Tag Dormant

Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mengeluarkan fatwa mengenai rekening dormant dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) XI. Ini merupakan langkah signifikan untuk memberikan panduan hukum dalam konteks transaksi keuangan yang semakin kompleks dan beragam.

Fatwa ini menetapkan bahwa meskipun rekening dianggap tidak aktif atau dormant, status kepemilikannya masih berlaku. Ini berarti bahwa bank memiliki kewajiban untuk memberi informasi kepada pemilik rekening atau ahli waris terkait status rekening tersebut.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan bahwa fatwa ini dikeluarkan sebagai respons atas permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari Rp 190 triliun yang masuk dalam kategori rekening dormant, dan setelah klarifikasi, masih terdapat sekitar Rp 50 triliun yang tidak terpakai.

Pentingnya Fatwa MUI Terkait Rekening Dormant untuk Transaksi Keuangan

Fatwa ini diharapkan dapat memberikan bimbingan jelas mengenai pengelolaan rekening dormant di bank. Hal ini penting mengingat uang yang terpendam dalam rekening tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Melalui keputusan ini, MUI menekankan pentingnya tanggung jawab bank untuk melibatkan pemilik rekening secara aktif.

Ni’am menegaskan bahwa tindakan mengabaikan rekening dormant bisa memiliki konsekuensi hukum. Dalam pandangan syariah, rekening yang telah lama tidak diaktifkan tetap menjadi hak milik pemilik. Karenanya, pihak bank diharuskan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar rekening tersebut tidak terabaikan.

Fatwa ini memberikan penekanan pada perlunya upaya untuk mengingatkan pemilik rekening tentang status rekening mereka. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bisa lebih peduli terhadap harta mereka dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana yang tidak terpakai.

Aspek Hukum Dan Sosial Rekening Dormant Menurut Syariah

Dari sudut pandang hukum syariah, rekening dormant memiliki status yang sangat penting. Kewajiban bank untuk mengingatkan pemilik bukan hanya sekadar prosedural, tetapi juga merupakan bagian dari etika bisnis dalam pandangan Islam. Fatwa ini membawa perspektif baru tentang tanggung jawab bank dan pemilik rekening terkait dengan posisi harta yang terpendam.

Jika pemilik rekening tidak dapat ditemukan, maka dana tersebut berstatus sebagai dana tak bertuan. Dalam hal ini, fatwa menyatakan bahwa uang harus disalurkan untuk keperluan sosial. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yakni penggunaan harta untuk tujuan yang lebih besar.

Pihak bank juga diharapkan untuk mengikuti prinsip syariah dalam pengelolaan rekening dormant. Jika rekening tersebut berasal dari lembaga keuangan syariah, dana yang tidak terpakai harus diserahkan kepada lembaga sosial Islam, seperti lembaga zakat. Ini tidak hanya memperkuat kepercayaan umat terhadap lembaga keuangan, tetapi juga mempromosikan pengelolaan harta yang beretika.

Implikasi Dan Rekomendasi Dalam Pengelolaan Rekening Dormant

Secara keseluruhan, fatwa ini memiliki implikasi luas bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Bagi pemilik rekening, disarankan untuk lebih aktif dalam memonitor dan memanfaatkan dana mereka. MUI juga memberikan rekomendasi untuk menjaga agar dana tidak terbuang sia-sia.

Pihak bank memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening dormant. Dalam konteks ini, kolaborasi antar lembaga keuangan, pemerintah, dan MUI akan sangat penting. Dengan demikian, akan ada harmonisasi dalam penanganan dana yang tidak terpakai untuk kepentingan masyarakat.

Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus berperan aktif dalam menegakkan ketentuan ini. Tindakan pencegahan yang lebih baik harus diterapkan untuk melindungi pemilik rekening dan juga memastikan keberlangsungan transaksi keuangan yang sehat di negara ini.

Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja memperkenalkan peraturan baru mengenai pengelolaan rekening bank yang tidak aktif dan dormant. langkah ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan standarisasi di sektor Perbankan agar semua nasabah terlindungi dengan baik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa aturan ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang cara pengelolaan rekening di bank umum. Tujuannya adalah untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah melalui praktik pengelolaan yang lebih transparan.

“Dengan adanya POJK ini, setiap bank diwajibkan untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan rekening nasabah,” jelas Dian dalam keterangan resminya. Dia juga menekankan pentingnya mencegah praktik penipuan dan penyalahgunaan yang dapat merugikan nasabah.

Bank perlu memiliki prosedur yang jelas dalam pengelolaan rekening dan memastikan nasabah dapat dengan mudah mengaktifkan atau menutup rekening mereka. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif antara bank dan nasabah sangat penting untuk membangun kepercayaan.

Aturan baru ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank dan memberikan kepastian hak serta kewajiban bagi nasabah. Di samping itu, transparansi layanan perbankan juga akan meningkat, sehingga nasabah dapat lebih memahami kondisi rekening mereka.

POJK ini juga mencakup ketentuan yang seimbang mengenai hak dan kewajiban nasabah dan bank. Nasabah dituntut untuk memberikan informasi yang akurat, memperbarui data, serta beritikad baik dalam menjalin hubungan dengan pihak bank.

Bank, di sisi lain, diwajibkan untuk menyediakan informasi mengenai status rekening nasabah melalui saluran komunikasi yang efektif, baik secara digital maupun fisik. Ini adalah langkah penting dalam menjaga transparansi dan keterbukaan informasi.

Sebagai bagian dari aturan ini, bank harus mempunyai kebijakan yang memadai untuk mengelola rekening nasabah. Ini mencakup penetapan kriteria untuk menentukan rekening mana yang terhitung tidak aktif ataupun dormant, serta mekanisme komunikasi yang jelas kepada nasabah.

Pengelolaan Rekening: Klasifikasi dan Tindakan

Pengelolaan rekening harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Bank diwajibkan untuk membagi rekening menjadi tiga kategori utama berdasarkan aktivitasnya.

Kategori pertama adalah rekening aktif, yang ditandai dengan adanya aktivitas seperti pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Rekening ini memiliki interaksi yang reguler antara nasabah dan bank.

Kategori kedua adalah rekening tidak aktif, yang sudah tidak menunjukkan aktivitas sama sekali selama lebih dari 360 hari. Nasabah dari kategori ini diharapkan untuk lebih memperhatikan status rekening mereka agar tidak menjadi dormant.

Rekening dormant adalah kategori terakhir, di mana rekening tidak memiliki aktivitas dalam jangka waktu lebih dari 1.800 hari. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi nasabah mengenai status rekening mereka.

Dalam praktiknya, sebelum penerapan POJK ini, setiap bank memiliki kebijakan sendiri mengenai rekening dormant. Seringkali, batas waktu untuk memasukkan rekening ke dalam kategori dormant ditetapkan setelah periode 180 hari tanpa aktivitas.

Penutup: Pentingnya Kesadaran Nasabah

Penerapan peraturan ini bukan hanya tanggung jawab pihak bank, tetapi juga melibatkan peran aktif dari nasabah. Kesadaran akan pentingnya memperbarui informasi rekening dan menjaga aktivitas rekening sangatlah krusial.

Bank diharapkan dapat membantu nasabah dengan menyediakan sistem yang efisien untuk pengaktifan kembali rekening yang dormant. Penyampaian informasi yang akurat dan jelas oleh bank akan membantu nasabah memahami tunjangan yang mereka miliki.

Di samping itu, perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang harus dijunjung tinggi. Bank perlu memberikan jaminan bahwa informasi nasabah akan dikelola secara rahasia dan aman.

Kehadiran kebijakan baru ini diharapkan mampu meminimalisir risiko penyalahgunaan rekening, dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap institusi keuangan. Praktik yang baik ini akan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi bank maupun nasabah.

Dengan adanya regulasi yang ketat mengenai pengelolaan rekening, diharapkan akan tercipta ekosistem perbankan yang lebih baik. Sebagai masyarakat yang cerdas, setiap nasabah harus proaktif dalam menjaga kesehatan dan keamanan rekening mereka.

Jakarta baru-baru ini dikejutkan dengan pengungkapan sebuah sindikat kejahatan yang membobol rekening bank dormant, dengan total kerugian mencapai Rp204 miliar. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri bertindak cepat setelah menerima laporan dan memulai penyelidikan yang intensif untuk mengungkap kasus ini.

Proses pengungkapan ini dimulai dari laporan polisi yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2025. Dalam waktu singkat, tim khusus dari Dittipideksus berhasil melakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi modus operandi serta pelaku yang terlibat dalam jaringan ini.

Berdasarkan informasi yang diterima, sindikat ini menjalankan aksi penipuan dengan cara menyamar sebagai Satgas Perampasan Aset. Mereka berhasil menyusup ke dalam sistem perbankan berkat kerja sama dengan oknum dari dalam bank itu sendiri.

Mereka menargetkan rekening-rekening dormant, yang biasanya tidak aktif, untuk kemudian memindahkan dana secara illegal ke beberapa rekening penampungan. Langkah ini diambil agar tidak terlihat oleh sistem deteksi internal bank.

Eksekusi pembobolan dilakukan pada hari Jumat pukul 18.00 WIB, di luar jam operasional perbankan. Hal ini direncanakan untuk menghindari deteksi dari pihak bank serta memudahkan pelaku dalam menjalankan aksinya.

Dalam pelaksanaan aksinya, salah seorang eksekutor yang merupakan mantan teller bank diberikan akses ke User ID sistem perbankan oleh Kepala Cabang Pembantu. Melalui celah ini, dana sebesar Rp204 miliar berhasil dipindahkan tanpa sepengetahuan nasabah.

Setelah penyaluran dana, uang tersebut kemudian disebar ke lima rekening tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun pihak bank segera menyadari adanya transaksi mencurigakan dan melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang.

Pihak kepolisian kemudian menetapkan sembilan orang tersangka dengan pembagian kelompok sebagai berikut:

1. Oknum Karyawan Bank:
• AP (Kepala Cabang Pembantu)
• GRH (Consumer Relation Manager)

2. Pelaku Pembobolan:
• C alias K (Mastermind, mengaku sebagai Satgas)
• DR (Konsultan hukum)
• NAT (Eks pegawai bank, eksekutor transaksi ilegal)
• R (Mediator)
• TT (Fasilitator keuangan ilegal)

3. Pelaku Pencucian Uang:
• DH (Pembuka blokir rekening)
• IS (Pemilik rekening penampungan)

Dari sembilan tersangka tersebut, dua di antaranya yaitu C alias K dan DH, juga diduga terlibat dalam kasus penculikan Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih. Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Seiring dengan proses penyidikan, Polri berhasil memulihkan seluruh dana senilai Rp204 miliar yang telah dicuri. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa:

• 22 unit ponsel
• 1 hard disk eksternal
• 2 DVR CCTV
• 1 mini PC
• 1 laptop Asus ROG

Para tersangka akan dijerat dengan berbagai pasal dari beberapa undang-undang, yang mana ancaman hukumannya sangat serius. Beberapa undang-undang yang diterapkan adalah UU Perbankan, UU ITE, UU Transfer Dana, dan UU TPPU.

Ancaman pidana maksimal untuk UU Perbankan dapat mencapai 15 tahun penjara dan denda Rp200 miliar, sementara untuk UU ITE mencapai 6 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Selain itu, pada UU Transfer Dana dan UU TPPU juga terdapat ancaman hukuman yang sama seriusnya.

Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan rekening dormant. Ia menekankan bahwa nasabah harus aktif memantau aktivitas rekeningnya secara rutin.

“Kami mendorong masyarakat untuk memperbarui data diri mereka, serta mengaktifkan notifikasi transaksi. Ini adalah langkah pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak menjadi korban sindikat pembobol,” ujarnya dengan tegas.

Pentingnya Waspadai Rekening Dormant dalam Dunia Perbankan

Rekening dormant, yaitu rekening yang tidak aktif dalam waktu lama, sering menjadi target sindikat penipuan. Banyak pemilik rekening yang tidak menyadari potensi risiko ini, sehingga membuat mereka mudah menjadi korban.

Modus operandi yang digunakan seringkali sangat canggih, dengan memanfaatkan data dan sistem yang ada di bank. Sindikat ini tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memanfaatkan kepercayaan orang terhadap bank.

Penting bagi setiap nasabah untuk lebih perhatian terhadap rekeningnya. Memantau dengan seksama dan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan adalah langkah awal untuk mencegah kerugian lebih besar.

Berbagai langkah pencegahan yang bisa diambil antara lain adalah melakukan pengecekan rutin, mengganti password secara berkala, serta menghubungi bank jika mendapati transaksi yang mencurigakan. Setiap tindakan kecil dapat berperan besar dalam menjaga keamanan rekening.

Penggunaan teknologi seperti notifikasi transaksi juga sangat dianjurkan. Dengan cara ini, nasabah dapat menerima informasi langsung tentang setiap gerakan di rekening mereka.

Analisis Dampak Kejahatan Siber terhadap Sistem Perbankan

Kejahatan siber seperti pembobolan rekening bank tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap integritas sistem perbankan. Kejadian ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.

Sistem perbankan yang dermawan dan dapat dipercaya adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ketika masyarakat merasa tidak aman, hal ini dapat mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Pihak berwenang dan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan peningkatan pelatihan untuk karyawan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang.

Kerjasama antara berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, juga menjadi keharusan untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber adalah langkah yang tidak bisa diabaikan.

Sebagai bagian dari masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan finansial. Kesadaran akan tindakan pencegahan bisa mengurangi risiko menjadi sasaran sindikat penipuan.

Upaya Pemulihan dan Pendidikan Masyarakat Mengenai Keamanan Finansial

Untuk mengurangi dampak kejahatan siber, upaya pemulihan dana yang dicuri harus diiringi dengan edukasi bagi masyarakat. Pendidikan mengenai keamanan finansial dapat membantu individu memahami risiko yang ada.

Program sosialisasi oleh pihak bank dan otoritas keuangan menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup agar bisa mengenali tanda-tanda penipuan sejak dini.

Tidak hanya itu, kurikulum pendidikan formal juga bisa ditambah dengan materi mengenai literasi keuangan dan keamanan digital. Dengan cara ini, generasi mendatang dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul.

Keamanan informasi adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, setiap individu perlu bersikap proaktif dalam melindungi data dan aset mereka.

Dengan meningkatkan kesadaran akan masalah ini, diharapkan tingkat kejahatan siber dapat berkurang dan sistem perbankan kita dapat kembali dipercaya. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjaga keuangan masyarakat dan stabilitas ekonomi secara umum.