Tag DPR

Jakarta saat ini menjadi pusat perhatian mengenai perkembangan industri pasar modal. Salah satu isu yang mendapatkan sorotan utama adalah struktur free float saham yang diperdagangkan di publik, yang dinilai masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga.

Rapat yang diadakan oleh regulator pasar modal bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) bertujuan untuk membahas permasalahan ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi investor dalam pasar.

Kondisi free float Indonesia saat ini baru mencapai 23%, menjadikannya salah satu yang terendah di kawasan ini. Situasi ini menyebabkan konsentrasi perdagangan pada sejumlah kecil emiten besar, sehingga mempengaruhi likuiditas pasar secara keseluruhan.

Pentingnya Meningkatkan Likuiditas Pasar Modal di Indonesia

Partisipasi investor yang rendah mengakibatkan spread yang lebar dan minat yang minim dari investor. Hal ini menjadi perhatian serius bagi OJK dan pihak terkait lainnya dalam menciptakan pasar yang lebih kompleks dan inklusif. OJK saat ini merancang kebijakan untuk mendorong free float melalui dua pendekatan utama.

Mahendra Siregar menjelaskan bahwa kebijakan free float akan mencakup initial free float dan continuous free float. Ini bertujuan agar pasar modal tidak hanya berkembang tetapi juga menjadi lebih dalam dan likuid, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi semua lapisan emiten.

Langkah-langkah yang diambil mencakup penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, dan penyederhanaan proses aksi korporasi. Dengan penguatan ini, diharapkan penambahan free float tidak menjadi beban administratif bagi emiten.

OJK juga memastikan bahwa kombinasi insentif dan kepatuhan diterapkan dengan baik. Ini bertujuan agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan adil dan efektif, memberikan kepercayaan lebih kepada investor.

Strategi OJK dalam Memperkuat Kebijakan Free Float

Melalui pendekatan bertahap ini, OJK menargetkan pencapaian struktur free float yang lebih sehat. Tujuannya adalah agar likuiditas tersebar merata di seluruh segmen emiten. Hal ini diharapkan akan menarik lebih banyak investor jangka panjang ke dalam pasar modal.

Mahendra menekankan bahwa kebijakan mengenai free float adalah strategi penting untuk mendalami pasar. Pasar yang likuid dan kredibel dapat membantu menciptakan kondisi harga yang lebih wajar dan bertanggung jawab.

Selain itu, OJK ingin memastikan bahwa instrumen investasi yang ditawarkan juga dapat memenuhi ekspektasi investor. Ini mencakup adanya insentif untuk meningkatkan partisipasi dari sektor-sektor lain, termasuk sektor institusional.

Dengan memberikan insentif yang diperlukan, OJK berharap dapat mengatasi kendala yang dihadapi oleh investor institusional. Baik perusahaan asuransi maupun dana pensiun masih harus menghadapi beragam tantangan dalam hal pengelolaan dan investasi mereka.

Harapan untuk Meningkatkan Partisipasi Investor Institusional

Satu bentuk insentif yang jadi perhatian adalah insentif pajak yang dapat mempercepat pertumbuhan partisipasi investor. Hal ini penting untuk memperkuat struktur pasar sehingga dapat berfungsi dengan lebih baik dan lebih efisien. Keterlibatan investor institusional dapat memberikan efek positif bagi pasar.

OJK juga mempertimbangkan perumusan dan penyesuaian terhadap berbagai regulasi yang mungkin masih kontradiktif. Hal ini penting agar kebijakan yang ada dapat mendukung pertumbuhan partisipasi investor secara berkelanjutan.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pasar modal Indonesia dapat bertransformasi menjadi pasar yang lebih inklusif. Selain itu, upaya ini juga bertujuan agar investor merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam pasar modal.

Kesadaran akan pentingnya partisipasi investor dalam sektor pasar modal adalah kunci untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Pasar yang kuat dan inklusif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Adisatrya Suryo Sulisto, baru-baru ini menyampaikan usulan penting mengenai pemisahan fungsi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Usulan ini bertujuan agar PGN dapat beroperasi dengan lebih efisien dan sehat di tengah tantangan yang dihadapi saat ini.

Usulan tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN. Komisi VI DPR berharap langkah ini dapat meningkatkan kinerja PGN dalam melayani masyarakat sekaligus meraih keuntungan yang optimal.

Pemisahan Fungsi Komersial dan Pelayanan Publik di PGN

Dalam diskusi tersebut, Adisatrya menegaskan pentingnya memisahkan fungsi komersial dari fungsi pelayanan publik PGN. Kombinasi dua fungsi dalam satu entitas sering kali menghambat perkembangan organisasi dan mengakibatkan berbagai kendala dalam operasional.

Dengan pemisahan ini, PGN diharapkan dapat lebih fokus dalam menjalankan misi sosial dan komersialnya. Selain itu, hal ini juga diyakini dapat meminimalisir konflik kepentingan antara dua fungsi yang berbeda.

Pemisahan ini dapat menciptakan struktur yang lebih transparan dan akuntabel, serta mempermudah pengawasan dari pihak terkait. Dengan demikian, kedua fungsi dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Usulan Pengalihan Subsidi LPG untuk Jaringan Gas Rumah Tangga

Adisatrya juga mengemukakan usulan untuk mengalihkan sebagian subsidi LPG 3 kg pada pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas). Usulan ini sangat relevan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap LPG masih tinggi, sementara pembangunan infrastruktur jargas belum merata.

Walaupun subsidi LPG dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan jargas, faktor kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama. Masyarakat memerlukan akses yang memadai terhadap energi yang aman dan ekonomis.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan bahwa kerjasama antara Kementerian ESDM dan pihak-pihak terkait sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan ini secara mendalam. Sebuah kajian menyeluruh akan membantu dalam mengambil keputusan yang jelas dan bijak.

Dukungan Komisi VI dalam Pengurangan Impor LPG

Komisi VI DPR menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengurangan impor LPG dengan mendorong percepatan pembangunan jaringan gas. Hal ini diyakini akan membantu masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang lebih efisien dan ekonomis.

Pengembangan jargas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada LPG dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan begitu, masyarakat di daerah-daerah terpencil juga diharapkan dapat menikmati manfaat dari jaringan gas ini.

Tindak lanjut dari usulan ini juga perlu dioptimalkan dengan melibatkan masyarakat agar mereka mendapatkan informasi dan pemahaman yang jelas mengenai manfaat jargas. Edukasi ini penting untuk meningkatkan minat warga dalam beralih ke jargas sebagai sumber energi alternatif.

Tantangan dalam Pelaksanaan Program Jargas

Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto, menjelaskan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaringan gas rumah tangga. Tantangan tersebut mencakup keminatan masyarakat, keekonomian badan usaha, serta proses konstruksi dan perizinan yang sering kali rumit.

Arief berharap adanya kemudahan dalam perizinan untuk mendukung keberlanjutan program ini. Penyederhanaan prosedur perizinan dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor infrastruktur energi.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah memberikan insentif kepada perusahaan yang terlibat dalam pembangunan jargas. Insentif ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk berkolaborasi membangun infrastruktur yang diperlukan.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya menghadirkan solusi dalam sektor energi. Usulan pemisahan fungsi PGN dan pengalihan subsidi LPG menjadi inisiatif yang perlu ditindaklanjuti dengan serius. Keselarasan antara kepentingan komersial dan pelayanan publik akan menjadi kunci untuk menciptakan sistem energi yang berkelanjutan.

Isu mengenai dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan telah menjadi perhatian serius di kalangan legislator. Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak dari penumpukan dana tersebut, yang memunculkan kegaduhan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Polemik ini mencuat setelah adanya perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat. Mulyadi merasa harus ada penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan anggaran dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Anggaran pusat dan daerah memainkan peran vital dalam mendorong perekonomian. Mulyadi menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kondisi ekonomi yang dinyatakan baik oleh pemerintah.

Belum lama ini, laporan dari masyarakat mengindikasikan kesulitan dalam membeli kebutuhan sehari-hari, seperti beras. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah indikator ekonomi yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Polemik Dana Pemda: Dampak dan Solusi yang Diperlukan

Polemik dana pemerintah daerah semakin menjadi sorotan ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Dia menegaskan pentingnya penyerapan anggaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Perintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana dana tersebut digunakan oleh kepala daerah. Dengan demikian, diharapkan terjadi keselarasan antara teori dan praktik di lapangan.

Selain itu, dalam rapat tersebut, sejumlah menteri dan pejabat tinggi hadir untuk membahas isu ini lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani permasalahan ini demi kesejahteraan rakyat.

Mulyadi berharap agar para kepala daerah tidak hanya fokus pada pencapaian angka-angka, tetapi juga harus memiliki perhatian pada kondisi sosial masyarakat. Ini adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Peran Pemerintah dalam Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran

Ketidakpastian dalam penyerapan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Mulyadi mengingatkan bahwa perlu ada upaya percepatan pengeluaran agar dana yang tersedia tidak mengendap di bank.

Gubernur dan bupati diharapkan untuk lebih proaktif dalam menggunakan anggaran yang telah disetujui. Ini penting untuk memastikan bahwa keuangan daerah tidak hanya tertumpuk, tetapi juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Purbaya, sebagai Menteri Keuangan, telah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk mempercepat belanja daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah dana yang mengendap dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini mengalami penurunan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berupaya agar anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyerapan Anggaran yang Efektif

Dalam situasi ekonomi yang sedang melambat, penyerapan anggaran yang efisien akan memberikan dampak signifikan. Memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat merupakan tujuan utama.

Dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk melihat perubahan, pemerintah perlu merespons cepat atas setiap tantangan yang ada. Tidak hanya mengandalkan laporan statistik, tetapi juga harus mendengarkan suara masyarakat secara langsung.

Hal ini membutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa sinergi yang baik, harapan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif akan sulit direalisasikan.

Oleh karena itu, setiap pihak perlu memiliki komitmen dalam mendorong penggunaan anggaran dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menindaklanjuti usulan untuk menaikkan free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan ini dianggap penting untuk meningkatkan likuiditas dan transparansi pasar modal, serta memberikan dampak yang positif bagi investor lokal dan asing.

Inarno Djajadi, anggota Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama bursa dan asosiasi emiten. Pertemuan ini direncanakan berlangsung pada triwulan keempat tahun 2025, dan dalam pertemuan tersebut akan banyak dibicarakan mengenai teknis dan implikasi dari kebijakan tersebut.

Inarno juga menekankan pentingnya pendekatan bertahap dalam kebijakan ini. Meskipun mendukung kenaikan free float, OJK memahami bahwa semua langkah harus diambil dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas pasar yang ada saat ini.

Mengapa Free Float Saham Penting untuk Pasar Modal?

Free float adalah jumlah saham yang dapat diperdagangkan bebas di pasar. Hal ini penting karena semakin tinggi persentase free float, semakin likuid suatu saham. Likuiditas yang tinggi membawa kepercayaan lebih besar dari investor, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan investasi di pasar.

Kenaikan free float juga dapat membantu perusahaan dalam menarik perhatian investor asing yang selama ini cenderung berhati-hati dalam investasi. Investasi asing dapat membawa lebih banyak modal, yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor strategis dalam perekonomian.

Dengan adanya kebijakan yang lebih permisif terhadap free float, diharapkan sektor pasar modal Indonesia akan semakin berkembang dan mampu bersaing dengan pasar global. Langkah ini juga mencerminkan komitmen OJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Proses Diskusi dan Perencanaan Kenaikan Free Float

Dalam rencananya, OJK akan melibatkan semua pihak terkait, termasuk bursa dan asosiasi emiten, dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini diharapkan dapat menampung pendapat dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

OJK juga berencana untuk melakukan benchmarking dengan praktik pengaturan global agar kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan standar internasional. Hal ini penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan pasar modal global dan tetap dapat menarik minat investor.

Pertemuan yang akan digelar pada triwulan keempat menjadi momen penting untuk menetapkan garis besar dari kebijakan baru ini, termasuk penilaian potensi risiko yang mungkin timbul. OJK berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar.

Kajian BEI mengenai Kebijakan Free Float dan Pengaruhnya

Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tengah melakukan kajian menyeluruh mengenai kemungkinan penyesuaian regulasi berkaitan dengan free float. Kajian ini tidak hanya mencakup aspek peningkatan free float, tetapi juga mempertimbangkan kondisi perusahaan yang tercatat dan kemampuan para investor untuk menyerap saham yang lebih banyak.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian BEI, menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diusulkan harus dapat mewakili kepentingan semua pihak, terutama dari sisi peningkatan likuiditas di pasar. Oleh karena itu, pendapat dari pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan ini.

BEI juga berfokus untuk memperbanyak jumlah Initial Public Offering (IPO) skala besar sebagai cara untuk meningkatkan nilai total kapitalisasi free float. Dengan meningkatkan jumlah perusahaan yang melantai di bursa, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap volume perdagangan saham.

Inisiatif BEI untuk Mendampingi Perusahaan Besar dalam IPO

BEI telah mengembangkan berbagai program untuk mendukung perusahaan besar baik swasta maupun BUMN dalam persiapan IPO. Ini termasuk program seperti go public coaching clinic dan one-on-one meeting yang bertujuan untuk membantu perusahaan memahami persyaratan untuk tercatat di bursa.

Melalui pendampingan ini, BEI berharap perusahaan dapat lebih mudah mengakses pasar modal dan meningkatkan daya tawar mereka. Selain itu, pendampingan juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai pasar dan adaptasi yang dibutuhkan dalam menghadapi dinamika pasar.

Program ini merupakan langkah proaktif yang diambil BEI untuk menciptakan ekosistem pasar yang lebih baik, di mana perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat tanpa mengabaikan perlindungan bagi para investor.

Jakarta saat ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan likuiditas pasar modal di tengah permintaan terang dari pemangku kebijakan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjawab permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai kenaikan batasan minimum free float saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi 30%, naik dari kisaran sebelumnya yang berada di antara 7,5% hingga 10%.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno menyatakan dukungan OJK terhadap rencana tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kenaikan ini harus dilaksanakan secara bertahap agar tidak disruptif terhadap kondisi pasar yang ada.

“Kami memahami bahwa secara keseluruhan, persetujuan untuk menaikkan free float sangat penting, tetapi pelaksanaannya perlu mengikuti langkah yang terukur,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia.

Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengungkapkan bahwa saat ini BEI sedang melakukan kajian mendalam terkait pengaturan pencatatan saham. Penyesuaian regulasi ini harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan yang terdaftar dan para investor.

“BEI berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pengaturan yang dilakukan beradaptasi dengan kondisi dan dinamika terkini di pasar modal,” jelasnya pada pertemuan dengan para wartawan. Dia menekankan perlunya proses kolaboratif dengan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan.

Hasil kajian BEI tentang free float yang baru diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu dekat, sehingga bisa mendapatkan masukan lebih luas dari pihak-pihak terkait. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada berdampak positif untuk likuiditas pasar.

Menarik perhatian bahwa dalam hal peningkatan free float, BEI tidak hanya mempertimbangkan persyaratan teknis belaka. Mereka juga berfokus pada tujuan memperbanyak penawaran umum perdana (IPO) dari perusahaan berskala besar, yang dapat secara langsung meningkatkan nilai total kapitalisasi free float di bursa.

BEI saat ini juga sedang meneliti hambatan yang dihadapi perusahaan besar untuk melakukan IPO. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam penyesuaian regulasi yang relevan. Dengan pendekatan berbasis data, diharapkan ada kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Selain itu, BEI menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi perusahaan dalam persiapan IPO. Hal ini termasuk program coaching clinic, pertemuan satu-satu, dan acara networking, yang bertujuan untuk mempermudah proses bagi perusahaan dalam beradaptasi dengan persyaratan untuk terdaftar di bursa.

Menjelajahi Potensi Lighthouse IPO untuk Meningkatkan Likuiditas

Dalam upaya menarik lebih banyak investor, BEI menetapkan target untuk melakukan IPO yang dikenal sebagai lighthouse IPO. Ini adalah bentuk penawaran umum perdana yang memiliki nilai kapitalisasi pasar minimum sebesar Rp3 triliun.

Lighthouse IPO ini merupakan alat strategis yang diharapkan dapat meningkatkan nilai kapitalisasi free float, sekaligus menarik minat dari investor institusi. Mereka seringkali lebih memilih saham dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi dan kapasitas kapitalisasi yang besar.

Dengan adanya penawaran semacam ini, harapannya adalah dapat menciptakan aliran dana yang lebih signifikan ke pasar modal Indonesia. Investasi ini dapat membantu meningkatkan likuiditas, yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas pasar yang lebih baik.

BEI optimis bahwa penambahan perusahaan-perusahaan besar dalam daftar IPO akan menghasilkan dinamika positif di pasar. Ini tidak hanya akan memberi kesempatan kepada investor domestik, tetapi juga akan menarik perhatian investor asing yang mencari peluang investasi potensial.

Dengan pendekatan proaktif ini, BEI berupaya menjaga kepercayaan investor melalui penawaran saham yang berkualitas dan bernilai. Ini adalah langkah penting untuk mempertahankan dan merangsang pertumbuhan pasar modal Indonesia di tingkat global.

Mengoptimalkan Keterlibatan Stakeholder dalam Kebijakan Pasar Modal

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan mengenai free float tidak ditetapkan dalam ruang hampa. Proses penyusunan regulasi BEI selalu melibatkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar memperhatikan kebutuhan pasar yang beragam.

Proses ini melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan tercatat, investor, dan lembaga keuangan. Dengan demikian, keberlanjutan dialog ini sangat krusial untuk menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar.

Kebijakan yang berimbang antara perlindungan investor dan perkembangan perusahaan dapat menciptakan ekosistem yang sehat bagi para pelaku pasar. Komitmen BEI untuk melakukan benchmarking dengan praktik terbaik global menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sesuai dengan tren internasional.

Di samping itu, pengaturan free float yang lebih ketat juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar. Dengan demikian, investor dapat merasa lebih yakin ketika berinvestasi di saham-saham yang terdaftar.

Dengan cara ini, diharapkan bahwa pasar modal Indonesia dapat berkembang menjadi lebih kompetitif dan menarik perhatian lebih banyak investor dari berbagai kalangan.

Membuka Peluang Baru bagi Investor Melalui Kebijakan yang Proaktif

Strategi untuk meningkatkan free float demi likuiditas yang lebih tinggi akan menjadi langkah berani yang diambil OJK dan BEI. Kebijakan ini berpotensi mereformasi cara investor berpartisipasi dalam pasar, mendorong peningkatan investasi yang lebih andal.

Dengan komunikasi terbuka antara pengawas dan para pelaku pasar, diharapkan ada peningkatan pemahaman mengenai regulasi yang ada. Ini penting agar setiap pihak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar yang terus berubah.

Inovasi dalam kebijakan dan pendekatan yang lebih kolaboratif akan membawa hasil yang positif tidak hanya untuk bursa, namun juga untuk stabilitas financial system yang lebih luas. Bunda berinvestasi, akan semakin optimal jika didukung oleh kebijakan yang jelas dan terukur.

Masyarakat pun diharapkan lebih proaktif dalam memanfaatkan peluang investasi yang ada, memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan berpartisipasi dalam pasar modal. Semua langkah ini, jika dilakukan dengan cermat, dapat memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional.

Ketika semua elemen ini menyatu, kita bisa berharap pasar modal Indonesia dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menegaskan bahwa tidak ada intervensi terhadap independensi Bank Indonesia (BI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketegasan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang menekankan bahwa mandat BI tetap berfokus pada stabilitas, namun kini diperluas untuk mendukung sektor riil.

Isu independensi BI yang diduga terganggu dalam RUU P2SK diakui sebagai narasi yang keliru. Hekal, perwakilan DPR, menegaskan bahwa semua keputusan terkait kebijakan moneter sepenuhnya adalah kewenangan BI tanpa campur tangan pemerintah sehingga tidak akan mengubah keadaan independensi lembaga tersebut.

DPR RI Tegaskan Independensi Bank Indonesia Dalam Sektor Keuangan

Dalam pernyataannya, Hekal menggarisbawahi bahwa perluasan mandat BI merupakan langkah yang positif. Tambahan fungsi ini tidak hanya melengkapi peran BI, tetapi juga memberikan ruang yang lebih luas dalam menyesuaikan instrumen guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih jauh lagi, Hekal mengaitkan perubahan ini dengan amanat konstitusi yang mengedepankan ekonomi sebagai usaha bersama. Dengan demikian, aturan dalam RUU P2SK dirancang untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dapat berfungsi secara independen sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks perluasan mandat ini, RUU P2SK juga mencakup ketentuan mengenai penilaian serta evaluasi kinerja dari DPR terhadap LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BI. Hal ini akan memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas dalam fungsi lembaga-lembaga keuangan tersebut.

Evaluasi Kinerja oleh DPR Sebagai Upaya Meningkatkan Transparansi

RUU P2SK mengatur bahwa DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap LPS, OJK, dan BI berdasarkan laporan kinerja masing-masing lembaga. Evaluasi ini akan dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang berwenang dalam bidang keuangan dan sektor jasa keuangan.

Hasil dari evaluasi tersebut sejatinya bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPR. Dengan cara ini, rekomendasi bisa diteruskan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, sehingga sifatnya bersifat mengikat.

Lebih lanjut, pada salah satu pasal dalam RUU P2SK, ditentukan bahwa anggota Dewan Gubernur BI tidak dapat diberhentikan secara sepihak, kecuali dalam kondisi tertentu yang jelas. Kriteria tersebut termasuk pengunduran diri, terlibat dalam tindak pidana, atau tidak memenuhi kewajiban terhadap kreditur.

Peran Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa upaya menjaga kesejahteraan umum adalah hal yang utama dalam penyusunan ekonomi. Dalam konteks ini, semua ketentuan dalam RUU P2SK berpokok pada tujuan tersebut, memperkuat integritas lembaga-lembaga keuangan nasional.

Selain itu, RUU ini menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar lembaga yang mengelola sektor keuangan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

DPR juga menginginkan agar lembaga-lembaga keuangan tidak hanya fokus pada angka-angka ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan dampak kebijakan pada masyarakat. Dengan demikian, semua kebijakan yang diambil harus memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Dengan penegasan ini, DPR RI berharap agar tidak ada lagi keraguan tentang independensi BI. Diharapkan bahwa semua pihak dapat memahami bahwa tujuan perubahan regulasi ini bukan untuk melemahkan kemandirian BI, melainkan untuk memperkuat seluruh sistem keuangan dalam mendukung kesejahteraan umum.

Pada akhirnya, pengawasan aktif oleh DPR diharapkan mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan. Melalui upaya ini, diharapkan akan tercipta kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) telah memperoleh dukungan dari seluruh Fraksi di DPR RI. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang diadakan pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mencakup tujuh agenda, di mana keputusan terkait RUU ini berada pada agenda keempat. Dalam pertemuan tersebut, Dasco menanyakan, “Apakah RUU dapat disetujui menjadi RUU usul DPR?” dan dia mendapat sambutan positif dari peserta rapat.

Seluruh fraksi yang ada di DPR RI memberikan pandangan terhadap RUU ini. Di antara mereka terdapat nama-nama seperti Didik Haryadi dari Fraksi PDI Perjuangan dan Dr. Eric Hermawan dari Fraksi Golkar yang masing-masing menyampaikan pandangannya dengan jelas dan terstruktur.

Fraksi-fraksi yang berbicara dalam rapat ini meliputi Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat, yang masing-masing menyampaikan pandangan yang mendalam terkait pentingnya RUU ini dalam penguatan sektor keuangan nasional. Diskusi ini menunjukkan adanya kesepakatan lintas partai terhadap isu-isu krusial yang dihadapi oleh sektor keuangan.

Seluruh anggota fraksi menegaskan pentingnya RUU ini untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Mereka setuju bahwa RUU ini dapat menjadi pedoman dalam pengaturan yang lebih baik di sektor keuangan, guna menghadapi tantangan yang ada di masa depan.

Pentingnya RUU untuk Sektor Keuangan di Indonesia

Rancangan Undang-Undang PPSK memiliki tujuan yang signifikan untuk menciptakan stabilitas dan transparansi di sektor keuangan. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, diharapkan akan tercipta ekosistem yang lebih baik bagi pelaku usaha dan investor. Hal ini juga berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Dengan kebangkitan ekonomi pasca-pandemi, penguatan sektor keuangan menjadi prioritas utama. RUU ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi. Keberlanjutan sektor keuangan sangat vital untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kuat.

Dalam konteks global, tantangan yang dihadapi sektor keuangan Indonesia tidak dapat dianggap sepele. Persaingan dengan negara lain yang lebih maju dalam sektor keuangan menjadi motivasi untuk mempercepat reformasi di bidang ini. Karenanya, RUU ini diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan memberikan ruang bagi adaptasi dan pengembangan yang berkelanjutan.

Pembahasan dan persetujuan RUU ini menunjukkan komitmen yang kuat dari DPR RI untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. Seluruh fraksi sepakat bahwa keberadaan undang-undang ini sangat krusial untuk menciptakan regulasi yang seimbang antara perlindungan konsumen dan kepentingan industri. Melalui regulasi yang baik, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan.

Proses Legislasi dan Tahapan Berikutnya

Setelah mendapatkan persetujuan di rapat paripurna, langkah selanjutnya adalah membawa RUU ini ke tahap pembahasan lebih mendalam. Proses ini melibatkan diskusi lebih lanjut antar-fraksi dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan semua aspek menjadi perhatian dalam penyempurnaan RUU. Hal ini penting agar RUU dapat diterima oleh semua pihak.

Legislasi yang baik memerlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, tahapan sosialisasi akan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai RUU ini. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menambah perspektif baru dan menjadikan RUU lebih komprehensif.

Setelah masukan dan revisi dilakukan, RUU ini akan dibawa ke rapat pleno DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Proses ini mungkin memakan waktu, namun dianggap perlu untuk memastikan bahwa semua suara dan perbedaan pendapat dapat diakomodasi secara adil. Kesepakatan politik juga menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan tahapan ini.

Dengan demikian, seluruh elemen dalam proses legislasi ini bertujuan untuk menciptakan hasil yang berkualitas tinggi dan dapat diimplementasikan dengan baik. RUU ini diharapkan tidak hanya menjadi sekadar regulasi, tetapi menjadi panduan strategis yang dapat mendorong sektor keuangan Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Kontribusi Fraksi Terhadap Pembahasan RUU Secara Keseluruhan

Setiap fraksi memiliki peran penting dalam pembahasan RUU ini, dengan mengusulkan ide-ide dan kritik konstruktif agar RUU dapat lebih matang. Misalnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya inklusi keuangan bagi masyarakat. Sementara itu, Golkar menyoroti perlunya perlindungan bagi konsumen dalam sektor keuangan.

Seluruh pandangan yang diberikan mencerminkan kepentingan partai masing-masing, tetapi semuanya berorientasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks tersebut, Fraksi Nasdem mengusulkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sektor keuangan. Ini merupakan langkah nyata untuk mengikuti perkembangan zaman.

Melalui berbagai masukan dari fraksi-fraksi, diharapkan RUU ini dapat menyentuh berbagai aspek, mulai dari perlindungan konsumen hingga mendorong inovasi. Analisis mendalam terhadap dampak regulasi juga menjadi perhatian utama agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat jangka panjang. Ke depannya, diharapkan proses legislative ini dapat menjadi contoh baik bagi pembuatan undang-undang lainnya.

Fraksi-fraksi yang terlibat dalam pembahasan ini menunjukkan semangat kolaboratif terhadap isu-isu penting yang berpengaruh pada masyarakat. Dengan kerjasama ini, RUU PPSK diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan dan penguatan sektor keuangan di masa mendatang.

Rancangan Undang-undang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19/2003 tentang BUMN telah resmi disetujui oleh DPR, menjadikannya sebagai sebuah Undang-Undang. Proses ini ditetapkan dalam rapat Sidang Paripurna ke-6 masa persidangan I untuk tahun sidang 2025-2026 yang berlangsung pada 2 Oktober 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan bahwa RUU BUMN ini telah melalui proses pembahasan yang mendalam. Hasil perbincangan tingkat I menghasilkan persetujuan yang membawa agenda ini ke tahap puncak, yaitu pembicaraan tingkat II untuk pengesahan.

Rini menyampaikan pendapat akhir Presiden mengenai perubahan undang-undang ini, menyampaikan pentingnya kebijakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dia menekankan pentingnya prinsip kesejahteraan umum dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Urgensi Perubahan Undang-Undang BUMN di Tengah Dinamika Ekonomi

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas perekonomian, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi kelembagaan dalam pengelolaan BUMN. Hal ini bertujuan agar BUMN dapat berfungsi lebih efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.

Adanya perubahan ini diharapkan juga dapat menciptakan kejelasan dalam struktur kelembagaan. Penegasan fungsi regulator dan operator yang lebih tegas menjadi langkah strategis dalam pengelolaan BUMN yang lebih baik.

Satu di antara urgensi utama dari perubahan ini adalah perlunya memperkuat tata kelola Good Corporate Governance. Hal ini merupakan pernyataan bahwa BUMN perlu bersaing di tingkat regional serta global dengan pendekatan yang lebih transparan.

Dampak Perubahan pada Tata Kelola BUMN dan Pembangunan Ekonomi

Perubahan Undang-Undang BUMN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait kedudukan BUMN dalam penyelenggaraan negara. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan hubungan yang jelas antara BUMN dengan pemerintah, lembaga pemeriksa, serta masyarakat secara luas.

Transformasi ini juga mendorong BUMN agar berfungsi sebagai katalis pembangunan. Dengan demikian, BUMN dapat berperan aktif sebagai agen transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, perubahan ini bukan sekadar suatu langkah administratif, tetapi juga merupakan strategi untuk mempertegas posisi BUMN dalam gerakan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat.

Melihat Masa Depan BUMN Pasca Pengesahan RUU

Dengan pengesahan RUU ini, ada harapan baru bagi masyarakat terkait peran BUMN dalam perekonomian. Transformasi yang dilakukan diharapkan akan membawa perubahan positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efek dari perubahan ini terhadap ekonomi nasional. BUMN yang kuat akan memberikan kontribusi signifikan dalam menumbuhkan perekonomian secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan BUMN dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Hal ini berpotensi menarik investor domestik maupun asing untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ke-4 atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang dalam proses pembahasan terakhir di DPR RI. Pembicaraan tingkat II dalam sidang paripurna dijadwalkan berlangsung pekan ini, dengan harapan RUU ini segera disahkan menjadi undang-undang yang berlaku.

Wakil Ketua DPR RI, Sumi Dasco, mengungkapkan bahwa agenda pembahasan akan dimulai pada hari Kamis pukul 10.00 WIB. Penantian akan keputusan ini menyisakan harapan bagi banyak pihak untuk adanya perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.

Pada intinya, terdapat perubahan signifikan terhadap 84 pasal yang terdapat dalam rancangan undang-undang ini. Ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai aspek baru yang diusulkan, termasuk penataan kelembagaan dan peningkatan fungsi pemerintah dalam mengelola BUMN.

Pokok-Pokok Pikiran dalam RUU Perubahan ke-4 BUMN

Sejumlah 11 pokok pikiran menjadi fokus utama dalam RUU ini, yang bertujuan untuk memperkuat peran BUMN dalam perekonomian nasional. Salah satu poin yang mencolok adalah pengaturan lembaga baru yang diberi nama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

BP BUMN akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan kinerja BUMN, bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai pengarah strategis. Hal ini diharapkan dapat mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN.

Salah satu hal baru yang diusulkan adalah larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri dalam posisi di Direksi Komisaris BUMN. Langkah ini diharapkan dapat mencegah konflik kepentingan dan memastikan pengelolaan BUMN yang lebih transparan.

Pentingnya Kesetaraan Gender dalam BUMN

Dari aspek sosial, RUU ini juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender di dalam BUMN. Disertakannya ketentuan tentang kesetaraan gender bagi karyawan yang menduduki posisi Direksi dan Komisaris mencerminkan komitmen dalam memberikan peluang yang sama bagi semua individu.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan BUMN bisa lebih responsif terhadap perkembangan di masyarakat, termasuk isu-isu sosial dan kesetaraan hak. Kesetaraan gender bukan hanya merupakan sebuah nilai moral, tetapi juga menjadi strategi yang lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Penerapan kebijakan kesetaraan ini akan meliputi proses rekrutmen dan promosi di BUMN. Harapannya, ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi organisasi secara keseluruhan.

Aspek Pajak dan Regulasi Baru dalam RUU BUMN

Aspek perpajakan juga menjadi fokus penting dalam RUU ini. RUU ini mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Badan Holding Operasional dan Holding Investasi untuk memperjelas regulasi yang ada. Ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi bisnis.

Selain itu, pengaturan mengenai pengecualian BUMN sebagai alat fiskal juga patut dicermati. Hal ini menjadi penting agar BUMN bisa berfungsi dengan baik dan tidak terhambat oleh regulasi yang terlalu ketat.

Pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga diatur dalam RUU ini. Pengaturan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan-perusahaan milik negara.

Mekanisme Peralihan dan Rencana Aksi Selanjutnya

Mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN adalah salah satu perubahan signifikan yang digariskan dalam RUU ini. Ini bertujuan untuk memperjelas batas tanggung jawab dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

Selain itu, jangka waktu rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri sebagai organ BUMN juga akan diatur secara jelas. Hal ini penting untuk menegakkan prinsip good governance dalam menjalankan fungsi BUMN.

Rencana implementasi dari RUU ini diharapkan dapat segera dilaksanakan setelah disahkan. Pembicaraan yang mendalam dan menyeluruh menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan benar-benar bisa diterapkan dalam praktik.

Jakarta, Indonesia – Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang lebih dikenal sebagai RUU P2SK, telah mendapatkan persetujuan dari berbagai fraksi partai dalam rapat Badan Legislasi (Baleg). RUU ini akan dijadwalkan untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna yang akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2025.

Dalam proses harmonisasi yang dilakukan pada 1 Oktober 2025, terdapat beberapa isu penting yang muncul, termasuk potensi dampak terhadap independensi Bank Indonesia (BI). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, juga menjelaskan bahwa RUU ini akan mencakup penilaian dan evaluasi kinerja berbagai lembaga keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pasal 9A RUU P2SK menyiratkan bahwa DPR dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap lembaga-lembaga tersebut berdasarkan laporan kinerja mereka. Evaluasi ini akan dilakukan oleh alat kelengkapan dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.

Pentingnya Penilaian Kinerja dalam Sistem Keuangan

Penyertaan pasal tentang evaluasi kinerja dalam RUU P2SK adalah langkah signifikan dalam memperkuat akuntabilitas lembaga-lembaga keuangan. Penilaian ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja yang disampaikan kepada Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat.

Di dalam RUU ini, terdapat juga ketentuan yang mencakup masalah pemberhentian anggota Dewan Gubernur BI. Mereka tidak dapat diberhentikan dengan sembarangan, melainkan hanya karena alasan tertentu seperti pengunduran diri atau melakukan tindak pidana. Ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap posisi mereka agar tetap profesional dan independen.

Pasal 48 RUU menyatakan bahwa anggota Dewan Gubernur juga memiliki hak untuk didengar keterangannya sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Presiden. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan proses pemberhentian berjalan secara transparan dan adil.

Independensi Lembaga Keuangan dan Stabilitas Sistem

Misbakhun menegaskan pentingnya menjaga independensi semua lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari BI, LPS, dan OJK. Menurutnya, independensi ketiga lembaga ini tidak akan berubah dalam RUU P2SK. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

RUU P2SK dirancang untuk memperkuat posisi LPS, BI, dan OJK sebagai lembaga yang berfungsi secara independen. Penekanan pada independensi ini penting agar tidak ada intervensi dari lembaga lain yang dapat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka.

Sebagai contoh, anggaran untuk LPS yang sebelumnya melalui pemerintah, kini akan diajukan langsung kepada DPR. Ini menjadi bentuk penguatan bagi LPS sebagai lembaga negara yang independen dalam menjalankan fungsinya.

Proses Selanjutnya untuk RUU P2SK

RUU P2SK yang telah disetujui dalam rapat Baleg akan masuk ke fase berikutnya pada sidang paripurna, yang berlangsung pada 2 Oktober 2025. Meskipun ini adalah langkah awal dalam proses legislasi, penting untuk memahami keseluruhan konteks dari RUU ini. Penjelasan terkait substansi RUU akan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya.

Setelah persetujuan di sidang paripurna, RUU ini akan dikirimkan ke pemerintah untuk tahap pembahasan lebih lanjut. Langkah ini juga menandakan bahwa DPR tidak akan mengintervensi kegiatan BI, LPS, dan OJK yang berjalan dalam rangka menjaga independensi mereka.

Secara keseluruhan, RUU P2SK diharapkan bisa menjadi instrumen yang mendukung stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Informasi yang jelas dan transparan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua stakeholder memahami dampak dan manfaat dari RUU ini.