Tag Ekonomi

Jakarta, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ini sejalan dengan proyeksi ekonomi nasional yang diperkirakan tumbuh 5,11% (yoy) pada tahun 2025.

Pertumbuhan ini didorong oleh sektor High Value Creation (HVC) yang mencatat angka 6,2% (yoy), didukung oleh kinerja makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta modest fashion. Kontribusi HVC terhadap PDB meningkat signifikan, dari 25,45% pada 2024 menjadi 27% pada 2025.

Dalam sektor keuangan, pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,66% (yoy) pada akhir 2025. Pencapaian ini didukung oleh Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah dengan alokasi dana sebesar Rp35 triliun.

Pertumbuhan Sektor Syariah yang Berkelanjutan dan Inovatif

Destry menekankan bahwa sektor ekonomi syariah berperan penting dalam stabilitas ekonomi nasional, terutama melalui seminar Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026. Kinerja positif ini juga tercermin dari kenaikan pemanfaatan instrumen lindung nilai syariah, yang tumbuh hingga 86,5% (yoy).

Di bidang keuangan sosial, penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) melalui lembaga amil BAZNAS mencapai Rp52,5 triliun hingga Triwulan II-2025. Angka ini mengalami kenaikan 43% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp36,8 triliun.

Inovasi baru seperti blended finance melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, yakni 22% (yoy), dan mencatatkan outstanding akhir 2025 sebesar Rp1,4 triliun. Ini menunjukkan respons sektor syariah terhadap kebutuhan finansial yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen Untuk Mendorong Literasi Keuangan Syariah

Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah kini mencapai 50,18%, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2023. Destry menyatakan bahwa ini merupakan bagian dari langkah-langkah strategis untuk mengakselerasi transformasi sektor syariah.

Implementasi Blueprint Ekonomi Syariah 2030 berfokus pada penguatan rantai nilai halal dan perluasan akses pembiayaan. Bank Indonesia, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk mempercepat transformasi ini sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi sektor syariah dalam menghadapi tantangan global serta meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Dengan demikian, sektor ini diharapkan dapat terus tumbuh dengan baik.

Kinerja Memuaskan Sektor Perbankan Syariah di Tahun 2025

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, melaporkan bahwa industri perbankan syariah mengalami kinerja yang membanggakan di sepanjang tahun 2025. Total aset mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yaitu Rp1.067,73 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,92% (yoy).

Dalam sektor pembiayaan, OJK mencatat nilai pembiayaan sebesar Rp705,22 triliun, yang tumbuh 9,58% (yoy) dari tahun sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menunjukkan angka positif, mencapai Rp892,99 triliun, tumbuh sebesar 10,14% (yoy).

OJK merasa optimis bahwa tren positif ini akan berlanjut pada tahun 2026, seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap memperhatikan risiko geopolitik dan ketidakpastian global. Momentum ini diharapkan dapat menjadi modal penting untuk membangun industri perbankan syariah yang lebih tangguh.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor energi di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan energi bersih dan berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transisi energi dari sumber fosil ke energi terbarukan.

Beralih dari energi fosil menjadi energi yang lebih ramah lingkungan adalah sebuah tantangan, namun juga memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus adalah distribusi gas bumi cair (LNG), yang diharapkan dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat di dalam negeri.

Prospek Peningkatan Angkutan Gas Bumi Cair di Indonesia

Peningkatan penggunaan energi terbarukan sangat penting untuk mengurangi jejak karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, LNG menjadi pilihan yang menjanjikan karena lebih bersih dibandingkan batubara atau minyak bumi.

Kehadiran teknologi baru dalam distribusi LNG, termasuk inovasi dalam sistem penyimpanan dan pengiriman, memberikan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah juga telah mengupayakan berbagai regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur gas di seluruh Indonesia.

Dengan potensi pasar yang besar, emiten logistik yang bergerak di bidang LNG berencana untuk memperluas operasi mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja bisnis mereka tetapi juga berkontribusi dalam mencapai target energi hijau nasional.

Strategi Bisnis untuk Menghadapi Tantangan Energi Masa Depan

Salah satu strategi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan dalam industri ini adalah diversifikasi layanan. Dengan menawarkan berbagai solusi energi yang ramah lingkungan, perusahaan-perusahaan ini berharap dapat memenuhi beragam kebutuhan konsumen.

Penggunaan Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi LNG. Unit ini memungkinkan penyimpanan LNG dalam jumlah besar dan konversinya menjadi gas alam sebelum disalurkan ke pelanggan.

Selain itu, perusahaan juga berencana untuk mengembangkan proyek kilang LNG berskala kecil. Fasilitas ini dapat membantu mendistribusikan LNG secara lebih efisien ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Peran Pemerintah dalam Mendorong Transisi Energi di Indonesia

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan dan insentif, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan energi bersih.

Kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur gas juga menjadi prioritas. Penguatan regulasi dan dukungan investasi di sektor energi diharapkan dapat menarik minat investor lokal maupun asing.

Penerapan teknologi yang inovatif dalam pengolahan dan distribusi gas adalah langkah penting untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, sektor LNG di Indonesia dapat tumbuh dengan pesat dan berkontribusi pada target pengurangan emisi karbon.

Istilah “9 naga” kini sering digunakan untuk menggambarkan sekelompok pengusaha yang memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian Indonesia. Namun, sebelum istilah tersebut populer, terdapat kelompok pengusaha bernama “Gang of Four” yang telah menjadi pilar penting dalam roda ekonomi nasional pada era Orde Baru.

Sebutan “Gang of Four” berasal dari pertemuan empat sosok kunci dalam dunia bisnis, yakni Sudono Salim, Sudwikatmono, Ibrahim Risjad, dan Djuhar Sutanto, pada tahun 1968. Mereka sebelumnya tidak saling mengenal dan menjalani kehidupan bisnis masing-masing sampai takdir mempertemukan mereka dalam sebuah pertemuan yang tidak terduga.

Dalam konteks sejarah, pertemuan tersebut terbukti sangat signifikan dan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Salim dan Djuhar dikenal sebagai pelaku utama dalam perdagangan, sedangkan Sudwikatmono dan Risjad awalnya bekerja sebagai pegawai di perusahaan sebelum akhirnya bergabung dalam kemitraan yang mengubah lanskap bisnis kala itu.

Awal Mula Pertemuan Salim dan Sudwikatmono di Jakarta

Kisah dimulai saat Sudono Salim dan Sudwikatmono bertemu, di mana Salim merupakan pengusaha sukses di sektor manufaktur dan ekspor-impor. Sejak awal tahun 1960, Salim telah menunjukkan kemampuannya di dunia bisnis dan mendapatkan perhatian banyak pihak, termasuk Soeharto.

Di tahun 1963, Salim, yang dekat dengan Soeharto, mendapat undangan ke kediaman Jenderal tersebut. Kebetulan, Sudwikatmono, yang biasa disapa Dwi, saat itu menjaga rumah Soeharto dan secara tidak sengaja menyaksikan interaksi antara Salim dan Soeharto yang cukup lama.

Setelah pertemuan itu, Salim menawarkan Dwi untuk bergabung dalam bisnisnya, merekrutnya dengan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatannya sebagai pegawai sebelumnya. Penunjukan Dwi sebagai mitra dianggap strategis untuk memudahkan akses Salim dalam memperoleh pinjaman yang diperlukan untuk bisnisnya.

Perkembangan ‘Gang of Four’ dalam Bisnis di Indonesia

Pada tahun 1966, sebuah perusahaan bernama Kongsi Bintang Lima berdekatan dengan militer mengalami masalah internal. Djuhar Sutanto, seorang taipan penting di perusahaan tersebut, diperkenalkan kepada Salim oleh Soeharto untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mereka menemukan kesamaan visi dalam mengelola bisnis.

Dua tahun setelahnya, Djuhar dan Liem bertemu, dan mereka memutuskan untuk mengambil alih CV Waringin lalu mentransformasinya menjadi perusahaan terbatas. Saat itu, baik Salim maupun Djuhar masih belum menjadi warga negara Indonesia, sehingga mereka memanfaatkan nama Sudwikatmono dan pegawai Waringin, Ibrahim Risjad, untuk urusan administrasi.

Awalnya, kegiatan bisnis mereka berfokus pada perdagangan kopi dan produk primer. Seiring waktu, mereka berusaha memperluas sayap bisnis, termasuk di sektor-sektor lain yang stratejik di mata pemerintah. Saat keduanya menjadi WNI dan beroperasi di bawah kepemimpinan Soeharto, bisnis mereka semakin berkembang.

Pendirian Perusahaan-perusahaan Besar di Indonesia

Seiring dengan perjalanan waktu, Salim, Dwi, Djuhar, dan Risjad berkolaborasi dalam mendirikan berbagai perusahaan besar yang terkenal di Indonesia, seperti Indocement, Indomilk, Indofood, Indomobil, dan Indomaret. Kehadiran mereka memainkan peranan kunci dalam mendirikan struktur pasar yang mapan di Indonesia.

Dengan dukungan politik dari Soeharto, keempat pengusaha ini berhasil menguasai berbagai sektor bisnis. Setiap anggota dari ‘Gang of Four’ pun tidak hanya berperan dalam Salim Group, tetapi juga meningkatkan jaringan bisnis mereka masing-masing di luar kelompok tersebut.

Maka dari itu, mereka menjadi pentolan dalam dunia bisnis Indonesia, berkontribusi tidak hanya pada perekonomian namun juga politik yang mengaitkan kedua aspek tersebut sepanjang era kepemimpinan Orde Baru.

Pjs Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, OJK mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025, sektor ini diharapkan mampu menyalurkan pembiayaan pembangunan sebesar sekitar Rp9.540 triliun.

Kredit perbankan yang tumbuh sebesar 9,53% secara tahunan menunjukkan bahwa likuiditas dan solvabilitas industri jasa keuangan tetap solid di tengah tantangan yang ada. Hal ini menjadi indikasi yang baik bagi investor dan masyarakat umum akan kesehatan finansial di Indonesia.

“Sinergi antara OJK dengan berbagai pihak, termasuk Kemenko Perekonomian, BI, dan Kementerian Keuangan, telah menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian pembiayaan ini,” jelas Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026.

Posisi sektor jasa keuangan juga dimungkinkan untuk semakin berkembang berkat kapasitas permodalan yang besar. Dalam menghadapi tantangan ke depan, sektor ini diharapkan dapat terus berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan Nasional dan Peran Sektor Jasa Keuangan

Kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembangunan nasional tidak terbatas pada sektor perbankan saja, tetapi juga mencakup berbagai subsektor lainnya. Perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan pergadaian turut berperan penting dalam memperkuat pendalaman pasar keuangan di Indonesia.

Selain itu, pinjaman daring yang semakin populer juga memberikan dampak yang signifikan. Dengan beragam layanan yang ditawarkan, masyarakat kini lebih mudah mengakses pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan hingga usaha kecil.

Dalam hal ini, kolaborasi antara berbagai lembaga juga menjadi kunci. OJK bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberlanjutan sector jasa keuangan sangat penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang berubah. Dengan terus melakukan inovasi dan adaptasi, sektor ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama pembangunan yang lebih inklusif.

Tantangan Fragmentasi Geopolitik dan Geoekonomi

Memasuki tahun 2026, OJK mencermati adanya peningkatan fragmentasi geopolitik yang dapat memengaruhi pola aliran modal internasional. Situasi ini memerlukan perhatian dan strategi yang tepat agar tidak berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Meski terdapat tantangan tersebut, Friderica tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia akan tetap mempertahankan daya tahan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5% pada tahun 2026 menunjukkan adanya stabilitas yang perlu dijaga.

Stabilitas sistem keuangan yang baik dan kapasitas pembiayaan domestik yang kuat juga merupakan faktor pendukung utama. OJK berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Kemandirian dalam pembiayaan akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta harus terus ditingkatkan untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan ini.

Strategi untuk Meningkatkan Kapasitas Pembiayaan

OJK berupaya untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan di sektor jasa keuangan dengan menerapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah pengembangan produk keuangan yang inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Peningkatan literasi keuangan juga menjadi fokus utama. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan, diharapkan akan ada peningkatan dalam penggunaan jasa keuangan yang lebih luas.

Selain itu, pengawasan yang ketat dan regulasi yang adaptif juga penting untuk memastikan keamanan transaksi keuangan. Kepercayaan dari masyarakat akan sektor ini harus dijaga agar partisipasi masyarakat dalam ekonomi dapat lebih optimal.

Melalui langkah-langkah ini, OJK berusaha untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi industri jasa keuangan. Keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional kedepannya.

Penurunan daya beli masyarakat serta tingginya suku bunga kredit saat ini menjadi tantangan signifikan bagi industri otomotif di Indonesia. Tahun 2025 mencatat penurunan penjualan mobil yang cukup mencolok, hal ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama para pelaku industri yang sangat bergantung pada penjualan kendaraan untuk bertahan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penjualan mobil wholesale merosot hingga 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi indikator bahwa pasar otomotif tanah air menghadapi masalah serius yang perlu diatasi agar pertumbuhan bisa kembali stabil dan positif.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, menjelaskan bahwa sejak 2013, penjualan mobil di Indonesia mengalami stagnasi di kisaran 1-1,2 juta unit per tahun. Namun, dalam dua tahun terakhir, volume penjualan mobil justru turun di bawah 1 juta unit, yang merupakan tanda-tanda perlambatan yang memprihatinkan.

Faktor-faktor Penyebab Penurunan Penjualan Mobil di Indonesia

Beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan penjualan mobil di Indonesia cukup kompleks dan beragam. Sebagai contoh, tingginya suku bunga kredit yang dibebankan oleh lembaga keuangan membuat masyarakat lebih sulit untuk melakukan pembelian kendaraan. Hal ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang semakin menurun.

Sementara itu, ketidakpastian ekonomi yang melanda juga menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam membeli mobil. Dengan banyaknya ketidakpastian mengenai situasi ekonomi, banyak orang menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran besar seperti pembelian kendaraan.

Tak hanya itu, masalah daya saing juga menjadi tantangan bagi industri otomotif lokal. Mobil-mobil impor yang masuk ke pasar Indonesia sering kali menawarkan fitur lebih menarik dengan harga kompetitif, sehingga berpengaruh pada porsi pasar mobil lokal. Persaingan yang ketat ini mengharuskan produsen dalam negeri untuk terus berinovasi agar bisa menarik minat konsumen.

Pentingnya Pertumbuhan Ekonomi untuk Sektor Otomotif

Pemerintah Indonesia memiliki rencana ambisius untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6% di tahun 2026. Diharapkan, dengan peningkatan ini, penjualan otomotif bisa terangsang kembali. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mempercayakan keuangan mereka dalam membeli kendaraan baru.

Namun, jika pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5%, maka pemulihan sektor otomotif mungkin akan memakan waktu lebih lama. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi banyak pelaku usaha yang bergantung pada sektor otomotif untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.

Perayaan besar seperti Idul Fitri dan Imlek juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi penjualan mobil. Saat momen-momen tersebut, masyarakat seringkali memanfaatkan waktu untuk berlibur dengan keluarga, termasuk dalam hal membeli kendaraan baru untuk mendukung aktivitas tersebut.

Tantangan Mobil Listrik dan Infrastruktur Penunjang

Selain masalah ekonomi dan daya beli, tantangan tambahan dihadapi oleh industri otomotif terkait kendaraan listrik. Mobil listrik menjadi fokus pembicaraan di banyak negara, termasuk Indonesia, namun infrastruktur pendukungnya masih sangat terbatas. Minimnya stasiun pengisian daya menjadi masalah serius yang harus segera diatasi.

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dengan mayoritas stasiun pengisian berada di kota-kota besar seperti Jakarta, menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah lain merasa kesulitan untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan tersebut.

Penting bagi pemerintah serta pihak swasta untuk bersinergi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan mobil listrik di tanah air. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, keinginan untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan akan sulit terwujud.

Jakarta mengawali tahun 2026 dengan perhatian terhadap kondisi ekonomi global yang menunjukkan tanda-tanda stabilitas, meskipun ada banyak ketidakpastian yang mengintai. Standard Chartered Indonesia baru-baru ini mengadakan Global Research Briefing (GRB) H1 2026 untuk memaparkan proyeksi perekonomian yang lebih luas, baik di tingkat global, kawasan, dan domestik.

Di dalam briefing tersebut, mereka membahas laporan yang berjudul “An Uneasy Calm”, merangkum tantangan dan peluang yang ada. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,2% pada tahun 2026, meningkat dari tahun sebelumnya, didorong oleh konsumsi domestik yang stabil dan kebijakan pemerintah yang responsif.

Peningkatan ini diharapkan terjadi berkat konsumsi rumah tangga yang juga mengalami pertumbuhan, didukung oleh inflasi yang terjaga dan pengeluaran sosial dari pemerintah. Semua faktor ini berkolaborasi untuk menciptakan pemandangan ekonomi yang optimis meskipun berada di bawah ancaman risiko geopolitik yang meningkat.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Kebijakan Moneter

Menurut Aldian Taloputra, Senior Economist di Standard Chartered Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengindikasikan momentum yang positif. Pemerintah diharapkan tetap fokus pada pengembangan infrastruktur dan sektor-sektor prioritas yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan sikap berhati-hati dalam kebijakan moneternya sepanjang tahun ini. Meskipun ada batasan dalam penurunan suku bunga, kebijakan likuiditas diharapkan dapat tetap mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor penting.

Di sisi lain, investasi dalam kapasitas industri dan infrastruktur tetap menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan adanya keterbatasan fiskal, sektor swasta dan arus investasi asing akan memainkan peran yang semakin penting.

Analisis Dari Perspektif Ekonomi Global

Edward Lee, Chief Economist untuk ASEAN dan Asia Selatan, menambahkan bahwa perekonomian global diprediksi akan tetap stabil di angka 3,4% pada tahun 2026. Hal ini didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif serta sikap fiskal yang positif yang diambil oleh berbagai negara.

Dalam konteks kawasan ASEAN, ada indikasi bahwa pertumbuhan akan sedikit melambat. Negara-negara yang lebih bergantung pada ekspor seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand mungkin merasakan dampak yang lebih berat karena normalisasi permintaan dari Amerika Serikat.

Sementara itu, negara-negara dengan permintaan domestik yang kuat seperti Indonesia dan India diperkirakan akan terus tumbuh. Ini menandakan bahwa ketahanan ekonomi nasional akan menjadi kunci di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Peluang Investasi dan Peran Sektor Swasta

Dengan dijelaskan lebih lanjut oleh Donny Donosepoetro, CEO Standard Chartered Indonesia, kondisi domestik Indonesia menunjukkan adanya potensi yang signifikan. Permintaan yang kuat dan kerangka kebijakan yang mendukung menjadi modal yang baik memasuki tahun 2026, meskipun tantangan global masih menghantui.

Dalam kondisi permodalan yang selektif, sektor bisnis membutuhkan kejelasan dan konektivitas lintas pasar untuk dapat bersaing. Donny menekankan bahwa kehadiran Standard Chartered yang global dapat membantu korporasi lokal dalam mengakses berbagai sumber pembiayaan yang dibutuhkan.

Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan-perusahaan Indonesia dalam rantai nilai global. Dengan kemampuan untuk mengelola risiko secara lebih baik, bisnis dapat beradaptasi dan terus berkembang meskipun dalam situasi yang tidak menentu.

Secara keseluruhan, hasil dari Global Research Briefing ini memberikan pandangan yang optimis namun realistis tentang perekonomian Indonesia. Meskipun ada banyak ketidakpastian yang harus dihadapi, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Melalui integrasi lebih lanjut dalam jaringan global dan fokus pada inovasi, Indonesia dapat berusaha meraih potensi penuhnya. Ini merupakan periode yang penuh harapan di tengah tantangan yang kompleks yang harus dihadapi oleh banyak negara di dunia saat ini.

Kondisi perekonomian global saat ini berada dalam perjalanan yang penuh ketidakpastian. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M Juhro, menegaskan bahwa dunia sekarang memasuki fase baru yang disebut TUNA, menggantikan era VUCA yang sebelumnya. TUNA, singkatan dari Turbulent, Uncertain, Novel, dan Ambiguous, menggambarkan situasi yang lebih dinamis dan kompleks dalam perekonomian dunia.

Perubahan ini mencerminkan banyaknya faktor yang saling berinteraksi, mulai dari isu geopolitik hingga dinamika ekonomi yang terus berkembang. Solikin menggarisbawahi pentingnya memahami konteks ini untuk dapat merumuskan langkah-langkah strategis bagi pertumbuhan perekonomian domestik yang berkelanjutan.

Pernyataan Solikin disampaikan saat proses fit and proper test di Komisi XI DPR, di mana ia menjelaskan dampak dari ketidakpastian ini terhadap ekonomi Indonesia. Dikatakannya, tantangan masa depan akan membutuhkan strategi yang lebih adaptif dan responsif untuk mencapai tujuan ekonomi nasional.

Pemahaman yang mendalam mengenai lanskap ekonomi global menjadi sangat krusial, terutama ketika menghadapi wave ketegangan yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan, tetapi juga pada stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di dalam negeri. Hal ini menjadi sorotan utama bagi Solikin, mengingat pentingnya menciptakan strategi untuk menghadapi tantangan tersebut.

Solikin menekankan bahwa visi kepemimpinan di Bank Indonesia harus mampu menjaga kualitas pertumbuhan di tengah tekanan global yang ada. Dalam situasi seperti ini, penguatan sinergi antar lembaga akan sangat diperlukan agar ketahanan ekonomi nasional dapat terjaga.

Memahami Visi Baru dalam Ekonomi Indonesia

Visi Solikin sebagai calon deputi gubernur BI menekankan pada kebutuhan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini bukan hanya soal angka ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Solikin menjelaskan bahwa visi ini sejalan dengan mandat yang dimiliki Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, serta sistem keuangan yang aman dan terintegrasi. Dengan pendekatan yang dinamis, ia berharap agar Bank Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari sudut pandang misi, Solikin merumuskan tiga hal utama. Pertama adalah stabilitas yang dinamis, yang mengacu kepada pemeliharaan keseimbangan di tengah tekanan ekonomi. Kedua adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan ketiga, memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

Setiap visi dan misi yang diusung haruslah konkret dan terukur. Baginya, menjadi penting untuk menyelaraskan tujuan tersebut dengan kebijakan yang bisa memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.

Strategi Kebijakan yang Diusulkan untuk Mencapai Tujuan

Solikin menawarkan delapan strategi kebijakan yang dia sebut SEMANGKA, singkatan dari berbagai pendekatan yang saling terintegrasi. Strategi ini memberi gambaran jelas untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa elemen kunci dari strategi kebijakan ini mencakup stabilitas makroekonomi dan keuangan, perkembangan ekonomi syariah, serta akselerasi reformasi struktural. Masing-masing aspek ini memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Salah satu fokus utama dalam kebijakan ini ialah pengembangan UMKM dan sektor ekonomi kreatif, yang dianggap sebagai motor penggerak perekonomian. Penguatan di sektor ini diharapkan bisa membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat luas dan meningkatkan daya saing lokal.

Solikin juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sistem pembayaran, yang dianggap sebagai salah satu langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Dengan memanfaatkan teknologi, proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, menguntungkan baik pelaku usaha maupun konsumen.

Peran Kolaborasi dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kolaborasi antar sektor, baik pemerintah maupun swasta, sangat penting dalam merealisasikan visi dan misi yang telah dirumuskan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, sinergi bisa menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas yang diperlukan.

Solikin percaya, tindakan bersama yang dilakukan oleh berbagai pihak akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif. Hal ini penting untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat perubahan global yang cepat.

Pembangunan ekosistem yang saling mendukung antara berbagai pemangku kepentingan harus menjadi prioritas. Dengan kerjasama yang erat, potensi positif dapat lebih dimaksimalkan, dan dampak negatif dapat diminimalkan.

Berbasis pada pemikiran ini, Solikin menghadirkan gambaran optimis untuk perekonomian Indonesia di masa depan, asalkan semua pihak bersedia berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Dengan semua strategi dan visi ini, harapannya adalah tekanan ekonomi global tidak lagi menjadi hambatan, melainkan tantangan yang bisa dihadapi bersama.

Pergerakan nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Banyak yang mulai berbicara tentang kemungkinan krisis, terutama ketika dolar AS nyaris menembus Rp17.000.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak perlu ada kepanikan terkait kondisi ini. Ia menyampaikan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat meski nilai tukar rupiah berfluktuasi.

Pelemahan nilai tukar rupiah sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya ketidakpastian di tingkat global. Hal ini terkait dengan berbagai faktor, termasuk perubahan dalam politik internasional dan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral AS.

Di sisi lain, kinerja ekonomi domestik menunjukkan tanda-tanda positif dengan pertumbuhan yang masih di atas 5%. Inflasi juga terjaga di sekitar 3% serta defisit transaksi berjalan yang relatif aman, yang memberikan harapan di tengah situasi penuh tantangan ini.

“Kita tetap optimis karena fundamental ekonomi kita masih sangat baik,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan otoritas moneter harus sejalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Pertumbuhan Ekonomi yang Positif di Tengah Ketidakpastian Global

Meski ada tantangan dari luar, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang memuaskan. Dengan angka pertumbuhan di atas 5%, Indonesia masih dapat memposisikan diri sebagai salah satu negara berkembang yang stabil.

Inflasi yang terjaga di kisaran 3% menjadi indikator lain bahwa pengendalian harga masih dalam batas wajar. Ini merupakan prestasi yang perlu dicatat, terutama di tengah gelombang inflasi yang melanda banyak negara lain di dunia.

Di samping itu, defisit transaksi berjalan yang aman menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan luar negerinya. Stabilitas ini menjadi alasan kuat bagi investor untuk tetap percaya pada potensi pasar Indonesia.

Pentingnya Kebijakan Moneter yang Sejalan

Purbaya menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Sinergi ini dipandang dapat membantu memperkuat nilai tukar rupiah ke depannya.

Ia juga menekankan bahwa keputusan yang diambil Bank Sentral dan kementerian terkait sangat kritikal dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Investasi dan kebijakan ekonomi yang tepat dapat menarik minat investor asing untuk masuk ke pasar Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelasnya. Hal ini akan menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat dan pelaku pasar.

Spekulasi Pasar dan Penunjukan Pejabat Baru

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah spekulasi mengenai pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Banyak pelaku pasar yang mengaitkan pergerakan nilai tukar rupiah dengan situasi ini, meskipun Purbaya menegaskan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhinya.

“Rupiah melemah sebelum Pak Thomas ditunjuk, jadi itu bukan isu utama,” ungkapnya. Menurutnya, faktor global dan kebijakan moneter lebih memiliki pengaruh besar terhadap nilai tukar.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara Bank Sentral, Kementerian Keuangan, dan pihak terkait lainnya dalam menjaga stabilitas keuangan. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari situasi yang tidak menentu.

Penguatan Nilai Tukar Rupiah dalam Beberapa Waktu Terakhir

Dalam dua minggu terakhir, rupiah menunjukkan tanda-tanda penguatan dengan mencapai level Rp16.800 per dolar AS. Hal ini memberikan harapan baru bagi masyarakat dan pelaku pasar yang khawatir terhadap tren pelemahan yang berkepanjangan.

Purbaya menambahkan bahwa ada arus inflow modal asing yang cukup signifikan, khususnya antara bulan Oktober hingga Januari. Dengan strategi baru dari Bank Sentral, memperkuat nilai tukar rupiah tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan.

Keberhasilan ini, menurutnya, akan semakin memperkuat kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Dengan kerjasama yang solid antara berbagai elemen pemerintah, tantangan yang ada dapat dihadapi dengan lebih baik.

Jakarta menyaksikan sebuah momentum penting pada Puncak Peringatan Hari Desa Nasional 2026, di mana komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat desa kembali diingatkan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai salah satu institusi keuangan terkemuka, menerima penghargaan atas kontribusinya dalam mengembangkan ekonomì masyarakat desa.

Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada wakil BRI, dalam bentuk pengakuan nyata atas upaya aktif bank dalam memperkuat desa sebagai pondasi untuk pemerataan ekonomi. Hal ini mendukung cita-cita nasional untuk membangun dari desa, sejalan dengan visi pemerintahan saat ini.

Puncak acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan pemangku kepentingan, termasuk menteri dan kepala daerah, menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam mendukung pembangunan desa. Tema yang diangkat pun mencerminkan semangat kolektif untuk menjadikan desa sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Dampak Positif BRI dalam Pemberdayaan Desa

BRI menunjukkan konsistensi dalam berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberdayakan masyarakat desa. Melalui berbagai program terintegrasi, bank ini berupaya mendorong desa untuk mengoptimalisasi potensi ekonomi lokal.

Satu inisiatif utama adalah Program Desa BRILiaN, yang telah menjangkau ribuan desa di seluruh tanah air. Program ini bertujuan untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa dan memfasilitasi digitalisasi layanan serta transaksi guna memudahkan akses keuangan bagi masyarakat desa.

Dalam laporan hingga Desember 2025, BRI berhasil memberdayakan lebih dari 5.000 desa, memberikan peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kesuksesan ini tidak lepas dari dukungan luas yang diberikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.

Program Inovatif BRI untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

BRI terus berinovasi dengan mendirikan jaringan agen yang disebut BRILink, memperluas akses layanan keuangan hingga pelosok desa. Langkah ini membawa layanan perbankan lebih dekat kepada masyarakat yang sebelumnya sulit diakses.

Selain itu, pengembangan LinkUMKM juga merupakan bagian dari strategi BRI untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pasar yang lebih besar. Hal ini adalah langkah konkret dalam menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan.

Sebagai tambahan, program Klasterku Hidupku, yang berfokus pada produktivitas berbasis komunitas, menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkolaborasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Keberadannya berkontribusi pada semangat gotong royong yang tinggi di masyarakat.

Kepentingan Sinergi Antara Sektor untuk Membangun Desa

Penghargaan yang diterima oleh BRI pada momentum ini sangat mencerminkan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Sinergi yang kuat ini mengajak semua elemen untuk bersatu dalam visi membangun desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

BRI optimis bahwa dengan kolaborasi lintas sektor, akan ada pemerataan pembangunan yang lebih signifikan. Upaya ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat desa, tetapi juga untuk menambah kekuatan ekonomi yang lebih luas di tingkat nasional.

Dengan terus melakukan inovasi dan digitalisasi, BRI berkomitmen untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa. Hal ini dilakukan agar desa tidak hanya bisa mandiri, tetapi juga berperan aktif dalam perekonomian nasional yang lebih berkelanjutan.

Rosan Roeslani baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk periode 2026-2031, menggantikan posisi yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam pengumuman yang disampaikan melalui media sosialnya, ia menyatakan rasa syukur dan komitmennya untuk mengemban amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Roeslani mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam membangun ekonomi syariah yang bukan hanya berdaya saing tetapi juga bermanfaat bagi umat. Dia menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan sektor ini di tanah air.

Dengan masukan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, Roeslani yakin bahwa ekonomi syariah akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam arus perekonomian Indonesia. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menghasilkan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pentingnya Masyarakat Ekonomi Syariah dalam Perekonomian Indonesia

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk memanfaatkan sumber daya ini.

Lembaga ini bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah, sehingga dapat bersaing di tingkat global. Melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan ekonomi syariah dapat menjadi arus utama dalam perekonomian nasional.

Di bawah kepemimpinan Roeslani, MES akan fokus pada pengembangan berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, investasi, dan industri halal. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi domestik dan asing.

Rencana Strategis untuk Mengembangkan Ekonomi Syariah

Roeslani menjelaskan bahwa salah satu fokus utama adalah pengembangan Kampung Haji. Inisiatif ini bertujuan untuk menjadi pusat layanan haji terintegrasi, sekaligus menjadi etalase ekonomi syariah. Ini mencakup berbagai aspek seperti pembiayaan, perhotelan, dan logistik.

Penguatan produk lokal juga menjadi bagian strategis dari rencana ini, di mana sumber daya manusia dan produk dalam negeri akan diperkuat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk syariah.

Roeslani mengungkapkan bahwa pengembangan Kampung Haji diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan cara ini, diharapkan terdapat peningkatan kualitas layanan kepada jemaah haji yang datang.

Dukungan dan Kolaborasi Sebagai Kunci Kesuksesan

Roeslani menyadari bahwa kesuksesan dalam mengembangkan ekonomi syariah tidak bisa dilakukan sendiri. Ia mengajak semua elemen untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang kondusif.

Melalui kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan berbagai inisiatif dapat terlaksana dengan lebih efektif. Sinergi ini menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, dia juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar semua rencana ini dapat terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi umat. Dengan kebersamaan, visi untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama di Indonesia dapat tercapai.