Tag Debitur

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam tahun 2025, BRI berhasil merealisasikan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) mencapai Rp16,16 triliun, memberikan manfaat kepada lebih dari 118.000 debitur.

Penyaluran ini meliputi berbagai skema pembiayaan, seperti KPR Sejahtera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mendominasi dengan angka Rp15,74 triliun. Selain itu, ada juga KPR Tapera sebesar Rp321,23 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) senilai Rp94,03 miliar, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,06 miliar.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa pencapaian ini adalah cerminan dari konsistensi BRI dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan. Komitmen ini diharapkan mampu meningkatkan akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

BRI menegaskan bahwa penyaluran KPRS merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. “Kami berupaya untuk menyediakan hunian yang tidak hanya layak dan terjangkau tetapi juga berkualitas,” kata Dhanny dalam keterangannya. Ini menunjukkan betapa seriusnya BRI dalam memenuhi kebutuhan siluet perumahan di berbagai wilayah.

Dalam upaya menjawab tingginya permintaan terhadap hunian subsidi, BRI melakukan penyesuaian kuota pembiayaan. Pada Agustus 2025, alokasi KPR FLPP meningkat dari 17.700 menjadi 25.000 unit, dan terus meningkat hingga 36.261 unit pada tahun 2026. Peningkatan ini merupakan langkah konkret BRI dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh pemerintah.

Peran Strategis BRI dalam Penyediaan Rumah Subsidi

Keberhasilan BRI dalam penyaluran KPRS tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan hunian, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian. Dengan memberikan akses terhadap pembiayaan perumahan, BRI berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perkembangan ekonomi di berbagai daerah.

Pembiayaan perumahan ini juga memiliki efek positif terhadap sektor konstruksi dan industri bahan bangunan. Melalui sinergi antara bank dan sektor-sektor tersebut, BRI membantu menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai tingkat, termasuk bagi para pelaku UMKM.

Sekaligus, BRI tidak hanya mendukung aspek makroekonomi tetapi juga berkomitmen terhadap pengembangan infrastruktur di tingkat mikro. Dengan pembiayaan perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dapat membuka akses masyarakat terhadap lingkungan yang lebih baik.

BRI, selaku bank yang berorientasi kepada rakyat, sangat menyadari tanggung jawabnya dalam menciptakan ekosistem perumahan yang inklusif. Penyaluran KPRS menjadi bagian penting dari agenda nasional, dan ini menunjukkan keseriusan BRI dalam mempromosikan keadilan sosial.

Studi Kasus: Impact Pembiayaan KPRS terhadap Ekonomi Lokal

Melihat dampak dari pembiayaan KPRS, kita dapat menyaksikan bagaimana pembangunan perumahan dapat mengubah struktur ekonomi lokal. Ketersediaan rumah yang layak akan menarik pendatang baru dan memperkuat komposisi demografi di suatu area.

Lebih jauh lagi, efek dari pembangunan perumahan ini berlaku secara berantai. Munculnya permintaan akan bahan bangunan, jasa tukang, dan layanan logistik meningkatkan pendapatan pelaku usaha di sekitar kawasan perumahan. Hal ini juga menciptakan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan.

Di lapangan, para pelaku UMKM yang terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan rumah subsidi juga merasakan dampak positif. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor ini, masyarakat memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

BRI dengan pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan tidak hanya berfungsi untuk profit, tetapi juga untuk mensejahterakan masyarakat. KPRS bukan saja memberikan rumah, tetapi menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik.

Komitmen Berkelanjutan BRI dalam Sektor Perumahan

BRI berkomitmen untuk terus memperbesar jangkauan program KPRS agar semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati manfaat dari akses hunian yang layak. Dhanny menekankan pentingnya melanjutkan upaya ini sebagai bagian dari misi perusahaan.

Stabilitas ekonomi juga menjadi fokus BRI dalam percepatan penyediaan perumahan. Dengan investasi yang tepat dan pembiayaan yang efisien, bank berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dalam waktu yang lebih cepat.

Pembangunan perumahan yang inklusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan memberikan kesempatan kepada tiap lapisan masyarakat untuk memiliki rumah, BRI membantu meratakan pembangunan di seluruh Indonesia.

Lingkungan yang lebih baik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, BRI terus berkomitmen untuk memperluas program-programnya dalam sektor perumahan agar bisa membangun masa depan umat yang lebih sejahtera.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan kebijakan khusus untuk pemberian pembiayaan terhadap debitur yang terimbas bencana alam, seperti banjir dan longsor. Kebijakan ini difokuskan pada sejumlah wilayah yang mengalami dampak signifikan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menunjukkan komitmen OJK untuk mendukung masyarakat yang terkena dampak.

Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap situasi darurat yang mengancam keberlangsungan hidup warga. Dengan adanya kebijakan ini, para debitur diharapkan mendapatkan keringanan dalam pembiayaan dan dapat mulai memulihkan keadaan ekonomi mereka dengan lebih baik.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Agusman, menyatakan bahwa penelitian lebih mendalam terkait besaran pembiayaan yang akan diberikan masih dilakukan. OJK berupaya untuk memahami dengan baik keadaan nasabah yang terdampak, termasuk jumlah total mereka yang akan terpengaruh.

Kebijakan Perlakuan Khusus untuk Debitur Terdampak Bencana Alam

Pemberian perlakuan khusus ini mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah penilaian kualitas pembiayaan yang akan berdasarkan pada ketepatan pembayaran debitur saat ini, terutama untuk plafon yang mencapai Rp10 miliar. Hal ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi debitur untuk tetap beroperasi meski dalam situasi sulit.

Di samping itu, OJK juga akan menetapkan kualitas yang lancar pada pembiayaan yang telah direstrukturisasi. Dengan cara ini, debitur yang terkena dampak dapat menjalani proses restrukturisasi tanpa harus khawatir tentang penilaian negatif dari lembaga keuangan.

Proses restrukturisasi ini diperbolehkan baik sebelum maupun setelah debitur mengalami bencana. Tindakan ini mencerminkan kesadaran OJK akan kenyataan di lapangan bahwa bencana bisa datang di waktu yang tidak terduga.

Prosedur dan Persyaratan Restrukturisasi Pembiayaan

Pemberian restrukturisasi juga akan memerlukan persetujuan dari pemberi dana, terutama bagi penyelenggara yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa OJK menjaga transparansi dan memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Selain itu, debitur juga akan menerima pembiayaan baru, di mana penetapan kualitas kredit akan dilakukan secara terpisah. Ini menjadi langkah strategis agar debitur dapat melakukan pembiayaan tambahan tanpa terbebani oleh kredit yang telah ada sebelumnya.

Demi kelancaran proses ini, OJK memastikan bahwa para debitur tidak akan diterpa kebijakan one obligor, yang seringkali menjadi hambatan bagi mereka yang memerlukan pinjaman tambahan untuk memulai kembali usaha mereka.

Implementasi Kebijakan dan Manfaat bagi Masyarakat

Kebijakan ini berlaku untuk jangka waktu hingga tiga tahun ke depan, mulai dari tanggal penetapan pada 10 Desember 2025. Dengan masa tenggang yang cukup panjang, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan waktu ini untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

OJK mengharapkan agar dengan adanya kebijakan ini, diharapkan debitur yang mengalami kesulitan dapat kembali berproduksi dan meningkatkan kesejahteraan. Bantuan yang diberikan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang sempat terhenti akibat bencana.

Secara keseluruhan, kebijakan untuk memberikan perlakuan khusus bagi debitur yang terkena dampak bencana ini merupakan langkah yang progresif. Ini menunjukkan bahwa lembaga pengawas keuangan tidak hanya fokus pada aspek finansial tetapi juga memperlihatkan keprihatinan terhadap nasib masyarakat yang terhimpit oleh kondisi yang sulit.

Dalam langkah yang signifikan untuk mendukung pemulihan ekonomi di wilayah terpengaruh bencana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaktifkan POJK Nomor 19 Tahun 2022. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan relaksasi utang bagi debitur yang terdampak bencana di daerah seperti Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Ketua OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa langkah ini melibatkan restrukturisasi kredit dari berbagai lembaga keuangan. Hal ini mencakup bank dan juga lembaga pembiayaan, seperti lembaga keuangan mikro dan pegadaian yang beroperasi di daerah tersebut.

Menurut Mahendra, semua tindakan yang diambil dalam kebijakan ini akan berlaku selama tiga tahun untuk seluruh provinsi yang terdampak. Dengan demikian, diharapkan bisa membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat bencana untuk kembali beraktivitas secara ekonomi.

Pentingnya dukungan keuangan bagi daerah terdampak bencana

Dukungan keuangan pasca bencana sangat vital untuk mempercepat proses pemulihan. Banyak rumah tangga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian signifikan sehingga perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memulihkan keadaan mereka.

Relaksasi utang yang diberikan oleh OJK merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban debitur. Hal ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan aktivitas usaha mereka yang terhenti akibat bencana yang melanda.

Penetapan bahwa kredit yang direstrukturisasi akan dianggap lancar menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Dengan status kredit ini, debitur tidak akan kesulitan dalam pengajuan pinjaman baru untuk keperluan pemulihan mereka.

Detil kebijakan dan pelaksanaan restrukturisasi kredit

OJK memastikan bahwa restrukturisasi kredit akan mencakup semua lembaga keuangan, baik dari sektor perbankan maupun pembiayaan. Ini akan memberikan kelonggaran bagi para debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka tanpa dibebani dengan syarat tambahan yang rumit.

Saat ini, kredit dengan batasan sebesar Rp10 miliar akan dinilai hanya berdasarkan kelancaran pembayaran. Artinya, debitur tidak perlu memenuhi syarat tambahan untuk mendapatkan relaksasi ini, yang sangat membantu di masa krisis.

Keputusan tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari kementerian terkait yang melihat pentingnya penanganan utang dalam situasi seperti ini. Mereka menekankan bahwa semua elemen yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan mendapatkan perlakuan yang sama untuk mendukung para pelaku usaha di daerah bencana.

Kolaborasi antara OJK dan pemerintah dalam penanganan bencana

Kerjasama antara OJK dan pemerintah sangat krusial dalam situasi bencana. Dengan adanya koordinasi yang baik, langkah-langkah yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Ini juga penting untuk menjamin bahwa dukungan yang diberikan sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.

Pemerintah juga berupaya memberikan mitigasi terhadap elemen-elemen yang ada dalam KUR, seperti subsidi bunga dan penjaminan kredit. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak terhambat dalam memulai kembali aktivitas usaha mereka.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat terbentuk ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan siap menghadapi potensi risiko di masa depan. Dengan dukungan yang ada, para penyintas bencana dapat kembali berkontribusi pada perekonomian lokal.

Prospek ekonomi pasca bencana dengan adanya restrukturisasi kredit

Dengan diberlakukannya restrukturisasi kredit, prospek ekonomi di daerah terdampak bencana dapat meningkat. Rencananya, OJK akan memantau pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan efektivitasnya dalam membantu masyarakat.

Harapannya, melalui kebijakan ini, masyarakat mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi dan kembali menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Upaya ini akan menjadi langkah awal menuju pemulihan yang berkelanjutan.

Seluruh stakeholder diharapkan untuk bekerjasama dalam memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini berpotensi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang mengalami bencana.

Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Sumatra telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat setempat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa lebih dari seratus ribu debitur perbankan kini terpengaruh oleh situasi ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa debitur yang mengalami kerugian akibat bencana akan mendapatkan perlakuan khusus dari lembaga perbankan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan finansial yang ditimbulkan oleh bencana ini.

Dalam rapat dewan komisioner OJK, telah disepakati bahwa tiga provinsi yang terdampak, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, akan mendapatkan perhatian khusus. Dari data terbaru, 52 dari total 70 kabupaten di wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat banjir.

Perlakuan Khusus bagi Debitur Terpengaruh Bencana

Dian menjelaskan bahwa rapat dewan komisioner telah memutuskan untuk memberikan perlakuan khusus bagi debitur di daerah terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban finansial yang dihadapi masyarakat setempat akibat kerugian yang dialami.

Jumlah debitur yang terpengaruh diestimasikan terus bertambah. Data yang disampaikan OJK merupakan angka sementara dan akan diperbaharui seiring dengan perkembangan situasi di lapangan.

OJK telah menetapkan tata cara perlakuan khusus ini berdasarkan Peraturan OJK (POJK) No. 19 tahun 2022, yang mengatur tentang lembaga jasa keuangan yang terdaftar dalam sektor tertentu yang terdampak bencana. Ketentuan ini penting untuk memastikan perlindungan bagi debitur yang mengalami kesulitan.

Ketentuan POJK yang Relevan di Situasi Bencana

Regulasi ini mencakup penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran dalam waktu tertentu. Salah satu ketentuan juga menyatakan bahwa kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan sebagai lancar, memberikan harapan bagi debitur untuk kembali beroperasi.

Dengan adanya ketentuan ini, debitur baru yang ingin mendapatkan pembiayaan juga akan dinilai secara terpisah. Ini menjadi langkah strategis bagi OJK dalam memfasilitasi pengembangan ekonomi yang terhambat akibat bencana.

Dian menekankan bahwa OJK juga akan menerapkan relaksasi pemberian kredit yang tertuang dalam POJK dengan jangka waktu yang cukup panjang,hingga tiga tahun. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi debitur yang sedang berjuang untuk mengatasi dampak bencana ini.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Banjir di Wilayah Terdampak

Banjir tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga berdampak signifikan pada kehidupan sosial masyarakat setempat. Ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan membuat warga khawatir akan masa depan mereka.

Berbagai usaha kecil dan menengah terpaksa ditutup karena kerugian yang dialami, sehingga mengurangi lapangan kerja. Banyak pekerja yang kehilangan penghasilan tetap dan harus mencari cara untuk bertahan hidup di tengah krisis.

Kondisi ini juga mengharuskan pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengambil langkah-langkah tanggap darurat dan mempercepat proses rehabilitasi wilayah yang terdampak. Koordinasi antara berbagai lembaga menjadi sangat penting dalam penanganan bencana ini.

Secara keseluruhan, bencana banjir di Sumatra menunjukkan betapa pentingnya ketahanan ekonomi bagi masyarakat. Perlakuan khusus dari OJK kepada debitur yang terdampak menjadi salah satu upaya untuk membangun kembali fondasi ekonomi yang kuat.

Langkah-langkah ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Menghadapi tantangan tersebut membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Dengan demikian, harapan untuk pulih dan berkembang kembali menjadi lebih besar, meski banyak tantangan yang harus dihadapi. Keberhasilan dalam mengelola krisis ini akan menjadi cermin bagi kebangkitan masyarakat di masa mendatang.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus berkomitmen dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih luas untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI berupaya mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua kalangan masyarakat.

Hingga akhir Oktober 2025, BRI mencatatkan penyaluran KUR mencapai Rp147,2 triliun, yang disalurkan kepada sekitar 3,2 juta debitur. Angka ini mencerminkan 83,2% dari total alokasi KUR tahun 2025, yang bersumber dari permintaan tinggi pelaku usaha kecil di berbagai daerah di Indonesia.

Alokasi KUR tahun 2025 ini terdiri dari Rp160 triliun untuk KUR Mikro dan Rp17 triliun untuk KUR Kecil. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian BRI terhadap pengembangan UMKM di tanah air, terutama dalam rangka memajukan ekonomi lokal.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa ketekunan BRI dalam mendukung program pemerintah sangat penting. Penyaluran KUR menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat UMKM, terutama pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

Dengan melakukan hal tersebut, BRI turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Menurut Hery, BRI akan terus mengoptimalkan penyaluran KUR, termasuk sisa kuota sebesar Rp29,8 triliun yang masih tersedia untuk didistribusikan hingga akhir tahun ini.

Pentingnya Pembiayaan untuk UMKM di Indonesia

Pembiayaan yang memadai sangat crucial untuk pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Tanpa akses finansial yang cukup, UMKM akan kesulitan untuk berkembang dan bersaing di pasar.

KUR yang disalurkan oleh BRI ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan lainnya. Dengan suku bunga yang terjangkau, program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan, mengingat kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai angka yang tinggi. Pemberdayaan UMKM juga menjadi salah satu langkah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, KUR juga memberikan dukungan bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk. Dengan meningkatnya akses terhadap modal, diharapkan akan ada lebih banyak UMKM yang dapat berpartisipasi dalam rantai nilai yang lebih besar.

Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program juga sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Dengan membangun ekosistem yang kondusif, diharapkan UMKM dapat tumbuh lebih pesat dan berkelanjutan.

Keberhasilan BRI dalam Penyaluran KUR

BRI telah berhasil menjadi bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, yang menunjukkan keseriusannya dalam mendukung UMKM. Proses penyaluran KUR dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi agar dana yang diberikan dapat digunakan seefisien mungkin.

Hal ini sangat penting karena KUR sepenuhnya bersumber dari dana perbankan dan harus dikelola dengan baik. Dengan mutu pengelolaan yang baik, BRI berkomitmen untuk menjaga kualitas kredit agar tetap aman.

Dalam hal ini, BRI juga menerapkan berbagai mekanisme kontrol dan evaluasi yang ketat terhadap penyaluran KUR. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Setiap debitur yang mengajukan KUR harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa dana yang dicairkan digunakan untuk kegiatan usaha produktif. Dengan demikian, KUR tidak hanya menjadi alat untuk mendukung pembiayaan, tetapi juga sebagai kendaraan untuk meningkatkan kualitas usaha.

Keberhasilan BRI dalam penyaluran KUR juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan tersebut. Hal ini adalah indikator penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah dalam menjalankan usaha.

Tantangan dan Peluang untuk UMKM ke Depan

Meski penyaluran KUR menunjukkan angka yang menggembirakan, tantangan bagi UMKM di Indonesia masih banyak. Pelaku usaha kecil sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk akses terhadap informasi pasar dan teknologi.

Namun, dengan kemajuan teknologi digital, pelaku UMKM kini memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar. Memanfaatkan platform digital dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini.

Program-program pelatihan dan pendampingan juga perlu ditingkatkan untuk membantu pelaku UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar.

Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi pengembangan UMKM. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan UMKM dapat tumbuh menjadi lebih kuat dan berdaya saing di kancah global.

Dengan semua upaya yang dilakukan, diharapkan UMKM di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional. Ini adalah harapan dan cita-cita yang harus kita capai bersama.