsungan sebuah perusahaan pembiayaan. Tanpa modal yang memadai, kemampuan perusahaan untuk memberikan pinjaman dan membiayai proyek-proyek tidak dapat berjalan optimal.

Selain itu, modal yangcukup juga mempengaruhi kepercayaan konsumen serta investor terhadap perusahaan pembiayaan. Ketidakpastian terkait kesehatan keuangan bisa mengakibatkan stagnasi ekonomi, yang tentunya merugikan semua pihak.

Dengan kata lain, permodalan yang baik menjadi fondasi bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi dan menawarkan solusi pembiayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu memenuhi ketentuan modal yang ditetapkan demi kepentingan bersama.

Langkah-Langkah yang Diambil Perusahaan Pembiayaan untuk Memperbaiki Kondisi

Sebagai respons terhadap kondisi ini, perusahaan-perusahaan pembiayaan yang mengalami kekurangan modal telah menyusun rencana tindakan. Rencana ini mencakup upaya untuk meningkatkan modal disetor guna memenuhi ketentuan yang berlaku.

Merger dengan perusahaan lain juga menjadi pilihan strategis bagi beberapa entitas untuk segera memperbaiki kondisi keuangannya. Dengan demikian, mereka dapat mengakses sumber daya yang lebih besar dan meningkatkan daya saing di pasar.

Selain itu, beberapa perusahaan juga mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi produk dan jasa yang ditawarkan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keuntungan finansial yang lebih stabil dan meningkatkan pendapatan secara keseluruhan.

Pentingnya Mematuhi Regulasi untuk Perusahaan Pembiayaan

Mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun reputasi. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan berisiko menghadapi sanksi administratif, yang dapat merugikan citra dan operasional mereka.

Regulasi yang ketat sebenarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga kestabilan sektor keuangan secara keseluruhan. Dengan mengikuti regulasi, perusahaan juga menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai bagian dari industri keuangan yang lebih luas, keberadaan perusahaan pembiayaan yang sehat dan teratur sangat penting. Mereka berperan dalam memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) akan segera merilis Reksa Dana Bursa Syariah yang berbasis emas, dikenal dengan ETF Emas, yang dijadwalkan awal tahun depan. Inisiatif ini merupakan bagian dari usaha untuk memperkuat daya tarik investasi emas di pasar modal Indonesia.

Bersama PT Pegadaian dan Deutsche Bank, Mandiri Investasi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah awal untuk merealisasikan peluncuran ini. Kerja sama ini menunjukkan komitmen ketiga institusi dalam menghadirkan produk investasi yang sesuai syariah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sebelum langkah ini, Mandiri Investasi juga sudah membangun hubungan strategis dengan Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan pertama. Ditambah lagi, mereka menggandeng PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) untuk mendalami aspek pengembangan produk hingga pengelolaan investasi berbasis emas.

Kolaborasi Strategis dalam Peluncuran ETF Emas

Persiapan peluncuran telah dilakukan secara intensif untuk memastikan masing-masing pihak siap berkontribusi. Aspek teknis seperti penyimpanan emas fisik, tata kelola kustodian, dan infrastruktur perdagangan RDB telah difinalisasi untuk menjamin kelancaran proses.

Langkah ini menjadi sangat penting karena diharapkan produk baru tersebut siap diluncurkan pasca penerbitan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencana peluncuran ini ditargetkan berlangsung segera setelah OJK merilis Peraturan tentang Reksa Dana dengan unit penyertaan yang diperdagangkan di Bursa Efek.

Sejak berdirinya, Mandiri Investasi telah mengelola 14 kontrak pengelolaan dana yang merupakan bagian dari ETF emas global. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman yang cukup untuk meluncurkan produk baru di tengah pasar yang kompetitif ini.

Peran Masing-Masing Pihak dalam Proyek Baru

Pegadaian akan berfungsi sebagai Bullion Bank, bertanggung jawab menyediakan dan menyimpan emas fisik yang menjadi dasar produk investasi ini. Direktur Pemasaran Pegadaian, Selfie Dewiyanti, menyoroti bahwa langkah ini merupakan dukungan untuk memperkuat ekosistem industri emas nasional.

Deutsche Bank, di sisi lain, akan berperan sebagai Bank Kustodian, yang memiliki pengalaman luas dalam mengelola transaksi ETF di pasar internasional. Pernyataan dari Samir Shivaji Dhamankar menegaskan komitmen Deutsche Bank untuk memenuhi standar tertinggi dalam pengadministrasian produk ini.

Direktur Mandiri Investasi, Ernawan Rahmat Salimsyah, menjelaskan bahwa kolaborasi ini ditujukan untuk menciptakan RDB Emas Syariah yang mudah diperdagangkan dan memenuhi prinsip syariah. Produk ini akan memudahkan investor untuk bertransaksi layaknya saham di Bursa Efek Indonesia.

Keunggulan RDB Emas Syariah bagi Investor

RDB Emas Syariah menawarkan efisiensi dan transparansi sebagai keunggulan utama. Produk ini dirancang dengan memperhatikan dinamika harga emas baik domestik maupun global, menjadikannya investasi yang lebih kompetitif.

Ernawan juga menekankan bahwa produk ini akan menjadi solusi modern bagi mereka yang ingin berinvestasi emas, tanpa harus menyimpan emas fisik. Keuntungan lainnya adalah produk ini relevan untuk investor yang mencari instrumen safe haven atau diversifikasi portofolio.

Dengan peluncuran RDB Emas Syariah, Mandiri Investasi percaya dapat menarik minat kuat dari investor institusi maupun ritel. Dengan adanya produk baru ini, perusahaan berharap dapat mendukung pertumbuhan Assets Under Management (AUM) pada tahun 2026 mendatang.

Proyeksi Pertumbuhan Mandiri Investasi di Masa Depan

Sampai dengan Desember 2025, dana kelolaan konsolidasi Mandiri Investasi sudah melampaui Rp 80 triliun dan diperkirakan akan terus meningkat. Peluncuran produk baru ini diharapkan dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan yang lebih signifikan.

Selain itu, RDB Emas Syariah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi emas yang sesuai syariah. Dengan begitu, bukan hanya keuntungan yang diharapkan, tetapi juga kontribusi dalam mengembangkan ekosistem pasar modal yang lebih luas.

Akhirnya, Mandiri Investasi optimis bahwa produk baru ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan integrasi berbagai pihak, diharapkan peluncuran produk ini bisa menciptakan dampak positif bagi industri investasi emas di Indonesia.

Pembaruan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan gambaran baru tentang bagaimana perusahaan asuransi akan melakukan pembagian risiko dengan nasabah di sektor asuransi kesehatan. Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem asuransi kesehatan dalam memberikan pilihan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP), Ogi Prastomiyono, menekankan bahwa langkah ini akan memungkinkan perusahaan asuransi untuk menawarkan empat jenis polis asuransi kesehatan yang berbeda. Setiap produk ini memiliki skema pembayaran yang unik, memberi nasabah fleksibilitas dalam menentukan pilihan terbaik sesuai kebutuhan mereka.

Dengan rancangan baru ini, perusahaan asuransi diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada keterbukaan dan kejelasan informasi kepada calon nasabah. Ogi mengungkapkan bahwa calon nasabah akan dihargai dalam proses pemilihan produk asuransi yang sesuai bagi mereka.

Pilihan Skema Pembayaran dalam Produk Asuransi Kesehatan

Dalam kerangka RPOJK yang baru, terdapat empat skema produk asuransi kesehatan yang akan ditawarkan. Pertama, skema di mana nasabah membayar premi penuh dan perusahaan asuransi menanggung seluruh biaya klaim pengobatan di rumah sakit. Skema ini menjadi pilihan yang aman bagi nasabah yang ingin menghindari risiko tambahan.

Skema kedua adalah model risk sharing, di mana nasabah membayar premi, tetapi juga bertanggung jawab untuk membayar 5% dari total klaim ketika membutuhkan perawatan. Dengan model ini, risiko dibagi antara perusahaan asuransi dan nasabah, sehingga menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam tindakan klaim.

Ogi juga menjelaskan bahwa risiko yang ditanggung oleh pemegang polis di model ini maksimum adalah Rp300 ribu untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap. Ini memberi kejelasan kepada nasabah tentang batasan biaya yang perlu mereka subsidi jika terjadi klaim.

Skema Deductible yang Diperkenalkan dalam RPOJK

Selanjutnya, OJK memperkenalkan skema deductible, di mana nasabah membayar jumlah tertentu sebelum perusahaan asuransi mulai menanggung biaya. Contohnya adalah pembayaran tahunan sebesar Rp5 juta yang ditetapkan dalam perjanjian antara perusahaan dan nasabah. Ini memungkinkan nasabah untuk memiliki biaya awal yang lebih terprediksi.

Dengan skema ini, perusahaan asuransi memiliki rencana keuangan yang lebih terukur dan nasabah dapat melakukan budgeting dengan lebih baik. Hal ini juga mendorong nasabah untuk lebih bijaksana dalam menggunakan layanan kesehatan.

Produk keempat menggabungkan elemen risk sharing dan deductible, memberikan kombinasi keuntungan dari kedua skema. Nasabah dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi keuangan mereka, menciptakan pengalaman asuransi yang lebih personal.

Pentingnya Keterbukaan dan Edukasi untuk Nasabah

Ogi menegaskan pentingnya transparansi dalam penyampaian informasi terkait produk asuransi. Dengan pemahaman yang jelas tentang produk yang tersedia dan kondisi yang berkaitan, nasabah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara perusahaan asuransi dan nasabah.

Pembagian risiko yang diatur dalam RPOJK ini dipastikan hanya berlaku untuk asuransi komersial yang ditawarkan oleh perusahaan swasta. Ini berarti program jaminan kesehatan nasional, seperti BPJS Kesehatan, tidak akan dipengaruhi oleh kebijakan baru ini, sehingga tidak ada perubahan dalam struktur biaya untuk program tersebut.

Setelah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum, OJK berharap untuk memberlakukan RPOJK ini mulai 1 Januari 2026. Ini merupakan langkah signifikan menuju perbaikan sistem asuransi kesehatan di Indonesia, yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.