Tag Buku

Kredit macet di sektor multifinance telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir, menandakan tantangan yang mulai melanda industri ini. Dengan total mencapai Rp22 triliun yang dihapus buku, masalah ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam menagih utang.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi, mengungkapkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing financing (NPF) multifinance berada di kisaran 2,5%. Hal ini menunjukkan adanya 2,5% kredit macet dari total pembiayaan industri yang mencapai Rp507,1 triliun per September 2025.

Nilai NPF tersebut dihitung berdasarkan keterlambatan pembayaran di atas 10 hari. Namun, tantangan semakin besar ketika kredit tersebut dibiarkan macet dalam jangka waktu yang lebih lama.

Masalah Utama Kredit Macet di Sektor Multifinance

Penting untuk memahami bahwa kredit macet yang masuk dalam kategori NPFB berat sering kali berujung pada keputusan untuk dihapus dari buku. Proses ini secara akuntansi mengeluarkan kredit dari neraca, tetapi secara hukum tetap bisa ditagih. Hal ini menjadi problematika tersendiri bagi lembaga multifinance.

Hingga Juli 2025, jumlah kredit macet yang dihapus buku sudah mencapai Rp22 triliun. Menurut Suwandi, salah satu faktor yang berkontribusi adalah banyaknya pembiayaan kendaraan yang tidak dapat ditagih, terutama ketika unit kendaraan tersebut berpindah tangan tanpa proses yang sesuai.

Penjualan kendaraan dengan modus STNK only, meski belum lunas, semakin memperparah situasi. Keberadaan praktik ini sering kali menyebabkan kebingungan dan konflik antara debt collector dan masyarakat yang membeli kendaraan tersebut.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kredit Macet

Dalam proses penagihan, para petugas debt collector sering kali menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Suwandi menyatakan bahwa LSM dan rumor di media sosial tentang praktik jual-beli kendaraan STNK only menjadi penghalang yang signifikan. Hal ini pun memberi dampak negatif terhadap upaya penagihan yang seharusnya bisa berjalan lebih lancar.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada lembaga keuangan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara lebih luas. Jika kredit macet terus meningkat, hal ini dapat berimbas pada pengurangan laba lembaga pembiayaan dan mempengaruhi kesehatan finansial industri secara keseluruhan.

Selain itu, gangguan dalam penagihan utang juga dapat mengarah pada masalah hukum yang lebih kompleks, di mana lembaga keuangan dituntut baik secara hukum maupun etika. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kurang kondusif bagi industri multifinance.

Tren Terkini dalam Pembiayaan Multifinance di Indonesia

Dari perspektif yang lebih luas, pertumbuhan industri multifinance Indonesia menunjukkan tanda-tanda melambat dalam beberapa waktu terakhir. Data terbaru memperlihatkan total pembiayaan tumbuh hanya 1,1% secara tahunan (yoy) ke angka Rp507,1 triliun per September 2025, yang tentu saja mempengaruhi laba industri.

Dengan pertumbuhan yang stagnan, laba industri multifinance tercatat menurun hingga -4,9% dengan total mencapai Rp16,1 triliun. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan lembaga-lembaga yang beroperasi di sektor ini.

Dari sisi permodalan, total aset yang dimiliki oleh 145 perusahaan multifinance di Indonesia tercatat sebesar Rp587,4 triliun. Meskipun mengalami pertumbuhan 0,74% dalam periode tahun ke tahun, kondisi ini tetap memerlukan perhatian serius dari para pemangku kepentingan.

Langkah-Langkah yang Perlu Ditempuh untuk Mengatasi Masalah Kredit Macet

Upaya mencari solusi terhadap masalah kredit macet di sektor multifinance tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah melakukan edukasi kepada konsumen mengenai bahaya dan dampak dari kredit macet. Ini penting agar masyarakat lebih berhati-hati dalam bertransaksi.

Penting juga bagi lembaga pembiayaan untuk meningkatkan proses penagihan agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan pendekatan yang profesional, diharapkan hubungan antara debt collector dan debitur dapat terjalin dengan lebih baik tanpa konflik yang merugikan kedua belah pihak.

Selanjutnya, kerja sama dengan pihak berwenang untuk menegakkan hukum terhadap praktik penjualan kendaraan STNK only juga menjadi kunci untuk mengurangi kredit macet. Dengan kerjasama yang erat antara pelaku industri dan lembaga penegak hukum, diharapkan lingkungan pembiayaan di Indonesia bisa menjadi lebih sehat.

Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan usulan untuk memperpanjang program hapus buku dan hapus tagih kredit perbankan yang dimiliki oleh bank-bank pelat merah. Usulan ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, yang menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Mahendra menekankan pentingnya tindak lanjut dari kementerian untuk memastikan bahwa program ini dapat diterapkan dengan efektif. Menurutnya, perpanjangan program ini diharapkan dapat mendukung langkah-langkah yang lebih efisien dalam pengelolaan kredit bermasalah oleh bank.

OJK memiliki keyakinan bahwa penyesuaian dalam kebijakan kredit dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi, terutama untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Harapan ini mencerminkan kesadaran akan kebutuhan untuk merampingkan proses yang ada agar lebih sesuai dengan situasi terkini di pasar.

Dari sudut pandang perbankan, langkah perpanjangan program hapus tagih diharapkan mampu menjadikan portofolio pinjaman yang tersisa menjadi lebih sehat. OJK percaya bahwa jika langkah ini dapat segera diimplementasikan, dampaknya akan sangat positif bagi ekonomi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Mahendra juga berkomentar tentang tingkat pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih terbatas, meskipun telah terdapat alokasi dana dari pemerintah sebesar Rp 200 triliun. Ia mengakui bahwa permintaan di segmen UMKM belakangan ini cenderung stagnan, berbanding terbalik dengan sektor lainnya.

Menurut OJK, meskipun ada tantangan dalam pertumbuhan UMKM, ada tanda-tanda pemulihan di sektor riil yang menunjukkan optimisme di masa depan. Mahendra mencatat bahwa beberapa sektor mengalam perkembangan yang positif, meskipun angka ini masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Persepsi bahwa sektor UMKM kurang berkembang di tengah alokasi besar dana mengharuskan adanya strategi baru yang lebih inovatif. Hal ini menjadi tantangan bagi OJK dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan lebih lanjut.

Strategi OJK untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia

OJK memahami bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, strategi untuk mendukung pertumbuhan sektor ini harus menjadi prioritas. Selain program hapus buku, OJK juga berupaya menciptakan akses yang lebih baik untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Upaya ini mencakup edukasi serta pelatihan bagi pengusaha UMKM tentang keuangan dan manajemen risiko. Pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pelaku UMKM dalam mengelola usaha dan menjalin hubungan dengan lembaga pembiayaan.

Peningkatan literasi keuangan di kalangan UMKM juga dianggap penting untuk menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks. Dengan wawasan yang lebih baik tentang keuangan, para pelaku UMKM diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan usaha.

OJK juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan integrasi layanan pembiayaan. Hal ini penting agar UMKM mendapatkan solusi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui pendekatan yang lebih terkonsolidasi, OJK berharap dapat mempercepat pertumbuhan sektor yang vital ini.

Secara keseluruhan, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses ke pembiayaan tetapi juga menjamin keberlanjutan bisnis mereka.

Peran Pemerintah dalam Penyediaan Dukungan untuk UMKM

Pemerintah menyadari bahwa dukungan yang solid untuk UMKM sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam menyediakan akses pembiayaan harus diperkuat dengan kebijakan yang mendukung. Dalam hal ini, koordinasi dengan OJK dan kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan.

Melalui alokasi dana miliaran rupiah untuk pinjaman UMKM, pemerintah juga berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun tantangan dalam penyampaian dan penggunaan dana ini sering kali menghambat pertumbuhan yang diharapkan.

Sejalan dengan itu, penting untuk memantau efektivitas penggunaan dana oleh UMKM. Pemerintah perlu memastikan bahwa dana ini benar-benar digunakan untuk pengembangan usaha dan tidak hanya sekadar bantuan tanpa dampak. Dengan demikian, langkah-langkah strategis perlu diarahkan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

Pemerintah juga dapat mendorong kemitraan antara sektor swasta dan UMKM untuk memperluas pasar dan akses terhadap sumber daya. Dengan melakukan kolaborasi, UMKM akan lebih mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Melalui sebagian besar langkah yang diambil, diharapkan UMKM bisa berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian nasional. Keberhasilan mereka akan menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan OJK.

Evaluasi dan Monitoring untuk Keberhasilan Program

Evaluasi dan monitoring merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan program yang ada. OJK dan pemerintah perlu melakukan penilaian rutin terhadap dampak dari kebijakan dan program yang diimplementasikan. Melalui evaluasi ini, mereka dapat mengetahui apa yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, dalam konteks program hapus buku, pemantauan berkala dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif program ini dalam membantu bank dan UMKM. Informasi ini penting untuk raffinement dan adaptasi program agar dapat lebih baik dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, partisipasi stakeholder dalam proses evaluasi juga sangat diperlukan. Dengan melibatkan berbagai pihak, OJK dapat memperoleh masukan yang berharga untuk meningkatkan kebijakan yang ada. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program.

OJK diharapkan dapat terus berinovasi dalam menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam situasi gabungan krisis global dan lokal yang membebani pertumbuhan ekonomi.

Dengan upaya berkelanjutan dalam evaluasi dan monitoring, OJK serta pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diimplementasikan memiliki dampak yang signifikan. Sehingga ke depannya, sektor UMKM dapat berperan dengan lebih aktif dalam pertumbuhan ekonomi nasional.