Tag DPR

Kegiatan legislasi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian yang besar, terutama dalam aspek pengembangan sektor keuangan. Baru-baru ini, Ketua Badan Legislasi menyampaikan persetujuannya atas usulan dari Komisi XI yang dianggap penting untuk penguatan lembaga negara.

Harapan dari usulan tersebut adalah terciptanya sebuah undang-undang yang tidak hanya independen tetapi juga dapat diandalkan dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Berbagai fraksi di DPR telah menunjukkan dukungan terhadap langkah ini dalam rangka peningkatan transparansi dan efisiensi sektor keuangan.

Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, juga menekankan pentingnya dukungan dari Badan Legislasi untuk menyelesaikan RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ia mengungkapkan bahwa revisi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam pengembangan sektor keuangan.

Pentingnya Revisi Undang-Undang untuk Pengembangan Keuangan

Pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi salah satu agenda utama dalam rapat DPR. Salah satu fokus dari revisi ini adalah mengubah mekanisme penyusunan anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dengan revisi ini, LPS akan mengajukan anggarannya langsung kepada Komisi XI DPR, berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga penyimpanan.

Menurut Mukhamad Misbakhun, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah membatalkan mekanisme lama yang dinilai kurang efektif. Dalam konteks ini, LPS berperan sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang membutuhkan peraturan yang lebih ketat dalam pengelolaan anggarannya.

Struktur Lembaga dan Peran Masing-Masing dalam KSSK

Struktur lembaga negara yang terlibat dalam sistem keuangan harus saling berhubungan dan berkoordinasi dengan baik. Misbakhun menjelaskan bahwa tidak hanya LPS, tetapi juga Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memiliki mekanisme anggaran yang lebih efisien.

Upaya ini bertujuan untuk menempatkan LPS pada derajat yang sama dengan lembaga lainnya di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dengan demikian, ketiga lembaga tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga kesehatan sistem keuangan nasional.

Penting untuk dicatat bahwa revisi ini bukan hanya soal pengaturan anggaran, tetapi juga menyangkut profesionalisme dan tata kelola yang baik dalam operasional lembaga keuangan. Setiap lembaga diharapkan mengikuti prosedur yang benar dan transparan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Mekanisme Penguatan dan Tanggung Jawab Pegawai Lembaga Keuangan

Seluruh revisi yang diusulkan juga mencakup penguatan tindakan hukum bagi para pegawai lembaga keuangan yang melakukan kesalahan profesional. Pihak legislatif menekankan bahwa jika mereka melanggar aturan, maka tanggung jawab secara pribadi akan dikenakan kepada mereka.

Dalam rangka memberikan kejelasan hukum, setiap pegawai harus menyadari risiko yang mungkin muncul dari tindakan mereka. Misbakhun menegaskan bahwa penguatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai lembaga keuangan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan tugas mereka dengan baik.

Revisi ini mencerminkan komitmen DPR untuk mendorong profesionalisme di sektor keuangan dan menjamin bahwa institusi keuangan mampu beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh anggota KSSK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan melalui tindakan dan keputusan yang tepat.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang di PT Bank Maybank Indonesia Tbk melibatkan kejadian yang cukup kontroversial. Dalam pertemuan Komisi III DPR, Benny Wullur, kuasa hukum almarhum Kent Lisandi, mengungkap rincian mengenai skema yang merugikan kliennya.

Awalnya, Kent diundang untuk berkontribusi dalam bisnis pengadaan HP oleh Rohmat Setiawan, yang kemudian menjerumuskan Kent ke dalam masalah finansial ini. Meskipun sempat ragu, Kent akhirnya terpesona oleh tawaran yang diajukan oleh Aris Setyawan, kepala cabang Maybank Cilegon saat itu.

Pada 11 November 2025, Kent mentransfer dana talangan sebesar Rp 30 miliar dengan syarat-syarat tertentu yang seharusnya melindungi kepentingannya. Namun, kepastian ini ternyata satu langkah yang mengarah pada masalah yang lebih dalam.

Mengenal Kasus Penipuan di Bank Maybank Indonesia dengan Lebih Detail

Proses keuangan yang melibatkan Kent ternyata jauh dari prosedur yang benar. Kent diharuskan untuk mengikuti beberapa ketentuan, termasuk cek Rp 30 miliar yang seharusnya dicairkan pada 25 November 2025.

Namun, ketika mencoba mencairkan cek tersebut, Kent menemui kebuntuan, yang memaksanya untuk menyurati Maybank untuk mempertanyakan keberadaan uangnya. Pada saat itu, Benny menegaskan bahwa uang yang dijanjikan itu masih ada di rekening Kent.

Akan tetapi, situasi semakin rumit ketika pada 10 Desember, uang tersebut menghilang dari rekening. Maybank beralasan bahwa dana itu telah dialihkan ke perjanjian kredit yang dibuat tanpa pengetahuan Kent, menambah kecurigaan akan adanya kesalahan yang lebih besar.

Proses Hukum dan Pertanggungjawaban dari Para Tersangka

Kemunculan bukti bahwa setoran Kent telah dialihkan tanpa persetujuannya semakin menguatkan dugaan bahwa ada penipuan yang sistematis. Ternyata, kredit tersebut disetujui untuk istri Rohmat Setiawan, yang pada saat itu hanya berstatus ibu rumah tangga.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, istri Rohmat sempat menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian kredit. Namun, pernyataan itu berubah ketika dia kemudian mengaku bahwa dia tidak tahu klarifikasi dari dokumen yang ditandatanganinya.

Saat ini, kasus ini telah dibawa ke meja hijau, tetapi hanya mencakup nama-nama tertentu seperti Aris Setyawan dan Rohmat. Menurut Benny, keterlibatan Maybank sebagai lembaga keuangan dalam kasus ini patut dicurigai sebagai bagian dari skandal lebih besar yang melibatkan berbagai pihak.

Langkah Hukum Selanjutnya dan Tuntutan di OJK

Benny telah mengirimkan surat resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menuntut penyelidikan terhadap praktik “Know Your Customer” yang dilakukan oleh Maybank. Dia menyatakan bahwa adanya pelanggaran terhadap prinsip tersebut bisa berdampak buruk bagi masyarakat umum.

Komisi III DPR juga mengambil langkah tegas dengan meminta proses tindak lanjut terhadap laporan kehilangan yang diumumkan oleh Rohmat Setiawan. Permohonan ini bertujuan agar kejelasan tentang kebenaran fakta dan rasa keadilan dapat terwujud.

Sejalan dengan tuntutan ini, OJK diminta untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pengaduan yang diajukan oleh BWS Lawfirm. Langkah konkret ini diharapkan mampu mengungkap praktik-praktik tidak sehat yang merugikan nasabah dan mempermalukan lembaga keuangan.

Reaksi dan Respons Terhadap Kasus Bank Maybank Indonesia

Komunikasi dengan Maybank Indonesia mengenai kasus ini masih terputus, meskipun masyarakat menantikan klarifikasi resmi dari pihak bank. Kesenyapan Maybank dalam memberikan tanggapan dapat memicu spekulasi terkait keterlibatan mereka dalam kasus ini.

Adanya tuntutan jelas dari berbagai pihak menunjukkan keinginan masyarakat untuk melihat transparansi dan integritas dalam dunia perbankan. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya berlaku bagi individu-individu yang terlibat, tetapi juga bagi institusi yang patut dipertanggungjawabkan.

Dalam esensi yang lebih luas, kasus ini menyentuh isu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Setiap transaksi dan kesepakatan seharusnya dijalankan dengan integritas, agar hak-hak konsumen tidak terabaikan dan kepercayaan publik tetap terpelihara.

Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan semakin matang. Dalam rapat yang digelar secara tertutup, Panitia Kerja (Panja) telah merampungkan kajian terhadap pasal-pasal yang perlu direvisi dan siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menjelaskan bahwa agenda utama dari pertemuan tersebut adalah mencapai kesepakatan dengan Badan Keahlian DPR. Setelah komisi sepakat, langkah selanjutnya adalah mengajukan revisi tersebut ke Badan Legislasi (Baleg) untuk proses harmonisasi.

“Hari ini kami telah menyelesaikan pembahasan di Panja, dan perwakilan Komisi sudah memberikan persetujuan untuk meneruskan ke Baleg,” tegas Hekal, menambahkan bahwa langkah harmonisasi direncanakan akan berlangsung segera.

Pentingnya Revitalisasi Undang-Undang Sektor Keuangan di Indonesia

Revisi Undang-Undang P2SK dianggap penting dalam memperkuat dan memperbaiki struktur sektor keuangan Indonesia. Proses ini dimulai setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan beberapa pasal dalam Omnibus Law di sektor keuangan tidak konstitusional.

Keputusan tersebut menjadi titik tolak bagi Komisi XI untuk memperbaiki regulasi yang ada. Hal ini menegaskan bahwa perhatian terhadap hukum dan keuangan sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi negara.

Penguatan sektor keuangan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi investasi. Dengan adanya revisi yang lebih konkret, diharapkan sektor keuangan dapat berkembang dalam jangka panjang, memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Proses Pembahasan yang Mendorong Transparansi

Sejak awal, proses pembahasan RUU P2SK mencuri perhatian karena sifatnya yang tertutup. Hal ini memicu berbagai spekulasi mengenai isi revisi yang akan dihasilkan.

Pihak Komisi XI menekankan bahwa pembahasan bersifat rahasia demi menjaga integritas draf yang tengah dibahas. Namun, banyak pihak yang menantikan transparansi agar semua dapat memahami tujuan dan substansi revisi yang dilakukan.

Kendati demikian, ada keuntungan dari pendekatan ini; fokus dapat dicapai tanpa gangguan eksternal. Meskipun demikian, penting untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil demi memastikan kepentingan bersama.

Catatan Hukum dan Implikasi Revisi untuk Sektor Keuangan

Dalam draf yang beredar, terdapat pasal-pasal kunci yang menjadi sorotan. Misalnya, pasal 7 yang mengatur mandat Bank Indonesia mengalami perubahan signifikan, dari yang sebelumnya hanya satu ayat menjadi dua ayat.

Penting untuk menilai dampak dari revisi ini terhadap kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini akan berpengaruh pada bagaimana institusi keuangan menjalankan operasionalnya di masa depan.

Revisi UU P2SK diharapkan dapat memperjelas peran dan tanggung jawab tiap lembaga, yang pada gilirannya akan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan terjamin. Kejelasan hukum akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara.

Mobilisasi Dukungan untuk Kesejahteraan Ekonomi Masa Depan

Proses pembahasan revisi Undang-Undang P2SK tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga perumusan skema yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan perlindungan terhadap konsumen dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keberadaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia perlu mendapatkan perhatian lebih dalam regulasi yang baru. Seharusnya, setiap perubahan dalam UU dapat meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan dan dukungan dalam periode pemulihan ekonomi.

Dengan adanya dukungan yang lebih baik, diharapkan UMKM dapat bertahan dan berkembang pasca pandemi, serta berkontribusi lebih banyak pada pertumbuhan ekonomi negara. Jelas bahwa semua pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Komisi VI DPR RI baru-baru ini mengambil langkah signifikan dengan menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). RUU ini akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, menandakan langkah maju dalam pengelolaan BUMN.

Perwakilan pemerintah seperti Wakil Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum hadir dalam pertemuan tersebut, menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Bahkan, revisi ini mulai dibahas sejak 23 September 2025, dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai pengusul utama.

Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Ketua Panja Revisi UU BUMN, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa dalam revisi ini terdapat 84 pasar yang diubah. Dari hasil diskusi, dia merangkum 12 poin penting yang menjadi perhatian utama dalam revisi UU BUMN ini.

Poin pertama dalam revisi adalah pengaturan lembaga yang bertugas dalam pemerintahan di bidang BUMN, yang akan dinamakan Badan Pengaturan BUMN. Hal ini sebagai langkah strategis untuk memfokuskan pengelolaan BUMN ke arah yang lebih optimal.

Dengan adanya badan baru ini, diharapkan pengawasan dan pengelolaan BUMN dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selain itu, reaksi terhadap perubahan ini harus diantisipasi oleh pihak terkait untuk menjaga stabilitas dalam sektor ini.

Poin Penting dalam Revisi UU BUMN yang Disetujui

Salah satu poin yang penting dalam revisi adalah perubahan nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan BUMN.

Selain itu, revisi ini juga menambah kewenangan BP BUMN, yang diharapkan bisa mengoptimalkan peran BUMN dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan meningkatnya peran ini, diharapkan BUMN dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar.

Poin lain yang signifikan adalah pengaturan dividen saham seri A Dwi Warna yang kini akan dikelola langsung oleh BP BUMN. Tentu saja, langkah ini harus disetujui oleh Presiden sebagai bentuk pengawasan yang lebih ketat.

Langkah ini juga mempertegas larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri yang terlibat dalam direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Ini diambil sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Revisi juga menghapus ketentuan yang menyatakan bahwa anggota direksi dan dewan komisaris bukanlah penyelenggara negara. Dengan kata lain, semua orang yang terlibat dalam pengelolaan BUMN harus dapat dipertanggungjawabkan vis-a-vis kepada publik.

Kepentingan Kesetaraan Gender di BUMN

Kesetaraan gender juga mendapat perhatian dalam revisi ini, dengan mengatur agar karyawan BUMN yang menduduki jabatan strategis seperti direksi dan komisaris mendapatkan perlakuan yang sama. Ini mencerminkan semangat inklusivitas di lingkungan kerja BUMN.

Selain berfokus pada aspek manajerial, revisi ini juga memberikan perhatian terhadap aspek perpajakan. Transaksi yang melibatkan Badan Holding Operasional dan pihak ketiga kini diatur lebih jelas dalam regulasi baru.

Dari segi pengawasan, pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga menjadi salah satu bagian penting dari revisi ini. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan BUMN.

Mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN juga menjadi poin utama dalam revisi ini. Ini penting untuk memastikan transisi yang mulus tanpa mengganggu operasional BUMN yang ada saat ini.

Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri dan wakil menteri yang diatur dengan lebih ketat sejak putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan adalah usaha lain untuk mempertegas bahwa semua pengelolaan BUMN harus mengikuti standar yang jelas.

Tantangan dan Harapan bagi BUMN Selanjutnya

Setiap perubahan dalam struktur hukum selalu diiringi tantangan, terutama dalam implementasinya. Di sinilah peran aktif semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan revisi ini tidak hanya tertuang dalam undang-undang, tetapi juga diaplikasikan di lapangan.

Tantangan adaptasi terhadap perubahan regulasi dalam sistem yang sudah ada tentu tak bisa diabaikan. Namun, dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang ketat, diharapkan BUMN dapat bertransformasi ke arah yang lebih baik.

Di sisi lain, harapan besar disematkan pada BP BUMN baru ini. Dengan otoritas yang lebih luas dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kinerja BUMN dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Revisi UU BUMN juga diharapkan membawa angin segar bagi inovasi dalam pengelolaan BUMN. Dengan perubahan ini, BUMN diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Menjalin kerjasama strategis dengan sektor swasta dan menghadirkan inovasi layanan kepada masyarakat adalah langkah yang penting untuk diambil oleh BUMN ke depan.

Seiring dengan dinamika yang terjadi di pasar modal, Komisi XI DPR RI mengusulkan peningkatan batas minimum free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Usulan ini berfokus pada batasan yang saat ini berkisar antara 7,5% hingga 10% menjadi 30%, dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas dan daya tarik bagi para investor.

Dalam pernyataannya, Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna menegaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji penyesuaian regulasi terkait pencatatan saham. Pemikiran ini tidak hanya mempertimbangkan aspek perusahaan yang tercatat, tetapi juga kemampuan para investor yang berpartisipasi dalam pasar modal.

Nyoman menambahkan bahwa pengaturan ini akan dikaji melalui proses diskusi terbuka dengan pemangku kepentingan. Dengan kata lain, setiap langkah yang diambil perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pasar dan likuiditas yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pasar modal.

Pentingnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan

Seluruh kebijakan yang dijalankan oleh BEI selalu melibatkan dialog dengan pemangku kepentingan. Melalui pendekatan ini, mereka berharap dapat menjaring masukkan konstruktif yang akan berkontribusi pada kualitas pengaturan di bursa. Proses ini penting untuk membangun kepercayaan di kalangan investor terhadap kebijakan yang diambil.

Dalam waktu dekat, BEI berencana untuk mempublikasikan konsep penyesuaian mengenai free float. Diharapkan, publikasi ini akan membuka ruang diskusi yang lebih luas, memperkaya pandangan, dan mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang terlibat di industri keuangan.

Terkait dengan calon perusahaan yang ingin tercatat, BEI tidak hanya berfokus pada free float. Mereka juga berupaya memperbanyak penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) yang dapat meningkatkan total nilai kapitalisasi free float di BEI.

Upaya Aktivasi Pasar Melalui IPO

Pentingnya IPO skala besar menjadi salah satu fokus utama bagi BEI. Dengan definisi yang jelas mengenai lighthouse IPO, BEI mengharapkan akuisisi saham baru yang memicu peningkatan likuiditas. Khususnya, IPO yang memiliki nilai kapitalisasi lebih dari Rp3 triliun dengan free float minimal 15% menjadi target utama.

Sejak awal tahun ini, telah terjadi lima lighthouse IPO, termasuk perusahaan-perusahaan yang berpotensi besar. Ini menunjukkan komitmen BEI dalam mendorong struktur pasar yang lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Di samping itu, BEI aktif melakukan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan besar yang ingin go public. Dalam bentuk coaching clinic dan pertemuan khusus, BEI berusaha untuk memudahkan akses perusahaan ke pasar modal dan membantu proses persiapan IPO dengan lebih efektif.

Pentingnya Monitoring Free Float di Kalangan Perusahaan Tercatat

Melihat kepada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar, BEI juga mendorong mereka untuk meningkatkan free float. Upaya ini mencakup sosialisasi dan seminar yang berfokus pada pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban free float, serta opsi yang dapat ditempuh untuk mencapainya.

BEI melakukan pemantauan secara berkala terhadap pemenuhan kewajiban free float. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar tidak hanya memenuhi syarat ketentuan, tetapi juga berkontribusi pada likuiditas pasar secara keseluruhan.

Apabila terdapat perusahaan tercatat yang melanggar ketentuan free float, mereka akan dikenakan sanksi. Sanksi ini termasuk pengenaan notasi khusus dan penempatan di papan pemantauan, yang diharapkan dapat memotivasi perusahaan untuk memperbaiki nilai free float mereka.

Selain itu, pengingat berkala mengenai kewajiban pengajuan informasi yang berhubungan dengan free float juga akan terus disampaikan. Ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban di pasar modal dan meningkatkan kepatuhan di antara para peserta pasar.

Akhirnya, dengan berbagai inisiatif dan kebijakan ini, BEI berharap dapat meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor domestik dan internasional. Dengan menjamin likuiditas yang baik dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, diharapkan pasar modal Indonesia dapat menjadi salah satu pilihan utama dalam investasi di kawasan Asia.

Jakarta, sebuah pusat ekonomi yang dinamis, terus menghadapi tantangan dan peluang dalam realm pasar modal. Baru-baru ini, mendorong otoritas pasar modal, Komisi XI DPR RI mengusulkan untuk menaikkan batas minimum free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dengan cara menaikkan free float dari kisaran 7,5% hingga 10% menjadi 30%.

Pentingnya likuiditas di pasar modal tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi di bursa.

Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, Reza Priyambada, menekankan bahwa pembahasan teknis diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan tepat sasaran. Aspek-aspek seperti pengelolaan portafolio emiten dan keterbukaan informasi perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Pentingnya Menaikkan Batas Minimum Free Float untuk Pasar Modal

Dinasihatinya kenaikan batas minimum free float menjadi 30% merupakan langkah strategis untuk memperbesar jumlah saham beredar di masyarakat. Ini dapat membantu meratakan penyebaran investor dan memastikan pergerakan harga saham lebih wajar dan transparan.

Melalui kebijakan ini, diharapkan investor akan lebih aktif dalam bertransaksi, membuat pasar saham menjadi lebih likuid. Meningkatnya jumlah saham yang tersedia untuk masyarakat juga berpotensi menarik lebih banyak investor, baik lokal maupun asing.

Namun, Reza juga menyatakan bahwa hal ini perlu disertai dengan studi mendalam untuk menentukan implementasi yang paling efektif. Sebab, tidak semua perusahaan memiliki atau ingin melepaskan 30% saham mereka ke publik.

Analisis Potensi Keuntungan dan Kerugian Dari Kebijakan Ini

Dalam pandangan Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nicodemus, kebijakan free float 30% menawarkan potensi likuiditas yang lebih baik. Akan tetapi, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi masing-masing dalam memilih persentase saham yang akan dilepas ke publik.

Jika dipatok di angka 30%, mungkin saja jumlah perusahaan yang ingin melantai akan berkurang. Sebagian perusahaan mungkin merasa beban untuk memenuhi syarat tersebut dapat menjadi tantangan yang berat di tengah persaingan pasar.

Keputusan untuk menentukan besaran free float yang ideal memang bermuara pada kajian mendalam. Perusahaan memiliki kebutuhan yang beragam, sehingga solusi satu ukuran tidak mungkin berlaku untuk semua.

Rencana DPR untuk Memperkuat Likuiditas Pasar Modal

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya meningkatkan batas minimum free float agar pasar modal Indonesia lebih kompetitif. Menurutnya, hal ini sangat mendesak karena Indonesia termasuk dalam negara-negara ASEAN dengan free float share terendah.

Misbakhun mengungkapkan, untuk memperkuat likuiditas, free float harus dikembangkan dan dibagi lebih banyak kepada publik. Ini merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham.

Dengan memperbaiki struktur likuiditas, diharapkan pasar modal Indonesia dapat menarik lebih banyak investor, dan dalam jangka panjang, ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengapa Free Float Penting untuk Investor dan Perusahaan?

Free float merujuk pada jumlah saham yang dimiliki oleh publik dan dapat diperdagangkan bebas di pasar. Semakin besar proporsi saham free float, semakin mudah saham tersebut diperdagangkan oleh investor.

Selain itu, free float juga mencerminkan kesehatan pasar suatu perusahaan. Dalam konteks Bursa Efek Indonesia, setiap perusahaan tercatat wajib mematuhi aturan minimum free float untuk menjamin transparansi dan kepercayaan investor.

Peraturan yang mengatur free float di BEI menekankan pentingnya memiliki minimal 300 pemegang saham dengan SID dan total free float yang cukup untuk menjamin kelancaran transaksi. Ini adalah langkah demi langkah untuk membangun pasar yang lebih berfungsi dan efisien.