Tag DPR

Jakarta baru-baru ini menjadi sorotan dengan pengumuman bahwa PT PP (Persero) Tbk, perusahaan konstruksi BUMN, berhasil mengantongi tiga proyek monumental di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek-proyek ini meliputi pembangunan Kantor Pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, serta Kawasan Gedung DPD RI, yang diharapkan dapat mempercepat realisasi IKN.

Penandatanganan kontrak tersebut menandai langkah signifikan bagi PTPP dalam memperluas perannya di sektor pembangunan infrastruktur nasional. Semua proyek ini didanai menggunakan anggaran APBN DIPA 2025 – 2027, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur di wilayah baru ini.

Untuk proyek pembangunan Kantor Pendukung OIKN yang senilai Rp769,54 miliar, PTPP bekerja sama dengan konsorsium PP – ADHI – JAKON KSO. Dampak positif proyek ini diharapkan dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk mendukung tata kelola pemerintahan di IKN.

Pengembangan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara yang Berkelanjutan

Pembangunan kantor pendukung OIKN mencakup berbagai fasilitas, mulai dari gedung kantor, Polresta IKN, hingga bangunan utilitas, masjid, dan lapangan olahraga. Proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberadaan fasilitas-fasilitas ini akan memperkuat fasilitas pemerintahan, yang penting bagi tingginya ekspektasi masyarakat terhadap IKN. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun akan berfungsi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

Di sisi lain, proyek gedung dan kawasan sidang paripurna senilai Rp1,258 triliun menjadi salah satu ikon arsitektur utama IKN. Mengusung konsep Smart Building dan Green Building, proyek ini diharapkan menjadi contoh pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Komitmen terhadap prinsip keberlanjutan terlihat melalui penerapan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan teknologi Building Information Modelling (BIM). Dengan desain modern dan identitas Nusantara, proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan estetika IKN tetapi juga efisiensi penggunaan energi.

Implementasi Proyek Lembaga DPD RI yang Mencerminkan Identitas Nasional

Pembangunan gedung DPD RI seharga Rp1,488 triliun dilakukan lewat konsorsium ADHI – PP – Penta Rekayasa, dengan PTPP mendapatkan porsi terbesar dalam proyek tersebut. Proyek ini berfokus pada pembangunan gedung utama, kawasan penunjang, serta lanskap hijau yang berkelanjutan, menjadikannya sebagai lambang representasi identitas nasional.

Komitmen PTPP untuk memastikan penerapan standar keamanan dan fungsionalitas sangat penting. Hal ini sejalan dengan visi IKN untuk menjadi kota hijau dan cerdas, yang tak hanya bermanfaat untuk pemerintahan tetapi juga untuk masyarakat luas.

Dalam membangun kawasan ini, PTPP bertujuan untuk memberi dampak positif baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dengan pembangunan berkelanjutan, masyarakat di sekitar IKN diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari proyek-proyek ini.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan bahwa semua proyek di IKN menerapkan mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15%, dan retensi 5%. Hal ini memungkinkan manajemen proyek yang lebih transparan dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Keberagaman Proyek Sebagai Langkah Strategis di IKN

Joko menambahkan bahwa pengerjaan tiga proyek ini menggambarkan langkah strategis PTPP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan. Termasuk dalam strategi tersebut adalah penerapan pengawasan kualitas berlapis dan integrasi desain serta penggunaan teknologi konstruksi modern.

Dengan pendekatan yang inovatif dan berorientasi pada hasil, PTPP berharap bisa memenuhi ekspektasi segala pihak. Melalui perlengkapan infrastruktur yang cermat, perusahaan berkomitmen untuk menjalankan proyek sesuai dengan standar konstruksi tertinggi yang ada.

Kehadiran PTPP dalam proyek-proyek strategis ini juga memperkuat kontribusi perusahaan terhadap percepatan pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur. Dampaknya akan dirasakan bukan hanya pada sektor konstruksi, tetapi juga pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan proyek-proyek ini, PTPP tidak hanya berkontribusi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemajuan sosial dan ekonomi di kawasan IKN. Ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk terlibat dalam berbagai aspek pembangunan, sehingga memperkuat rasa memiliki terhadap IKN yang sedang berkembang.

Pembangunan infrastruktur pemerintah di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan penting bagi perkembangan daerah tersebut. Salah satu proyek yang sedang berlangsung adalah pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR RI oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang bernilai Rp1,84 triliun.

Kontrak kerja untuk proyek ini telah ditandatangani di Kantor Kemenko 4 IKN, dan acara tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Ketua Otorita IKN dan Direktur Utama Waskita Karya. Proyek ini diharapkan bisa rampung dalam kurun waktu dua tahun, dengan target akhir pada tahun 2027.

Ari Asmoko, Direktur Operasi Waskita Karya, menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk menyediakan ruang kerja yang nyaman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lembaga legislatif. Gedung DPR seluas sekitar 85.903 meter persegi ini akan menjadi pusat dalam pembuatan kebijakan yang efektif.

Proyek Strategis dalam Pengembangan IKN di Kalimantan Timur

Pembangunan gedung DPR di IKN merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan. Proyek ini tidak hanya akan menciptakan tempat kerja, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan bagi pemerintahan baru di Indonesia.

Basuki Hadimuljono, selaku Ketua Otorita IKN, menyatakan pentingnya proyek ini dalam konteks perkembangan IKN. Dengan alokasi dana yang besar, diharapkan proyek ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ASN di area tersebut.

Desain gedung yang dipilih juga berkonsep ramah lingkungan, sejalan dengan tujuan IKN untuk menjadi daerah yang berkelanjutan. Konsep green building akan diterapkan, yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan penghijauan di sekitar gedung.

Inovasi Desain dan Konsep Ramah Lingkungan dalam Proyek

Waskita Karya akan mengerjakan beberapa elemen penting dalam proyek ini, termasuk Gedung DPR A, B1, dan C1. Selain itu, proyek juga mencakup pengembangan fasilitas olahraga dan area pejalan kaki yang memadai.

Konsep desain Breathing Facade yang diterapkan bertujuan untuk menciptakan aliran udara yang baik di dalam gedung. Ini tidak hanya menambah kenyamanan thermal, tetapi juga mendukung efisiensi energi secara keseluruhan.

Fasad gedung akan mengusung nilai-nilai budaya Indonesia, dengan mengintegrasikan Wastra Nusantara ke dalam desain. Gaya desain ini diharapkan dapat merefleksikan keragaman budaya yang kaya dan menggambarkan identitas bangsa.

Ruang Terbuka Hijau dan Lingkungan Kerja yang Sehat

Implementasi konsep ruang terbuka hijau (RTH) menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ini. RTH akan dikelilingi oleh pepohonan rindang dan berbagai tumbuhan hijau yang Disisipkan di setiap lantai.

Ruang terbuka tersebut tidak hanya memberikan estetika, tetapi juga meningkatkan kualitas udara dan memberikan area rekreasi bagi para ASN. Dengan demikian, lingkungan kerja diharapkan menjadi lebih sehat dan produktif.

Waskita Karya berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini secara tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Pengalaman lebih dari 65 tahun dalam dunia konstruksi menjadikan Waskita sebagai salah satu BUMN yang paling berpengalaman dalam melaksanakan proyek pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tanggal 3 Desember 2025. Langkah ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi bagi masyarakat.

Melalui regulasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas gizi warga, terutama di daerah terpencil. Regulasi ini diharapkan juga dapat mengoptimalkan penggunaan produk lokal dari koperasi sebagai bagian dari rantai pasok.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Perpres tersebut akan memperkuat berbagai aspek tata kelola. Salah satu fokus utama adalah kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi, yang dapat memperkuat perekonomian lokal.

Pentingnya Makan Bergizi Gratis untuk Kesehatan Masyarakat

Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan pemberian makanan yang cukup nutrisi, diharapkan dapat menurunkan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa terdapat 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang atau akan dibangun. Proyek ini difokuskan pada wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan hak atas gizi yang layak.

Program ini juga perlu diimbangi dengan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang. Edukasi bagi masyarakat akan membantu mereka memahami pilihan makanan yang lebih sehat dan bergizi.

Keterlibatan Koperasi dalam Mewujudkan Perpres MBG

Keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku sangat penting dalam implementasi Perpres ini. Menurut Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI, bahan baku untuk SPPG harus berasal dari Koperasi Desa, BUMDes, UMKM, atau usaha lokal lainnya.

Hal ini menjadi langkah strategis untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan mengutamakan produk lokal, diharapkan dapat menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Penguatan rantai pasok lokal juga menjadi fokus utama dalam implementasi Perpres ini. Edy menegaskan bahwa pasokan bahan baku wajib berasal dari usaha rakyat, seperti petani, peternak, dan nelayan di sekitar SPPG.

Regulasi Turunan sebagai Pendukung Implementasi Perpres

Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan untuk mendukung pelaksanaan Perpres ini. Salah satunya adalah percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang sangat penting untuk memastikan keamanan pangan.

Tidak hanya itu, pemenuhan tenaga ahli gizi juga menjadi salah satu prioritas. Ketersediaan tenaga ahli gizi akan membantu dalam penyusunan menu yang bergizi dan aman bagi masyarakat.

Pembangunan SPPG di wilayah 3T juga menjadi sorotan. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa makanan bergizi bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat di daerah terpencil.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan perhatian serius terhadap penerapan kebijakan floating share, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar di publik. Dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, diharapkan regulasi yang tepat dapat menarik lebih banyak minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar saham, mengingat saat ini jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan masih sangat terbatas.

Misbakhun menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai floating shares, termasuk target peningkatan persentasenya. Ia mengusulkan agar jumlah saham yang dapat diperdagangkan ditingkatkan menjadi 30%, demi memberikan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi di bursa saham yang semakin menguntungkan.

Ucapannya mencerminkan keyakinan bahwa penguatan pasar modal akan memberi kontribusi signifikan kepada emiten serta masyarakat. Pasar modal yang sehat dan berkelanjutan perlu dukungan regulasi yang lebih baik, agar semua pihak dapat merasakan manfaatnya.

Memahami Konsep Floating Share dalam Pasar Modal

Floating shares atau saham yang beredar adalah saham yang dimiliki oleh investor publik dan tidak terikat oleh pemegang saham pengendali. Kebijakan ini penting untuk memastikan likuiditas di pasar, sehingga investor dapat membeli dan menjual saham dengan lebih leluasa.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa pemahaman mengenai floating shares di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dengan struktur free float yang hanya berada di kisaran 23%, Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga yang memiliki angka lebih tinggi dan lebih baik dalam hal perdagangan saham.

Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi OJK, mengingat ketidakcukupan floating shares dapat menciptakan ketimpangan dalam perdagangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi performa pasar modal secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan regulasi terkait menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki masalah ini.

Pentingnya Regulasi yang Mendukung untuk Meningkatkan Minat Investasi

Peningkatan regulasi yang mencakup penyesuaian jumlah floating shares diharapkan mampu menarik lebih banyak investor. Di era digital saat ini, masyarakat semakin terbuka untuk berinvestasi, terutama dengan kemudahan akses informasi dan platform perdagangan.

Regulasi yang jelas juga memberikan jaminan bagi investor mengenai keamanan investasi mereka. Ketika masyarakat merasa aman, minat untuk berinvestasi cenderung meningkat, yang pada akhirnya dapat mengembangkan sektor pasar modal nasional.

Inisiatif ini bukan hanya mendukung peningkatan jumlah investor baru, tetapi juga memperkuat kepercayaan pada pasar modal yang ada. Dengan regulasi yang tepat, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan investasi di Indonesia.

Mendorong Kerjasama Antar Lembaga untuk Stabilitas Pasar

Kolaborasi antara Komisi XI DPR RI dan OJK sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu menciptakan pasar modal yang berkelanjutan dan berkualitas. Melalui kerja sama ini, berbagai strategi dapat dirumuskan untuk mengatasi tantangan yang ada dalam pasar saham.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menyusun program edukasi bagi masyarakat tentang investasi dan pentingnya floating shares. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan investasi.

Selain itu, peningkatan infrastruktur pasar juga perlu diperhatikan. Penggunaan teknologi terkini, seperti platform digital, dapat membuat transaksi menjadi lebih efisien dan menarik bagi investor baru. Ini akan membantu meningkatkan likuiditas pasar, sehingga lebih banyak saham dapat diperdagangkan secara terbuka.

Menyongsong Masa Depan Investasi yang Lebih Cerah

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Komisi XI dan OJK, masa depan investasi di Indonesia nampak lebih cerah. Peningkatan jumlah floating share yang diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar saham.

Keberhasilan pengaturan ini tidak hanya akan menguntungkan bagi individu, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Investasi yang meningkat akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong regulasi yang adaptif dan mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pasar modal. Dengan pendidikan yang tepat, masyarakat semakin siap untuk berinvestasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di bursa saham.

Menjelang akhir tahun, perekonomian Indonesia menunjukkan tren stabil yang berkat fundamental kuat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Adies Kadir, meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia akan tetap terjaga, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dan potensi yang masih dapat dimaksimalkan.

Adies memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,4% hingga akhir tahun ini. Berbagai program unggulan yang diterapkan, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya fokus pada intervensi gizi masyarakat, tetapi juga berfungsi strategis dalam aspek fiskal dan dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Program ini telah berhasil menyumbang 8,86% terhadap pertumbuhan ekonomi, dan jika diimplementasikan secara optimal, dapat berkontribusi hingga 34,2%.

Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perekonomian

Adies menyatakan bahwa program ini juga berupaya mendorong peningkatan permintaan domestik. Sekaligus, menciptakan lebih dari 290 ribu lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Saat acara Financial Forum 2025, Adies menekankan pentingnya program ini dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Secara tidak langsung, program ini juga dapat menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, menciptakan sinergi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa defisit anggaran tidak akan melebihi batas aman 3%. Ini menjadi sinyal positif bagi konsistensi dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya menegaskan bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, diperlukan pengendalian defisit yang ketat. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga kesehatan fiskal yang tidak berdampak negatif pada perekonomian setelah pandemi.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya dukungan dari kebijakan moneter untuk mempercepat pergerakan sektor swasta. Badan Pengawas Keuangan (BI) pun tengah menjalankan koordinasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan untuk mencapai sinergi kebijakan yang efektif.

Menariknya, Revisi UU P2SK diharapkan jadi penggerak pertumbuhan dan tidak menghambat independensi bank sentral. Pemahaman tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Peran Bank Indonesia dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Bank Indonesia kini memiliki mandat baru untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Semua kebijakan yang diambil harus menjaga keseimbangan antara pro-growth dan pro-stability tanpa mempengaruhi independensi BI.

Dalam RUU P2SK yang ditetapkan, ada dua mandat baru bagi BI yang difokuskan pada pencapaian stabilitas nilai rupiah dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Mandat ini akan mendorong BI untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai bagi sektor riil.

Di sisi lain, BI menunjukkan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan dengan melakukan ekspansi moneter. Merupakan langkah proaktif, BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) guna meningkatkan likuiditas sektor perbankan.

Strategi Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor Riil

Deputi Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan bahwa tindakan ekspansi bukan satu-satunya skenario yang dijalankan. BI juga berperan dalam memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti UMKM dan agrikultur.

Insentif ini, berupa penurunan GWM, memberikan dampak positif dalam menggerakkan ekonomi. Hal ini memberikan kesempatan bagi bank untuk menyalurkan kredit lebih efisien kepada segmen-segmen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa revisi UU P2SK membawa mandat baru bagi OJK dalam pengawasan dan pengembangan sektor keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Persiapan dan Harapan di Tengah Tantangan Ekonomi

Mahendra menekankan bahwa KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) diharapkan menjadi pengubah permainan dalam mendukung penguatan sektor keuangan. Dengan sinergi antara lembaga-lembaga keuangan, diharapkan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih besar dan merata.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, menyatakan kekuatan LPS harus ditingkatkan. Ini diperlukan untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang seiring dengan perubahan dynamic di industri finansial.

Sesuai dengan UU P2SK yang baru, LPS memiliki mandat untuk menangani resolusi asuransi yang akan berlaku mulai tahun 2028. Dengan begitu, relevansi LPS di tengah perubahan industri keuangan terus ditegaskan.

Dari semua upaya ini, harapan besar terletak pada implementasi regulasi yang efektif untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional. Dalam Forum Keuangan yang diadakan, tema “Penguatan Sistem Keuangan Indonesia” menjadi fokus untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan ke depan.

Dukungan dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Keuangan dan BI, mengindikasikan langkah kolektif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan implementasi UU P2SK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta saat ini menjadi pusat perhatian mengenai perkembangan industri pasar modal. Salah satu isu yang mendapatkan sorotan utama adalah struktur free float saham yang diperdagangkan di publik, yang dinilai masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga.

Rapat yang diadakan oleh regulator pasar modal bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) bertujuan untuk membahas permasalahan ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi investor dalam pasar.

Kondisi free float Indonesia saat ini baru mencapai 23%, menjadikannya salah satu yang terendah di kawasan ini. Situasi ini menyebabkan konsentrasi perdagangan pada sejumlah kecil emiten besar, sehingga mempengaruhi likuiditas pasar secara keseluruhan.

Pentingnya Meningkatkan Likuiditas Pasar Modal di Indonesia

Partisipasi investor yang rendah mengakibatkan spread yang lebar dan minat yang minim dari investor. Hal ini menjadi perhatian serius bagi OJK dan pihak terkait lainnya dalam menciptakan pasar yang lebih kompleks dan inklusif. OJK saat ini merancang kebijakan untuk mendorong free float melalui dua pendekatan utama.

Mahendra Siregar menjelaskan bahwa kebijakan free float akan mencakup initial free float dan continuous free float. Ini bertujuan agar pasar modal tidak hanya berkembang tetapi juga menjadi lebih dalam dan likuid, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi semua lapisan emiten.

Langkah-langkah yang diambil mencakup penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, dan penyederhanaan proses aksi korporasi. Dengan penguatan ini, diharapkan penambahan free float tidak menjadi beban administratif bagi emiten.

OJK juga memastikan bahwa kombinasi insentif dan kepatuhan diterapkan dengan baik. Ini bertujuan agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan adil dan efektif, memberikan kepercayaan lebih kepada investor.

Strategi OJK dalam Memperkuat Kebijakan Free Float

Melalui pendekatan bertahap ini, OJK menargetkan pencapaian struktur free float yang lebih sehat. Tujuannya adalah agar likuiditas tersebar merata di seluruh segmen emiten. Hal ini diharapkan akan menarik lebih banyak investor jangka panjang ke dalam pasar modal.

Mahendra menekankan bahwa kebijakan mengenai free float adalah strategi penting untuk mendalami pasar. Pasar yang likuid dan kredibel dapat membantu menciptakan kondisi harga yang lebih wajar dan bertanggung jawab.

Selain itu, OJK ingin memastikan bahwa instrumen investasi yang ditawarkan juga dapat memenuhi ekspektasi investor. Ini mencakup adanya insentif untuk meningkatkan partisipasi dari sektor-sektor lain, termasuk sektor institusional.

Dengan memberikan insentif yang diperlukan, OJK berharap dapat mengatasi kendala yang dihadapi oleh investor institusional. Baik perusahaan asuransi maupun dana pensiun masih harus menghadapi beragam tantangan dalam hal pengelolaan dan investasi mereka.

Harapan untuk Meningkatkan Partisipasi Investor Institusional

Satu bentuk insentif yang jadi perhatian adalah insentif pajak yang dapat mempercepat pertumbuhan partisipasi investor. Hal ini penting untuk memperkuat struktur pasar sehingga dapat berfungsi dengan lebih baik dan lebih efisien. Keterlibatan investor institusional dapat memberikan efek positif bagi pasar.

OJK juga mempertimbangkan perumusan dan penyesuaian terhadap berbagai regulasi yang mungkin masih kontradiktif. Hal ini penting agar kebijakan yang ada dapat mendukung pertumbuhan partisipasi investor secara berkelanjutan.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pasar modal Indonesia dapat bertransformasi menjadi pasar yang lebih inklusif. Selain itu, upaya ini juga bertujuan agar investor merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam pasar modal.

Kesadaran akan pentingnya partisipasi investor dalam sektor pasar modal adalah kunci untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Pasar yang kuat dan inklusif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Adisatrya Suryo Sulisto, baru-baru ini menyampaikan usulan penting mengenai pemisahan fungsi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Usulan ini bertujuan agar PGN dapat beroperasi dengan lebih efisien dan sehat di tengah tantangan yang dihadapi saat ini.

Usulan tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN. Komisi VI DPR berharap langkah ini dapat meningkatkan kinerja PGN dalam melayani masyarakat sekaligus meraih keuntungan yang optimal.

Pemisahan Fungsi Komersial dan Pelayanan Publik di PGN

Dalam diskusi tersebut, Adisatrya menegaskan pentingnya memisahkan fungsi komersial dari fungsi pelayanan publik PGN. Kombinasi dua fungsi dalam satu entitas sering kali menghambat perkembangan organisasi dan mengakibatkan berbagai kendala dalam operasional.

Dengan pemisahan ini, PGN diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan misi sosial dan komersialnya. Selain itu, hal ini juga diyakini dapat meminimalisir konflik kepentingan antara dua fungsi yang berbeda.

Pemisahan ini dapat menciptakan struktur yang lebih transparan dan akuntabel, serta mempermudah pengawasan dari pihak terkait. Dengan demikian, kedua fungsi dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Usulan Pengalihan Subsidi LPG untuk Jaringan Gas Rumah Tangga

Adisatrya juga mengemukakan usulan untuk mengalihkan sebagian subsidi LPG 3 kg pada pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Usulan ini sangat relevan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap LPG masih tinggi, sementara pembangunan infrastruktur jargas belum merata.

Walaupun subsidi LPG dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan jargas, faktor kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama. Masyarakat memerlukan akses yang memadai terhadap energi yang aman dan ekonomis.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan bahwa kerjasama antara Kementerian ESDM dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan ini secara mendalam. Sebuah kajian menyeluruh akan membantu dalam mengambil keputusan yang jelas dan bijak.

Dukungan Komisi VI dalam Pengurangan Impor LPG

Komisi VI DPR menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengurangan impor LPG dengan mendorong percepatan pembangunan jaringan gas. Hal ini diyakini akan membantu masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang lebih efisien dan ekonomis.

Pengembangan jargas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada LPG dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan begitu, masyarakat di daerah-daerah terpencil juga diharapkan dapat menikmati manfaat dari jaringan gas ini.

Tindak lanjut dari usulan ini juga perlu dioptimalkan dengan melibatkan masyarakat agar mereka mendapatkan informasi dan pemahaman yang jelas mengenai manfaat jargas. Edukasi ini penting untuk meningkatkan minat warga dalam beralih ke jargas sebagai sumber energi alternatif.

Tantangan dalam Pelaksanaan Program Jargas

Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto, menjelaskan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaringan gas rumah tangga. Tantangan tersebut mencakup keminatan masyarakat, keekonomian badan usaha, serta proses konstruksi dan perizinan yang sering kali rumit.

Arief berharap adanya kemudahan dalam perizinan untuk mendukung keberlanjutan program ini. Penyederhanaan prosedur perizinan dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor infrastruktur energi.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah memberikan insentif kepada perusahaan yang terlibat dalam pembangunan jargas. Insentif ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk berkolaborasi membangun infrastruktur yang diperlukan.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya menghadirkan solusi dalam sektor energi. Usulan pemisahan fungsi PGN dan pengalihan subsidi LPG menjadi inisiatif yang perlu ditindaklanjuti dengan serius. Keselarasan antara kepentingan komersial dan pelayanan publik akan menjadi kunci untuk menciptakan sistem energi yang berkelanjutan.

Isu mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan telah menjadi perhatian serius di kalangan legislator. Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak dari penumpukan dana tersebut, yang memunculkan kegaduhan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Polemik ini mencuat setelah adanya perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat. Mulyadi merasa harus ada penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan anggaran dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Anggaran pusat dan daerah memainkan peran vital dalam mendorong perekonomian. Mulyadi menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kondisi ekonomi yang dinyatakan baik oleh pemerintah.

Belum lama ini, laporan dari masyarakat mengindikasikan kesulitan dalam membeli kebutuhan sehari-hari, seperti beras. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah indikator ekonomi yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Polemik Dana Pemda: Dampak dan Solusi yang Diperlukan

Polemik dana pemerintah daerah semakin menjadi sorotan ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Dia menegaskan pentingnya penyerapan anggaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Perintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana dana tersebut digunakan oleh kepala daerah. Dengan demikian, diharapkan terjadi keselarasan antara teori dan praktik di lapangan.

Selain itu, dalam rapat tersebut, sejumlah menteri dan pejabat tinggi hadir untuk membahas isu ini lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani permasalahan ini demi kesejahteraan rakyat.

Mulyadi berharap agar para kepala daerah tidak hanya fokus pada pencapaian angka-angka, tetapi juga harus memiliki perhatian pada kondisi sosial masyarakat. Ini adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Peran Pemerintah dalam Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran

Ketidakpastian dalam penyerapan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Mulyadi mengingatkan bahwa perlu ada upaya percepatan pengeluaran agar dana yang tersedia tidak mengendap di bank.

Gubernur dan bupati diharapkan untuk lebih proaktif dalam menggunakan anggaran yang telah disetujui. Ini penting untuk memastikan bahwa keuangan daerah tidak hanya tertumpuk, tetapi juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Purbaya, sebagai Menteri Keuangan, telah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk mempercepat belanja daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah dana yang mengendap dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini mengalami penurunan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berupaya agar anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyerapan Anggaran yang Efektif

Dalam situasi ekonomi yang sedang melambat, penyerapan anggaran yang efisien akan memberikan dampak signifikan. Memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat merupakan tujuan utama.

Dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk melihat perubahan, pemerintah perlu merespons cepat atas setiap tantangan yang ada. Tidak hanya mengandalkan laporan statistik, tetapi juga harus mendengarkan suara masyarakat secara langsung.

Hal ini membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa sinergi yang baik, harapan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif akan sulit direalisasikan.

Oleh karena itu, setiap pihak perlu memiliki komitmen dalam mendorong penggunaan anggaran dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menindaklanjuti usulan untuk menaikkan free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan ini dianggap penting untuk meningkatkan likuiditas dan transparansi pasar modal, serta memberikan dampak yang positif bagi investor lokal dan asing.

Inarno Djajadi, anggota Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama bursa dan asosiasi emiten. Pertemuan ini direncanakan berlangsung pada triwulan keempat tahun 2025, dan dalam pertemuan tersebut akan banyak dibicarakan mengenai teknis dan implikasi dari kebijakan tersebut.

Inarno juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam kebijakan ini. Meskipun mendukung kenaikan free float, OJK memahami bahwa semua langkah harus diambil dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas pasar yang ada saat ini.

Mengapa Free Float Saham Penting untuk Pasar Modal?

Free float adalah jumlah saham yang dapat diperdagangkan bebas di pasar. Hal ini penting karena semakin tinggi persentase free float, semakin likuid suatu saham. Likuiditas yang tinggi membawa kepercayaan lebih besar dari investor, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan investasi di pasar.

Kenaikan free float juga dapat membantu perusahaan dalam menarik perhatian investor asing yang selama ini cenderung berhati-hati dalam investasi. Investasi asing dapat membawa lebih banyak modal, yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor strategis dalam perekonomian.

Dengan adanya kebijakan yang lebih permisif terhadap free float, diharapkan sektor pasar modal Indonesia akan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan pasar global. Langkah ini juga mencerminkan komitmen OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Proses Diskusi dan Perencanaan Kenaikan Free Float

Dalam rencananya, OJK akan melibatkan semua pihak terkait, termasuk bursa dan asosiasi emiten, dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini diharapkan dapat menampung pendapat dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

OJK juga berencana untuk melakukan benchmarking dengan praktik pengaturan global agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan standar internasional. Hal ini penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan pasar modal global dan tetap dapat menarik minat investor.

Pertemuan yang akan digelar pada triwulan keempat menjadi momen penting untuk menetapkan garis besar dari kebijakan baru ini, termasuk penilaian potensi risiko yang mungkin timbul. OJK berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar.

Kajian BEI mengenai Kebijakan Free Float dan Pengaruhnya

Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai kemungkinan penyesuaian regulasi berkaitan dengan free float. Kajian ini tidak hanya mencakup aspek peningkatan free float, tetapi juga mempertimbangkan kondisi perusahaan yang tercatat dan kemampuan para investor untuk menyerap saham yang lebih banyak.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian BEI, menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diusulkan harus dapat mewakili kepentingan semua pihak, terutama dari sisi peningkatan likuiditas di pasar. Oleh karena itu, pendapat dari pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan ini.

BEI juga berfokus untuk memperbanyak jumlah Initial Public Offering (IPO) skala besar sebagai cara untuk meningkatkan nilai total kapitalisasi free float. Dengan meningkatkan jumlah perusahaan yang melantai di bursa, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap volume perdagangan saham.

Inisiatif BEI untuk Mendampingi Perusahaan Besar dalam IPO

BEI telah mengembangkan berbagai program untuk mendukung perusahaan besar baik swasta maupun BUMN dalam persiapan IPO. Ini termasuk program seperti go public coaching clinic dan one-on-one meeting yang bertujuan untuk membantu perusahaan memahami persyaratan untuk tercatat di bursa.

Melalui pendampingan ini, BEI berharap perusahaan dapat lebih mudah mengakses pasar modal dan meningkatkan daya tawar mereka. Selain itu, pendampingan juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai pasar dan adaptasi yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika pasar.

Program ini merupakan langkah proaktif yang diambil BEI untuk menciptakan ekosistem pasar yang lebih baik, di mana perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat tanpa mengabaikan perlindungan bagi para investor.

Jakarta saat ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan likuiditas pasar modal di tengah permintaan terang dari pemangku kebijakan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjawab permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kenaikan batasan minimum free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi 30%, naik dari kisaran sebelumnya yang berada di antara 7,5% hingga 10%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno menyatakan dukungan OJK terhadap rencana tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kenaikan ini harus dilaksanakan secara bertahap agar tidak disruptif terhadap kondisi pasar yang ada.

“Kami memahami bahwa secara keseluruhan, persetujuan untuk menaikkan free float sangat penting, tetapi pelaksanaannya perlu mengikuti langkah yang terukur,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia.

Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan bahwa saat ini BEI sedang melakukan kajian mendalam terkait pengaturan pencatatan saham. Penyesuaian regulasi ini harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan yang terdaftar dan para investor.

“BEI berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pengaturan yang dilakukan beradaptasi dengan kondisi dan dinamika terkini di pasar modal,” jelasnya pada pertemuan dengan para wartawan. Dia menekankan perlunya proses kolaboratif dengan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan.

Hasil kajian BEI tentang free float yang baru diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu dekat, sehingga bisa mendapatkan masukan lebih luas dari pihak-pihak terkait. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada berdampak positif untuk likuiditas pasar.

Menarik perhatian bahwa dalam hal peningkatan free float, BEI tidak hanya mempertimbangkan persyaratan teknis belaka. Mereka juga berfokus pada tujuan memperbanyak penawaran umum perdana (IPO) dari perusahaan berskala besar, yang dapat secara langsung meningkatkan nilai total kapitalisasi free float di bursa.

BEI saat ini juga sedang meneliti hambatan yang dihadapi perusahaan besar untuk melakukan IPO. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam penyesuaian regulasi yang relevan. Dengan pendekatan berbasis data, diharapkan ada kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Selain itu, BEI menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi perusahaan dalam persiapan IPO. Hal ini termasuk program coaching clinic, pertemuan satu-satu, dan acara networking, yang bertujuan untuk mempermudah proses bagi perusahaan dalam beradaptasi dengan persyaratan untuk terdaftar di bursa.

Menjelajahi Potensi Lighthouse IPO untuk Meningkatkan Likuiditas

Dalam upaya menarik lebih banyak investor, BEI menetapkan target untuk melakukan IPO yang dikenal sebagai lighthouse IPO. Ini adalah bentuk penawaran umum perdana yang memiliki nilai kapitalisasi pasar minimum sebesar Rp3 triliun.

Lighthouse IPO ini merupakan alat strategis yang diharapkan dapat meningkatkan nilai kapitalisasi free float, sekaligus menarik minat dari investor institusi. Mereka seringkali lebih memilih saham dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi dan kapasitas kapitalisasi yang besar.

Dengan adanya penawaran semacam ini, harapannya adalah dapat menciptakan aliran dana yang lebih signifikan ke pasar modal Indonesia. Investasi ini dapat membantu meningkatkan likuiditas, yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas pasar yang lebih baik.

BEI optimis bahwa penambahan perusahaan-perusahaan besar dalam daftar IPO akan menghasilkan dinamika positif di pasar. Ini tidak hanya akan memberi kesempatan kepada investor domestik, tetapi juga akan menarik perhatian investor asing yang mencari peluang investasi potensial.

Dengan pendekatan proaktif ini, BEI berupaya menjaga kepercayaan investor melalui penawaran saham yang berkualitas dan bernilai. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan dan merangsang pertumbuhan pasar modal Indonesia di tingkat global.

Mengoptimalkan Keterlibatan Stakeholder dalam Kebijakan Pasar Modal

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan mengenai free float tidak ditetapkan dalam ruang hampa. Proses penyusunan regulasi BEI selalu melibatkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar memperhatikan kebutuhan pasar yang beragam.

Proses ini melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan tercatat, investor, dan lembaga keuangan. Dengan demikian, keberlanjutan dialog ini sangat krusial untuk menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar.

Kebijakan yang berimbang antara perlindungan investor dan perkembangan perusahaan dapat menciptakan ekosistem yang sehat bagi para pelaku pasar. Komitmen BEI untuk melakukan benchmarking dengan praktik terbaik global menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sesuai dengan tren internasional.

Di samping itu, pengaturan free float yang lebih ketat juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar. Dengan demikian, investor dapat merasa lebih yakin ketika berinvestasi di saham-saham yang terdaftar.

Dengan cara ini, diharapkan bahwa pasar modal Indonesia dapat berkembang menjadi lebih kompetitif dan menarik perhatian lebih banyak investor dari berbagai kalangan.

Membuka Peluang Baru bagi Investor Melalui Kebijakan yang Proaktif

Strategi untuk meningkatkan free float demi likuiditas yang lebih tinggi akan menjadi langkah berani yang diambil OJK dan BEI. Kebijakan ini berpotensi mereformasi cara investor berpartisipasi dalam pasar, mendorong peningkatan investasi yang lebih andal.

Dengan komunikasi terbuka antara pengawas dan para pelaku pasar, diharapkan ada peningkatan pemahaman mengenai regulasi yang ada. Ini penting agar setiap pihak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar yang terus berubah.

Inovasi dalam kebijakan dan pendekatan yang lebih kolaboratif akan membawa hasil yang positif tidak hanya untuk bursa, namun juga untuk stabilitas financial system yang lebih luas. Bunda berinvestasi, akan semakin optimal jika didukung oleh kebijakan yang jelas dan terukur.

Masyarakat pun diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang investasi yang ada, memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan berpartisipasi dalam pasar modal. Semua langkah ini, jika dilakukan dengan cermat, dapat memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional.

Ketika semua elemen ini menyatu, kita bisa berharap pasar modal Indonesia dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.